ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/1994 diperoleh dari :

a. Sumber-sumber Anggaran Rutin;

b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan; (2) Pendapatan Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan berjumlah Rp. 52.769.000.000.000,00. (3) Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan berjumlah Rp. 9.553.100.000.000,00. (4) Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan berjumlah Rp. 62.322.100.000.000,00. (5) Perincian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II. Pasal 2…

(1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1993/1994 terdiri atas :

a. Anggaran Belanja Rutin;

b. Anggaran Belanja Pembangunan; (2) Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan berjumlah Rp. 000,00. (3) Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b diperkirakan berjumlah Rp. 000,00. (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan berjumlah Rp. 000,00. (5) Perincian Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV. (6) Perincian dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (7) Perincian dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam ayat

(5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) Pada Pertengahan Tahun Anggaran 1993/994 dibuat laporan realisasi mengenai:

a. Anggaran Pendapatan Rutin;

b. Anggaran Pendapatan Pembangunan;

c. Anggaran Belanja Rutin;

d. Anggaran Belanja Pembangunan. (2) (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1993/1994 dibuat Laporan realisasi mengenai:

a. Kebijaksanaan Moneter dan Perkreditan;

b. Perkembangan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri. (3) Dalam Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di bahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan di bahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994 yang pada akhir Tahun Anggaran menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1994/1995 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/1995. (2) Sisa-anggaran-lebih Tahun Anggaran 1993/1994 dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya. (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang dipindahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1993/1994. (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1994/1995. Pasal 5…

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum Tahun Anggaran 1993/1994 berakhir.

(1) Setelah Tahun Anggaran 1993/1994 berakhir dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1993 ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 29