UU NOMOR 30 TAHUN 1997

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 1997-01-01
Total Pasal: 4 naskah terverifikasi
URN: urn:lex:id:gov:dpr-presiden:uu:1997:30
Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

(1)
Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar
Rp 82.022.692.262.528 (delapan puluh dua triliun dua puluh dua
miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua
ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 73.013.891.813.047 (tujuh
puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
b. Penerimaan
Pembangunan
sebesar
Rp
9.008.800.449
481
(sembilan triliun delapan miliar delapan ratus juta empat ratus
empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu
rupiah).
(2)
Penerimaan

(2)
Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 73.013.891.813.047 (tujuh
puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu
juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri
dari:
a. Penerimaan pajak sebesar Rp 48.686.292.660.915 (empat puluh
delapan triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus
sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan
ratus lima belas rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp
16.542.298.354.653 (enam belas triliun lima ratus empat puluh
dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima
puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
c. Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp 7.785.300.797.479
(tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta
tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh
sembilan rupiah).
(3)
Rincian pendapatn negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

PASAL 2

(1)
Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp
79.215.691.777.857 (tujuh puluh sembilan triliun dua ratus lima
belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh
puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
a.
Pengeluaran

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 50.435.006.650.187 (lima puluh
triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam juta enam ratus
lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dirinci
menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI
Rp
48.488.465.684
02 SEKTOR PERTANIAN
DAN KEHUTANAN
Rp
178.886.687.840
03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp
23.582.615.694
04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
103.936.213.159
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI Rp28.166.471.392.261
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
Rp
218.559.836.970
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp
103.371.377.457
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
20.633.946.232
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
Rp 8.353.111.198.915
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
150.590.435.459
11SEKTOR
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
Rp 3.102.571.309.788
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp
207.617.313.809
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
Rp
436.065.271.217
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Rp
10.713.400.880
15 SEKTOR AGAMA
Rp
863.299.786.937
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Rp
260.384.786.258
17 SEKTOR HUKUM
Rp
490.141.276.116
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
Rp 2.303.623.187.716
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA
Rp
923.091.629.995
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Rp 4.469.866.517.800
b.
Pengeluaran
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 28.780.685.127.670 (dua

puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus
delapan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus
tujuh puluh rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI
Rp
805.316.352.978
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
Rp
890.981.117.387
03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp 1.897.035.611.915
04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
139.254.676.609
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI Rp
912.411.591.452
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
Rp 5.382.628.459.887
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp 3.111.497.593.675
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
458.204.623.115
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
Rp 6.187.566.222.622
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
439.001.025.35
11
SEKTOR
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
Rp 3.130.382.267.391
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp
265.578.407.620
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
Rp
987.064.029.120
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Rp 1.037.637.402.881
15 SEKTOR AGAMA
Rp
238.419.554.100
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Rp
431.626.300.091
17 SEKTOR HUKUM
Rp
117.350.156.864
18 SEKTOR APARTUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
Rp
624.032.324.444
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA
Rp
130.645.827.545
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Rp 1.594.051.582.620
(2)
Rincian

(2)
Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

PASAL 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1995/96 adalah sebesar Rp 2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus
tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh
satu rupiah).

PASAL 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.