Apakah UU Nomor 8 Tahun 1998 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Apa yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1998?

Peraturan ini mengatur mengenai: PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Berapa jumlah pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1998?

Terdapat 4 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

UU Nomor 8 Tahun 1998: PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1997 adalah sebesar Rp
99.530.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga
puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas
ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan
Dalam
Negeri
sebesar
Rp
87.630.256.978.561
(delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus
lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
lima ratus enam puluh satu rupiah);
b. Penerimaan
Pembangunan
sebesar
Rp
11.900.086.735.508
(sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta
tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan
puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh
enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam
puluh satu) terdiri dari :
a. Penerimaan pajak sebesar Rp 57.339.900.457.441 (lima puluh
tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus
juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh
satu rupiah);
b. Penerimaan
dari
sektor
minyak
bumi
dan
gas
alam
Rp
20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh
miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu
lima puluh satu rupiah);
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.153.288.059.069
(sepuluh triliun seratus lila puluh tiga miliar dua ratus delapan
puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh
sembilan rupiah).
(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

PASAL 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp.
98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua
belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus
delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri
dari:
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 62.561.086.530.199 (enam puluh
dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam

juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan
rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI
Rp
54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Rp
469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp
26.226.914.356
04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
117.411.196.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp 35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
Rp
254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp
114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
Rp 9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
179.961.043.942
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Rp 3.692.139.219.853
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Rp
238.778.014.178
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA
Rp
518.331.153.211
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Rp
11.671.113.232
15 SEKTOR AGAMA
Rp
995.693.207.027
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI
Rp
307.343.742.134
17 SEKTOR HUKUM
Rp
550.669.463.771
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
Rp
3.809.080.858.416
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
Rp 1.099.507.893.068
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Rp 5.249.733.644.000
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 35.951.740.456.136 (tiga puluh lima
triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat
ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut
sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI
Rp 1.133.343.841.473
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Rp 1.308.337.575.033
03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp 2.101.635.614.237
04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
197.140.678.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp 1.680.743.373.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
Rp 5.655.449.321.603
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp 3.252.272.271.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
570.877.880.422
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
Rp 7.156.401.320.958
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
564.512.320.756

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Rp 3.849.211.636.884
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Rp
332.692.258.142
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA
Rp 1.277.568.563.697
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Rp 1.365.837.073.398
15 SEKTOR AGAMA
Rp
281.967.467.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Rp
554.837.671.129
17 SEKTOR HUKUM
Rp
150.836.177.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
Rp
836.812.324.808
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
Rp
184.349.463.568
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Rp 3.496.913.623.174
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

PASAL 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1996/1997 adalah sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas
miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh
ratus tiga puluh empat rupiah).

PASAL 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.