UU NOMOR 17 TAHUN 2001

PERHITUNGAN ANGGARAN NGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2001-01-01
Total Pasal: 4 naskah terverifikasi
URN: urn:lex:id:gov:dpr-presiden:uu:2001:17
Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

(1).
Pendapatan
Negara
dalam
Tahun
Anggaran
1999/2000
adalah
sebesar
Rp
254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh
belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari:
a.
Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun
empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam
ribu delapan ratus enam belas rupiah);
b.
Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp 49.583.999.901.460,00 (empat puluh sembilan triliun
lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus satu ribu empat ratus enampuluh rupiah).
(2)
Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat
ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan
ratus enam belas rupiah), terdiri dari:
a.
Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 112.904.813.566.055,00 (seratus dua belas triliun
sembilan ratus emapat miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu
lima puluh lima rupiah);
b.
Penerimaaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 58.481.565.939.589,00
(lima puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh
lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan
rupiah);
c.
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.046.237.741.172,00 (tiga puluh tiga triliun
empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus emapat puluh satu ribu
seratus tujuh puluh dua rupiah).
(3)
Rincian pendapatn Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah
sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

PASAL 2

(1)
Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 252.075.159.440.691,00 (dua
ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus

empat puluh ribu rnam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :
a. Pengeluaran …
a.
Pengeluaran rutin sebesar Rp 170.173.672.419,00 (seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh
tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan raus tujuh puluh dua ribu
empat ratus sembilan belas rupiah), dirinci menurut sektor:
01
SEKTOR INDUSTRI
Rp
93.996.947.844,00
02
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Rp
952.208.719.823,00
03
SEKTOR PENGAIRAN
Rp
39.752.522.819,00
04
SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
365.274.393.288,00
05
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp120.507.306.859.617,00
06
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
Rp
415.868.310.581,00
07
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Rp
509.733.499.589,00
08
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
137.941.707.451,00
09
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
Rp 17.744.691.275.659,00
10
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
302.191.944.019,00
11
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Rp 7.087.582.487.187,00
12
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Rp
463.304.317.609,00
13
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMANA
Rp
924.843.623.185,00
14
SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
Rp
25.060.525.796,00
15
SEKTOR AGAMA
Rp 1.771.611.426.946,00
16
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Rp
487.395.680.993,00

17
SEKTOR HUKUM
Rp 1.009.094.805.306,00
18
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
Rp 4.840.980.883.706,00
19. SEKTOR …
19
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
Rp 2.573.606.776.001,00
20
SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN
Rp 9.921.226.265.00,00
B.
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 81.901.486.468.272,00 (delapan puluh satu triliun
sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh
delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor:
01
SEKTOR INDUSTRI
Rp
487.898.891.707,00
02
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Rp 3.402.123.824.787,00
03
SEKTOR PENGAIRAN
Rp 3.416.364.989.351,00
04
SEKTOR TENAGA KERJA
Rp
287.718.726.423,00
05
SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp 28.372.759.033.828,00
06
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
Rp 5.312.581.873.940,00
07
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Rp 2.936.942.039.855,00
08
SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp
938.009.854.714,00
09
SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
Rp 16.083.659.438.178,00
10
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
Rp
837.142.459.628,00
11
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Rp 7.510.368.622.887,00
12
SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Rp
324.527.922.206,00
13
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
Rp 4.796.574.895.189,00
14
SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
Rp 2.978.841.228.136,00
15
SEKTOR AGAMA
Rp
412.534.875.227,00
16. SEKTOR …
16
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Rp
713.787.645.973,00
17
SEKTOR HUKUM
Rp
196.149.348.922,00
18
SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
Rp
860.385.274.330,00
19
SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA
Rp
301.272.029.664,00
20
SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Rp 1.731.843.493.327,00
(2)
Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut
dalam penjelasan Pasal ini.

PASAL 3

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu
triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima
ratus delapan puluh lima rupiah).

PASAL 4

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.