PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (, Tambahan ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 2l sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. 1

2. Daerah 3

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

13. Impor 4

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini. t9. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, danf atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

21. Tarif 2 5

21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2

(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

(2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap tetah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 2Ayang berbunyi sebagai berikut: 3 (1) (2) Pasal 2A Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

b. melindungi kelestarian sumber daya alam;

c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau

d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (3)

4. Ketentuan 4 6 Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3

(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang- Undang ini. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A

(1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.

(2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 5 6

7. Ketentuan 7 7 Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.

(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.

(4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A

(1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

(2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri.

(3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang- Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 8

9. Ketentuan 9 8 Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Dalam hat pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang- Undang ini.

10. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (2) (1) (3) (2) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut: BAB II PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, DAN EKSPOR

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: Bagian Pertama Pengangkutan Barang

13. Judul PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA 9

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Kedatangan Sarana Pengangkut

14. Pasal 7 dihapus

15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Patagraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

a. luar daerah pabean; atau

b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. (41 Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: a paling -10

a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;

b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau

c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan

b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

(7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Pengangkutan Barang

17. Pasal 8 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA - 11

17. Pasal 8 dihapus.

18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 88, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8A

(1) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.

(2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25O.000.00O,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.0O0,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (41 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Pasal 88 -12 (1) (2) (3) Pasal 88 Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Pasal 8C (2)

(1) Barang tertentu pengangkut baik maupun kedatangan ditetapkan. (3) (4) wajib diberitahukan oleh pada waktu keberangkatan di kantor pabean Yang Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya. Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.OOO.00O,O0 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.O0O.OOO,O0 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.00O,O0 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

19. Judul (s) -13

19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 3 Keberangkatan Sarana Pengangkut

20. Pasal 9 dihapus.

21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:

a. ke luar daerah pabean;

b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp1O.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (2) (3) (4)

22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Impor

23. Pasal 10 -14

23. Pasal 10 dihapus.

24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Pasal 1OA

(1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

(2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25O.0O0.OOO,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.OOO.0OO,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp5O0.0OO.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang -15

(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.

(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.

(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:

a. diimpor untuk diPakai;

b. diimpor sementara;

c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;

d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnYa;

e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau

f. diekspor kembali.

(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Paragraf 2 Impor Untuk Dipakai Pasal 10B

(1) Impor untuk dipakai adalah:

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk diPakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang -t6

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah: a, diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;

b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau

c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi. Pasal 1OC

(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nYata.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:

a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;

b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau

c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

(3) Ketentuan -t7

(3) Ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut peraturan menteri. dimaksud pada ayat (1) dengan atau berdasarkan Paragraf 3 Impor Sementara Pasal 10D

(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

(4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (tima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar LOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda lo)o/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibaYar.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Ekspor

26. Pasal 1 1 -18

26. Pasal 11 dihapus.

27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1A

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan Pabean.

(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/ atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hat tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izir,kepala kantor Pabean.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.O00,00 (lima juta rupiah).

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (41 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

29. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: (1) a barang -t9

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau

b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titiPan.

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: (1) (2) Pasal 14 Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

(2) Dalam hat nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.

(3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2ll, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.

(3a) Dalam . . -20

(3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan t"" *."rk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas pLrmintaan importir, urutan penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului aYat (4). (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan 6"a *""rk ditentukan berdasarkan metode deduksi' Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (41, atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu. Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (s) (6) (71

31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) -21 Pasal 16 Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif teihadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean' (21 Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga putuh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kLkurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetaPan. (41 Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit lOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan pating banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannYa. (6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. g2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Dalam (1) -22 33 (21 Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau

b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibaYar.

(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit IOO% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar' Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean. g4. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut: BAB IV BEA MASUK ANTI DUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

35. Pasal 20 dihapus

36. Pasal 23 dihaPus.

37. BAB IV -23 g7. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Bea Masuk Tindakan Pengamanan Pasal 23A Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau

b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing. (1) (2) Pasal 238 Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri' Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Keempat Bea Masuk Pembalasan Pasal 23C Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. (1)

(2) Bea (21 (1) (2) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA 24 Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Kelima Pengaturan dan PenetaPan Pasal 23D Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:

a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

c. buku ilmu pengetahuan;

d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;

e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;

f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan;

g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnYa;

h. persenjataan -25

h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

1. barang Pindahan;

m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;

n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

o. baiang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;

p. b".arg yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;

q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan Penjenisan jaringan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit IOO%o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibaYar.

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 26 Pasal 26

(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas imPor:

a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;

c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;

d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah Pencemaran lingkungan;

e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;

f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;

g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan imPor untuk diPakai;

h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;

j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang 27

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit IOO% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

40. Ketentuan Pasal 27 di:ubah sehingga Pasal 27 betbunyi sebagai berikut: Pasal27

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:

a. ketebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;

b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;

c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat bea dan cukai;

d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau

e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.

(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) aya! yaitu ayat (3) dan ayat (4ll, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

(2) Bea 42 28

(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas i-pot dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah'

(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri' Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.

(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementaranYa:

a. musnah tanpa sengaja;

b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau

c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan Pabean.

(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 43.Judul -29

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut: BAB VII PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN

44. Judut BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: Bagian Pertama Pembayaran

45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunYi sebagai berikut: Pasal 36

(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. (21 Bea masuk, denda administrasi sebagaimana dimaksud Pada aYat jumlahnya dalam ribuan ruPiah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda .d-it i"trasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2al sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Pasal 37

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean'

(2) Kewajiban dan bunga

(1) dibulatkan -30 (21 Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan dalam ha1 pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

(2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (21:

a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;

b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.

(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksudpadaayat(2ldanayat(2aldiaturlebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri'

47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A

(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan'

(2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jendeial dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk aan/atau denda ad.ministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan. Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (3)

48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: (4) Pasal 38 (1) -31 Pasal 38 Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga iebesar 2oh (dua persen) setiap bulan untuk pating lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. (21 Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya dalam ribuan ruPiah.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam putuh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37P' ayat (1);

b. dalam hat tagihan pihak yang berpiutang kepada negarayaitu30(tigapuluh)harisejaktanggalsurat keputusan pengembalian oleh Menteri'

49. Pasal 4l tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4l sehingga penjelasan Pasal 4l menjadi sebagaimana ditetapkan - dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini'

50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat {2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44

(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk:

a. menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnYa atau dieksPor;

b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; c.menimbun 32

c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, guna dipamerkan;

d. m-enimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu;

e. menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; f . menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau

g. menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai'

(1a) Menteri dapat menetapkan suatrr kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan berikat.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan tenluk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah'

51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45

(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:

a. diimpor untuk diPakai;

b. diolah;

c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;

d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;

e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau

f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.

(2) Barang -33

(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai beruPa:

a. barang yang telah diolah atau digabungkan;

b. barang yang tidak diolah; dan/atau

c. barang lainnYa, dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai paU"a, yang ditetapkan dengan peraturan menteri'

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan tt"fr pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengeiakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75'000'0O0,00 (tujuh puluh lima juta ruPiah).

(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang ""h"..r"rya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar LOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar'

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan'

53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50

(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

(2) Dalam -34 (2)

54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang mlnjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik, "rrit yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan beralih kepada yang mewakili' Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik- agar *"t gg"*barkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaYa. Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata ,.rr[ "iit g dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri. Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik, "rrr.t yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri' (1) (21 (3) (4)

55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.O00,00 (lima puluh juta ruPiah).

(2) Orang -35 (21 (1) (2) (3) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (21, atau ayat

(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.O0O.000,O0 (dua puluh lima juta rupiah)

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut: BAB X LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU KE"IAHATAN LINTAS NEGARA

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuat l"t"rrgan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kePada Menteri. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri' Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

a. dibatalkan ekspornya;

b. diekspor kembali; atau

c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Barang (41 5g. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemitik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;

b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan prb"r., terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua Pengadilan niaga. 36 Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

60. Ketentuan -37

60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21diubah sehingga Pasal 57 berbunYi sebagai berikut: Pasal 57

(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja' (21 Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdlsarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari -ker1a dingan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barlng impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat lZl aisertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d' 6t. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58

(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi lzin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penan gguhan pengeluarannYa. Pemberian tzin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga ietelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik t".arrg impor atau ekspor yang dimintakan penan gguhan pengeluarannYa. {21

62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 38 Pasal 59

(1) Apabita dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan a"ti pit "k yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan p"rrndu.ng-undangan yang berlaku telah dilakukan d"r, ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentJan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor. Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. (21 (3)

63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 39 Pasal 60 Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan ".iu.r" tertulis kepada pejabat bea dan cukai agat mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) (21 Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut. Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus p"rli".a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan Terorisme danf atau Kejahatan Lintas Negara Pasal 64A Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai. (1)

(2) Ketentuan -40

(2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjul dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakaan kapal patroli atau sarana lainnya.

(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabai bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut: (1) (2) Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang- Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, danf atau instansi lainnya' Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepofisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinYa.

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang dipeilukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

69. Ketentuan -41

69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: Pasal 82

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang "k"pot setelah pemberitahuan pabean diserahkan'

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diPeriksa.

(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dipenuhi:

a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan

b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi b.t rp" denda sebesar Rp25.000.000,O0 (dua puluh lima juta ruPiah). Dihapus. Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit looo/o (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit lOOo/o (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

70. Di antara (41 (5) (6) -42

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 82A

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor iebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (21

71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Pasal 85

(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan Pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan'

(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini'

72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 85A Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah Pabean.

(2) Pemeriksaan (1) (2) 43 Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di temPat tujuan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (3)

73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1.i, serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: Pasal 86

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan Pihak lain Yang terkait;

c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dettga.t kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan

d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

(2) Orang (2) (3) -44 Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang -".ryib"bkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh putuh lima juta rupiah)' Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan u.d".ry" kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi t"*p^ denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (s).

75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: Pasal 88

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut. (2) 76.Ketentuan -45

76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 berbunYi sebagai berikut: Pasal 9O (1) (2) (3) (41 Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat i3t berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.0O0.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut: Bagian KeemPat Kewenangan Khusus Direktur Jenderal Pasal 92A

(1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:

a. membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang ini; atau

b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

(2) Ketentuan (2) -46 Ketentuan men gen ai tata cara pengaj uan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan iebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut: BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut: Pasal 93

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan Pabean. (21 Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -47

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2Vo (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 93A

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif danf atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam ha1 barang impor belum di keluarkan dari kawasan pabean.

(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(6) Apabila (6) (7) (8) 48 Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. g1. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut: Pasal 94

(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetaPkan. (21 Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan. (41 Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila -49

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2%o (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh emPat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

92. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (21, Pasal 93A ayat (4l1, atau Pasal 94 ayat (21 dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

83. Pasal 96 dihapus.

84. Pasal 97 dihapus.

85. Pasal 98 dihapus.

86. Pasal 99 dihapus.

87. Pasal 100 dihapus.

88. Pasal 101 dihapus.

89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus'

90. Ketentuan Pasal 1O2 diubah sehingga Pasal LO2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 102 50 Pasal 102 Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (21;

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpaizin kepala kantor pabean;

c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.OO0.0OO.OO0,00 (lima miliar rupiah).

91. Di antara Pasal 1O2 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal lO2A, Pasal lO2B, Pasal lO2C, dan Pasal lO2D yang berbunyi sebagai berikut: Pasal lO2A -51 Pasal lO2A Setiap orang yang:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat

(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izinkepala kantor pabean; atau

e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal LO2B Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 dan Pasal IO2A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.OOO.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal lO2C REPUBL]K INDONESIA -52 Pasal lO2C Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal tO2A, Pasa1 lO2B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal LO2D Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.O00.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1. 00 (satu miliar rupiah).

92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 103 Setiap orang yang:

a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;

c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau

d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara pating lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

93. Di antara 53

93. Di antara Pasal 103 dan Pasal LO4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 1O3A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 103A

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.OO0.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

94. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104 Setiap orang yang:

a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal lO2B;

b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang- Undang ini harus disimpan;

c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau d.menyimpan 54

d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang- Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,0O (tiga miliar rupiah).

95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.OO0.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.O00.000.000,00 (satu miliar rupiah).

96. Pasal 106 dihapus.

97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal lO7 sehingga penjelasan Pasal lO7 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang- Undang ini.

98. Ketentuan Pasal 1O8 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut: Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan (2) (3) (4) -55

a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau

b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hat suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungiawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan. Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok y4ng dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (21 diubah, dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -56 Pasal 109

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2, Pasal 103 huruf d, atau Pasal lO4 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO2A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO2D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal lO2A, dirampas untuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XV A PEMBINAAN PEGAWAI Pasal 1 13A

(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh Komisi Kode Etik.

(3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Pasal 1138 -57 Pasal 113B Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 113C

(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Pasal 1 13D

(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.

(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 5O%o (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.

(3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang danf atau dibatasi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri. (41 Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 115A, Pasal 1158, dan Pasal 115C yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 115A (1)

(2) Ketentuan sebagaimana ditetapkan lebih lanjut peraturan pemerintah. 58 Pasal 1 15A Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. dimaksud pada ayat (1) dengan atau berdasarkan Pasal 1 15E}

(1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya, kecuali informasi yang sifatnya tertentu.

(2) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Pasal 1 15C

(1) Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada pihak lain yang tidak berhak.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini.

(3) Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.

(4) Untuk 1 59

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya kepada hakim.

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Naskah pasal.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. 1

2. Daerah 3

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

13. Impor 4

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini. t9. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, danf atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

21. Tarif 2 5

21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean
diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea
masuk.
(2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut
untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap
tetah diekspor dan diperlakukan sebagai barang
ekspor.
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bukan
merupakan barang ekspor dalam hal dapat
dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk
dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.
Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu
Pasal 2Ayang berbunyi sebagai berikut:
3
(1)
(2)

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor
dengan tujuan untuk:
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup
drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran
internasional; atau
d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di
dalam negeri.
Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap
barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
(3)
4. Ketentuan

4

6
Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan
pabean.
(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang.
(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4
sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-
Undang ini.
Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan
pengangkutannya dalam daerah pabean.
(2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang
membidangi perdagangan, memberitahukan jenis
barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu
kepada Menteri.
(3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan
barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan pemerintah.
5
6
7. Ketentuan

7

7
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor
pabean atau tempat lain yang disamakan dengan
kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan
pabean.
(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat
bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain
yang disamakan dengan kantor pabean.
(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan
kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean,
kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.
(4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos
pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri.
Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam
bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk
data elektronik.
(2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian
pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik
dilakukan oleh Menteri.
(3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-
Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
8
9. Ketentuan

9

8
Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)
Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku
segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
Dalam hat pengawasan pengangkutan barang
tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait,
pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-
Undang ini.
10. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

(2) (1) (3) (2) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut: BAB II PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, DAN EKSPOR

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: Bagian Pertama Pengangkutan Barang

13. Judul PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA 9

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Kedatangan Sarana Pengangkut

14. Pasal 7 dihapus

15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Patagraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

a. luar daerah pabean; atau

b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. (41 Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: a paling -10

a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;

b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau

c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan

b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

(7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Pengangkutan Barang

17. Pasal 8 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA - 11

17. Pasal 8 dihapus.

18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 88, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

Naskah pasal.

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Pengangkutan barang impor dari tempat
penimbunan sementara atau tempat penimbunan
berikat dengan tujuan tempat penimbunan
sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya
wajib diberitahukan ke kantor pabean.
(2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang
dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,
wajib membayar bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp25O.000.00O,OO (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
(3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean
dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.0O0,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
(41 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
Pasal 88

-12
(1)
(2)
(3)
Pasal 88
Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas
untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui
transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis
barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di
tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik
untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui
transmisi elektronik.
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
Pasal 8C
(2)
(1) Barang tertentu
pengangkut baik
maupun kedatangan
ditetapkan.
(3)
(4)
wajib diberitahukan oleh
pada waktu keberangkatan
di kantor pabean Yang
Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilindungi dokumen yang sah dalam
pengangkutannya.
Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlahnya kurang atau lebih dari yang
diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.OOO.00O,O0 (lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.O0O.OOO,O0 (dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp250.000.00O,O0 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
19. Judul
(s)

-13
19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga
BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai
berikut:
Paragraf 3
Keberangkatan Sarana Pengangkut
20. Pasal 9 dihapus.
21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1
(satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai
berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan
berangkat menuju:
a. ke luar daerah pabean;
b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang
impor, barang ekspor, dan/atau barang asal
daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di
dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,
wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas
barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan
sarana pengangkut.
Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke
luar daerah pabean wajib mencantumkan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
manifesnya.
Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit
Rp1O.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
(2)
(3)
(4)
22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II
Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Impor
23. Pasal 10

-14
23. Pasal 10 dihapus.
24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu
Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi
sebagai berikut:
Paragraf 1
Pembongkaran, Penimbunan,
dan Pengeluaran
Pasal 1OA
(1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib
dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di
tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor
pabean.
(2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat
dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan
barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean
melalui jalur yang ditetapkan.
(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah
barang impor yang dibongkar kurang dari yang
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi
di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk
atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp25O.0O0.OOO,OO (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah
barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi
di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp25.OOO.0OO,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp5O0.0OO.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5) Barang

-15
(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya
dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat
penimbunan sementara.
(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di
tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat
penimbunan sementara.
(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean
atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
a. diimpor untuk diPakai;
b. diimpor sementara;
c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di
kawasan pabean lainnYa;
e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
f. diekspor kembali.
(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan
pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi
belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat
bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
Paragraf 2
Impor Untuk Dipakai

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut: - Bagian Kedua

(1) Impor untuk dipakai adalah:
a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean
dengan tujuan untuk diPakai; atau
b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean
untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang
berdomisili di Indonesia.
(2) Barang

-t6
(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor
untuk dipakai setelah:
a, diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi
bea masuknya;
b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak
sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam
daerah pabean pada saat kedatangannya wajib
diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa
titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan
pejabat bea dan cukai.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(21, ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan
menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang wajib dilunasi.
Pasal 1OC
(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan
atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah
diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi
karena kekhilafan yang nYata.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak apabila:
a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea
dan cukai; atau
c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan
cukai.
(3) Ketentuan

-t7
(3) Ketentuan sebagaimana
diatur lebih
lanjut
peraturan menteri.
dimaksud pada ayat (1)
dengan atau berdasarkan
Paragraf 3
Impor Sementara

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut: - Bagian Kedua

(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor
sementara jika pada waktu importasinya benar-benar
dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3
(tiga) tahun.
(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali
berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan
atau keringanan bea masuk.
(4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan
bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling
tinggi sebesar 5% (tima persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
(5) Orang yang
terlambat mengekspor kembali
barang impor sementara dalam jangka waktu yang
diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar LOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor
sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib
membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda lo)o/o (seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibaYar.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II
Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Ekspor
26. Pasal 1 1

-18
26. Pasal 11 dihapus.
27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan
dengan pemberitahuan Pabean.
(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi
penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,
dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean
dan/ atau jumlah tertentu.
(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan
pabean atau dalam hat tertentu dapat dimuat di
tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor,
sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun
di tempat penimbunan sementara atau tempat lain
dengan izir,kepala kantor Pabean.
(5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya
dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan
cukai.
(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.O00,00
(lima juta rupiah).
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (41 diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
29. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 13
Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang
besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

Naskah pasal.

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang
besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) terhadap:
(1)
a
barang

-t9
a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan
internasional; atau
b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman
melalui pos atau jasa titiPan.
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.
29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:
(1)
(2)

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar,
barang dikelompokkan berdasarkan sistem
klasifikasi barang.
Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri.
30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah
nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
(2) Dalam hat nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan
berdasarkan nilai transaksi barang dari barang
identik.
(3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2ll, nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari
barang serupa.
(3a) Dalam . .

-20
(3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan
t"" *."rk ditentukan berdasarkan ketentuan pada
ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas
pLrmintaan importir, urutan penentuan nilai pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
digunakan mendahului aYat (4).
(4)
Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan
6"a *""rk ditentukan berdasarkan metode deduksi'
Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(21, ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan
metode komputasi.
Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (41, atau metode komputasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk ditentukan dengan
menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten
dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur
pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)
berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean
dengan pembatasan tertentu.
Ketentuan mengenai nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
(s)
(6)
(71
31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4),
dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

(1)
-21
Pasal 16
Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif
teihadap barang impor sebelum penyerahan
pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean'
(21 Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai
pabean barang impor untuk penghitungan bea
masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean
atau dalam waktu 30 (tiga putuh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pabean.
(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan
kLkurangan pembayaran bea masuk kecuali importir
mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea
masuk yang kurang dibayar sesuai dengan
penetaPan.
(41 Importir yang salah memberitahukan nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit lOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar dan pating banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan
pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk
dibayar sebesar kelebihannYa.
(6)
Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
g2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah
1 (satu) ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif
dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pemberitahuan pabean.
(2) Dalam
(1)

-22
33
(21 Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada importir
untuk:
a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang
lebih dibaYar.
(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian
bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan
penetapan kembali.
(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk,
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit IOO% (seratus persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar'
Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: - Bagian Ketiga

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat
menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas
barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk
sebelum diajukan pemberitahuan pabean.
g4. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai
berikut:
BAB IV
BEA MASUK ANTI DUMPING,
BEA MASUK IMBALAN,
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN,
DAN BEA MASUK PEMBALASAN
35. Pasal 20 dihapus
36. Pasal 23 dihaPus.
37. BAB IV

-23
g7. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga,
Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi
sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Bea Masuk Tindakan Pengamanan

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Ketiga - Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan
terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan
barang impor baik secara absolut maupun relatif
terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau
barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan
barang impor tersebut:
a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri
dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
dengan barang tersebut dan/atau barang yang
secara langsung bersaing; atau
b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap
industri dalam negeri yang memproduksi barang
sejenis dan/atau barang yang secara langsung
bersaing.
(1)
(2)
Pasal 238
Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar
jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian
serius atau mencegah ancaman kerugian serius
terhadap industri dalam negeri'
Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari
bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat
(1).
Bagian Keempat
Bea Masuk Pembalasan

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Keempat - Bea Masuk Pembalasan

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. (1)

(2) Bea (21 (1) (2) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA 24 Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Kelima Pengaturan dan PenetaPan

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Kelima - Pengaturan dan PenetaPan

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea
masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea
masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Kelima - Pengaturan dan PenetaPan

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
a. barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan
asas timbal balik;
b. barang untuk keperluan badan internasional
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
c. buku ilmu pengetahuan;
d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan
ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan
atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam;
e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang,
dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk
umum serta barang untuk konservasi alam;
f. barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu Pengetahuan;
g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra
dan penyandang cacat lainnYa;
h. persenjataan

-25
h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan
kepolisian, termasuk suku cadang yang
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan
keamanan negara;
i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan
dan keamanan negara;
j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau
abu jenazah;
1. barang Pindahan;
m. barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman
sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah
tertentu;
n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan
anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi
kepentingan masyarakat;
o. baiang yang telah diekspor untuk keperluan
perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
p. b".arg yang telah diekspor kemudian diimpor
kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas
pada saat diekspor;
q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan
bahan Penjenisan jaringan.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri.
(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang
pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut
Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit IOO%o (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibaYar.
39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Kelima - Pengaturan dan PenetaPan

26
Pasal 26
(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat
diberikan atas imPor:
a. barang dan bahan untuk pembangunan dan
pengembangan industri dalam rangka penanaman
modal;
b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan
industri;
c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan
dan pengembangan industri untuk jangka waktu
tertentu;
d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk
mencegah Pencemaran lingkungan;
e. bibit dan benih
untuk pembangunan dan
pengembangan industri pertanian, peternakan,
atau perikanan;
f. hasil laut yang
ditangkap dengan sarana
penangkap yang telah mendapat izin;
g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan
mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau
berat karena alamiah antara saat diangkut ke
dalam daerah pabean dan saat diberikan
persetujuan imPor untuk diPakai;
h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah
daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh
induk organisasi olahraga nasional;
j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang
dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar
negeri;
k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.
(4) Orang

27
(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan
atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut
Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit IOO% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
40. Ketentuan Pasal 27 di:ubah sehingga Pasal 27 betbunyi
sebagai berikut:

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Kelima - Pengaturan dan PenetaPan

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau
sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
a. ketebihan pembayaran bea masuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat
(3), atau karena kesalahan tata usaha;
b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 dan Pasal 26;
c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus
diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah
pengawasan Pejabat bea dan cukai;
d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan
impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang
sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar
bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan,
atau berkualitas lebih rendah; atau
e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan
Pengadilan Pajak.
(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua)
aya! yaitu ayat (3) dan ayat (4ll, sehingga Pasal 30
berbunyi sebagai berikut:

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Kelima - Pengaturan dan PenetaPan

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang
terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas
impor.
(2) Bea

42

28
(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif
yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas
i-pot dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.
(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah'
(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang
digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea
masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri'
Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Kelima - Pengaturan dan PenetaPan

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara
bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas
barang yang ditimbun di tempat penimbunan
sementara.
(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan
dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat
penimbunan sementaranYa:
a. musnah tanpa sengaja;
b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai,
atau diimpor sementara; atau
c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan
sementara lain, tempat penimbunan berikat atau
tempat penimbunan Pabean.
(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat
didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang
bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk
golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan
pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat
penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan
oleh pejabat bea dan cukai.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
43.Judul

-29
43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai
berikut:
BAB VII
PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG,
DAN JAMINAN
44. Judut BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII
Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:
Bagian Pertama
Pembayaran
45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

berbunYi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang
terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini,
dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Menteri.
(21 Bea masuk, denda administrasi
sebagaimana dimaksud Pada aYat
jumlahnya dalam ribuan ruPiah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran,
penerimaan, penyetoran bea masuk, denda
.d-it i"trasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diubah,
dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (2al sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat
pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean'
(2) Kewajiban
dan bunga
(1) dibulatkan

-30
(21 Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan
dalam ha1 pembayarannya ditetapkan secara berkala
atau menunggu keputusan pembebasan atau
keringanan.
(2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (21:
a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya
ditetapkan secara berkala;
b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan
atau keringanan ditolak.
(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana
dimaksudpadaayat(2ldanayat(2aldiaturlebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri'
47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1
(satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai
berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda
administrasi yang terutang wajib dibayar paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan'
(2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur
Jendeial dapat memberikan persetujuan penundaan
atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk
aan/atau denda ad.ministrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.
Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau
denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
(3)
48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu),
yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
(4)

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1)
-31
Pasal 38
Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan
Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar
dikenai bunga iebesar 2oh (dua persen) setiap bulan
untuk pating lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari
pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu)
bulan.
(21 Penghitungan utang atau tagihan kepada negara
menurut undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya
dalam ribuan ruPiah.
(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang
terutang yaitu 60 (enam putuh) hari sejak tanggal
penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37P'
ayat (1);
b. dalam hat tagihan pihak yang berpiutang kepada
negarayaitu30(tigapuluh)harisejaktanggalsurat
keputusan pengembalian oleh Menteri'
49. Pasal 4l tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4l
sehingga penjelasan Pasal 4l menjadi sebagaimana
ditetapkan
- dalam penjelasan pasal demi pasal dalam
Undang-Undang ini'
50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat {2) diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu
ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat,
atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat
penimbunan berikat dengan mendapatkan
penangguhan bea masuk untuk:
a. menimbun barang impor guna diimpor untuk
dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan
berikat lainnYa atau dieksPor;
b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
c.menimbun

32
c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa
barang dari dalam daerah pabean, guna
dipamerkan;
d. m-enimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual
barang impor kepada orang dan/atau orang
tertentu;
e. menimbun barang impor guna dilelang sebelum
diekspor atau diimpor untuk dipakai;
f . menimbun barang asal daerah pabean guna
dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan
kembali ke dalam daerah pabean; atau
g. menimbun barang impor guna didaur ulang
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai'
(1a) Menteri dapat menetapkan suatrr kawasan,
tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu
kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan
berikat.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian
penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan
tenluk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah'
51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi
sebagai berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan
berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:
a. diimpor untuk diPakai;
b. diolah;
c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;
d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau
tempat penimbunan sementara;
e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian
dimasukkan kembali ke tempat penimbunan
berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri; atau
f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.
(2) Barang

-33
(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor
untuk dipakai beruPa:
a. barang yang telah diolah atau digabungkan;
b. barang yang tidak diolah; dan/atau
c. barang lainnYa,
dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai
paU"a, yang ditetapkan dengan peraturan menteri'
(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat
penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan
tt"fr pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud
mengeiakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp75'000'0O0,00
(tujuh puluh lima juta ruPiah).
(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak
dapat mempertanggungjawabkan barang yang
""h"..r"rya
berada di tempat tersebut wajib membayar
bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar LOOo/o (seratus
persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar'
52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan
sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha
pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan'
53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi
sebagai berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib
menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan
dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat
yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data
elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan
di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit
kepabeanan.
(2) Dalam

-34
(2)
54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat,
yaitu ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51
berbunyi sebagai berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
mlnjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan
den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik,
"rrit yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan beralih kepada yang mewakili'
Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
wajib diselenggarakan dengan baik- agar
*"t gg"*barkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari
catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
pendapatan, dan biaYa.
Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia
dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata
uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata
,.rr[ "iit g dan bahasa asing yang diizinkan oleh
menteri.
Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan
den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik,
"rrr.t yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan
pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri'
(1)
(21
(3)
(4)
55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII: PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.O00,00
(lima puluh juta ruPiah).
(2) Orang

-35
(21
(1)
(2)
(3)
Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (21, atau ayat
(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp25.O0O.000,O0 (dua puluh lima juta rupiah)
56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai
berikut:
BAB X
LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR
ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR
ATAU EKSPOR BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS
BARANG YANG TERKAIT DENGAN
TERORISME DAN/ATAU
KE"IAHATAN LINTAS NEGARA
57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuat l"t"rrgan dan pembatasan, instansi teknis
yang menetapkan peraturan larangan dan/atau
pembatasan atas impor atau ekspor wajib
memberitahukan kePada Menteri.
Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan
peraturan larangan dan/atau pembatasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
Ianjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri'
Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak
memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika
telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean,
atas permintaan importir atau eksportir:
a. dibatalkan ekspornya;
b. diekspor kembali; atau
c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea
dan cukai
kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Barang

(41
5g. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek
atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat
mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan
cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran
barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang
berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil
pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di
Indonesia.
59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi
sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:
a. memberitahukan secara tertulis kepada importir,
eksportir, atau pemitik barang mengenai adanya
perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan
ekspor;
b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang
impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan
prb"r., terhitung sejak tanggal diterimanya perintah
tertulis ketua Pengadilan niaga.
36
Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor
atau diekspor yang tidak diberitahukan atau
diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai
barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
60. Ketentuan

-37
60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21diubah sehingga

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

berbunYi sebagai berikut:
Pasal 57
(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja'
(21 Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdlsarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat
diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh)
hari
-ker1a dingan perintah tertulis ketua pengadilan
niaga.
(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran
barlng impor atau ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat lZl aisertai dengan perpanjangan jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d'
6t. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi
sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas
merek atau hak cipta yang meminta perintah
penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi
lzin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna
memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta
penan gguhan pengeluarannYa.
Pemberian tzin pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga
ietelah mendengarkan dan mempertimbangkan
penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik
t".arrg impor atau ekspor yang dimintakan
penan gguhan pengeluarannYa.
{21
62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi
sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

38
Pasal 59
(1) Apabita dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),
pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan
a"ti pit "k yang meminta penangguhan pengeluaran
bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk
mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan
p"rrndu.ng-undangan yang berlaku telah dilakukan
d"r, ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang
secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan
cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan
pengeluaran barang impor atau ekspor yang
bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan
ketentJan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang
ini.
Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan
hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan
pengeluaran barang impor atau ekspor wajib
secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan
cukai yang menerima perintah dan melaksanakan
penangguhan barang impor atau ekspor.
Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua
pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis
perintan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri
tindakan penangguhan pengeluaran barang impor
atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya
sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan
Undang-Undang ini.
(21
(3)
63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

39
Pasal 60
Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik
barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan
kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan
".iu.r" tertulis kepada pejabat bea dan cukai agat
mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.
64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi
sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

(1)
(21
Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa
barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan
atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau
hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak
untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau
pemegang hak yang meminta penangguhan
pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus
p"rli".a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai
pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang
harus dibayarkan.
65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian,
yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan
Terorisme danf atau Kejahatan Lintas Negara

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga
terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan
lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat
bea dan cukai.
(1)
(2) Ketentuan

-40
(2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjul dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75
berbunyi sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan
pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau
di sungai menggunakaan kapal patroli atau sarana
lainnya.
(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh
pejabai bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditengkapi dengan senjata api yang
jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi
sebagai berikut:
(1)
(2)

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang- Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, danf atau instansi lainnya' Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepofisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinYa.

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci,
menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang
dipeilukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan
kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain
yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang
berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau
tempat lain.
69. Ketentuan

-41
69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3),
ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi
sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan
pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang
"k"pot setelah pemberitahuan pabean diserahkan'
(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir,
eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan
sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,
atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk
diperiksa, membuka sarana pengangkut atau
bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau
pengemas yang akan diPeriksa.
(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
tidak dipenuhi:
a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas
risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi
b.t rp" denda sebesar Rp25.000.000,O0 (dua puluh
lima juta ruPiah).
Dihapus.
Setiap orang yang salah memberitahukan jenis
dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan
pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit looo/o (seratus persen)
dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling
banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
Setiap orang yang salah memberitahukan jenis
dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan
pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit lOOo/o (seratus persen) dari pungutan negara di
bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak
1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di
bidang ekspor yang kurang dibayar.
70. Di antara
(41
(5)
(6)

-42
70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal,
yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan
cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena
jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor
iebelum atau sesudah pemberitahuan pabean
disampaikan.
Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri.
(21
71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai
berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan
impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang
telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil
pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan
pemberitahuan Pabean.
(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda
pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal
pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan'
(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak
memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang
yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban
kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini'
72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1
(satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai
berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan
pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang
diangkut dalam daerah Pabean.
(2) Pemeriksaan
(1)

(2)

43
Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau
pembongkaran di temPat tujuan.
Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap
barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri.
(3)
73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu
ayat (1.i, serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3)
sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit
kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49.
(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai
berwenang:
a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan
dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,
surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha
termasuk data elektronik, serta surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
orang dan Pihak lain Yang terkait;
c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan
tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku,
catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan
dettga.t kegiatan usaha, termasuk sarana/media
penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat
memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha
yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang
perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan
dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
kepabeanan.
(2) Orang

(2)
(3)

-44
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang
-".ryib"bkan pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh putuh lima juta rupiah)'
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit
kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri.
74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

Naskah pasal.

BAB II: PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, | Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: - Bagian Pertama

-12 (1) (2) (3) Pasal 88 Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Pasal 8C (2)

(1) Barang tertentu pengangkut baik maupun kedatangan ditetapkan. (3) (4) wajib diberitahukan oleh pada waktu keberangkatan di kantor pabean Yang Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya. Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.OOO.00O,O0 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.O0O.OOO,O0 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.00O,O0 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

19. Judul (s) -13

19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 3 Keberangkatan Sarana Pengangkut

20. Pasal 9 dihapus.

21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:

a. ke luar daerah pabean;

b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp1O.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (2) (3) (4)

22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Impor

23. Pasal 10 -14

23. Pasal 10 dihapus.

24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Pasal 1OA

(1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

(2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25O.0O0.OOO,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.OOO.0OO,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp5O0.0OO.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang -15

(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.

(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.

(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:

a. diimpor untuk diPakai;

b. diimpor sementara;

c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;

d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnYa;

e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau

f. diekspor kembali.

(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Paragraf 2 Impor Untuk Dipakai Pasal 10B

(1) Impor untuk dipakai adalah:

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk diPakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang -t6

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah: a, diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;

b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau

c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi. Pasal 1OC

(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nYata.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:

a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;

b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau

c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

(3) Ketentuan -t7

(3) Ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut peraturan menteri. dimaksud pada ayat (1) dengan atau berdasarkan Paragraf 3 Impor Sementara Pasal 10D

(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

(4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (tima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar LOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda lo)o/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibaYar.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Ekspor

26. Pasal 1 1 -18

26. Pasal 11 dihapus.

27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1A

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan Pabean.

(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/ atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hat tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izir,kepala kantor Pabean.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.O00,00 (lima juta rupiah).

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (41 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

29. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: (1) a barang -t9

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau

b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titiPan.

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: (1) (2) Pasal 14 Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

(2) Dalam hat nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.

(3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2ll, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.

(3a) Dalam . . -20

(3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan t"" *."rk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas pLrmintaan importir, urutan penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului aYat (4). (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan 6"a *""rk ditentukan berdasarkan metode deduksi' Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi. Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (41, atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu. Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (s) (6) (71

31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) -21 Pasal 16 Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif teihadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean' (21 Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga putuh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kLkurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetaPan. (41 Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit lOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan pating banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannYa. (6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. g2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Dalam (1) -22 33 (21 Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau

b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibaYar.

(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit IOO% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar' Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean. g4. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut: BAB IV BEA MASUK ANTI DUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

35. Pasal 20 dihapus

36. Pasal 23 dihaPus.

37. BAB IV -23 g7. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Bea Masuk Tindakan Pengamanan Pasal 23A Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau

b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing. (1) (2) Pasal 238 Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri' Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Keempat Bea Masuk Pembalasan Pasal 23C Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. (1)

(2) Bea (21 (1) (2) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA 24 Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Kelima Pengaturan dan PenetaPan Pasal 23D Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:

a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

c. buku ilmu pengetahuan;

d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;

e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;

f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan;

g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnYa;

h. persenjataan -25

h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

1. barang Pindahan;

m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;

n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

o. baiang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;

p. b".arg yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;

q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan Penjenisan jaringan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit IOO%o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibaYar.

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 26 Pasal 26

(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas imPor:

a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;

c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;

d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah Pencemaran lingkungan;

e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;

f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;

g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan imPor untuk diPakai;

h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;

j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang 27

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit IOO% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

40. Ketentuan Pasal 27 di:ubah sehingga Pasal 27 betbunyi sebagai berikut: Pasal27

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:

a. ketebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;

b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;

c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat bea dan cukai;

d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau

e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.

(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) aya! yaitu ayat (3) dan ayat (4ll, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

(2) Bea 42 28

(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas i-pot dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah'

(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri' Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.

(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementaranYa:

a. musnah tanpa sengaja;

b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau

c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan Pabean.

(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 43.Judul -29

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut: BAB VII PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN

44. Judut BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: Bagian Pertama Pembayaran

45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunYi sebagai berikut: Pasal 36

(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. (21 Bea masuk, denda administrasi sebagaimana dimaksud Pada aYat jumlahnya dalam ribuan ruPiah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda .d-it i"trasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2al sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Pasal 37

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean'

(2) Kewajiban dan bunga

(1) dibulatkan -30 (21 Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan dalam ha1 pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

(2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (21:

a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;

b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.

(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksudpadaayat(2ldanayat(2aldiaturlebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri'

47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A

(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan'

(2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jendeial dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk aan/atau denda ad.ministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan. Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (3)

48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: (4) Pasal 38 (1) -31 Pasal 38 Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga iebesar 2oh (dua persen) setiap bulan untuk pating lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. (21 Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya dalam ribuan ruPiah.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam putuh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37P' ayat (1);

b. dalam hat tagihan pihak yang berpiutang kepada negarayaitu30(tigapuluh)harisejaktanggalsurat keputusan pengembalian oleh Menteri'

49. Pasal 4l tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4l sehingga penjelasan Pasal 4l menjadi sebagaimana ditetapkan - dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini'

50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat {2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44

(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk:

a. menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnYa atau dieksPor;

b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; c.menimbun 32

c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, guna dipamerkan;

d. m-enimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu;

e. menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; f . menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau

g. menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai'

(1a) Menteri dapat menetapkan suatrr kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan berikat.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan tenluk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah'

51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45

(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:

a. diimpor untuk diPakai;

b. diolah;

c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;

d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;

e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau

f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.

(2) Barang -33

(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai beruPa:

a. barang yang telah diolah atau digabungkan;

b. barang yang tidak diolah; dan/atau

c. barang lainnYa, dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai paU"a, yang ditetapkan dengan peraturan menteri'

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan tt"fr pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengeiakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75'000'0O0,00 (tujuh puluh lima juta ruPiah).

(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang ""h"..r"rya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar LOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar'

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan'

53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50

(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

(2) Dalam -34 (2)

54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang mlnjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik, "rrit yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan beralih kepada yang mewakili' Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik- agar *"t gg"*barkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaYa. Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata ,.rr[ "iit g dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri. Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik, "rrr.t yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri' (1) (21 (3) (4)

55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.O00,00 (lima puluh juta ruPiah).

(2) Orang -35 (21 (1) (2) (3) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (21, atau ayat

(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.O0O.000,O0 (dua puluh lima juta rupiah)

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut: BAB X LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU KE"IAHATAN LINTAS NEGARA

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuat l"t"rrgan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kePada Menteri. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri' Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

a. dibatalkan ekspornya;

b. diekspor kembali; atau

c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Barang (41 5g. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemitik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;

b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan prb"r., terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua Pengadilan niaga. 36 Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

60. Ketentuan -37

60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21diubah sehingga Pasal 57 berbunYi sebagai berikut: Pasal 57

(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja' (21 Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdlsarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari -ker1a dingan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barlng impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat lZl aisertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d' 6t. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58

(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi lzin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penan gguhan pengeluarannYa. Pemberian tzin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga ietelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik t".arrg impor atau ekspor yang dimintakan penan gguhan pengeluarannYa. {21

62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 38 Pasal 59

(1) Apabita dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan a"ti pit "k yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan p"rrndu.ng-undangan yang berlaku telah dilakukan d"r, ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentJan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor. Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. (21 (3)

63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 39 Pasal 60 Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan ".iu.r" tertulis kepada pejabat bea dan cukai agat mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) (21 Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut. Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus p"rli".a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan Terorisme danf atau Kejahatan Lintas Negara Pasal 64A Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai. (1)

(2) Ketentuan -40

(2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjul dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakaan kapal patroli atau sarana lainnya.

(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabai bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut: (1) (2) Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang- Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, danf atau instansi lainnya' Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepofisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinYa.

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang dipeilukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

69. Ketentuan -41

69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: Pasal 82

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang "k"pot setelah pemberitahuan pabean diserahkan'

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diPeriksa.

(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dipenuhi:

a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan

b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi b.t rp" denda sebesar Rp25.000.000,O0 (dua puluh lima juta ruPiah). Dihapus. Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit looo/o (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit lOOo/o (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

70. Di antara (41 (5) (6) -42

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 82A

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor iebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (21

71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Pasal 85

(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan Pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan'

(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini'

72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 85A Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah Pabean.

(2) Pemeriksaan (1) (2) 43 Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di temPat tujuan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (3)

73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1.i, serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: Pasal 86

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan Pihak lain Yang terkait;

c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dettga.t kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan

d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

(2) Orang (2) (3) -44 Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang -".ryib"bkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh putuh lima juta rupiah)' Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan u.d".ry" kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi t"*p^ denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (s).

75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: Pasal 88

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut. (2) 76.Ketentuan -45

76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian Ketiga - Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan

berbunYi sebagai berikut:
Pasal 9O
(1)
(2)
(3)
(41
Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan
Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang
untuk menghentikan dan memeriksa sarana
pengangkut serta barang di atasnya.
Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum
lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat
i3t berwenang untuk menghentikan pembongkaran
barang dari sarana pengangkut apabila ternyata
barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.
Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp25.0O0.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian,
yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:
Bagian KeemPat
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

BAB X: LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR | Bagian KeemPat - Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

(1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas
permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:
a. membetulkan surat penetapan tagihan
kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan Undang-Undang ini; atau
b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi
berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan
pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan
atau bukan karena kesalahannya.
(2) Ketentuan

(2)

-46
Ketentuan men gen ai tata cara pengaj uan permohonan,
pembetulan, pengurangan, atau penghapusan
iebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai
berikut:
BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING
79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (21
disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1
(satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi
sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan Pabean. (21 Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -47

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2Vo (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat
bea dan cukai selain tarif danf atau nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan
keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur
Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penetapan.
(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea
masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan
yang harus dibayar.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
wajib diserahkan dalam ha1 barang impor belum di
keluarkan dari kawasan pabean.
(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya
pengajuan keberatan.
(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi
administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan
apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
(6) Apabila

(6)
(7)
(8)

48
Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur
Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan
yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan
dikembalikan.
Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa uang tunai dan pengembalian jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan
bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulannya paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Ketentuan mengenai pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
g1. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,
yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa
denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis
hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu
60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan
menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi
berupa denda yang ditetaPkan.
(21 Direktur
Jenderal memutuskan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
pengajuan keberatan.
(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
untuk membayar sanksi administrasi berupa denda
yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan,
jaminan dikembalikan.
(41 Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Direktur
Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan
yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan
dikembalikan.
(5) Apabila

-49
(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa uang tunai dan pengembalian jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41
dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan
bunga sebesar 2%o (dua persen) setiap bulannya paling
lama 24 (dua puluh emPat) bulan.
(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
92. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur
Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (21,
Pasal 93A ayat (4l1, atau Pasal 94 ayat (21 dapat
mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan
Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah
pungutan yang terutang dilunasi.
83. Pasal 96 dihapus.
84. Pasal 97 dihapus.
85. Pasal 98 dihapus.
86. Pasal 99 dihapus.
87. Pasal 100 dihapus.
88. Pasal 101 dihapus.
89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus'
90. Ketentuan Pasal 1O2 diubah sehingga Pasal LO2 berbunyi
sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

50 Pasal 102 Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (21;

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpaizin kepala kantor pabean;

c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.OO0.0OO.OO0,00 (lima miliar rupiah).

91. Di antara Pasal 1O2 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal lO2A, Pasal lO2B, Pasal lO2C, dan Pasal lO2D yang berbunyi sebagai berikut: Pasal lO2A -51 Pasal lO2A Setiap orang yang:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat

(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izinkepala kantor pabean; atau

e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal LO2B Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 dan Pasal IO2A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.OOO.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal lO2C REPUBL]K INDONESIA -52 Pasal lO2C Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal tO2A, Pasa1 lO2B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal LO2D Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.O00.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1. 00 (satu miliar rupiah).

92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Setiap orang yang:
a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau
dokumen pelengkap pabean yang palsu atau
dipalsukan;
b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam
pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak
benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban
pabean; atau
d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual,
menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor
yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana penjara pating lama 8 (delapan) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta
rupiah) dan
paling banyak
RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
93. Di antara

53
93. Di antara Pasal 103 dan Pasal LO4 disisipkan 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 1O3A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem
elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau
pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.OO0.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara
berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling
sedikit
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
94. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Setiap orang yang:
a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A,
atau Pasal lO2B;
b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau
membuang buku atau catatan yang menurut Undang-
Undang ini harus disimpan;
c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam
penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean,
dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
d.menyimpan

54
d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur
dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar
negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-
Undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,0O (tiga miliar rupiah).
95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda
pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.OO0.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.O00.000.000,00 (satu miliar rupiah).
96. Pasal 106 dihapus.
97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal lO7
sehingga penjelasan Pasal lO7 menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-
Undang ini.
98. Ketentuan Pasal 1O8 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana
menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas
nama suatu badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi,
tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:
a. badan

(2)
(3)
(4)

-55
a. badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
dan/atau
b. mereka yang memberikan perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau yang
bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan
pencegahannya.
Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan
juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan
atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau
koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan
oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan
kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak
dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut
masing-masing telah melakukan tindakan secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Dalam hat suatu tuntutan pidana dilakukan
terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu
penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara
hukum dapat dimintai pertanggungiawaban sesuai
bentuk badan hukum yang bersangkutan.
Terhadap badan
hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini, pidana pokok y4ng
dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam
dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan
pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut
diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (21 diubah, dan di
antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu
ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -56 Pasal 109

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2, Pasal 103 huruf d, atau Pasal lO4 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO2A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO2D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal lO2A, dirampas untuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XV A PEMBINAAN PEGAWAI

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi
pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh
Komisi Kode Etik.
(3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata
kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri.
Pasal 1138

-57

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau
menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai
dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan
belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan
cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan
yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa
internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk
melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan
bukti permulaan.
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan peraturan menteri.

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit
kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran
kepabeanan berhak memperoleh premi.
(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 5O%o
(lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa
denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari
tindak pidana kepabeanan.
(3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang
dilarang danf atau dibatasi yang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak boleh
dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan
premi ditetapkan oleh Menteri.
(41 Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal,
yaitu Pasal 115A, Pasal 1158, dan Pasal 115C yang
berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

(1)
(2) Ketentuan sebagaimana
ditetapkan lebih lanjut
peraturan pemerintah.

58
Pasal 1 15A
Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan
dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk
sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau
pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
dimaksud pada ayat (1)
dengan atau berdasarkan
Pasal 1 15E}
(1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur
Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya,
kecuali informasi yang sifatnya tertentu.
(2) Ketentuan mengenai pemberian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

Naskah pasal.

BAB IV: BEA MASUK ANTI DUMPING, | Bagian Ketiga - Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri' Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Keempat Bea Masuk Pembalasan Pasal 23C Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. (1)

(2) Bea (21 (1) (2) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA 24 Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). Bagian Kelima Pengaturan dan PenetaPan Pasal 23D Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:

a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

c. buku ilmu pengetahuan;

d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;

e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;

f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan;

g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnYa;

h. persenjataan -25

h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

1. barang Pindahan;

m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;

n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

o. baiang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;

p. b".arg yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;

q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan Penjenisan jaringan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit IOO%o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibaYar.

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 26 Pasal 26

(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas imPor:

a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;

c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;

d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah Pencemaran lingkungan;

e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;

f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;

g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan imPor untuk diPakai;

h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;

j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang 27

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit IOO% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

40. Ketentuan Pasal 27 di:ubah sehingga Pasal 27 betbunyi sebagai berikut: Pasal27

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:

a. ketebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;

b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;

c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat bea dan cukai;

d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau

e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.

(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) aya! yaitu ayat (3) dan ayat (4ll, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

(2) Bea 42 28

(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas i-pot dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah'

(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri' Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (41 sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.

(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementaranYa:

a. musnah tanpa sengaja;

b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau

c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan Pabean.

(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 43.Judul -29

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut: BAB VII PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN

44. Judut BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: Bagian Pertama Pembayaran

45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunYi sebagai berikut: Pasal 36

(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. (21 Bea masuk, denda administrasi sebagaimana dimaksud Pada aYat jumlahnya dalam ribuan ruPiah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda .d-it i"trasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2al sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Pasal 37

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean'

(2) Kewajiban dan bunga

(1) dibulatkan -30 (21 Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan dalam ha1 pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

(2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (21:

a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;

b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.

(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksudpadaayat(2ldanayat(2aldiaturlebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri'

47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A

(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan'

(2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jendeial dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk aan/atau denda ad.ministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan. Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (3)

48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: (4) Pasal 38 (1) -31 Pasal 38 Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga iebesar 2oh (dua persen) setiap bulan untuk pating lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. (21 Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya dalam ribuan ruPiah.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam putuh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37P' ayat (1);

b. dalam hat tagihan pihak yang berpiutang kepada negarayaitu30(tigapuluh)harisejaktanggalsurat keputusan pengembalian oleh Menteri'

49. Pasal 4l tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4l sehingga penjelasan Pasal 4l menjadi sebagaimana ditetapkan - dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini'

50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat {2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44

(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk:

a. menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnYa atau dieksPor;

b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; c.menimbun 32

c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, guna dipamerkan;

d. m-enimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu;

e. menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; f . menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau

g. menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai'

(1a) Menteri dapat menetapkan suatrr kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan berikat.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan tenluk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah'

51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45

(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:

a. diimpor untuk diPakai;

b. diolah;

c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;

d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;

e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau

f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.

(2) Barang -33

(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai beruPa:

a. barang yang telah diolah atau digabungkan;

b. barang yang tidak diolah; dan/atau

c. barang lainnYa, dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai paU"a, yang ditetapkan dengan peraturan menteri'

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan tt"fr pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengeiakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75'000'0O0,00 (tujuh puluh lima juta ruPiah).

(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang ""h"..r"rya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar LOOo/o (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar'

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan'

53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50

(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

(2) Dalam -34 (2)

54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang mlnjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik, "rrit yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan beralih kepada yang mewakili' Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik- agar *"t gg"*barkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaYa. Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata ,.rr[ "iit g dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri. Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan den[an kegiatan usaha termasuk data elektronik, "rrr.t yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri' (1) (21 (3) (4)

55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.O00,00 (lima puluh juta ruPiah).

(2) Orang -35 (21 (1) (2) (3) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (21, atau ayat

(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.O0O.000,O0 (dua puluh lima juta rupiah)

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut: BAB X LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU KE"IAHATAN LINTAS NEGARA

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuat l"t"rrgan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kePada Menteri. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri' Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

a. dibatalkan ekspornya;

b. diekspor kembali; atau

c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Barang (41 5g. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemitik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;

b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan prb"r., terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua Pengadilan niaga. 36 Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

60. Ketentuan -37

60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21diubah sehingga Pasal 57 berbunYi sebagai berikut: Pasal 57

(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja' (21 Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdlsarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari -ker1a dingan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barlng impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat lZl aisertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d' 6t. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58

(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi lzin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penan gguhan pengeluarannYa. Pemberian tzin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga ietelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik t".arrg impor atau ekspor yang dimintakan penan gguhan pengeluarannYa. {21

62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 38 Pasal 59

(1) Apabita dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan a"ti pit "k yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan p"rrndu.ng-undangan yang berlaku telah dilakukan d"r, ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentJan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor. Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. (21 (3)

63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 39 Pasal 60 Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan ".iu.r" tertulis kepada pejabat bea dan cukai agat mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) (21 Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut. Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus p"rli".a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan Terorisme danf atau Kejahatan Lintas Negara Pasal 64A Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai. (1)

(2) Ketentuan -40

(2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjul dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakaan kapal patroli atau sarana lainnya.

(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabai bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut: (1) (2) Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang- Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, danf atau instansi lainnya' Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepofisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinYa.

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang dipeilukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

69. Ketentuan -41

69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: Pasal 82

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang "k"pot setelah pemberitahuan pabean diserahkan'

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diPeriksa.

(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dipenuhi:

a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan

b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi b.t rp" denda sebesar Rp25.000.000,O0 (dua puluh lima juta ruPiah). Dihapus. Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit looo/o (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit lOOo/o (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

70. Di antara (41 (5) (6) -42

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 82A

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor iebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (21

71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Pasal 85

(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan Pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan'

(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini'

72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 85A Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah Pabean.

(2) Pemeriksaan (1) (2) 43 Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di temPat tujuan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. (3)

73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1.i, serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: Pasal 86

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan Pihak lain Yang terkait;

c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dettga.t kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan

d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

(2) Orang (2) (3) -44 Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang -".ryib"bkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh putuh lima juta rupiah)' Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan u.d".ry" kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi t"*p^ denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (s).

75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: Pasal 88

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut. (2) 76.Ketentuan -45

76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 berbunYi sebagai berikut: Pasal 9O (1) (2) (3) (41 Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat i3t berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.0O0.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut: Bagian KeemPat Kewenangan Khusus Direktur Jenderal Pasal 92A

(1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:

a. membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang ini; atau

b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

(2) Ketentuan (2) -46 Ketentuan men gen ai tata cara pengaj uan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan iebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut: BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut: Pasal 93

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan Pabean. (21 Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -47

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2Vo (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 93A

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif danf atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam ha1 barang impor belum di keluarkan dari kawasan pabean.

(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(6) Apabila (6) (7) (8) 48 Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. g1. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut: Pasal 94

(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetaPkan. (21 Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan. (41 Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila -49

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2%o (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh emPat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

92. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (21, Pasal 93A ayat (4l1, atau Pasal 94 ayat (21 dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

83. Pasal 96 dihapus.

84. Pasal 97 dihapus.

85. Pasal 98 dihapus.

86. Pasal 99 dihapus.

87. Pasal 100 dihapus.

88. Pasal 101 dihapus.

89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus'

90. Ketentuan Pasal 1O2 diubah sehingga Pasal LO2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 102 50 Pasal 102 Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (21;

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpaizin kepala kantor pabean;

c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.OO0.0OO.OO0,00 (lima miliar rupiah).

91. Di antara Pasal 1O2 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal lO2A, Pasal lO2B, Pasal lO2C, dan Pasal lO2D yang berbunyi sebagai berikut: Pasal lO2A -51 Pasal lO2A Setiap orang yang:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat

(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izinkepala kantor pabean; atau

e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal LO2B Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 dan Pasal IO2A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.OOO.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal lO2C REPUBL]K INDONESIA -52 Pasal lO2C Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal tO2A, Pasa1 lO2B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal LO2D Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.O00.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1. 00 (satu miliar rupiah).

92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 103 Setiap orang yang:

a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;

c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau

d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara pating lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

93. Di antara 53

93. Di antara Pasal 103 dan Pasal LO4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 1O3A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 103A

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.OO0.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

94. Ketentuan Pasal lO4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104 Setiap orang yang:

a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal lO2B;

b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang- Undang ini harus disimpan;

c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau d.menyimpan 54

d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang- Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,0O (tiga miliar rupiah).

95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.OO0.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.O00.000.000,00 (satu miliar rupiah).

96. Pasal 106 dihapus.

97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal lO7 sehingga penjelasan Pasal lO7 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang- Undang ini.

98. Ketentuan Pasal 1O8 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut: Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan (2) (3) (4) -55

a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau

b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hat suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungiawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan. Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok y4ng dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (21 diubah, dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -56 Pasal 109

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2, Pasal 103 huruf d, atau Pasal lO4 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO2A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO2D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal lO2A, dirampas untuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XV A PEMBINAAN PEGAWAI Pasal 1 13A

(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh Komisi Kode Etik.

(3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

BAB XIII: KEBERATAN DAN BANDING

-57
Pasal 113B
Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau
menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai
dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan
belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan
cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 113C
(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan
yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa
internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk
melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan
bukti permulaan.
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan peraturan menteri.
Pasal 1 13D
(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit
kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran
kepabeanan berhak memperoleh premi.
(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 5O%o
(lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa
denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari
tindak pidana kepabeanan.
(3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang
dilarang danf atau dibatasi yang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak boleh
dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan
premi ditetapkan oleh Menteri.
(41 Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal,
yaitu Pasal 115A, Pasal 1158, dan Pasal 115C yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 115A

(1)
(2) Ketentuan sebagaimana
ditetapkan lebih lanjut
peraturan pemerintah.

58
Pasal 1 15A
Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan
dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk
sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau
pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
dimaksud pada ayat (1)
dengan atau berdasarkan
Pasal 1 15E}
(1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur
Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya,
kecuali informasi yang sifatnya tertentu.
(2) Ketentuan mengenai pemberian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.
Pasal 1 15C
(1) Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dilarang memberitahukan segala sesuatu yang
diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh
orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada
pihak lain yang tidak berhak.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang ini.
(3) Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan
pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan
bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk
keperluan pemeriksaan keuangan negara.
(4) Untuk

1

59
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18O Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri
dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk
memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya
kepada hakim.
Pasal II
Ketentuan Peralihan
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang
kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diatur dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini;
b. urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya
Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di bidang kepabeanan yang
meringankan setiap orang.
Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
2
3
Agar

-60