PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 (, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662lr diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I angka 16 dan 24 diubah, sehingga Pasal 1 angka 16 dan 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1

16. Belanja Hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk uarlg, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Negara lain, atau L,embaga/Organisasi Internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus' 4

24. Dana PI-iESIDEN REPUBI IK INDONESIA -5 c 24, Dana otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oor tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecii dari tahun anggaran sebelumnya, serta untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Pusat, Ketentuan Pasal 2 ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut; Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 diperoleh dari sumber-sumber: a, Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c, Penerimaan Hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp492.0i0,893.000,000,00 (empat ratus sembilan puluh dua triliun sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp198,253,670,829.000,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.823 .317 ,683.000,OO (tiga triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),

(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp694.O87.881.512,OO0,OO (enam ratus sembilan puluh empat triliurr delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

3. Ketentuan PRESIDE N REPUBLIK tNDoNESIA -6 3, Ketentuan Pasal 3 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan pasal S berbunyi sebagai berikut: Pasal 3

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a terdiri dari: a, Pajak dalam negeri; dan

b. Pajak perdagangan internasional,

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp474.550,950.OO0,000,00 (empat ratus tujuh puluh empat triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp17. 000,00 (tujuh belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini. 4, Ketentuan Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari: a, Penerimaan sumber daya alam;

b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara;

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya; dan

d. Pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1 15.053,273.2OO,O00,OO (seratus lima belas triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp21.8OO.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

(4) Penerimaan , PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp47.73l.O76.905.OOO,OO (empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah),

(4a) Pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp13,669,32O.724,000,00 (tiga belas triliun enam ratus enarn puluh sembilan miiiar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(5) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat(4al adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini,

5. Ketentuan Pasal 5 ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 terdiri dari:

a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan b, Anggaran belanja ke daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp498 .172.161,850.OOO,OO (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enarn puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28,201.O14.938.OOO,OO (dua ratus lima puluh ernpat triliun dua ratus satu miliar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diperkirakarr sebesar Rp752 .373.176,788.000,O0 (tujutr ratus lima puluh dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delaparr puluh delapan ribu ruPiah),

6. Ketentuan '7 W [-' ti E- 1. I Di: N HE-PUijr rr' INDONESIA Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (.5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokan atas: a, Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;

b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan

c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, 12) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp498 .172.161,850.000,OO (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tduh puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rpa98. 172,161.850.O00,00 (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enarn puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp49S. 172.161.85O.O0O,OO (empat ."tr" sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Belanja pemerintah pusat menurut unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja sebesar Rp498 .172,161.850.0O0,O0 (empat ratus sembilan puluh detapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus ".r"- puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiahi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat l2), ^y"t (3), dan ayat (4) berasal dari perubahan asumsi makro,' perkiraan daya serap alamiah kementerian negara/lembaga sekitar 9oo/o (sembilan puluh persen) daii pagu anggaran kementerian negara/lembaga dalam APBN Tahur-r Anggaran 2OO7 dan tambahan anggaran belanja pemerinta-h pusat sebesar Rp28,158,633 .lg7.5OO,OO (dua puluh delapan triliun seratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 7, Ketentuan , (4) (s) B 6 F'RF.5IDF: N REPUIJi,IK INI)ONESIA 9 Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (l ) Tambahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya|

(1) huruf c terdiri dari:

a. Belanja pr:gawai,

b. Belanja baralg; c, Belanja modal; d, Pembayaran bunga utang; e, Subsidi; f, Belanja hibah;

g. Bantuan sosial; dan

h. Belanja lain-lain,

(2) Tambahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK), Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan I (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga keseluruhan Pasal 7A berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A

(1) Sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2OO7 untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2oo8 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008. 12) Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatar-r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2OO7 . Pengajuan usulan luncuran sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA paling lambat pada tanggal 16 Januari 2008.

(4) Pengaturan . 8 (3) PRESIDE N REPUBI*IK INDONESIA 9

(4) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengajuan usulan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9

(1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Perimbangan; dan b, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian,

(2) Dana Perirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp244,607 ,806,138.OOO,OO (dua ratus empat puluh empat triliun enam ratus tujuh miliar delapan ratus enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp9.593,2O8,8OO.OOO,OO (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah). lO, Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1O berbunyi sebagai berikut: Pasal 10

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan c, Dana Alokasi Khusus, (21 Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp62.726,3O6. 138.000,00 (enam puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana PfIESIDE N REPUBI-IK INDONESIA

(3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp164,7E7,4Oo.OOO,OOO,OO (seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah),

(4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diperkirakan sebesar Rp17.094, 100,0OO.OOO,OO (tujuh belas triliun sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah),

(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

(6) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat $) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini. I 1. Ketentuan Pasal I 1 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11

(1) Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Otorionti Khusus; dan

b. Dana Penyesuaian, (21 Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp4,045.748,000.000,00 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar RpS.547'460'800.000,00 (lima triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 12, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat(2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 PRESIDE N REP(JBLIK INDONESIA 1.) Pasal 12

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 sebesar Rp694,087.88 1.512,000,00 (enam ratus sembilan puluh empat triliun delapan puluh tduh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OOT sebesar Rp752.373.176,788.0O0,00 (tujuh ratus lima puluh dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2OO7 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp58.285 .295,276.000,00 (lima puluh delaparr triliun dua ratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO7,

(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggarart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sumber-sumber:

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar RpTO .825.681,176,000,OO (tujuh puluh triliun delapan ratus dua puluh lima miliar enarn ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan b, Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp12.540,385.900.000,00 (dua belas triliun lima ratus empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu ruPiah).

(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini'

Naskah pasal.

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2OO7 diperoleh dari sumber-sumber:
a, Penerimaan Perpajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
c, Penerimaan Hibah.
(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp492.0i0,893.000,000,00 (empat ratus sembilan puluh
dua triliun sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh
tiga juta rupiah).
(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar
Rp198,253,670,829.000,00 (seratus sembilan puluh
delapan triliun dua ratus lima puluh tiga miliar enam
ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan
ribu rupiah).
(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diperkirakan sebesar Rp3.823 .317 ,683.000,OO
(tiga triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus
tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu
rupiah),
(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp694.O87.881.512,OO0,OO (enam ratus sembilan puluh
empat triliurr delapan puluh tujuh miliar delapan ratus
delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu
rupiah).
3. Ketentuan

PRESIDE N
REPUBLIK tNDoNESIA
-6
3, Ketentuan Pasal 3 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan pasal S berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1)huruf a terdiri dari:
a, Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional,
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar
Rp474.550,950.OO0,000,00 (empat ratus tujuh puluh
empat triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus
lima puluh juta rupiah),
(3) Penerimaan pajak
perdagangan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp17.459.943.000.000,00 (tujuh
belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar
sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO7
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
4, Ketentuan Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga
keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Naskah pasal.

ayat (1), Pasal 20 ayat {2) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PaJak Penghasilan (, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263lr sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (, ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-tJndang Nomor 3 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7 , Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a357); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 151); Undang-Unclang Nomor 24 Tahun 2OO2 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO2 Nomor l10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnot' a236); T,Undang-Undang.,. e Mengingat 1. o L, 3, 4, 5 6 I I,IiF-5IDEN Hi_ irt.li., '^ tNt)oNESlA 3 7, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a2S6);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2971;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (l,embaran Negara Repub lik Indone sia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaarr Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 1 i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a38e); 12, Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, a2ll;

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l-,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37l;

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

16. Undang-Undang 7 4 PH ES iDE N REPi..,I31. I6 INDONESIA 16, undang-Undang Nomor 14 Tahun 200s tentang Guru dan Dosen (l,embaran Negara Republlk Indonocia Tahun 2OOs Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a586); 17, Undang-Undarrg Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor affi3l;

18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 (, )', Dengan Persetujuan Bersama dan MEMUTUSI{AN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2OO7, Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 (, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662lr diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I angka 16 dan 24 diubah, sehingga Pasal 1 angka 16 dan 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1

16. Belanja Hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk uarlg, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Negara lain, atau L,embaga/Organisasi Internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus' 4

24. Dana PI-iESIDEN REPUBI IK INDONESIA -5 c 24, Dana otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oor tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecii dari tahun anggaran sebelumnya, serta untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Pusat, Ketentuan Pasal 2 ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut; Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 diperoleh dari sumber-sumber: a, Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c, Penerimaan Hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp492.0i0,893.000,000,00 (empat ratus sembilan puluh dua triliun sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp198,253,670,829.000,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.823 .317 ,683.000,OO (tiga triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),

(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp694.O87.881.512,OO0,OO (enam ratus sembilan puluh empat triliurr delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

3. Ketentuan PRESIDE N REPUBLIK tNDoNESIA -6 3, Ketentuan Pasal 3 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan pasal S berbunyi sebagai berikut: Pasal 3

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a terdiri dari: a, Pajak dalam negeri; dan

b. Pajak perdagangan internasional,

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp474.550,950.OO0,000,00 (empat ratus tujuh puluh empat triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp17. 000,00 (tujuh belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini. 4, Ketentuan Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari: a, Penerimaan sumber daya alam;

b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara;

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya; dan

d. Pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1 15.053,273.2OO,O00,OO (seratus lima belas triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp21.8OO.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

(4) Penerimaan , PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp47.73l.O76.905.OOO,OO (empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah),

(4a) Pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp13,669,32O.724,000,00 (tiga belas triliun enam ratus enarn puluh sembilan miiiar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(5) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat(4al adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini,

5. Ketentuan Pasal 5 ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 terdiri dari:

a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan b, Anggaran belanja ke daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp498 .172.161,850.OOO,OO (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enarn puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28,201.O14.938.OOO,OO (dua ratus lima puluh ernpat triliun dua ratus satu miliar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diperkirakarr sebesar Rp752 .373.176,788.000,O0 (tujutr ratus lima puluh dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delaparr puluh delapan ribu ruPiah),

6. Ketentuan '7 W [-' ti E- 1. I Di: N HE-PUijr rr' INDONESIA Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (.5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokan
atas:
a, Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja,
12) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp498 .172.161,850.000,OO (empat
ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tduh puluh
dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus
lima puluh ribu rupiah),
(3)
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rpa98. 172,161.850.O00,00 (empat ratus sembilan puluh
delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus
enarn puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah),
Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp49S. 172.161.85O.O0O,OO (empat
."tr" sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh
dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus
lima puluh ribu rupiah).
Belanja pemerintah pusat menurut unit organisasi,
fungsi,
dan
jenis
belanja
sebesar
Rp498 .172,161.850.0O0,O0 (empat ratus sembilan puluh
detapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus
".r"- puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiahi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat l2),
^y"t (3), dan ayat (4) berasal dari perubahan asumsi
makro,' perkiraan daya serap alamiah kementerian
negara/lembaga sekitar 9oo/o (sembilan puluh persen)
daii pagu anggaran kementerian negara/lembaga dalam
APBN Tahur-r Anggaran 2OO7 dan tambahan anggaran
belanja
pemerinta-h
pusat
sebesar
Rp28,158,633 .lg7.5OO,OO (dua puluh delapan triliun
seratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh
tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah)
7, Ketentuan ,
(4)
(s)
B
6

F'RF.5IDF: N
REPUIJi,IK
INI)ONESIA
9
Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

(l ) Tambahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya|
(1) huruf c terdiri dari:
a. Belanja pr:gawai,
b. Belanja baralg;
c, Belanja modal;
d, Pembayaran bunga utang;
e, Subsidi;
f, Belanja hibah;
g. Bantuan sosial; dan
h. Belanja lain-lain,
(2) Tambahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per
Satuan Kerja (SAPSK),
Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan I (satu) Pasal, yakni
Pasal 7A, sehingga keseluruhan Pasal 7A berbunyi sebagai
berikut:

(1) Sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2OO7 untuk pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara dapat diluncurkan sampai dengan akhir
April 2oo8 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun
Anggaran 2008.
12) Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatar-r
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sisa
Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2OO7 .
Pengajuan usulan luncuran sisa anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
Keuangan dalam bentuk konsep DIPA paling lambat pada
tanggal 16 Januari 2008.
(4) Pengaturan .
8
(3)

PRESIDE N
REPUBI*IK INDONESIA
9
(4) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan luncuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan SAL
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengajuan
usulan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan oleh Pemerintah.
Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Perimbangan; dan
b, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian,
(2) Dana Perirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp244,607 ,806,138.OOO,OO
(dua ratus empat puluh empat triliun enam ratus tujuh
miliar delapan ratus enam juta seratus tiga puluh
delapan ribu rupiah).
(3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp9.593,2O8,8OO.OOO,OO (sembilan triliun lima ratus
sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta
delapan ratus ribu rupiah).
lO, Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 1O berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c, Dana Alokasi Khusus,
(21 Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp62.726,3O6. 138.000,00
(enam puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh enam
miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh delapan
ribu rupiah).
(3) Dana

PfIESIDE N
REPUBI-IK INDONESIA
(3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar Rp164,7E7,4Oo.OOO,OOO,OO
(seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus delapan
puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah),
(4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diperkirakan sebesar Rp17.094, 100,0OO.OOO,OO
(tujuh belas triliun sembilan puluh empat miliar seratus
juta rupiah),
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
(6) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2OO7
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat $)
adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
I 1. Ketentuan Pasal I 1 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Otorionti Khusus; dan
b. Dana Penyesuaian,
(21 Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp4,045.748,000.000,00
(empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat
puluh delapan juta rupiah).
(3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar RpS.547'460'800.000,00
(lima triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat
ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah),
12, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat(2) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Naskah pasal.

Belanja Hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk uarlg, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Negara lain, atau L,embaga/Organisasi Internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus' 4

24. Dana PI-iESIDEN REPUBI IK INDONESIA -5 c 24, Dana otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oor tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecii dari tahun anggaran sebelumnya, serta untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Pusat, Ketentuan Pasal 2 ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut; Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 diperoleh dari sumber-sumber: a, Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c, Penerimaan Hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp492.0i0,893.000,000,00 (empat ratus sembilan puluh dua triliun sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp198,253,670,829.000,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.823 .317 ,683.000,OO (tiga triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),

(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp694.O87.881.512,OO0,OO (enam ratus sembilan puluh empat triliurr delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

3. Ketentuan PRESIDE N REPUBLIK tNDoNESIA -6 3, Ketentuan Pasal 3 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan pasal S berbunyi sebagai berikut: Pasal 3

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a terdiri dari: a, Pajak dalam negeri; dan

b. Pajak perdagangan internasional,

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp474.550,950.OO0,000,00 (empat ratus tujuh puluh empat triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp17. 000,00 (tujuh belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini. 4, Ketentuan Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari: a, Penerimaan sumber daya alam;

b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara;

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya; dan

d. Pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1 15.053,273.2OO,O00,OO (seratus lima belas triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp21.8OO.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

(4) Penerimaan , PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp47.73l.O76.905.OOO,OO (empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah),

(4a) Pendapatan bagian pemerintah dari sisa surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp13,669,32O.724,000,00 (tiga belas triliun enam ratus enarn puluh sembilan miiiar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(5) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat(4al adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini,

5. Ketentuan Pasal 5 ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 terdiri dari:

a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan b, Anggaran belanja ke daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp498 .172.161,850.OOO,OO (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enarn puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28,201.O14.938.OOO,OO (dua ratus lima puluh ernpat triliun dua ratus satu miliar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diperkirakarr sebesar Rp752 .373.176,788.000,O0 (tujutr ratus lima puluh dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delaparr puluh delapan ribu ruPiah),

6. Ketentuan '7 W [-' ti E- 1. I Di: N HE-PUijr rr' INDONESIA Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (.5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokan atas: a, Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;

b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan

c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, 12) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp498 .172.161,850.000,OO (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tduh puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rpa98. 172,161.850.O00,00 (empat ratus sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enarn puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp49S. 172.161.85O.O0O,OO (empat ."tr" sembilan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Belanja pemerintah pusat menurut unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja sebesar Rp498 .172,161.850.0O0,O0 (empat ratus sembilan puluh detapan triliun seratus tujuh puluh dua miliar seratus ".r"- puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiahi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat l2), ^y"t (3), dan ayat (4) berasal dari perubahan asumsi makro,' perkiraan daya serap alamiah kementerian negara/lembaga sekitar 9oo/o (sembilan puluh persen) daii pagu anggaran kementerian negara/lembaga dalam APBN Tahur-r Anggaran 2OO7 dan tambahan anggaran belanja pemerinta-h pusat sebesar Rp28,158,633 .lg7.5OO,OO (dua puluh delapan triliun seratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 7, Ketentuan , (4) (s) B 6 F'RF.5IDF: N REPUIJi,IK INI)ONESIA 9 Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (l ) Tambahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya|

(1) huruf c terdiri dari:

a. Belanja pr:gawai,

b. Belanja baralg; c, Belanja modal; d, Pembayaran bunga utang; e, Subsidi; f, Belanja hibah;

g. Bantuan sosial; dan

h. Belanja lain-lain,

(2) Tambahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK), Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan I (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga keseluruhan Pasal 7A berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A

(1) Sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2OO7 untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2oo8 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008. 12) Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatar-r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2OO7 . Pengajuan usulan luncuran sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA paling lambat pada tanggal 16 Januari 2008.

(4) Pengaturan . 8 (3) PRESIDE N REPUBI*IK INDONESIA 9

(4) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengajuan usulan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9

(1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Perimbangan; dan b, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian,

(2) Dana Perirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp244,607 ,806,138.OOO,OO (dua ratus empat puluh empat triliun enam ratus tujuh miliar delapan ratus enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp9.593,2O8,8OO.OOO,OO (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah). lO, Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1O berbunyi sebagai berikut: Pasal 10

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan c, Dana Alokasi Khusus, (21 Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp62.726,3O6. 138.000,00 (enam puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana PfIESIDE N REPUBI-IK INDONESIA

(3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp164,7E7,4Oo.OOO,OOO,OO (seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah),

(4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c diperkirakan sebesar Rp17.094, 100,0OO.OOO,OO (tujuh belas triliun sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah),

(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

(6) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat $) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini. I 1. Ketentuan Pasal I 1 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11

(1) Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Otorionti Khusus; dan

b. Dana Penyesuaian, (21 Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp4,045.748,000.000,00 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar RpS.547'460'800.000,00 (lima triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 12, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat(2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 PRESIDE N REP(JBLIK INDONESIA 1.) Pasal 12

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2OO7 sebesar Rp694,087.88 1.512,000,00 (enam ratus sembilan puluh empat triliun delapan puluh tduh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OOT sebesar Rp752.373.176,788.0O0,00 (tujuh ratus lima puluh dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2OO7 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp58.285 .295,276.000,00 (lima puluh delaparr triliun dua ratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO7,

(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggarart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sumber-sumber:

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar RpTO .825.681,176,000,OO (tujuh puluh triliun delapan ratus dua puluh lima miliar enarn ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan b, Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp12.540,385.900.000,00 (dua belas triliun lima ratus empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu ruPiah).

(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini' Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan 2007 dari Agar PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orallg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.