(1) Kabupaten Maluku wilayah: Barat Daya mempunyai batas_batas (2) (3)
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kepurauan Tanimbar;
c. sebelah selatan berbatasan dEngan Laut ti*o, dan Selat Wetar; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Aror. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam - lampiran yang merupakan U"agian yang tidak terpisahkan dari Undang-Unaang ini. (1) Penegasan batas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud p^i" ayat (1) dan aya.t (2), ditetapkan oreh Menteri Daram Nfgeri galing lama 5 {lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Maluku Barat Daya. Pasal 6 Dengan terbentuknya .Kabrrpaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud daiam pasar 2, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan Rencana Tata Ruang. wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, daram waktu parirrg'ia*a 3 rtig.i tahun sejak terbentuknya kabupaten ini. Penetapan Renca,a Tata Ruang wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimafsud rl"a" ;t;t (r) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilavarr Nasional dan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsl Malufu serta dilakukan denga, memperhitit an' rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota di sekitarnya. BagianKeempat (2) Bagian Keempat Ibu Kota Pasal 7 Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya berkedudukan di Tiakur Kecamatan Moa Lakor. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 8 (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Rarat Daya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur' dalam peraturan perundang-undangan. urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: perenc€utaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiba' umum da' ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakeg.aan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usahra menengalr; (2t a b c.
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p' urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Maluku-Barai Daya sebagiim"rr.-ai*"tsud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintai; l;H secara nyata ada dan berpotensi untuk meningk"tt.rr' kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, ["kh;;", o"r, potensi unggulan daerah yang bJrsangkutan. kecil, dan (3) BAB IV BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH pere s mian D ae rah o,".,3i;*'#r5tati,l1"nj abat Ke para D aerah Pasal 9 Peresmian Kabupaten Maluku Barat Daya dan pelantikan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diund"rgkr.r. - Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 10
(1) untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya, aipiur, dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak teibentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya.
(2) sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam ilegeri atas nama . (3) (4) (s) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan p.rrgil"*^r, jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku untuk melantik Penjabat Bupati Maluliu Barat Daya. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud q"9". lyat (2) pe]um terpilih dan beluir dilantik bupati definitil Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kemtari penjabat bupati untuk 1 (safu) kali masa jab'atai berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau *.rrgg"rrtinya dengan penj abat lain se suai den gan peraturan p.r,rn-d"., g-undan gin,
(6) Gubernur.
(6) Gubernur merakukan pembinaan, pengawasan, evaruasi, dan fasilitasi . terhadap kinerja p""iEu"i bupati daram melaksan"k?l tugas pemerint"li"rr, dan pemiliha' bupati/wakil bupati. Pasal 11 Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Maluku Barat Daya sebagaim"rr" di*uk.rd dalam pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maruku renggara gar;t dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Maluku. Pasal 12
(1) untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Ma-luku Barat Daya,. dibentuk perangkat daerah y.d -.fip"ti sekretariat daeralr, sekretari^i D"*.r, perwlkilln Rarcyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang rain- dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kema*pua' keuangLn daerah's..r.i J.il;" peraturan perundang_undangan.
(2) Perangkat daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat bupati paling lama o j.""*1 bulan sejak tanggal pelantikan. Bagian Ketiga Dewan perwakilan Ralryat Daerah Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan per-wakilan Ralryat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang_undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Maruku Barat Daya .euag"ir""a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komiii pemili-han u*r* (Kpu) sesuai dengan peraturan perundang_undangan.
(3) Penetapan k_eanggotaan Dewan perwakilan Rarqyat Daerah Kabupaten Maluku Barat ?.y. sebagaimana aimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh i<pu Kabupate, tut"'t.rt , Tenggara Barat.
(4) Peresmian perantikan - anggota Dewan perwakilan Ra}ryat Daerah Kabupaten MarukJ-Barat Daya diraksanakan sesuai dengan peraturan perundang_undarrg"r. BAB V 9- BAB V PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN Pasal 14
(1) Bupati Maluku Tenggara Barat bersama penjabat Bupati Maluku Barat Daya menginve"t ri"".i, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada pemerint.h K.brp"l." il.r"ku Barat b;t^
(2) Pemindahan p.ersonel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6- 1.rr.*) buran sejak perantikan penjabat bupati.-
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan. paring rambai 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati. (4) Personel sebagaimana dimaksud meliputi pegawai negeri sipil kemampuannya diperlukan ot.t Daya. pada ayat (1) dan ayat (2) yang karena tugas dan Kabupaten Maluku Barat
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumeSr kepada Kabupaten Maluku Barat Daya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Maluku.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud !ud? ayat (a) selama belum ditetaikannya Anggaran pendapatan dan- Beranja Daerah Ka'bupatln Maluku Barat Daya dibebankan pada anggaran pendapatan 9"r belanja dari asal satuin kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikrlasa,i yang -bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oter, pemerintah Kabufraten Maluku larat p.y" yang berada daram wilayah x"u"i"i." Maluku Barat Daya;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maluku Tenggara payat yang kedudukan, kegiatan, dan rokasinya berada di Kabupaten Maluku Barat OlV",
c. utang piutang Kabupaten tvtah,r!9 Tenggara Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Maluku Earat Daya; dan d' dokumen d3r.arsip-yang_karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Maluku garal Daya.
(8) Apabila . (8) (e) (1) (2) (1) (2) BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA Pasal 15 Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (z) tidak dilaksanakan oreh Bupati Maluku Tenggaia Barlt, Gubernur Maluku selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya Pelaksanaan pemindahan personei serta penyerahan aset dan d,oT"T"." sebagaimana dimaksud pada'"v.r irt dilaporkan oleh Gubernur Maluku kepada Menieri Dalam Negeri. Kabupaten Maluku Barat Daya berhak mendapatkan arokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam-. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasitan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk __ menunjang kegiatan penyelengg.r."., pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut d.r 'untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Maluku Barat Daya pertama kali sebesar Rpl.50o.ooo.ooo,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pemerintah Provinsi Maruku memberikan bantuan dana untuk -- menunjang kegiatan p.ry.t.rrggaraan pemerintahan Kabupaten -Maluku Barat Daya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiaftahun serama 3 (1iga1 tahun berturut-turut d"r, 'untuk pelaksanaan pemilihan -Bupati dan wakil Bupati Maluku Barat Daya pertama kali sebesar Rp2.0oo.ooo.doo,oo laua mitiar rupiarr1. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaim"rr"' aimat<sud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan penjabat Bupati Maluku Barat Daya. (3)
(4) Apabila . - 1i -
(4) Apabila Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memenuhi keganggupannya memberikan rribah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah mengurangi penerimaan dana arokasi umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk diberikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
(5) Apabila Provinsi Maruku tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah mengurangi penerimaan dani alokasi L*r* provinsi Maluku untuk diberikan kepada pemerintah Kabufaten Maruku Barat Dayq.
(6) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah .eu"gaim"rr". dimaksuJ'l"au ayat (1) kepada Bupati Maluku Tenglara Barat.
(7) Penjabat Bupati Maruku Barat Daya menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi p.rrggurr.." a"". triUafr aan dana bantuan _sebagaimana. dlim"ll"J p.a" ayat (r) dan ayat (21kepada Gubernur Maluku Pasal 17 BAB VII PEMBINAAN Penjabat Bupati Maluku Barat Daya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyerenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dan pimeriilah provinsi Maruku melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhalap Kabupaten Maluku Barat Daya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) setelah 3 (tiga)-tahun sejak diresmikan, pemerintah bersama Gubernur Maluku melakukan ' .*tu".i terhalap penyelenggaraan pemerintahan xauupaten Maluku Barat Daya.
(3) Hasil evaluasj sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih ranjut oreh pemerintarr dan Gubernur Maluku sesuai dengan p"rl.trr"r, perundang-undangan. BABVIII Pasal 19
(1) sebelum terbentuknya Dewan perwakilan Ralryat Daerah, Penjabat Bupati Maluku Barat Daya men)rusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku - Barat Daya untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan peraturan Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanar."" ..tJ"i disahkan oleh Gubernur Maluku-.
(3) Proses pengesahan dan penetapan peraturan Bupati Maluku P.?.lt Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perund"rrg-rrri"ngan. Pasal 20 sebelum Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan peraturan daerah, dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan undang-Undang ini, semua peraturan daerah- dan peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-Undang ini tetap ueitatcu a-an aitat<sanakan o'ieh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. -t2- BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan de'lam peraturan - perunding-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya rr*r. d-isesuaikan den[an Undang-Undang ini. Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan undang-Undang ini diatur dengan peratur€rn perundang_undangan. Pasal 23 undang-Undang ini murai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . -13_