DOKUMEN 1
Naskah Resmi Dokumen
LAMPIRAN UNDANG.UNDANG PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT dfahorrr,2007 (dcddre AI Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 rAuditedl KATA PENGANTAR ........ .... TNDEKS rSr ...... INDEKS TABEL INDEKS GRAFIK INt)EKS t)AFTAR .. INt)EKS SINGKATAN INDEKS CATATAN ATAS LAP(]BAN KEUANGAN LAPOBAN HASIL PEMEBIKSAAN ATAS LAP()RAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.. RINGKASAN I. LAPORAN REALISASI APBN II. NERACA III. LAPOBAN ARUS KAS IV. CATATAN ATAS LAPOBAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.I. OASAR HUKUM .. A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKON()MI MAKRO A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI B. PENJELASAN ATAS Pt)S.P()S LAP()RAN REATISASI APBN 8..I. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 8.2. PENJELASAN PER POS LAP()RAN REALISASI APBN 8.3. CATATAN PENTING LAINNYA C. PENJELASAN ATAS POS.P()S NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM C.2. PENJELASAN PER P()S NERACA C.3. CATATAN PENTING LAINNYA C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN D. PENJELASAN ATAS P()S.P()S LAPORAN ABUS KAS 0.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 0.2, PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS iii v vi vii ix xi xiv xvI 1 5 7 I 11 1l t1 12 47 5l 60 60 61 76 82 82 83 117 125 128 128 130 146 lndeks lsi -v- PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tAuditedl l. 2. J. 4. 5. 6. l. 8. 9. 10 il 12, Asumsi Dasar APBN TA 2005 -2007 Perbandingan Healisasi Anggaran TA 2007 dan 2006 Persentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2007 Terhadap PDB Perbandingan lndikator Ekonomi Tahun 2007 dan 2006 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2007 dan 2006 Mutasi Rekening Nomor 600.000.41'l Tahun 2007 Piutang Pajak per Jenis Pajak Piutang Pajak per Kanwil DJBC Posisi Utang Luar Negeri dan SUN Saldo Anggaran Lebih TA 2007 dan 2006 Bingkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2007 SUN Jatuh Tempo Tahun 2007 27 28 45 46 66 84 87 88 114 114 434 438 lndeks Tabel .vi- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 Vuditedl 1. 2. J. 4. E 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 11. r8. 19. 20. 21. 22. 1J- 24. 25. 26. r3 14 l5 15 16 17 17 18 18 19 22 ,,1 24 29 34 37 39 40 42 43 43 60 61 62 65 66 Rasio Utang terhadap PDB Struktur PDB Tahun 2006 dan 2007 Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 0olar Amerika Tahun 2007 Laju lnflasi Bulanan Tahun 2007 Hubungan antara PDB, Laju lnflasi dan Bl Rate Perkembangan IHSG Tahun 2007 Perkembangan Ekspor-lmpor lndonesia Tahun 2007 Perkembangan Neraca Pembayaran lndonesia Tahun 2005-2007 Perkembangan Posisi Cadangan Devisa lndonesia Tahun 2005.2007 Perkembangan NPL dan LDB lndonesia Laju dan Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 Kepemilikan Asing pada Surat Utang Negara Tren Penyerapan Belanja Negara TA 2007 Rasio Penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap Pendapatan Negara TA 2005.2007 Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah TA 2005 . 2007 Perbandingan Bealisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 dan 2007 Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2006 dan 2007 Perbandingan Realisasr Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007 Defisit dan Perimbangan Primer TA 2006 dan 2007 Rasio [)efisit terhadap P0B Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2003.2007 Perkembangan Bealisasi Belanja Negara TA 2003-2007 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007 Komposisi Alokasi Belanla Negara TA 2007 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2007 Komposisi Bealisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2007 Komposisi Bealisasi Dana Perimbangan TA 2007 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2004. 2007 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Komposisi SUN seri FB menurut Jumlah TA 2007 Struktur Jatuh Tempo Obligasi FR TA 2007 Komposisi Zero Coupon Bond Menurut Jumlah TA 2007 27. to- 29. 30. Jt. aa JL, JJ. 34. 67 67 72 82 128 429 429 430 lndeks Grafik - vii PRESIDE N R EPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 rfiuditedl 35. JO. Jt. Jb. 39. 40. 41. 42. 430 431 43',! 432 432 433 434 435 Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon Bond TA 2007 KomposisiJumlah 0bligasi VR TA 2007 Struktur Jatuh Tempo 0bligasi VB TA 2007 Komposisi Surat Utang kepada Bl (SU/SBBI)TA 2007 Struktur Jatuh Tempo Surat Utang kepada Bl (SU/SRBI) TA 2007 Komposisi Jumlah per Seri lnternational Bonds Struktur Jatuh tempo lnternational Bonds Komposisi Jenis-Jenis SUN pada TA 2007 lndeks Grafik -viii PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 Wudited) 146 157 211 361 367 369 371 372 374 375 376 377 378 380 381 383 388 389 392 393 394 405 406 407 411 414 416 417 4r8 420 421
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007
2. Laporan Healisasi Anggaran Belania Pemerintah Pusat TA 2007
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2007
4. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Oesember 2007
5. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di Bl per 31 Desember 2007
6. Kas di Bendahara Pengeluaran per 3l 0esember 2007
7. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 0esember 2007
8. Piutang Pungutan Ekspor per 31 Desember 2007
9. Piutang Pajak per 31 Desember 2007
10. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 1 1 . Bagian Lancar Tagihan TGB pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 1 2. Bagian Lancar BDI per 31 Desember 2007
13. Piutang Bunga dan Denda Pinlaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari. 31 Oesember 2007 14, Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank 0alam Likuidasi 1 5. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Oesember 2007 1 6. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDl, dan RPD per 31 0esember 2007 I 7. Hekening 0ana Bergulir yang dikelola Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman
18. Bincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari-31 Oesember 2007
19. Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non BUMN (Minoritas)
20. Penyertaan Modal Negara pada 0rganisasi/Lembaga Keuangan lnternasional/ Regional
21. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 0esember 2007
22. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007
23. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007
24. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 31 Desember 2007
25. Saldo Hekening.Hekening Escrow per 31 Oesember 2007
26. Aset Lain.lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007
27. Bingkasan Aset Negara Ex.BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari - 3l 0esember 2007
28. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi
29. Rincian aset KKKS per 31 Desember 2007
30. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Surat Utang Negara per 31 Oesember 2007
31. Utang Bunga 0bligasi Negara per 3l Desember 2007 lndeks 0aftar .ix. , il-\l{ll:l([ fi/1f- PRESIDE N R EPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAudited)
32. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Oesember 2007
33. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri.SUN per 31 Desember 2007
34. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Utang Negara Tahun 2007
35. lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara
36. lkhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
37. lkhtisar Laporan Keuangan BLU
38. Daftar Lembaga Non Struktural/lndependen
39. Bincian Aset Eks Cina 424 425 428 442 452 456 460 472 lndeks Daftar-x Lapora n Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAaditedl APBD APBN APBN.P BAPPENAS BBM BDL BEJ BHMN BI BKK BN BLBI BLU BP MIGAS BPHTB BPK BPt]M BPPN BPPT BPYBDS BBB BULOG BUMD BUMN BUN CFO cGt c00 cPl DAK t)AU t)AU 08H DIPA DJA DJBC DJKN DJP DJPBN t)PR EDI GBHN HTI INDRA KITE KKKS K/L Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Anggaran Pendapatan dan Eelanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Bank Dalam Likuidasi Eursa Efek Jakarta Badan Hukum Milik Negara Bank lndonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Likuiditas Bank lndonesia Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas 0bat dan Makanan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bantuan Pemerintah Yang Belum 0itetapkan Statusnya Badan Bekontruksi dan Rehabilitasi Badan Urusan Logistik Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Chief Financial 0fficer Consultative Group on lndonesia Chief 0perating 0fficer Consuner Price lndex Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Abadi Umat Dana Bagi Hasil Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 0irektorat Jenderal Kekayaan Negara 0irektorat Jenderal Paiak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dewan Perwakilan Rakyat Electronic 0ata Exchange Garis-Garis Besar Haluan Negara Hutan Tanaman lndustri lndonesian 0ebt Bestructuring Agency Kemudahan lmpor Tujuan Ekspor Kontraktor Kontrak Kerla Sama Kemenlerian Negara/Lembaga lndeks Singkatan-ri- PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA [.aporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAuditedl KMK KONI KPPN KSM KU KUHB KUMK KUN KUTPA LAK LDKP LDR LKP LKPP LNSI LRA MAK MAP MPN MP3 NAD NPL Pt)B PFK PIP PMA PMDN PMN PNBP PPh PPN PPnBM PSL PSO PT PPA BANTF RDI RPD RPJfuIN RSUP SABMN SAI SAKUN SAL SAP SAPP SAU St)A SiAP : Keputusan Menteri Keuangan : Komite 0lahraga Nasional lndonesia : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Kelompok Swadaya Masyarakat : Kiriman Uang : Kredit Usaha Hutan Rakyat : Kredit Usaha Mikro dan Kecil : Kas Umum Negara : Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam : Laporan Arus Kas : Lembaga Dana Kredit Pedesaan : loan to 0eposit fratio : Lembaga Keuangan Pelaksana : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat : LembagaNonStruktural/lndependen : Laporan Bealisasi Anggaran : Mata Anggaran Pengeluaran : Mata Anggaran Penerimaan : Modul Penerimaan Negara : Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak : Nanggroe Aceh Darussalam : llon-Peilorning loan : Pendapatan Domestik Bruto : Perhitungan Fihak Ketiga : Pusat lnvestasi Pemerintah : Penanaman Modal Asing : Penanaman Modal Dalam Negeri : Penyertaan Modal Negara : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Pajak Penghasilan : Pajak Pertambahan Nilai : Pajak Peniualan atas Barang Mewah : Past Service liability : Public Service 1bligation : PT Perusahaan Pengelolaan Aset : Becovery of Aceh Nias Trust Fund : Rekening Dana lnvestasi : Rekening Pembangunan 0aerah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional : Rumah Sakit Umum Pusat : Sistem Akuntansi Barang Milik Negara : Sistem Akuntansi lnstansi : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara : Sisa Anggaran Lebih : Standar Akuntansi Pemerirrtahan : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat : Sistem Akuntansi Umum : Sumber Daya Alam : Sistem Akuntansi Pusat lndeks Singkatan .xii. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 (Auditedl SIBOR SiKPA SiLPA SKPA SKPKB SKPLB SPKPBM SLA SPPD SUN TA TGR THT TP TPA TSA TSP USD USP UP Singapore lnterbank 0flered frate Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk S u bsidia ry Loa n Ag reement Surat Perintah Pencairan [)ana Surat Utang Negara Tahun Anggaran Tuntutan Ganti Rugi Tabungan Hari Tua Tim Pemberesan Aset Tagihan Penlualan Angsuran Trcasury Single Account Tempat Simpan Pinjam United State lolar Usaha Simpan Pinjam Uang Persediaan lndeks Singkatan .xiii PR ESID E N REPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 (Audited) ._,: .i , ." .:rrrb:,rc . . ,::,,\ . . ' " i'. i',: :. i'.,,.' Ji:Abrl; ;' : :, --:;:: l' J.' r.' I r.r-fl',.:l :. {1,.;?:;fi:f t' i'ffi.tii.i.\-l' Halaman LAPORAN REATISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan 8.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan 8.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Catatan 8.2.1.1 .1 Pajak Dalam Negeri catatan 8.2.1.1.2 PajakPerdaganganlnternasional Catatan 8.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan 8.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Catatan 8.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Catatan 8.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Catatan 8.2.1.3 Penerimaan Hibah 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 65 71 71 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 75 1C 75 76 76 76 Belanja Catatan Catat an C atatan Catatan Catatan C atatan Catatan Catatan Catatan Catatan C atatan Negara 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.2.1 8.2.2.2.1.1 8.2.2.2.1.2 8.2.2.2.1.3 8.2.2.2.2 8.2.2.2.2.1 8.2.2.2.2.2 8.2.2.3 Pembiayaan Catatan 8.2.4 Catatan 8.2.4.1 Catatan 8.2.4.2 Catatan 8.2.4.2.1 Catatan 8.2.4.2.1.1 Catatan 8.2.4.2.1.2 Catatan 8.2.4.2.2 SITPA (SIKPA} Catatan 8.2.5 Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil 0ana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana 0tonomi Khusus dan Penyesuaian Dana 0tonomi Khusus Dana Penyesuaian Suspen Surplus (Defisit) Anggaran Catatan 8.2.3 Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Pembiayaan Iuar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) lndeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tAuditedl NEBACA ASET Catatan Catatan Catatan C atatan C atatan C atatan C atatan C atatan C atatan Catatan C atatan C atatan Catatan Catatan Catatan C atatan c.2.1 c.2.2 c.2.3 c.2.4 c.2.5 c.2.6 c.2.7 c.2.8 c.2.9 c.2.10 c.2.11 c.2.12 c.2.13 c.2.14 c.2.r 5 c.2.16 c.2.35 c.2.36 c.2.37 Aset tancar Rekening Kas BUN di Bl Bekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di Bl Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Pada BLU Kas Trust Fund Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Palak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar RDI/RPD Belanja Oibayar Di Muka Piutang Lain.lain Persediaan lnuestasi Jangka Panjang Rek. Dana lnvestasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir lnvestasi Non Permanen Lainnya lnvestasi Permanen PMN lnvestasi Permanen Lainnya Aset Tetap Aset [ainnya Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panlang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang luar Negeri Lainnya Ekuitas Dana [ancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya 83 83 83 85 85 85 86 86 86 88 90 91 91 91 92 94 Catatan C atatan C atatan C atatan Catatan Catatan Catatan c.2.17 c.2.18 c.2.19 c.2.20 c.2.21 c.2.22 c.2.23 94 96 97 97 100 101 102 Catatan C atatan Catatan Catatan Catatan c.2.24 c.2.25 c.2.26 c.2.27 c.2.28 Catatan Catatan Catatan Catatan C atatan Catatan c.2.29 c.2.30 c.2.31 c.2.32 c.2.33 c.2.34 KEWAJIEAN EKUITAS C atatan Catatan C at:tan 107 107 108 109 111 111 112 113 113 113 113 114 115 r15 lndeks Catatan atas Laporan Keuangan -xv- PRESIDE N R EPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 (Audited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan c.2.38 c.2.39 c.2.40 c.2.41 c.2.42 Catatan C atatan C atatan C atatan c.2.43 c.2.44 c.2.45 c.2.46 Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang 0itangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Selisih Kurs Ekuitas Dana !nvestasi Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panjang 0iinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus 0isediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 115 115 115 116 116 116 117 117 117 LAP()RAN ARUS KAS ABUS KAS DABI AKTIVITAS ()PEBASI Catatan 0.2.1 Penerimaan Perpajakan Catatan 0.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Catatan 0.2.3 Penerimaan Hibah Catatan 0.2.4 Belanja Pegawai Catatan 0.2.5 Belanja Barang Catatan D.2.6 Bunga Utang Catatan 0.2.7 Subsidi Catatan 0.2.8 Bantuan Sosial Catatan 0.2.9 Belanla Lain.Lain Catatan 0.2.10 Bagi Hasil Pajak Catatan 0.2.11 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Catatan D.2.12 Dana Alokasi Umum Catatan 0.2.1 3 Dana Alokasi Khusus 0atatan 0.2j4 Dana 0tonomi Khusus Catatan 0.2.1 5 Dana Penyesuaian ABUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET N(lN KEUANGAN Catatan 0.2.1 6 Penjualan Aset Tetap Catatan D.2.17 Belanja Aset Tetap ABUS KAS DABIAKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan 0.2.'18 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Catatan 0.2.19 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Catatan 0.2.20 Penerimaan Pembiayaan Lain.lain Catatan D.2.21 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.22 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.23 Penyertaan Modal Negara dan Dukungan lnfrastruktur Catatan D.2.24 R[]I/RPD Catatan 0.2.25 Pengeluaran Pembiayaan Lain.lain ABUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGABAN Catatan 0.2.26 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) Catatan 0.2.27 Transfer Antar Kantor (Neto) 130 133 135 135 135 136 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 144 145 141 142 r43 143 143 143 143 1M lndeks Catatan atas Laporan Keuangan -xvi- PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAuditedl BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BEPUBTIK INDONESIA TAP()RAN HASIT PEMERIKSAAN ATAS [APORAN KEUANGAT'I Yth. Dewan Perwakilan Bakyat Bepublik lndonesia Yth. Dewan Perwakilan Daerah Republik lndonesia Yth. Presiden Bepublik !ndonesia 01 Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Eadan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 dan 2006, serta Laporan Realisasi APBN dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung lawab Pemerintah. 02 Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang.Undang Nomor'16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaiakan, petugas pajak dapat memberikan dokumen perpajakan kepada BPK setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Terkait dengan pembatasan dalam undang.undang tersebut, BPK belum dapat memeriksa piutang pajak per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp42.042,10 miliar dan 8p35.454,55 miliar. Selain itu, BPK juga tidak dapat melakukan pemeriksaan atas biaya perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung. 03 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.3 atas Laporan Keuangan, LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN), dan data lainnya dari unit.unit yang terkait. Dalam pelaksanaannya, bagian tertentu dari LKPP yaitu rekening pemerintah lainnya, investasi, aset lainnya, utang, realisasi pendapatan negara, realisasi penerimaan hibah dan pembiayaan, dan laporan arus kas tidak didasarkan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerla lnstansi Pemerintah. Selain itu, Catatan 8.2.2.3. atas Laporan Keuangan menyalikan perkiraan suspen sebesar minus 8p236,53 miliar. Perkiraan suspen tersebut merupakan selisih lebih total belanja negara menurut data BUN dan data kementerian negara/lembaga yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Lingkup dan Tanggung Jawab Pembatasan Lingkup Pemeriksaan oleh Pemerintah. Proses Penyusunan LKPP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan -xvii Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAuditedl 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 8.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Belanja melaporkan realisasi belanja sebesar Rp757.649,91 miliar. Pemerintah belum memperhitungkan pengeluaran yang dilakukan di luar mekanisme APBN dari Rekening Pemerintah Lainnya di Bank lndonesia sebesar Rp8.491,12 miliar sehingga tidak tercatat dalam laporan realisasi APBN. 06 sebagaimana diungkapkan dalam catatan c.3 butir I 1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah sedang melakukan penertiban rekening.rekening yang dibuka oleh dan atas nama kementerian negara/lembaga. Hasil penertiban sementara mengungkapkan adanya 32.570 rekening senilai Rp36.75b,49 miliar, us$698,736,071, dan Euro 462,399 atas nama kementerian negara/lembaga dan/atau pejabat pada kementerian negara/lembaga. Dari 32.570 rekening tersebut,3.93l rekening dengan nilai sebesar Rp'10.228,2G miliar dan US$391,449 tidak terselesaikan pembahasannya. Hasil penertiban atas rekening tersebut oleh Pemerintah berpotensi mempengaruhi secara material saldo kas yang telah disajikan oleh Pemerintah pada LKPP. 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 8.2.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah melaporkan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp490.988,63 miliar. Bealisasi tersebut berdasarkan data Sistem Akuntansi Pusat (S|AP) berbeda dengan realisasi perpalakan menurut Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) kementerian negara/lembaga sebesar 8p498.947,10 miliar sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.958,47 miliar. Perbedaan tersebut tidak dapat direkonsiliasi/dijelaskan oleh Pemerintah. Pemerintah memutuskan menggunakan data siAP di BUN untuk melaporkan penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) yang menjadi dasar pencatatan di kementerian negara/lembaga. Secara keseluruhan, baik pada level kementerian negara/lembaga maupun pada level BUN, sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpaiakan tidak dapat menyajikan data realisasi penerimaan perpajakan yang akurat. 07 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.20 atas Laporan Keuangan, dalam saldo lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Negara terdapat investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp455.367,88 miliar. Nilai tersebut merupakan penjumlahan seluruh ekuitas BUMN secara proporsional dengan persentase kepemilikan pada BUMN yang bersangkutan. Nilai ekuitas tersebut diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan 1 39 BUMN yang terdiri dari 73 laporan keuangan yang sudah diperiksa senilai Rp134.279,34 miliar, satu laporan keuangan yang belum diperiksa senilai Rp70,95 miliar, dan sisanya senilaiBp32l.0'17,59 miliar berdasarkan estimasiposisi. Selain itu, masih ada dua BUMN yang laporan keuangannya belum tersedia tjan satu BUMN yang masih mendapatkan alokasi anggaran dari kementerian negara/lembaga sampai dengan akhir tahun 2007. Pengaruh atas penyajian telsebut akan menjadi material apabila keseluruhan investasi permanen penyertaan modal negara tersebut didasarkan pada laporan keuangan BUMN yang telah diperiksa. Penerimaan Pajak Bekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Negara Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan .xviii. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 Wuditedl 08 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.22atas Laporan Keuangan, saldo aset tetap adalah sebesar Rp443.485,97 miliar yang merupakan aset tetap berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga. Administrasi aset tetap pada kementerian negarallembaga dilakukan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi lnstansi. Terdapat lima masalah ktusial terhadap pelaksanaan SABMN yaitu: (1) prosedur rekonsiliasi data aset tetap antara Oirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan tidak dilaksanakan; (2) penyampaian laporan BMN kementerian negara/lembaga belum tertib; (3) realisasi penghapusan aset tetap di kementerian negara/lembaga tidak dapat dipantau DJKN dan beberapa persetujuan penghapusan tidak sesuai dengan aturan pelimpahan wewenang; (4) nilai aset tetap pada neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007 tidak didasarkan pada inventarisasi dan penilaian yang dilakukan DJKN; dan (5) transaksi aset tetap belum seluruhnya tercatat dan dilaporkan dalam Neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007. Jika SABMN dapat berjalan secara efektif serta inventarisasi dan revaluasi dilakukan secara menyeluruh akan berpengaruh secara material pada nilai aset tetap. 09 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C 2.23 atas Laporan Keuangan, dalam Aset Lainnya sebesar Rp308.783,51 miliar terdapat Aset tain-lain yang di antaranya sebesar Rp232.422,46 miliar merupakan aset BP Migas. Aset BP Migas merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerla sama minyak bumi dan gas alam (migas) yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerla Sama/KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah) dengan nilai yang dicatat sebesar Rp232.422,46 miliar. Namun nilai saldo Aset Lain-lain tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya disebabkan adanya: (1) permasalahan kelengkapan dalam penyalian Aset lain-lain di LKPP yang berasal dari kegiatan hulu migas; (21 permasalahan pengukuran dalam penyajian aset lain-lain pada BP Migas yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas; dan (3) permasalahan kelemahan pengendalian in
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007
2. Laporan Healisasi Anggaran Belania Pemerintah Pusat TA 2007
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2007
4. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Oesember 2007
5. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di Bl per 31 Desember 2007
6. Kas di Bendahara Pengeluaran per 3l 0esember 2007
7. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 0esember 2007
8. Piutang Pungutan Ekspor per 31 Desember 2007
9. Piutang Pajak per 31 Desember 2007
10. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 1 1 . Bagian Lancar Tagihan TGB pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 1 2. Bagian Lancar BDI per 31 Desember 2007
13. Piutang Bunga dan Denda Pinlaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari. 31 Oesember 2007 14, Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank 0alam Likuidasi 1 5. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Oesember 2007 1 6. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDl, dan RPD per 31 0esember 2007 I 7. Hekening 0ana Bergulir yang dikelola Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman
18. Bincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari-31 Oesember 2007
19. Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non BUMN (Minoritas)
20. Penyertaan Modal Negara pada 0rganisasi/Lembaga Keuangan lnternasional/ Regional
21. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 0esember 2007
22. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007
23. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007
24. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 31 Desember 2007
25. Saldo Hekening.Hekening Escrow per 31 Oesember 2007
26. Aset Lain.lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007
27. Bingkasan Aset Negara Ex.BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari - 3l 0esember 2007
28. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi
29. Rincian aset KKKS per 31 Desember 2007
30. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Surat Utang Negara per 31 Oesember 2007
31. Utang Bunga 0bligasi Negara per 3l Desember 2007 lndeks 0aftar .ix. , il-\l{ll:l([ fi/1f- PRESIDE N R EPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAudited)
32. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Oesember 2007
33. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri.SUN per 31 Desember 2007
34. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Utang Negara Tahun 2007
35. lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara
36. lkhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya
37. lkhtisar Laporan Keuangan BLU
38. Daftar Lembaga Non Struktural/lndependen
39. Bincian Aset Eks Cina 424 425 428 442 452 456 460 472 lndeks Daftar-x Lapora n Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAaditedl APBD APBN APBN.P BAPPENAS BBM BDL BEJ BHMN BI BKK BN BLBI BLU BP MIGAS BPHTB BPK BPt]M BPPN BPPT BPYBDS BBB BULOG BUMD BUMN BUN CFO cGt c00 cPl DAK t)AU t)AU 08H DIPA DJA DJBC DJKN DJP DJPBN t)PR EDI GBHN HTI INDRA KITE KKKS K/L Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Anggaran Pendapatan dan Eelanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bahan Bakar Minyak Bank Dalam Likuidasi Eursa Efek Jakarta Badan Hukum Milik Negara Bank lndonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Bantuan Likuiditas Bank lndonesia Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas 0bat dan Makanan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bantuan Pemerintah Yang Belum 0itetapkan Statusnya Badan Bekontruksi dan Rehabilitasi Badan Urusan Logistik Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Bendahara Umum Negara Chief Financial 0fficer Consultative Group on lndonesia Chief 0perating 0fficer Consuner Price lndex Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Abadi Umat Dana Bagi Hasil Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 0irektorat Jenderal Kekayaan Negara 0irektorat Jenderal Paiak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dewan Perwakilan Rakyat Electronic 0ata Exchange Garis-Garis Besar Haluan Negara Hutan Tanaman lndustri lndonesian 0ebt Bestructuring Agency Kemudahan lmpor Tujuan Ekspor Kontraktor Kontrak Kerla Sama Kemenlerian Negara/Lembaga lndeks Singkatan-ri- PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA [.aporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAuditedl KMK KONI KPPN KSM KU KUHB KUMK KUN KUTPA LAK LDKP LDR LKP LKPP LNSI LRA MAK MAP MPN MP3 NAD NPL Pt)B PFK PIP PMA PMDN PMN PNBP PPh PPN PPnBM PSL PSO PT PPA BANTF RDI RPD RPJfuIN RSUP SABMN SAI SAKUN SAL SAP SAPP SAU St)A SiAP : Keputusan Menteri Keuangan : Komite 0lahraga Nasional lndonesia : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Kelompok Swadaya Masyarakat : Kiriman Uang : Kredit Usaha Hutan Rakyat : Kredit Usaha Mikro dan Kecil : Kas Umum Negara : Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam : Laporan Arus Kas : Lembaga Dana Kredit Pedesaan : loan to 0eposit fratio : Lembaga Keuangan Pelaksana : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat : LembagaNonStruktural/lndependen : Laporan Bealisasi Anggaran : Mata Anggaran Pengeluaran : Mata Anggaran Penerimaan : Modul Penerimaan Negara : Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak : Nanggroe Aceh Darussalam : llon-Peilorning loan : Pendapatan Domestik Bruto : Perhitungan Fihak Ketiga : Pusat lnvestasi Pemerintah : Penanaman Modal Asing : Penanaman Modal Dalam Negeri : Penyertaan Modal Negara : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Pajak Penghasilan : Pajak Pertambahan Nilai : Pajak Peniualan atas Barang Mewah : Past Service liability : Public Service 1bligation : PT Perusahaan Pengelolaan Aset : Becovery of Aceh Nias Trust Fund : Rekening Dana lnvestasi : Rekening Pembangunan 0aerah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional : Rumah Sakit Umum Pusat : Sistem Akuntansi Barang Milik Negara : Sistem Akuntansi lnstansi : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara : Sisa Anggaran Lebih : Standar Akuntansi Pemerirrtahan : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat : Sistem Akuntansi Umum : Sumber Daya Alam : Sistem Akuntansi Pusat lndeks Singkatan .xii. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 (Auditedl SIBOR SiKPA SiLPA SKPA SKPKB SKPLB SPKPBM SLA SPPD SUN TA TGR THT TP TPA TSA TSP USD USP UP Singapore lnterbank 0flered frate Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk S u bsidia ry Loa n Ag reement Surat Perintah Pencairan [)ana Surat Utang Negara Tahun Anggaran Tuntutan Ganti Rugi Tabungan Hari Tua Tim Pemberesan Aset Tagihan Penlualan Angsuran Trcasury Single Account Tempat Simpan Pinjam United State lolar Usaha Simpan Pinjam Uang Persediaan lndeks Singkatan .xiii PR ESID E N REPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 (Audited) ._,: .i , ." .:rrrb:,rc . . ,::,,\ . . ' " i'. i',: :. i'.,,.' Ji:Abrl; ;' : :, --:;:: l' J.' r.' I r.r-fl',.:l :. {1,.;?:;fi:f t' i'ffi.tii.i.\-l' Halaman LAPORAN REATISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan 8.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan 8.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Catatan 8.2.1.1 .1 Pajak Dalam Negeri catatan 8.2.1.1.2 PajakPerdaganganlnternasional Catatan 8.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Catatan 8.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam Catatan 8.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Catatan 8.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Catatan 8.2.1.3 Penerimaan Hibah 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 65 71 71 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 75 1C 75 76 76 76 Belanja Catatan Catat an C atatan Catatan Catatan C atatan Catatan Catatan Catatan Catatan C atatan Negara 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.2.1 8.2.2.2.1.1 8.2.2.2.1.2 8.2.2.2.1.3 8.2.2.2.2 8.2.2.2.2.1 8.2.2.2.2.2 8.2.2.3 Pembiayaan Catatan 8.2.4 Catatan 8.2.4.1 Catatan 8.2.4.2 Catatan 8.2.4.2.1 Catatan 8.2.4.2.1.1 Catatan 8.2.4.2.1.2 Catatan 8.2.4.2.2 SITPA (SIKPA} Catatan 8.2.5 Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer untuk Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil 0ana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana 0tonomi Khusus dan Penyesuaian Dana 0tonomi Khusus Dana Penyesuaian Suspen Surplus (Defisit) Anggaran Catatan 8.2.3 Surplus (Defisit) Anggaran Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Pembiayaan Iuar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) lndeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tAuditedl NEBACA ASET Catatan Catatan Catatan C atatan C atatan C atatan C atatan C atatan C atatan Catatan C atatan C atatan Catatan Catatan Catatan C atatan c.2.1 c.2.2 c.2.3 c.2.4 c.2.5 c.2.6 c.2.7 c.2.8 c.2.9 c.2.10 c.2.11 c.2.12 c.2.13 c.2.14 c.2.r 5 c.2.16 c.2.35 c.2.36 c.2.37 Aset tancar Rekening Kas BUN di Bl Bekening Kas di KPPN Rekening Pemerintah Lainnya di Bl Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Pada BLU Kas Trust Fund Uang Muka dari Rekening BUN Piutang Palak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar RDI/RPD Belanja Oibayar Di Muka Piutang Lain.lain Persediaan lnuestasi Jangka Panjang Rek. Dana lnvestasi/Rek. Pembangunan Daerah Dana Bergulir lnvestasi Non Permanen Lainnya lnvestasi Permanen PMN lnvestasi Permanen Lainnya Aset Tetap Aset [ainnya Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Utang Jangka Panlang Luar Negeri Non Perbankan Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN Utang Jangka Panjang luar Negeri Lainnya Ekuitas Dana [ancar SAL SILPA (SIKPA) Dana Lancar Lainnya 83 83 83 85 85 85 86 86 86 88 90 91 91 91 92 94 Catatan C atatan C atatan C atatan Catatan Catatan Catatan c.2.17 c.2.18 c.2.19 c.2.20 c.2.21 c.2.22 c.2.23 94 96 97 97 100 101 102 Catatan C atatan Catatan Catatan Catatan c.2.24 c.2.25 c.2.26 c.2.27 c.2.28 Catatan Catatan Catatan Catatan C atatan Catatan c.2.29 c.2.30 c.2.31 c.2.32 c.2.33 c.2.34 KEWAJIEAN EKUITAS C atatan Catatan C at:tan 107 107 108 109 111 111 112 113 113 113 113 114 115 r15 lndeks Catatan atas Laporan Keuangan -xv- PRESIDE N R EPUBLIK INDONESIA Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 (Audited) Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan c.2.38 c.2.39 c.2.40 c.2.41 c.2.42 Catatan C atatan C atatan C atatan c.2.43 c.2.44 c.2.45 c.2.46 Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang 0itangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Selisih Kurs Ekuitas Dana !nvestasi Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panjang 0iinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus 0isediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 115 115 115 116 116 116 117 117 117 LAP()RAN ARUS KAS ABUS KAS DABI AKTIVITAS ()PEBASI Catatan 0.2.1 Penerimaan Perpajakan Catatan 0.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Catatan 0.2.3 Penerimaan Hibah Catatan 0.2.4 Belanja Pegawai Catatan 0.2.5 Belanja Barang Catatan D.2.6 Bunga Utang Catatan 0.2.7 Subsidi Catatan 0.2.8 Bantuan Sosial Catatan 0.2.9 Belanla Lain.Lain Catatan 0.2.10 Bagi Hasil Pajak Catatan 0.2.11 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Catatan D.2.12 Dana Alokasi Umum Catatan 0.2.1 3 Dana Alokasi Khusus 0atatan 0.2j4 Dana 0tonomi Khusus Catatan 0.2.1 5 Dana Penyesuaian ABUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET N(lN KEUANGAN Catatan 0.2.1 6 Penjualan Aset Tetap Catatan D.2.17 Belanja Aset Tetap ABUS KAS DABIAKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan 0.2.'18 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Catatan 0.2.19 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Catatan 0.2.20 Penerimaan Pembiayaan Lain.lain Catatan D.2.21 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Catatan D.2.22 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Catatan D.2.23 Penyertaan Modal Negara dan Dukungan lnfrastruktur Catatan D.2.24 R[]I/RPD Catatan 0.2.25 Pengeluaran Pembiayaan Lain.lain ABUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGABAN Catatan 0.2.26 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) Catatan 0.2.27 Transfer Antar Kantor (Neto) 130 133 135 135 135 136 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 144 145 141 142 r43 143 143 143 143 1M lndeks Catatan atas Laporan Keuangan -xvi- PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAuditedl BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BEPUBTIK INDONESIA TAP()RAN HASIT PEMERIKSAAN ATAS [APORAN KEUANGAT'I Yth. Dewan Perwakilan Bakyat Bepublik lndonesia Yth. Dewan Perwakilan Daerah Republik lndonesia Yth. Presiden Bepublik !ndonesia 01 Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Eadan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 dan 2006, serta Laporan Realisasi APBN dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung lawab Pemerintah. 02 Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang.Undang Nomor'16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaiakan, petugas pajak dapat memberikan dokumen perpajakan kepada BPK setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Terkait dengan pembatasan dalam undang.undang tersebut, BPK belum dapat memeriksa piutang pajak per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp42.042,10 miliar dan 8p35.454,55 miliar. Selain itu, BPK juga tidak dapat melakukan pemeriksaan atas biaya perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung. 03 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.3 atas Laporan Keuangan, LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN), dan data lainnya dari unit.unit yang terkait. Dalam pelaksanaannya, bagian tertentu dari LKPP yaitu rekening pemerintah lainnya, investasi, aset lainnya, utang, realisasi pendapatan negara, realisasi penerimaan hibah dan pembiayaan, dan laporan arus kas tidak didasarkan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerla lnstansi Pemerintah. Selain itu, Catatan 8.2.2.3. atas Laporan Keuangan menyalikan perkiraan suspen sebesar minus 8p236,53 miliar. Perkiraan suspen tersebut merupakan selisih lebih total belanja negara menurut data BUN dan data kementerian negara/lembaga yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Lingkup dan Tanggung Jawab Pembatasan Lingkup Pemeriksaan oleh Pemerintah. Proses Penyusunan LKPP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan -xvii Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 lAuditedl 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 8.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Belanja melaporkan realisasi belanja sebesar Rp757.649,91 miliar. Pemerintah belum memperhitungkan pengeluaran yang dilakukan di luar mekanisme APBN dari Rekening Pemerintah Lainnya di Bank lndonesia sebesar Rp8.491,12 miliar sehingga tidak tercatat dalam laporan realisasi APBN. 06 sebagaimana diungkapkan dalam catatan c.3 butir I 1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah sedang melakukan penertiban rekening.rekening yang dibuka oleh dan atas nama kementerian negara/lembaga. Hasil penertiban sementara mengungkapkan adanya 32.570 rekening senilai Rp36.75b,49 miliar, us$698,736,071, dan Euro 462,399 atas nama kementerian negara/lembaga dan/atau pejabat pada kementerian negara/lembaga. Dari 32.570 rekening tersebut,3.93l rekening dengan nilai sebesar Rp'10.228,2G miliar dan US$391,449 tidak terselesaikan pembahasannya. Hasil penertiban atas rekening tersebut oleh Pemerintah berpotensi mempengaruhi secara material saldo kas yang telah disajikan oleh Pemerintah pada LKPP. 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 8.2.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah melaporkan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp490.988,63 miliar. Bealisasi tersebut berdasarkan data Sistem Akuntansi Pusat (S|AP) berbeda dengan realisasi perpalakan menurut Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) kementerian negara/lembaga sebesar 8p498.947,10 miliar sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.958,47 miliar. Perbedaan tersebut tidak dapat direkonsiliasi/dijelaskan oleh Pemerintah. Pemerintah memutuskan menggunakan data siAP di BUN untuk melaporkan penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) yang menjadi dasar pencatatan di kementerian negara/lembaga. Secara keseluruhan, baik pada level kementerian negara/lembaga maupun pada level BUN, sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpaiakan tidak dapat menyajikan data realisasi penerimaan perpajakan yang akurat. 07 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.20 atas Laporan Keuangan, dalam saldo lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Negara terdapat investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp455.367,88 miliar. Nilai tersebut merupakan penjumlahan seluruh ekuitas BUMN secara proporsional dengan persentase kepemilikan pada BUMN yang bersangkutan. Nilai ekuitas tersebut diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan 1 39 BUMN yang terdiri dari 73 laporan keuangan yang sudah diperiksa senilai Rp134.279,34 miliar, satu laporan keuangan yang belum diperiksa senilai Rp70,95 miliar, dan sisanya senilaiBp32l.0'17,59 miliar berdasarkan estimasiposisi. Selain itu, masih ada dua BUMN yang laporan keuangannya belum tersedia tjan satu BUMN yang masih mendapatkan alokasi anggaran dari kementerian negara/lembaga sampai dengan akhir tahun 2007. Pengaruh atas penyajian telsebut akan menjadi material apabila keseluruhan investasi permanen penyertaan modal negara tersebut didasarkan pada laporan keuangan BUMN yang telah diperiksa. Penerimaan Pajak Bekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga lnvestasi Permanen Penyertaan Modal Negara Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan .xviii. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 Wuditedl 08 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.22atas Laporan Keuangan, saldo aset tetap adalah sebesar Rp443.485,97 miliar yang merupakan aset tetap berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga. Administrasi aset tetap pada kementerian negarallembaga dilakukan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi lnstansi. Terdapat lima masalah ktusial terhadap pelaksanaan SABMN yaitu: (1) prosedur rekonsiliasi data aset tetap antara Oirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan tidak dilaksanakan; (2) penyampaian laporan BMN kementerian negara/lembaga belum tertib; (3) realisasi penghapusan aset tetap di kementerian negara/lembaga tidak dapat dipantau DJKN dan beberapa persetujuan penghapusan tidak sesuai dengan aturan pelimpahan wewenang; (4) nilai aset tetap pada neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007 tidak didasarkan pada inventarisasi dan penilaian yang dilakukan DJKN; dan (5) transaksi aset tetap belum seluruhnya tercatat dan dilaporkan dalam Neraca kementerian negara/lembaga tahun 2007. Jika SABMN dapat berjalan secara efektif serta inventarisasi dan revaluasi dilakukan secara menyeluruh akan berpengaruh secara material pada nilai aset tetap. 09 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C 2.23 atas Laporan Keuangan, dalam Aset Lainnya sebesar Rp308.783,51 miliar terdapat Aset tain-lain yang di antaranya sebesar Rp232.422,46 miliar merupakan aset BP Migas. Aset BP Migas merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerla sama minyak bumi dan gas alam (migas) yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerla Sama/KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah) dengan nilai yang dicatat sebesar Rp232.422,46 miliar. Namun nilai saldo Aset Lain-lain tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya disebabkan adanya: (1) permasalahan kelengkapan dalam penyalian Aset lain-lain di LKPP yang berasal dari kegiatan hulu migas; (21 permasalahan pengukuran dalam penyajian aset lain-lain pada BP Migas yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas; dan (3) permasalahan kelemahan pengendalian in