l)alam Undang-Undang ini yang dimaksud derrgan
Lingkungan hidup adalah kcsatuan ruang dengan semua benCa, da.1'a, keaCaarn, dan makhluk tridup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kclangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 1
2. perlindungan ,tz W a -J-
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ldafah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingku"g"" hidup dan mencegah terjadinya pence*aran danlatau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum,
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam straiegi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selaqjutnya disingkat
RPPLH adalah perencanaan tertutis yang memuat potensi, masalerh lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsun6lan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menCukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan arrtarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menycrap zat, ertergi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah Linsur lirrgkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem,
10. Kajian PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah - rangkaiai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 1 1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup , yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan iingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengeiolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhaCap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danlatau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayerti lingkungan hidup yang dapat ditenggang oieh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinYa.
16. Perusakan . 16' Perusakan lingkungan hidup adarah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak _langsung terhadip sifat fisik, t i_l^, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan ^ lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/.atau hayati linlkungan hidup yang melampaui kriteria baku terusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengerolaan sumber daya alam untuk - minlamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersedi"..r.ryi dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. l9
20. Limbah adalah kegiatan. srsa suatu usaha dan/atau
Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak iangsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara giobal dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 27 Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, danlatau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak iingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83. FRESIDE N REPUBLIK INDONESIA
23. Pengelolaan PR ESID E N REPUBLIK INDONESIA
23. Pengelolaan limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemaniaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, danl atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
32. Setiap W F'RESIDEN R EPUBLIK INDONESIA 32.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adarah seperangkat kebryakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan rienimburkan keresahan mas.yarakat.
35. Izin iingkungan zrdalah izin yang diberikan kepada setiap orang )'ang melakukan- usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL_UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mempero-leh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. lzin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah presrden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah dacrah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan per angkat daerah sebagai unsur penyeienggara perrrerintair daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. -7 petlan orang adalah orang perseorangan badan usaha, baik yang berblaan hukum ma yang tidak berbadan hukum. atau upun BAB II F'RESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAts II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan kcseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragamanhayati; j pencemar membayar; k, partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan bertujuan:
a. melindungi u,ilayah Negara Indonesia dari pencemaran lingkungan hidup; hidup lingkungan hidup Kesatuan Republik dan/atau kerusakan
b. menjamin
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian da-ri hak asasi manusia; FRESIDE N R EPUBLIK INDONESIA
h. mengendalikan pernanfaatan secara bijaksana; sumber daya alam
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Perlindungan dan pengelolaan meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukunr. lingkungan hidup BAB III PERENCANAAN Pasal 5 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a.inventarisasr F'RESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a. inventarisasi lingkungan hidup;
b. penetapan wilayah ekoregion; dan
c. penyusunan RPPLH. Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup Pasal 6
(1) Inventarisasi lir,gkungan hidup dimaksud dalam Pasal 5 huruf inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;
b. tingkat pulau/kepulauan; dan
c. tingkat wilayah ekoregion. sebagaimana a terdiri atas
(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dirnanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pcngelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbui akibat pengelolaan. Bagian Kedua Penetapan Wila1,2]r Ekoregion Pasal 7
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pnsal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordirtasi dengan instansi terkait.
(2) Penetapan ,l A PR ESID E N REPUBLIK INDONESIA
(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ke samaan :
a. karakteristik bentang alam;
b. daerah aliran sungai;
c. iklim;
d. flora dan fauna;
e. sosial budaya;
f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. Pasal 6 Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Bagian Ketiga Penyusunan Renc:ana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdrri atas:
a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.
(2) RPPLH nasiorral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
a. RPPI,H nasional;
b. inventartsasi trngkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.
(4) RPPLH R d b a b c, 4 kabupaten/kota sebagaimana ud pada ayat (1) huruf c disusun erdasarkan: . RPPLH provinsi; . inventarisasi tingkat putau/kepulauan; dan inventarisasi tingkat ekoregion. Pasal L0
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologisl
b. sebaran pcnduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubaharr iklim.
(3) RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kerbupaten/ kota.
(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas danlatau fungsi lingkungan hidup;
c. pengendarlian, pemantauan, serta pendayagullaan dan pelestarian sumber da,ya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasr terhadap perubahan iklim. PPLH S imak (s) RPPLFL i PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA
(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pene tapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAts IV PEMANTTAATAN Pasai 12
(1) Pemanfaata:r sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2) Dalam hal RPIJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersustrn, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dar: daya tampung lingkungan hidup dengan rrremperhatikan :
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkurrgan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan ke sej ahteraan masyarakat.
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk daya dukung dan da1''a tampung iingkungan hidup nasional dan pulau/ kePulauan;
b. gubernur ' ,tz PRESID E N REPUBLIK INDONESIA b gubernur untuk daya dukung dan tampung lingkungan hidup provinsi ekoregion lintas kabupaten/ kota; atau
c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara penetapan dlVa dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dima^ksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. daya dan BAB V PENGENDALIAN Bagian Kcsatu Umum Pasal 1 3
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian furngsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksucl pada a)'at (1) meliprrti:
a. pencegahan;
b. penanggulerngan; dan
c. pemulihan.
(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Bagian Kedua F)RESIDEN REPUELIK INDONESIA Bagian Kedua Pencegahan Pasal 14 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku l<erusakan lingkungan hidup;
e. amdal;-
f. UKL-UPL;
g. perizinan;-
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hioup;
k. analisis risik<.r lingkungan hidup;
l. audit lingkungern hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Paragrat 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 1 5 (1 ) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi daram pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rcncana, danf atau program.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wa.lib melaksanakan KLHS sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a. rencana ,lt W
a. rencana tirta ruang wilayah (RTRW) beser.ta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RpJp), dan .encana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hrdup.
(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebryakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, danf atau program; dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan. rerrcana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanj utan. Pasai 16 KLHS memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Iingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risikc> lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kei:cntanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pasal 17
(1) Hasil KLHS sebagzrimana dimaksud cialarn Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembang''inan dalam suatu wilaYah.
(2) Apabila PRESID E N REPUBLIK INDONESIA
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut walib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi, Pasal l8
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2) Ketentuan lol-rih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paraglaf 2 Tata R.r rang Pasa! 19
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah walib didasarkan pada KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan da1'a tampung lingkungan hidup. Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup Pasal 20
(1) Penerrtuan terjadinya pencemaran lingkurlgan hidr-rp diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu \ PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku muLu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap oranF ciiperbolehkan untuk membuang limbah ke rnedia lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenu hi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ rvalikota sesuai dengan kewenar:gannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri. Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 21
(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Kriteria F? E PUBI.-II( INDONESIA -t9 (21 Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kritr:ria baku kerusakai eko"sistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria haku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
d. kriteria baku kerusakan mangrove;
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria b:rku kerusakan karst; dan/atau
h. kri161i, baku kerusakan ekosistem lainni,a sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuern dan teknologi (41 Knteria baku kerusakan akibat perubahan iktim didasarl<an pada paramater antara lain:
a. kenaikantemperatur;
b. kenaikan muka air laut;
c. badai; dan /atau
d. kekeringan,
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kcrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ly"t (3) dan a)4at (4) cliatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Paragraf 5 1r i Pasal 22
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
(2) Dampak pcnting ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnl'a jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha din latau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup Iain yang akan terkena dampakl
e. sifat kurnulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan d"r, teknologi. Paragraf 5 Amdal Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik J/ang tcrbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. proses ,1 W FRESID E N REPUBI-IK INDONIESIA
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menlmbulkan pencernaran danlatau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya 9"p1t mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, se.i, lingkungan sosial dan budaya;
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan I atau perlindungan cagar bldaya; t, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; danlatau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis u.saha danlatau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal "LU"[rirn"rr" dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan I\{enteri. Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusarr keiayakan lingkungan hidup. Pasal25 ffi.) Pasal 25 Dokumen amdal mcmuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha danlatau kegiatan;
b. evaluasi kt:giatar: di sekitar lokasi rencana usaha danlatau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha danlatau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran darnpak serta sifat penting dampak yang teiiaai jika rencana usaha danlatau kegiatan tersebut clilaksanakan ;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayrk^, atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 22 disusun oleh pernrakarsa dengan mclibatkan masyarakal. F)RI--SIDEN REPIJBLI( INDONESIA
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemcrhati lingkungan hidup; danlatau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. Pasal 27 PRESIDE N REPUEILIK INDONESIA Pasal 2Z Dalam_ menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain. Pasal 28
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan pasal 2Z wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh kompetensi penyusun sebagaimana dimaksud pada meliputi. sertifikat amdal ayat (1) penguasaan amdal; metodologi penyusunan Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Peniiai Amdal yang dibenttrk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. a
b. kemampuan melakukan pelingkupafl, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga ""itifik^.i kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-ng_ undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ser*"ifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.
(2) Komisi W PRESIDE N REPUBLII{ INDONESIA (21 Dalam Penilai Pasal 3 I Berdasarkan hasil penilaian Komisi penilai Amdal, Menteri, gubernur, ata u bupati/ walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya
(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupatiTwalikota iesuai aengan kewenangannya.
(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagairrra.na dimaksud pada ayat 12) diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 30 ( 1) Keanggotaan Komisi peniiai Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri al.as wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait Cengan jenis usaha aanTltarl kegiatair yang sedang dikaji;
d. paka:r di bidang pengetahuan yang terkair clengan dampak yang timbu'i dari suatu usaha d,an/airu legiatan yang scdang dikaji;
e. wakil <lari masyarakat yang berpotcnsi terkc:ira dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup. melaksanaftan tugasnya, Komisi Amdal dibantu oleh tim teknis yang terctiri atas pakar independcrr yang melakukan kajian teknis dan sekretarial yang dibentuk untuk itu.
(3) Pakar independen dan sekretarjat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapketn oleh Menteri, gubernur, atau bupati/rvalikota sesuaj dengan kewenangannya. Pasal 32 membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal,
(3) Kriteria mcngenai usaha dan/atau kegiatan golongan ckonomi 1emah diatur dengan peraturan perundang_undangan. PRESIDE N RF-PUBLIK INDONESIA Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam paial 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam peratuian Pemerintah. Paragraf 6 UKL-U PL Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak terrnasuk dalam krrteria wajib amdal sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL- UPL.
(2) Gubernur menetapkan kegiatan yang UKL-UPL. Pasal 35
(1) Usaha danlatau kegiatan yang tidak walib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. atau bupati/walikota jenis usaha dan/atau wajib dilengkapi dengan
(2) Penetapan W
(2) Penetapan jenis usaha d.anlatau kegiatan sebagaimarna -dimaksud pada ay; (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimina dimaksud dalam pasal 23 "yu, (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKl,_UpL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingku.,g", hidup diaLur dengan peraturan Menteri. FrRESIDEN RIFTLJBL.IK INDONESIA Paragraf 7 Perizinan Pasal 36
(1) Setiap usaha danlatau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UpL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) lzin lingl<ungan sebagaimana dimaksud pada ayai- (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3i atau rekomcndasi UKL-UpL.
(3) lzin lingkungan sebagaimana dinraksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimtrat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UpL.
(4) lzin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bupatilwalikora scsuai derrgan kewenangannya wa.tib menolak permohonan tzin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
(2) lzrn W R'PUBLIK INDONESIA 2) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1+) dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahfrrr"r.r, serta ketidakbenaran din latau pemalsuan data, dokumen , dan f atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL_UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan latau kegiatan. Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3T ayat (2), izin dapat dibatalkan melalui pengadilan tata usaha negara. dimaksud lingkungan keputusan Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dcngar: kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusa n izin lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Pasal 40
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh rzin usaha danlatau kegiatan.
(2) Dalam _ffi _28_
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan latau kegiatan dibatalkan.
(3) Dalam hal usaha danlatau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha danlatau kegiatan 1ia.ji5 memperbarui izin lingkungan. FR ESID E N REPUBLIK INDONESIA Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengena i rzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 sampai dengan pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 42
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah d-an pemerinr.:h daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagairnana dimaksud pada ayat f it meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif danlatau disinsentif. Pasal 43
(1) Instrumcn perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA
b. penerapan pajak, lingkungan hiclup; pen{u:unan produk domestik bruto dan produk domestik regional Uruto yang mencakup pen5rusutan sumber daya alam dan kerusakan tingtungan hidup; mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; clan internalisasi biaya lingkungan hidup. b c d
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup 2 ayat sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 4
(2) huruf b meliputi
a. dana jaminan hidup; pemulihan lingkungan {ana penanggulangan dan/atau kerusakari dan lingkungan hidup; dan
c. dana annanah/bantuarr untuk konservasi.
(3) Insentif rian/atau disinsentif sebagaimana dirnaksud tlalam pasal 42 ayat (2) -huruf c antara lain diterapkan clalam bentuk: a, pengadaan rcarang dan jasa yang ramah lingkungan hidupf b
c. pengelnbangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramaii ri"gr.""i." hidup;
d. pengenrbangan sistem per.dagangan izin perrrbuangan limbah danJ a tau emisi; e, pengembangan sistem penrbayaran jasa Iingkrrngan hid,_rp;
f. pengembangan asuransi lingkungan hidup; B. pengemlzngrrn sistern label ramah lingkr-rngan hidup; dan h, sistem_ pengha.r.gaitr kinerja di biclang perlindungan dan perigetu.iaan lingkurg", hidup. pencemaran pemulihan retribusi, dan subsicli
(4) Ketentuan , FRESIDE N RfPUBLIK INDONESIA Peraturan perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi tingkungil il;; sebagaimana dimaksud daLm pi""r i;";;" pasal 43 ayat
(1) sampai dengan .r., ir) diatur dalam Peraturan pemenntah. paragraf 9 pasal 44 Setiap penyrrsunan peraturan perundang_ undangan prdl tingkai """J"".r dan daerah wajib memoerhatik"an p..iilarrrg.r, fungsi lingkungan r,ia,ep a"., p.irisif perrinaungan dan pengelolaan lingkungan hid;; sesuai dengan ke ten tuan yu,.,s- ai.ti;' ^ d;i;# Undang_ Un dan g paragraf 1O Anggaran BerbasiJ Lingkungan Hidup pasal 45
(1) Pemerintah .dan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia i" pemerintah daerah dan Dewan perwakilan nJf.y", Daerah wajib mengalokasikan . anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d"an-
b. prograrn pelnbangunan yang berwawasan lingkungan hidupl. J
(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi kl""y.g fiigf..,"gan hidup yang mernadai untuk diberiklan kepada a";;;; yang memiliki . kinerja perlindun;;-;;; pengelolaan lingkurrg"r, hiiup yang baik. Pasal 46 ,lt trRESIDE N F.IfPUBLIK INDONESIA. Pasal 46 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihln lingkungan hidup. Paragraf 1 1 Analisis Risiko Lingkungan Hidup Pasal 47
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pentin[ terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamitan manusiar wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
(2) Analisis risiko lingkungan sebagaimana dimaksud pada meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai risiko lingkungan hidup diatur Peraturan Pemerintah. Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup Pasal 48 Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. hidup ayat (1) analisis dalam Pasal 49 W FR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA -32_ pasal 49 t" ffiXHi mewajibkan audit lingkungan hidup
a. usaha dan/atau- kegiatan -tertentu yang berisiko tinggi terhad"ap ll"Skrng;;ti;;, dan/atau b' penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan tJ.h.d"p peraturan perundang_undangan.
(2) t.L1r**.rng jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingi<ung; h-,d;;.
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertent]u yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala. Pasal 50
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak meiaksanakan k.*"Jrb;" sebagaimana dimaksud dalam pasal +5" ayit (1), Mentcri- dapat melaksanakan ;; menugasi pihak. ketiga yang independen un tuk melaksanakan "raitiirgi";g;; h,d"; atas bebern b.iaya penanggu.r[ i"*lt ,..fn dan/atau kegiatan y..rg #lsangkutan.
(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. pasal 51
(1) t."di! lingkungan- hidup sebagaimana dimaksuC dalam pasal 4A dan pisal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dima-ksud pada ayat (t) wajib iremiliki sertifikat kompetensi audito; lingkungan hidup.
(3) Kriteria W
(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkung." - hi;; sebagaimana dimaksud "pada" ayat 12,1 meliputi kemampuan:
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hldup;
b. melakuka.n audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut J"ait lingkungan hidup.
(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan I.d"q sebagaimana dimaksud prl" dr"t
(2) diterbitkan oleh iembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lngkungan hridup sebagaimana dim--aksud dalam Pasal 48 sampai dengan pasal 5l diatur a."g"., Peraturan Mcnteri. PRESIDE N R=PUBLIK INDOIJESIA Bagian Ketiga Penanggulangan
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; Pasal 53 Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penangguiangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (1) (2)
b. pengisolasian FR ESIDE N REPUBLIK iNDONESIA b
c. penghentian sum dan/atau kerusakan dan/atau
d. cara lain perkembangan teknologi. Bagian Keempat Pemulihan cara lain yang perkembangan ilmu teknologi. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau dan/atau ber pencemaran lingkungan hidup; sesuai dengan pengetahuan dan hidup ayat (1) sesuai dengan pengetahuan dan pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup; yang ilmu
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulalgan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan nr*O sebagaimana dimaksud pada iyut irJ diatur dalam Peraturan pemerintair. \ ' (1) (2) Pasal 54 ?:lllP. orang yang melakukan pencemaran aan / atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pem"ulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksua " pJa dilakukan Cengan tahapani a b c. d. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagairnana dimaksud - pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. (3) Pasal 55 :W pasal 55
(1) Peme_gang .izln lingkungan sebagaimana dimaksuo dalam pa-sal io ,y;i -ifi^ *l:iu menyediakan dana penJamlnan untuk pemuliharr fungsi lingkungan hidup
(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh tut..,teri, gubernur, atau UupaiiTwalikota r"1 dengan kewenangannya.
(3) Mente.ri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup a""g"" menggunakan dana penjaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimina aimitsua ;;;" ayat (t) sampai dengan ayat (3) diatur d;hr" Peraturan pemerintah. pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lirigkungan h-idup .sebagaimana dimaksud dalam p:asal 13 lampai dengan pasal 55 diatur dalam peraturan Pemerintah. FRESIDE N REPUBLIK INDONESIA BAB VI PEMELIHARAAN Pasal 57
(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
a. konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
c. pelestarian fungsi atmosfer.
(2) Konservasi F'RESIDEN REPUEI-iK INDONESI.4.
(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana i:T,:,# Pada 'r"lit ir.,r . meriputi
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan secara iest alam. *gqrr DUUiLra lestart sumber daya
(3) pencadangan sumber daya alam sebagaimana_dim,at<suJ faaa ayat (l) huruf b merupakan sumber daya "lil y;;;H;; dapat dikelola datam j;ft;";aktu tertentu.
(4) pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada "]"t f iif.";" metiputi:
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c. XSfl: pertindungan terhadap hujan
(5) Ketentuan rebih ranjut mengenai konservasi dan pencaclangan sumber j"yu alam serta pelestarian fungsi atmosfJr- sebagaimana dimaksud pada- ,y"l trl diatur dengan Peraturan pemerintah. \-' BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERfSAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 5t]
(1) Setiap. ?I"rg yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan i.p"Ufrf. Indonesia, menghasilkan, mengangkuf, mengedarkan, menyimpan, *r".rf.Itkan, membuang, mengolah, dan/atau menim6un 83 wajib melakukan pengelolaan 83.
(2) Ketentuan . PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan P.3 sebagaimana dimaksul p"d'" iy"t (it diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 59 Setiap orang yang menghasilkan limbah 83 wajib nrelakukan pen[elolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah 83. Dalam hal se-tiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah fig, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah 83 wajib mendapat izin dari Mentcri, gubernur, atau bupati,/walikota sesuai dengan kewenangannya. Men-teri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus aipenufri aan ]1eryajjU1n yang harui dipatuhi pengelola limbah El3 dalam izin. (2) (1) (2) (3) (4) (s)
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah 83 diatur dalam peraturan Pemerintah.
(6) Keputusan pemberian diumumkan. izin wajib Bagian Ketiga ,li pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah danlatau bahan ke media lingkunjan hidup tanpa izin. Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, ui", bupati/rvalikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam peraturan Pemerintah. \1. RfPUBLIK INDONIESIA Bagian Ketiga Dumping BAB VIII SISTEM INFORMASI Pasal 62
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajih dipublikasikan kepada rnasyarakat.
(3) Sistem (3) (4) FIRESIDEN RiFUBilK. tNDONEStA
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RppLH nasional;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UpL;
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup;
i. menctapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; Sistem informasi. lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi- mengenii .t^trI lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidrlp laii-r. Ketentuan lebih 1anjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 63
(1) Dalam periinCungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional;
j. menetapkan FRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -40_ J menetapkan dan kebijakan mengenai dampak perubahan perlirrdungan lapis.r, oro.r; menetapkan dan kebijakan mengenai Iimbah 83; k. melaksanakan pengendalian iklim dan melaksanakan B3, limbah, serta melaksanakan perlindungan melaksanakan pengaduan
m. Ingnetapkan dan melaksanakan kebrjalcan mengenai pencemaran dan/atau kerusakln tirrgtrngan hidup lintas batas negara;
n. melakukan pembinaan dan pengawasan . terhadap pelaksanaan kebijakan nasionut, p.I.turan daerah, dan peraturan kepala ar.."f1 o, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan j"*iu -i""rr1 J"7","ro'"i:f,llls terh_adap ketentuan perizinan lingkungan dan p.."tr."n perundang_ undangan;
p. mengembangkan dan menerapkan rnstnrmen Iingkungan hidup;
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan fenyelesaian Perselisihan antardaerah - "".iu penyelesaian sengketa; menetapkan dan kebijakan mengenai lingkurrgan laut; mengembangkan dan kebi.lakan pengelolaan masyarakat; r
s. menetapkan standar pelayanan minimal; t, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kear.ifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; "
u. mengelola. t.
u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkLrngan hidup;
y. menerbitkan iztn lingkungan;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menctapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebr.lakan mengenar zrmdal dan UKL.UPL;
e. menyelenggarakan ir-rventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan latau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/ kota;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten lkota; i.meiakukan J. k melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan teinajap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; r-' mengembangkan dan menerapkan rnstrumen iingkungan hidup; mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan p..,y.t."aian perselisihan antarkabupaten/ antarkota serta penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan, bantuan teknis, 9": pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; melaksanakan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum "d11 yang terkait dengan Perlindungan dan pengeloiaan Iingkungan hidup paaa tingkat provinsi; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; e mengcmbangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknoiogi ramah lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; ' menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan o -' melakukan penegakan lingkungan hidup - pada provinsi. I m n. o p q r S hukum tingkat
(3) Dalam (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan f,idrp, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: menetapkan kabupaten/kota; kebijakan tingkat
b. men_etapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/ kota;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RppiH kabupaten/kota;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL_Upif
e. menyslenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupatenikota;
f. mengr:mbangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan ju*iu usar,a dan/.,.rotti.f,-r.:lf terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang_ undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksetrakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberaiaan rn&sva1.3L.1 hukum adat, kearifan lokal, dan hak rnas1zz1a["1 hukum adat yang terkait dengan perlindungan d"l pengelo.laan lingkungan hiJup pada tingkat kabupat.r,T kot";
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota;
m. pglgembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupate n/kota; a
n. memberikan . PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA n o p memberikan pembinaa,,, a., ?'.XX'f;lTll;" peratihan, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/ kota; dan" melakukan penegakan lingkungan friaup " p"a. kabupaten/ kota. pasal 64 Tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud datam..pasii 63 "r;
(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oiJn tU..rt.ri. hukum tingkat BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak pasal 65
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik da.n sehat sebagai i"giai al.i-r."r. asasi manusra.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan . hngkungan hidup, ' ;;;" informasi, .rkses oaitisipasi, dan akses keadilan dalam memenufri hak atas lingkungan hidup yang bait aan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan te.fraaap ."rr"..rl usaha dan/atau kegiatan ;;;* diperkirakan dapat menimblulkan A""ipf. terhadap Iingkungan hidup.
(4) setiap orang berhak untuk berperan daram perlindungan dT, pengelolaan^ iingk;;;;; hidup sesuai ' dJngr., peraturan perundang_undangan.
(5) Setiap REPIJBLIK INDONESIA -45_ (s) (6) Bagian Kedua Kewajiban t"!i", orang berhak melakukan pengaduan akibat. dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dlmaksud p;;; ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri. pasal 66 Setiap orans vang memperjuangkan hak atas lingkung^r, -triirrp yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. pasal 67 Setiap oranq berkewajiban memelihara kelestarian fu"ngsi fir.gf.r'rrg.r, hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau t ..r.^tl., lingkungan hidup. pasal 6g Setiap orang yarrg melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan 9., pengeloi-aan fi"gi.r"!.r, hidup secara benai, afurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan C menaati kctentuan tentang lingkungan hidup dan/atau" kerusakan lingkungan hidup. baku kriteria mutu baku Bagian Ketiga W REPUBLII< INDONi fSIA Bagian Ketiga Larangan Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. memasukkan 83 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indoncsia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memasukkan iimbah 83 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Ind<.rnesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang 83 dan limbah 83 ke media lingkungan hidup;
g. melcpaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau rztn lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. men5rusun amdal tanpa memiliki sertitikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan )rang tidak benar.
(2) Ketentuan . A r-7
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h memperhatikan dengan sungguh- sungguh kearifan lokal di daerah masing- masing. BAB XI PERAN MASYARAKAT Pasal 70
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. menirrgkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. BAB XII PR E SIDE N REPUBLIK INDONESIA BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 71
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jarn,ab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindtrngan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PASAL74.., PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Pasal 74
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat
(3) berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen danlatau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/ atau j menghentikan pelanggaran tertentu,
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang rnenghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Pasal 75 Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua -s0- Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jau,ab usaha danlatau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. tegurern tertulis;
b. paksaran pemerintah;
c. pembckuan izin lingkllngan; atau
d. pencabutan izin lingkungan. Pasal TT Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pcnanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara senga.ja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlir,oungan oan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 78 Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha danlatau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pasal 79 Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan rzin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2\ huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 80 (1) Pasal 80 Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang drlakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hiduP;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan penccmaran danlatau perusakannya; dan / atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihcntikan pencemaran danlatau perusakannya. (2) Pasal 8 1 Setiap penanggung jan,all usaha danlatau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Pasal 82 . PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Pasal 82
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha danlatau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 84
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditcmpuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyeiesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Bagian Keciua W Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 85
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. benluk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup scbagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator danlatau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pasal 86
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedra jasa penvelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berprhak.
(3) Ketentuan W Bagian Ketiga Penyeiesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai iembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 87
(1) Setiap penanggung jar,r'ab usaha danlatau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum be rupa pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan latau melakukan tindakan tertentu.
(2) Setiap orang yang melakukan pemindairtanganan, pengubahan sifat dan bentuk tlsaha, dan latau kegiatan dari suatu nadan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadiian.
(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Paragraf 2 W Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan/atau mengelola limbah 83, danlatau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lirrgkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Paragraf 3 Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan Paragraf 4 Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 89 (i) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha danlatau kegiatan yang menggunakan danlatau mengelola 83 serta menghasilkan danlatau mengelola limbah 83. Pasal 90
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkurrgan hidup beru,enang mengajukan gugatar-r ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan latau kegiatan yang menyebabkan pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
(2) Ketentuan . . W
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat Pasal 91
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri danlatau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran danlatatr kerusakan Iingkungan hidup.
(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 6 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92
(1) Dalam rzrngka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukarr gr.rgatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutarr untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. berbentuk PRLSIDE N r? [-PUBLIK INDONESIA
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Paragraf 7 Gugatan Administratif Pasal 93
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan tzin lingkungan kepada usaha danlatau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
b. badan atau pejabat tata usaha negara menerhitkan rzin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL- UPL; danlatau
c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan rzrn usaha danlatau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. BAB XIV W PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 94
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang periindungan dan pengelolaan iingkungan hiduP;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang perlirrdungern dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. melakukan FRESIDE N F{LPUBLIK INDONESIA
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. menghentikan penyidikan;
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat iain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesta.
(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai rregeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik InConesia.
(6) Hasil
(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum. Pasal 95
(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum t.erpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang- undangan. Bagian Kedua Pembuktian Pasal 96 Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:
a. keterangan saksi;
b. keterarrgan ahli;
c. surat,
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa; danlatau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 97 Tindak pidana dalam undang-undang merupakan kejahatan. Pasal 98 lnl W -61,- Pasal 98
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan Iingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.O00.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka danlatau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling larna 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 99
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara pahng singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.0o0.o00.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Apabila PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka danlatau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paiing singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Pasal 100
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pasal 101 Setiap orang yang melepaskan danlatau rnengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup ),ang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 102 PR ESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah 83 tanpa tzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.0O0.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah 83 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah danlatau batran ke media lingkungan hidup tanpa izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)' Pasal 105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat mihar rupiah) dan paling banyak Rp12.O00.OOO.O00,O0 (dua belas miliar rupiah). Pasal 106 PRESIDE N RfPUBLIK INDONESIA Pasal 106 Setiap orang yang memasukkan limbah 83 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.O00.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 107 Setiap orang yang memasukkan 83 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat ( 1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Iama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 109 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana climaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 1 1O Setiap orang yang men)rusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 1 1 1
(1) Pejabat pemberi rzrn lingkungan yang menerbitkan LZrn lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.OOO.OOO.OOO,OO (tiga miliar rupiah).
(2) Pejabat pemberi izrn usaha danlatau kegiatan yang menerbitkan izrn usaha dan latau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.0O0.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 1 12 W Pasal 1 12 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha danlatau kegiatan terhadap peraturan perundang- undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran danlatau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 1 13 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 115 Setiap oran6l yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 1 16 PRESIDE N RE:PUBLIK INDONESIA Pasal I 16
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; danlatau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (21 Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan Iain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam trndak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama. Pasal 1 17 Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana <limaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 1 18 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 16 ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pe ngadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 1 19 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan I atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan lata:u
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Pasal 120
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksarrakan eksekusi.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 121
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha danlatau kegiatan tetapi belum memiliki dokr-rmen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
(2) Pada PRESIDE N RE:PUBLIK INDONESIA (2\ Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha danlatau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 122
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Pasai 123 Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 124 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua pera[uran perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 125 W PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Pasal 125 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor '23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (, ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 126 Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan daiam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diberlakukan. Pasal L27 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar W -7t- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.