KELAUTAN

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk_ bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang melipirti dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air-dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau_pulau kecil.

3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air 'dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian Puiau dan perairan di antara pulau_pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain dimikian erat sehinggi pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya -i-tu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta politihyang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

5. Negara 5. 6. FTRESIDEN IIEPL.IELIK INDONESIA a

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pu1au lain.

Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataankesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.

Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.

Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.

Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. t2. 1.)

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan. BAB II ASAS DAN TUJUAN

BAB II: ASAS DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
kemitraan;
pemerataan;
peran serta masyarakat;
keterbukaan;
desentralisasi;
akuntabilitas; dan
keadilan.

BAB II: ASAS DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:
a. menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri
nusantara dan maritim;
b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau
kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum laut
internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan
negara;
c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang
hidup dan ruangjuang bangsa lndonesia;
d. memanfaatkan
c.
h.
i.
j
k.
{'#

d.

memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan
generasi mendatang;
memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi
masyarakat;
mengembangkan sumber daya manusia di bidang
Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan
mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam
mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan
terpadu;
memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh
masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan
mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam percaturan Kelautan globat sesuai
dengan hukum laut internasional untuk kepentingan
bangsa dan negara.
BAB III
RUANG LINGKUP

BAB III: RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara. Penyelenggaraan Kelautan lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. wilayah Laut;

b. Pembangunan Kelautan;

c. Pengelolaan Kelautan;

d. pengembangan Kelautan;

e. pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; f. e. h. c. (1) t2t

f. pertahanan f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan tata kelola dan kelembagaan. BAB IV WILAYAH LAUT Bagian Kesatu Umum

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Kesatu - Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya
terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-
pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan
wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis
yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal
kepulauan.
Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi
wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan
kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di
atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum
internasional yang terkait.

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Kesatu - Umum

( 1) Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (1) (2) (3)

(3) Pengelolaan FARESIDEN REI.T!BLIK IN D ONES IA

(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Bagian Kedua Wilayah Perairan dan Wilayah yurisdiksi

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Kedua - Wilayah Perairan dan Wilayah yurisdiksi

Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (l) meliputi:

a. perairan pedalaman;

b. perairan kepulauan; dan

c. laut teritorial. Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. zona tambahan;

b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan

c. landas kontinen. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:

a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;

b. yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan

c. hak berdau.lat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Kedua - Wilayah Perairan dan Wilayah yurisdiksi

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan zona tambahan Indonesia hingga larak 24 (dua puluh empat) mil laut dari garis pangkal. (1) (2t (3) (4)

(2) DiZona (2) PRfSIDEN REFlIIBL IK INDONESIA Di zona tambahan Indonesia berhak untuk:

a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan

b. menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Penetapan dan pengelolaan zona tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Kedua - Wilayah Perairan dan Wilayah yurisdiksi

Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal. Batas landas kontinen di luar 2O0 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai landas kontinen Indonesia oleh Pemerintah. Landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang telah ditetapkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Bagian Ketiga Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Ketiga - Laut Lepas dan

( 1) Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. (3) (1) (2t (3)

(2) Kawasan (1) (2) REPLIELIK IND ONES IA

(2) Kawasan dasar Laut internasional merupakan dasar Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas_batas yurisdiksi nasional.

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Ketiga - Laut Lepas dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Di laut lepas Pemerintah wajib:

a. memberantas kejahatan internasional;

b. memberantas siaran gelap;

c. melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial;

d. melakukan pengejaran seketika;

e. mencegah dan menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan

f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain. Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Ketiga - Laut Lepas dan

Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait. Perjanjian atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. (3) (41 (1) (2t BAB V (1) (2) R EPUB LIK IN O ONES IA , BABV PEMBANGUNAN KELAUTAN

BAB IV: WILAYAH LAUT | Bagian Ketiga - Laut Lepas dan

Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian
dari pembangunan nasional untuk mewujudkan
Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) diselenggarakan melalui perumusan dan
pelaksanaan kebijakan:
a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
b. pengembangan sumber daya manusia;
c. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan
keselamatan di Laut;
tata kelola dan kelembagaan;
peningkatan kesejah teraan;
ekonomi kelautan;
pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan
Laut; dan
h. budaya bahari.
(3) Proses penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21
dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangu.nan
Kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan
Kelautan terpadu jangka menengah dan jangka
pendek; dan
c. kebijakan Pembangunan Kelautan dijabarkan
ke dalam program setiap sektor dalam rencana
pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya
Kelautan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l diatur dalam Peraturan Pemerintah.
d.
e.
f.
BAB VI

(1)
(2)
(s)
PRESIDE N
R EP IJBL IK IND ONES IA
BAB VI
PENGELOLAAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Umum

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kesatu - Umum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui
pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan
dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
a. perikanan;
b. energi dan sumber daya mineral;
c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. sumber daya nonkonvensional.
Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. industri Kelautan;
b. wisata bahari;
c. perhubungan Laut; dan
d. bangunan Laut.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kesatu - Umum

Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan Sumber
Daya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi Kelautan.
Kebijakan ekonomi Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) bertujuan untuk menjadikan Kelautan
sebagai basis pembangunan ekonomi.
(1)
(2)
(3) Basis

(3)
ItrRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA
-t2-
Basis pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan melalui penciptaan usaha
yang sehat dan peningkatan kesejahteraan ralryat,
terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan
kegiatan ekonomi produktif, mandiri, dan mengutamakan
kepentingan nasional.
Untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan
ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah Laut sebagai
dasar pengalokasian anggaran Pembangunan Kelautan.
Anggaran Pembangunan Kelautan berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan
Paragraf 1
Perikanan

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan
pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan
kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan. Dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab:

a. menjaga kelestarian sumber daya ikan; (4) (s) (1) (2\

b. menjamin iklim usaha yang pembangunan perikanan; dan kondusif bagi

c. melakukan

c. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan. (1) (2t

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, pemerintah
mengatur sistem logistik ikan nasional.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak
perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan
suprastruktur usaha perikanan.
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam undang-undang tersendiri.
Paragraf 2
Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

( 1) Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi
terbarukan yang berasal dari Laut dan ditetapkan dalam
kebijakan energi nasional.
(2) Pemerintah memfasilitasi pengembangan dan
pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari Laut di
daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan
sumber daya mineral yang berasal dari Laut, dasar Laut,
dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
(1)
(2\
Paragraf 3

FRESIDEN
R EPLJBLIK IND ONES IA
-t4-
Paragraf 3
Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

( 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanj utan;

b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, masyarakat melalui peran pemanfaatan sumber daya kecil. ekonomi, dan budaya serta masyarakat dalam pesisir dan pulau-pulau

(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 (1) (2) (1) (2t R EPI.IB L IK IN D ONES IA _15_ Faragraf 4 Sumber Daya Alam Nonkonvensional

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya aiam
nonkonvensional Kelautan dilakukan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada
prinsip pelestarian lingkungan.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pemanfaatan Sumber Dava Kelautan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab melaksanakan pelindungan,
pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya
nonkonvens.ional di bidang Kelautan.
Pelindungan, pemanfaatan, dan
pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan hukum laut internasional.
Bagian Ketiga
Pengusahaan Sumber Daya Kelautan
Paragraf 1
Industri Kelautan

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan
melalui pengelolaan dan pengembangan industri
Kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan
pengelolaan dan pengembangan industri nasional.
Industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa
maritim.
(1)
(2\
(3) Pengelolaan

(s)
(4)
FRESIDEN
if EPUBL IK IN O ONES IA
Pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana
dan sarana, riset ilmu pengetahuan dan teknologi,
inovasi, sumber daya manusia, serta industri kreatif dan
pembiayaan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pembinaan terhadap
peningkatan kuaiitas dan kuantitas pendukung industri
Kelautan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah
dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi
Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).
Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi
keanekaragaman hayati.
Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksplorasi
berlebih;
b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai
nilai tambah;
c. mengurangi ketergantungan impor
dengan
memproduksi berbagai produk substitusi impor;
d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada
setiap industri bioteknologi Kelautan; dan
e. me ngembangkan sistem pengelolaan sumber daya
Laut secara berkesinambungan.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (21 dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan pembangunan Kelautan.

(2) Dalam (l) (2t (3) (1) (21 (3) Dalam rangka keberlanjutan industri maritim dan jasa maritim untuk kesejahteraan rakyat, digunakan kebijakan ekonomi Kelautan. Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:

a. galangan kapal;

b. pengadaaan dan pembuatan suku cadang;

c. peralatan kapal; dan/atau

d. perawatan kapal. Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;

c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;

d. reklamasi;

e. pencarian dan pertolongan;

f. remediasi lingkungan;

g. jasa konstruksi; dan/atau h, angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau. Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim diatur dalam peraturan pemerintah. (4) (s) (1) Paragraf 2 Wisata Bahari

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu padJ kebijakan pengembangan pariwisata nasional. Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. (2)

(3) Pengembangan (3) (41 Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan. Pengembangan dan peningkatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf 3 Perhubungan Laut

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya mengembangkan potensi da.,
meningkatkan peran perhubungan Laut.
Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran
perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan
kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal.
Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi
pelabuhan Laut dalam yang dapat melayani kapal
generasi mutakhir dan penetapan pelabuhan hub.
Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bercirikan:
a. efisien dan berstandar internasional;
b. bebas monopoli;
c. mendukung konektivitas antarpulau, termasuk
3"!afa pulau-pulau kecil terluar dengan pulau
induknya;
d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau
kecil terluar;
e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran
lingkungan; dan
f. keterpaduan antara terminal dan kapal.
(1)
{2)
(3)
(4)

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

f,l.) -aa;a,!€ Pasal 30 ( I ) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional. Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan Laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan. Pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan Laut melalui kebijakan perbankan nasional.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Pengembangan potensi perhubungan Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan pasal 30 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2t
(3)
(4)
(1)
(2)
Paragraf 4
Bangunan Laut

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik alur pelayaran maupun alur laut kepulauan Indonesia. Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan. Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselalmatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada "yit 1Zj harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. (3)

(4) Pendirian #")

(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI: PENGELOLAAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Pemerintah bertanggung jawab
terhadap aktivitas pembongkaran
Laut yang sudah tidak berfungsi.
melakukan pengawasan
bangunan dan instalasi di
BAB VII
PENGEMBANGAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Umum

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Kesatu - Umum

Pengembangan Kelautan meliputi:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. sistem informasi dan data Kelautan; dan
d. kerja sama Kelautan.
Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pengembangan Sumber Daya Manusia

( 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyeienggarafan pengernbangan surnber daya manusia melalui pendidikan.

(2) Penyelenggaraan (2) (3) ]?EPUBLIK INDONES IA Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional yang berbasis kompetensi pada bidang Kelautan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. pengembangan teknologi dengan tetap (l) (2)

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Kedua - Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah
menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya
manusia dan kebijakan budaya bahari.
Kebijakan pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan jasa di bidang Kelautan yang diimbangi
dengan ketersediaan lapangan kerja;
b. pengembangan standar kompetensi sumber daya
manusia di bidang Kelautan;
c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu
pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan
sistem informasi Kelautan;
d. peningkatan gizi masyarakat Kelautan; dan
e. peningkatan pelindungan ketenagakerjaan.
Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat
tentang Kelautan yang diwujudkan melalui semua
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
b. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem
sosial Kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaa.,
nasional; dan
(3)
mempertimbangkan kearifan lokal.
(4) Ketentuan

PRESIOEN
REPUBLIK IN DONES IA
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya
bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

( 1) Untuk
meningkatkan kualitas
perencanaan
Pembangunan Kelautan, Pemerintah dan pemerintah
Daerah mengembangkan sistem
penelitian,
pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi Kelautan yang merupakan bagian integral dari
sistem nasional penelitian pengembangan penerapan
teknologi.
(2) Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah memiasilitasi
pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana
dan prasarana, serta peizinan untuk penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintai
sektor dan antarnegara.
(3) Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.
(4) Pelaksanaan sistem penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(1)

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah Daerah
membentuk pusat fasilitas Kelautan yang meliputi
fasilitas pendidikan, pelatihan, dan p..r.liti.., y"r,g
dilengkapi dengan prasarana kapal litih dan kapal
penelitian serta tenaga fungsional peneliti.
Ketentuan mengenai pembentukan pusat fasilitrs
Kelautan serta tugas, kewenangannya, dan
pembiayaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
(2)

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Ketiga - Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(1) (21 Pasal 39 Pemerintah mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah Kelautan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing. Hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib dilaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Sistem Informasi dan Data Kelautan

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Keempat - Sistem Informasi dan Data Kelautan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun,
menJrusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan
sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber
bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional
berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) meliputi 3 (tiga) kategori:
a. hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa data
numerik beserta analisisnya;
b. hasil penelitian yang berupa data spasial beserta
analisisnya; dan
c. pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasi
perairan, dan pengembangan teknologi Kelautan.
Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem
keamanan Laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan,
dikoordinasikan, dan
diintegrasikan oleh
kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2\
(3)
(4) Sistem

FJRESIDEN
REPITJL.,.I( IND ONE S IA
(4) Sistem informasi dan data Kelautan hasil penelitian
berupa data yang perlu dibuat peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disimpan,
dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh
lembaga penelitian negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.
Bagian Kelima
Kerja Sama Kelautan

BAB VII: PENGEMBANGAN KELAUTAN | Bagian Kelima - Kerja Sama Kelautan

(I) Kerja sama di bidang Kelautan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian bangsa.

(2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:

a. antarsektor;

b. antara pusat dan daerah;

c. antarpemerintah daerah; dan

d. antarpemangku kepentingan.

(3) Kerja sama bidang Kelautan pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bilateral, regional, atau multilaterai.

(4) Kerja sama pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

(5) Pemerintah mendorong aktivitas eksplorasi, pemanfaatan, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan di laut lepas sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. BAB VIII $).) T)c>x€ (1) rl E I-r rr r'r i- ll" INDONESIA BAB VIII PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT Bagian Kesatu Pengelolaan Ruang Laut

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:

a. melindungi sumber daya dan Iingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;

b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan

c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepuiauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan. (21 (3) (1)

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2\ meliputi:

a. perencanaan tata ruang Laut nasional;

b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Perencanaan tata ruant Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional. (2)

(3) Perencanaan (3) (4) f.rt:ijil-.r1_rK IND oN ES lA Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasionai tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

Pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayaL l2l dilakukan melalui:
a. perumusan kebijakan strategis operasionaiisasi
rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi
kawasan Laut;
b. perumusan program sektoral dalam rangka
perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan
rencana zonasi kawasan Laut; dan
c. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam
rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut
nasional dan zonasi kawasan Laut.
Pemanfaatan ruang Laut di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(s)
(1)
(2)

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

(1) P-engawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat
(2) dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaiuasi,
dan pelaporan.
(2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

ltF !1, .1, ,K tNDoNESIA -27 ' Pasal 46 Pengendalian pemanfaatan dimaksud dalam Pasal 42 perizinan, pemberian insentif, ruang Laut sebagarmana ayat (21 dilakukan melalui dan pengenaan sanksi. (1) (2) (3)

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
secara menetap di wiiayah perairan dan wilayah
yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.
Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
secara menetap di wilayah perairan dan wilayah
y'urisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberilan
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;
d. pencabutan izin;
e. pembatalan bin; dan/atau
f. dendaadministratif.
(4) Ke.tentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan pemerintah.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai
dengan ketentuan peraturan p.ru.rd.rrg_rndan gan.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kesatu - Pengelolaan Ruang Laut

,.-{} *
,tss*t^ =li;.
$^*.s
-flc>-!!?
PF]'.:;IDEN
Ra,-,rIL li1 tNDONEStA
Pasal 49
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Bagian Kedua
Peiindungan Lingkungan Laut

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

Pemerintah melakukan upaya pelindungan
melalui:
a. konservasi Laut;
b. pengendalian Pencemaran Laut;
c. penanggulangan bencana Kelautan; dan
d. pencegahan dan
penanggulangan
kerusakan, dan bencana.
lingkungan Laut
pencemaran,
(1)
(2)
(s)

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan pelindungan Lingkungan Laut. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawaian konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (l ). Kebijakan konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung pelindungan L.ingkungan Laut. Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi. (41

(5) Kebij akan i? EPUBL IK IND ONES IA Kebijakan dan pengelolaan konservasi Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (s) (l) (2) (1) (3) (4t

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

Pencemaran Laut meliputi:
a. pencemaran yang berasal dari daratan;
b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan
c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.
P-encemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat terjadi:
a. di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi;
b. dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah
yurisdiksi; atau
c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi
ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi
Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar
membayar dan prinsip kehati-hatian
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan
sanksi terhadap Pencemaran Laut dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

Bencana Kelautan dapat berupa disebabkan:

a. fenomena alam;

b. pencemaran lingkungan; dan/atau

c. pemanasan global. Bencana Kelautan yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:

a. gempa bumi;

b. tsunami; bencana yang fenomena alam huruf a dapat (2)

c. rob #y (3)

c. rob;

d. angin topan; dan

e. serangan hewan secara musiman. Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. fenomena pasang merah (red tidel;

b. pencemaran minyak;

c. pencemaran logam berat;

d. dispersi thermal; dan

e. radiasi nuklir. Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. kenaikan suhu;

b. kenaikan muka air Laut; dan/atau c, el nino dan Ia nina.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

(1) Dalam mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan Pasal 53, Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan.

(2) Kebijakan penanggulangan dampak pencemaran dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud pada

(1) dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sistem mitigasi bencana;

b. pengembangan sistem peringatan dini (earlg sysfem); (41 Laut ayat warning

c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut;

d. pengembangan d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut; dan pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut. e.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

(1) Pemerintah dan
menyelenggarakan
Pemerintah Daerah wajib
sistem
pencegahan dan
Daerah
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Laut.
(2) Pemerintah
dan
Pemerintah
(1)
(21
wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan
penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian
yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan
penanggulangan bencana nasional.

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan
melestarikan lingkungan Laut.
Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulian melalui
penceqahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan
Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan
kerusakan lingkungan Laut.
Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional,
maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan,
pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

BAB VIII: PENGELOLAAN RUANG LAUT | Bagian Kedua - Peiindungan Lingkungan Laut

Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dilakianakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. (3) BAB IX 32- BAB IX PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN KESELAMATAN DI LAUT (1)

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia,
dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas
pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
hukum
internasional.
Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum
terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial
dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan
wilayah y'urisdiksi, khususnya dalam melaksanakan
patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan
Keamanan Laut.
(2)
(3)
(1)
(2)
(s)

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

.JJ- Pasal 60 Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada annya.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia
dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia;
b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia;
c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan
penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.
e.
menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli
perairan oleh instansi terkait;
memberikan dukungan teknis dan operasional kepada
instansi terkait;
f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia; dan
g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan
nasional.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Il EPUEL IK IND ONE S IA -34' Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 Keamanan Laut berwenang:

a. melakukan pengejaran seketika;

b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi. Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.

(3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Personal Badan Keamanan Laut terdiri atas:
a. pegawai tetap; dan
b. pegawai perbantuan.
dan fungsi sebagaimana
dan Pasal 62, Badan
(1)
(2t

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Pasal 67 Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX: PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

Peraturan , tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini ditetapkan. BAB X TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT

BAB X: TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT

Pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut. Kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemonitoran, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien. Dalam menyusun kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah meiakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional, Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (1) (2) (s) (4) BAB XI .,. (r) (2) BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XI: PERAN SERTA MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:

a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;

b. PengelolaanKelautan;

c. pengembangan Kelautan; dan

d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan. Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam:

a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau

b. pelindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (s) (4) (s) BAB XII (1) (2t Undang-Undang diundangkan. -.)/ - BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 4 ini mulai

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjaiankan
tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan
Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 59
ayat (3).
Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan
dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan Undang-
Undang ini.

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

Naskah pasal.

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

ini mulai Pasal 7 1 Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjaiankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3). Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan Undang- Undang ini. Pasal 72 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 73 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah dite.tapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini. tanggal berlaku pada Agar PRESIOEN R E PUBLIK IND ONESIA Agar setiap . orang mengetahuinya, pengundangan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkan penempatannya