Apakah UU Nomor 8 Tahun 2016 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Apa yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016?

Peraturan ini mengatur mengenai: PENYANDANG DISABILITAS.

Berapa jumlah pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2016?

Terdapat 151 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

UU NOMOR 8 TAHUN 2016

PENYANDANG DISABILITAS

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2016-04-15

Total Pasal: 151 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:dpr-presiden:uu:2016:8

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

10. Alat

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Pemerintah

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil alam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

PASAL 2

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang
Disabilitas berasaskan:
a. Penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa Diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.
Kesamaan Kesempatan;
g. kesetaraan;
h. Aksesibilitas;
i.
kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.
inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

PASAL 3

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pelaksanaan
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang
Disabilitas bertujuan:
a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan
dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan
setara;
b. menjamin
upaya
Penghormatan,
pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat
yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin,
mandiri, serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan
diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
dan
e. memastikan
pelaksanaan
upaya
Penghormatan,
pemajuan,
Pelindungan,
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai
bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati,
berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,
leluasa,
dan
bermartabat
dalam
segala
aspek
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

PASAL 4

BAB II: RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Penyandang Disabilitas fisik;
b. Penyandang Disabilitas intelektual;
c. Penyandang
c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
d. Penyandang Disabilitas sensorik.
(2) Ragam
Penyandang
Disabilitas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal,
ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang
ditetapkan
oleh
tenaga
medis
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

PASAL 5

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kesatu - Umum

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f.
pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i.
keagamaan;
j.
keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l.
kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat;
t. berekspresi,
berkomunikasi,
dan
memperoleh
informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi.
(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
perempuan
dengan
disabilitas memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima
atau
menolak
penggunaan
alat
kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan
Diskriminasi berlapis; dan
d. untuk
mendapatkan
Pelindungan
lebih
dari
tindak
kekerasan,
termasuk
kekerasan
dan
eksploitasi seksual.
(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas
memiliki hak:
a. mendapatkan
Pelindungan
khusus
dari
Diskriminasi,
penelantaran,
pelecehan,
eksploitasi,
serta
kekerasan
dan
kejahatan
seksual;
b. mendapatkan
perawatan
dan
pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh
kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan
keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;
e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan
f.
perlakuan yang sama dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial dan pengembangan
individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

PASAL 6

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kedua - Hak Hidup

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. atas Penghormatan integritas;
b. tidak dirampas nyawanya;
c. mendapatkan
perawatan
dan
pengasuhan
yang
menjamin kelangsungan hidupnya;
d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan,
dan pengucilan;
e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;
dan
f.
bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

PASAL 7

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Ketiga - Hak Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan
pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian
Bagian Keempat
Hak Privasi

PASAL 8

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian . . . - Bagian Keempat

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut
dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang
sama sesuai dengan martabat manusia di depan
umum;
b. membentuk
sebuah
keluarga
dan
melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah;
c. Penghormatan rumah dan keluarga;
d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi
dan keluarga; dan
e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-
menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya,
termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

PASAL 9

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kelima - Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak
keadilan
dan
perlindungan
hukum
untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. diakui sebagai subjek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak
bergerak;
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk
orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan
keuangan;
e. memperoleh
akses
terhadap
pelayanan
jasa
perbankan dan nonperbankan;
f. memperoleh
f.
memperoleh
penyediaan
Aksesibilitas
dalam
pelayanan peradilan;
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan,
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan
atau pengambilalihan hak milik;
h. memilih
dan
menunjuk
orang
untuk
mewakili
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan
di luar pengadilan; dan
i.
dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

PASAL 10

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Keenam - Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi
pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan;
c. mempunyai
Kesamaan
Kesempatan
sebagai
penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan; dan
d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta
didik.

Bagian
Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,
dan Koperasi

PASAL 11

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian . . . - Bagian Ketujuh

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa
Diskriminasi;
b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja
yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
e. mendapatkan program kembali bekerja;
f.
penempatan kerja yang adil, proporsional, dan
bermartabat;
g. memperoleh
kesempatan
dalam
mengembangkan
jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat
di dalamnya; dan
h. memajukan
usaha,
memiliki
pekerjaan
sendiri,
wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai
usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

PASAL 12

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kedelapan - Hak Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah
diakses dalam pelayanan kesehatan;
b. memperoleh
b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas
sumber daya di bidang kesehatan;
c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
d. memperoleh
kesamaan
dan
kesempatan
secara
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
e. memperoleh
Alat Bantu Kesehatan
berdasarkan
kebutuhannya;
f.
memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping
yang rendah;
g. memperoleh
Pelindungan
dari
upaya
percobaan
medis; dan
h. memperoleh
Pelindungan
dalam
penelitian
dan
pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan
manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

PASAL 13

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kesembilan - Hak Politik

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun
lisan;
c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi
peserta dalam pemilihan umum;
d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus
organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
e. membentuk
dan
bergabung
dalam
organisasi
Penyandang
Disabilitas
dan
untuk
mewakili
Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional,
dan internasional;
f. berperan
f.
berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan
umum

pada
semua
tahap
dan/atau
bagian
penyelenggaraannya;
g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana
penyelenggaraan
pemilihan
umum,
pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala
desa atau nama lain; dan
h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

PASAL 14

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kesepuluh - Hak Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan
tempat peribadatan;
c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan
lainnya
yang
mudah
diakses
berdasarkan
kebutuhannya;
d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan
kepercayaannya; dan
e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

PASAL 15

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kesebelas - Hak Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. melakukan
a. melakukan kegiatan keolahragaan;
b. mendapatkan
penghargaan
yang
sama
dalam
kegiatan keolahragaan;
c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang
mudah diakses;
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f.
memperoleh
pengarahan,
dukungan,
bimbingan,
pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
g. menjadi pelaku keolahragaan;
h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
i.
meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di
semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

PASAL 16

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kedua Belas - Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang
Disabilitas meliputi hak:
a. memperoleh
kesamaan
dan
kesempatan
untuk
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan
budaya;
b. memperoleh
Kesamaan
Kesempatan
untuk
melakukan
kegiatan
wisata,
melakukan
usaha
pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau
berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
c. mendapatkan
kemudahan
untuk
mengakses,
perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan
kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian
Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

PASAL 17

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian . . . - Bagian Ketiga Belas

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas
meliputi
hak
rehabilitasi
sosial,
jaminan
sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

PASAL 18

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Keempat Belas - Hak Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. mendapatkan
Aksesibilitas
untuk
memanfaatkan
fasilitas publik; dan
b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk
Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

PASAL 19

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kelima Belas - Hak Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak:
a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan
Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa
Diskriminasi; dan
b. pendampingan,
penerjemahan,
dan
penyediaan
fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan
publik tanpa tambahan biaya.
Bagian
Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

PASAL 20

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian . . . - Bagian Keenam Belas

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang
Disabilitas meliputi hak:
a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan
adanya bencana;
b. mendapatkan
pengetahuan
tentang
pengurangan
risiko bencana;
c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan
dan evakuasi dalam keadaan bencana;
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan
evakuasi yang mudah diakses; dan
e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang
mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

PASAL 21

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Ketujuh Belas - Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak
habilitasi
dan
rehabilitasi
untuk
Penyandang
Disabilitas meliputi hak:
a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini
dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti;
dan
c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak
merendahkan martabat manusia.

Bagian
Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

PASAL 22

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian . . . - Bagian Kedelapan Belas

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam
kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri
dan Dilibatkan dalam Masyarakat

PASAL 23

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kesembilan Belas - Hak Hidup Secara Mandiri

Hak
hidup
secara
mandiri
dan
dilibatkan
dalam
masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan
kemudahan untuk mendapatkan akses;
b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di
tengah masyarakat;
c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk
hidup secara mandiri;
d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
untuk
menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti;
e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang
diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman,
maupun dalam masyarakat; dan
f.
mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan
serta dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagian
Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,
dan Memperoleh Informasi

PASAL 24

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian . . . - Bagian Kedua Puluh

Hak
berekspresi,
berkomunikasi,
dan
memperoleh
informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui
media yang mudah diakses; dan
c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan
komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan
komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

PASAL 25

BAB III: HAK PENYANDANG DISABILITAS | Bagian Kedua Puluh Satu - Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak:
a. berpindah,
mempertahankan,
atau
memperoleh
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian
Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

26

Pasal

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan,
dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa
rasa takut; dan
b. mendapatkan
Pelindungan
dari
segala
bentuk
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

PASAL 27

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kesatu - Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang
pelaksanaan
Penghormatan,
Pelindungan,
dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan,
dan
Pemenuhan
hak
Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
merumuskannya dalam rencana induk.
(3) Ketentuan
(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan,
dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

PASAL 28

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan
melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama
dengan lainnya.

PASAL 29

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam
setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum
dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 30

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang
Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran
dari:
a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai
kondisi kesehatan;
b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi
kejiwaan; dan/atau
c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
tidak
memungkinkan
dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan
hingga waktu tertentu.

PASAL 31

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap
anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada
orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau
penerjemah
untuk
mendampingi
anak
penyandang
disabilitas.

PASAL 32

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap
berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

PASAL 33

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada
pengadilan
negeri
tempat
tinggal
Penyandang
Disabilitas
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter,
psikolog, dan/atau psikiater.
(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk
seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat
Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh
pengadilan negeri.
(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang
Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak
kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat
penetapan dari pengadilan negeri.

PASAL 34

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 34

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
(2) Pembatalan
penetapan
pengadilan
negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke
pengadilan
negeri
tempat
tinggal
Penyandang
Disabilitas.
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan
oleh
Penyandang
Disabilitas
atau
keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan
bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa
yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk
mengambil keputusan.

PASAL 35

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara
pidana.

PASAL 36

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

(1) Lembaga
penegak
hukum
wajib
menyediakan
Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
dalam proses peradilan.
(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk
Penyandang
Disabilitas
dalam
proses
peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

PASAL 37

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

(1) Rumah
tahanan
negara
dan
lembaga
permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan
Disabilitas.
(2) Unit
(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:
a. menyediakan
pelayanan
masa
adaptasi
bagi
tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam)
bulan;
b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat–
obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas
dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
c. menyediakan
layanan
rehabilitasi
untuk
Penyandang Disabilitas mental.

PASAL 38

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental
wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau
pusat rehabilitasi.

PASAL 39

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian Kedua - Keadilan dan Perlindungan Hukum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat
dan
aparatur
negara
tentang
Pelindungan
Penyandang Disabilitas.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pencegahan;
b. pengenalan tindak pidana; dan
c. laporan
dan
pengaduan
kasus
eksploitasi,
kekerasan, dan pelecehan.

Bagian
Bagian Ketiga
Pendidikan

PASAL 40

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian . . . - Bagian Ketiga

(1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
menyelenggarakan
dan/atau
memfasilitasi
pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Penyelenggaraan
dan/atau
fasilitasi
pendidikan
untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan
nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan
khusus.
(3) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam
program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(4) Pemerintah
Daerah
wajib
mengutamakan
anak
penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang
dekat tempat tinggalnya.
(5) Pemerintah
Daerah
memfasilitasi
Penyandang
Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk
mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah
melalui program kesetaraan.
(6) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
menyediakan
beasiswa
untuk
peserta
didik
Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya
tidak mampu membiayai pendidikannya.
(7) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai
pendidikannya.

PASAL 41

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian . . . - Bagian Ketiga

Pasal 41

(1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
menyelenggarakan
dan/atau
memfasilitasi
pendidikan
inklusif
dan
pendidikan
khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib
memfasilitasi
Penyandang
Disabilitas
untuk
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan
untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam
menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille
untuk Penyandang Disabilitas netra;
b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan
sesama Penyandang Disabilitas;
d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana,
dan
format
yang
bersifat
augmentatif
dan
alternatif; dan
e. keterampilan
bahasa
isyarat
dan
pemajuan
identitas linguistik dari komunitas Penyandang
Disabilitas rungu.

PASAL 42

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian . . . - Bagian Ketiga

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan
Unit
Layanan
Disabilitas
untuk
mendukung
penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar
dan menengah.
(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:

a. meningkatkan
a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah reguler dalam menangani
peserta didik Penyandang Disabilitas;
b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik
Penyandang
Disabilitas
untuk
mendukung
kelancaran proses pembelajaran;
c. mengembangkan program kompensatorik;
d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu
yang
diperlukan
peserta
didik
Penyandang
Disabilitas;
e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi
peserta didik dan calon peserta didik Penyandang
Disabilitas;
f.
menyediakan
data
dan
informasi
tentang
disabilitas;
g. menyediakan layanan konsultasi; dan
h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau
lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
(3) Setiap
penyelenggara
pendidikan
tinggi
wajib
memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berfungsi:
a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
di
pendidikan
tinggi
dalam
menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di
perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan
khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
c. mengawasi
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
Akomodasi yang Layak;
d. menyediakan layanan konseling kepada peserta
didik Penyandang Disabilitas;
e. melakukan
e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang
terindikasi disabilitas;
f.
merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas
kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas
dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik,
tenaga kependidikan, dan peserta didik.
(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta
didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan
melalui program dan kegiatan tertentu.
(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan
tinggi.
(7) Penyelenggara
pendidikan
tinggi
yang
tidak
membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan pendidikan;
c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 43

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian . . . - Bagian Ketiga

(1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
memfasilitasi
lembaga
penyelenggara
pendidikan
dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Ketentuan
(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang
Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan
Akomodasi
yang
Layak
untuk
peserta
didik
Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif
berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan pendidikan;
c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 44

BAB IV: PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, | Bagian . . . - Bagian Ketiga

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang
pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi