PASAL I
Naskah pasal.
UU NOMOR 10 TAHUN 2018
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI (DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2018-10-30
Total Pasal: 8 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:dpr-presiden:uu:2018:10Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 1
Tujuan
Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membangun kerjasama militer dan
memperkokoh hubungan persahabatan militer Para Pihak di bidang pertahanan, dan
untuk rnelaksanakan kerjasarna ini sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan,
resiprositas dan kepentingan bersama.
,G&
,1
r
Pasal 3
Bidang dan LingkuP Kerjasarna
Bidang dan lingkup keriasama pertahanan antara kedua negara berupa hal-hal berikut:
1.
Dialog strategis pertahanan: unluk mengembangkan perlukaran pandangan
dalam hal-halyang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan,
Z.
Pertukaran infonnasi intelijen di bidang pertahanan: meliputi pertukaran
informasi, pelatihan, sirnpo*iurn dan kuniungan belajar;
3.
Pendidikan dan pelatihan rniliter: meliputi pelatihan, kunjungan belaiar,
pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel dan
tenaga ahli pertahanan untuk pendidikan dan penyelenggaraan lokakarya,
seminar dan pelatihan profssional antara para peserta atas dasar timbal balik.
4.
lndustri pertahanan: mengembangkan keriasama di bidang teknologi
pertahanan, lermasuk penelitian bersama, produk$i, pemasaran dan alih
teknologi.
Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian
dan pelayanan logistik: meliputi pengembangan dan peningkatan kerjasama di
bidang bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, pemeliharaan
perdamaian, dukungan logistik militer dan pelayanan medis; dan
6,
Bidang kerjasama militer lain yang disepakatioleh Para Pihak.
Pasal 3
*trritat Yang Berwenang
Otoritas yang berwenang yans dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini
adalah:
Untuk Pihak Arab $audi {Kementerian Pertahanan); dan
Untuk Pihak lndonesia (Kementerian Pertahanan).
Pasal 4
Komisi Militer
Komisi dengan nama (Komisi Militer Bersarn*) akan bertanggungjawab
mengembangkan kerjasama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap
hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Komisi dapat membentuk satuan tugas
khusus hersama dari Para Pihak untuk melayani bidang kerjasama militer. Setiap Pihak
selanjutnya menunjuk perwakilannya dalam Komisi. Komisi mengadakan pedemuan
sesuai keperluan dan atas permintaan salah satu Pihak, dan menyerahltan
rekomendasinya kepada otoritas yang berwenang di kedua negara guna m€mperoleh
persetujuan.
2
/\
li
- {,of.
1
2
1
2
Pasal 5
Hak Kekayaan lntelektual
Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan inteleklual yang timbul dari
pelaksanaan Persetujuan ini meniadi milik bersama.
Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi
mengenai hak ltekayaan intelektual yang timbul dari kerjasama berdasarkan
Persetujuan ini kepada pihak ketiga rnanapun, wajib memperoleh persetujuan
sebelumnya dari Pihak tain"
$etiap Pihak memperoleh bagian yang $ama dari pendapatan karnersil,
bilamana kekayaan intelsktual dipergunakan untuk tujuan kornersil.
Pasal S
Perlindungan Keamanan lnformasi
Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari
Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari
kedua Pihak.
lnformasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang
disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Ber*ama.
lnformasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan
negara asalsebagai berikut :
Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan
informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara
langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak
ketiga, baik itu perorangan atau lembaga,tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak asal.
-&
,l
1
2.
3
3
1&
I
tuLl *y
TOP $*CNET
$ANGAT RAHASIA
TOP SECRET
!r.)*
STCRMT
RAHASIA
$ECRET
J.&:r
CONFIDENTIAL
TERBATAS
CONFIDENTIAL
BIASA
UNCLASSIFIED
1
Pasal 7
Urusan Keuangan
Penandatanganan Persetujuan ini tidak berakibat adanya kewajiban keuangan
apapun terhadap tiap-tiap Pihak
Pembiayaan kunjungan, pertemuan dan kegiatan yang tirnbul dari Persetujuan
ini dibiayaisebagai berikut :
a
Pihak tarnu menanggung biaya perjalanan (perjalanan pulang pergi)
personelnya ken*gara Pihak lain"
Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi pemonel dari
Pihak tamu dalarn wilayah negera Pihak tuan rumah serta akomodasidan
konsumsi.
Pihak tuan rumah rnenanggung biaya pengobatan medis darurat bagi
personel Pihak tamu
Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi
personelnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara Pihak tuan
rumah.
Pasal I
Penyelesaian Psrselisihan
Setiap perbedaan penafsiran atau pelak$anaan Persetujuan ini diselesaikan
melalui konsultasi hanya di antara Para Pihak, tanpa membawa kepengadilan
nasional atau internasional, atau pihak ketiga.
Dalam hal perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak
mencari penyelesaian dalarn lvaktu 90 hari melalui perundingan yans dilakukan
oleh komisi yang dibentuk oleh kedua Pihak atau melalui metode lain yang
disepakati Para Pihak.
Perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diminta sleh salah satu
Plhak Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan dalam
ayat (2) Pasal, salah satu Pihak dapat mengakl'riri Persetujuan ini atau
membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.
Pasal I
Pemberlakuan, Dura$i dan Pengakhiran
Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir,
dimana masing-masing Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran
diplomatik, perihat *elesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi
berlakunya Persetujuan ini;
4
2
b
c
d.
1
2
*1.
1
"&*
2
3
Persetujuan ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dan
diperbaharui secara otomatis unluk periode-periode berikutnya masing-masing
selarna satu tahun, kecuali salah satu Pihak meminta pengakhiran Persetujuan
dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 hari
sebelum berakhirnya waktu yang t€lah ditetapkan.
Pengakhiran alau penundaan Perselujuan ini, sesuai ayat (2) Pasal ini atau ayat
(3) Pa*al 8, tidak berdampak pada penyelesaian prograrn-prograrn keriasama
dan kegiatan yang disepakati, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
Fasal 10
Amandemen dan Peninjauan
Masing-masing Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Persetujuan ini
melaluipermohonan tertulis yang disampaikan melalui $aluran diplomatik kepada Pihak
lain; perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya
permohonan. Apabila tidak tercapai k*sepakatan dalam waktu 90 hari, maka kedua
Pihak dapat mengakhiri Persetujuan melalui pemberitahuan tertulis dalam waktu g0
hari.
Amandemen yang disepakati akan rnulai berlaku sesuai
sebagaimana disebulkan pada Pasal g Per*etujuan ini.
dengan prosedur
Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membangun kerjasama militer dan
memperkokoh hubungan persahabatan militer Para Pihak di bidang pertahanan, dan
untuk rnelaksanakan kerjasarna ini sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan,
resiprositas dan kepentingan bersama.
,G&
,1
r
Pasal 3
Bidang dan LingkuP Kerjasarna
Bidang dan lingkup keriasama pertahanan antara kedua negara berupa hal-hal berikut:
1.
Dialog strategis pertahanan: unluk mengembangkan perlukaran pandangan
dalam hal-halyang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan,
Z.
Pertukaran infonnasi intelijen di bidang pertahanan: meliputi pertukaran
informasi, pelatihan, sirnpo*iurn dan kuniungan belajar;
3.
Pendidikan dan pelatihan rniliter: meliputi pelatihan, kunjungan belaiar,
pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel dan
tenaga ahli pertahanan untuk pendidikan dan penyelenggaraan lokakarya,
seminar dan pelatihan profssional antara para peserta atas dasar timbal balik.
4.
lndustri pertahanan: mengembangkan keriasama di bidang teknologi
pertahanan, lermasuk penelitian bersama, produk$i, pemasaran dan alih
teknologi.
Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian
dan pelayanan logistik: meliputi pengembangan dan peningkatan kerjasama di
bidang bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, pemeliharaan
perdamaian, dukungan logistik militer dan pelayanan medis; dan
6,
Bidang kerjasama militer lain yang disepakatioleh Para Pihak.
Pasal 3
*trritat Yang Berwenang
Otoritas yang berwenang yans dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini
adalah:
Untuk Pihak Arab $audi {Kementerian Pertahanan); dan
Untuk Pihak lndonesia (Kementerian Pertahanan).
Pasal 4
Komisi Militer
Komisi dengan nama (Komisi Militer Bersarn*) akan bertanggungjawab
mengembangkan kerjasama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap
hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Komisi dapat membentuk satuan tugas
khusus hersama dari Para Pihak untuk melayani bidang kerjasama militer. Setiap Pihak
selanjutnya menunjuk perwakilannya dalam Komisi. Komisi mengadakan pedemuan
sesuai keperluan dan atas permintaan salah satu Pihak, dan menyerahltan
rekomendasinya kepada otoritas yang berwenang di kedua negara guna m€mperoleh
persetujuan.
2
/\
li
- {,of.
1
2
1
2
Pasal 5
Hak Kekayaan lntelektual
Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan inteleklual yang timbul dari
pelaksanaan Persetujuan ini meniadi milik bersama.
Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi
mengenai hak ltekayaan intelektual yang timbul dari kerjasama berdasarkan
Persetujuan ini kepada pihak ketiga rnanapun, wajib memperoleh persetujuan
sebelumnya dari Pihak tain"
$etiap Pihak memperoleh bagian yang $ama dari pendapatan karnersil,
bilamana kekayaan intelsktual dipergunakan untuk tujuan kornersil.
Pasal S
Perlindungan Keamanan lnformasi
Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari
Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari
kedua Pihak.
lnformasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang
disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Ber*ama.
lnformasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan
negara asalsebagai berikut :
Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan
informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara
langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak
ketiga, baik itu perorangan atau lembaga,tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak asal.
-&
,l
1
2.
3
3
1&
I
tuLl *y
TOP $*CNET
$ANGAT RAHASIA
TOP SECRET
!r.)*
STCRMT
RAHASIA
$ECRET
J.&:r
CONFIDENTIAL
TERBATAS
CONFIDENTIAL
BIASA
UNCLASSIFIED
1
Pasal 7
Urusan Keuangan
Penandatanganan Persetujuan ini tidak berakibat adanya kewajiban keuangan
apapun terhadap tiap-tiap Pihak
Pembiayaan kunjungan, pertemuan dan kegiatan yang tirnbul dari Persetujuan
ini dibiayaisebagai berikut :
a
Pihak tarnu menanggung biaya perjalanan (perjalanan pulang pergi)
personelnya ken*gara Pihak lain"
Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi pemonel dari
Pihak tamu dalarn wilayah negera Pihak tuan rumah serta akomodasidan
konsumsi.
Pihak tuan rumah rnenanggung biaya pengobatan medis darurat bagi
personel Pihak tamu
Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi
personelnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara Pihak tuan
rumah.
Pasal I
Penyelesaian Psrselisihan
Setiap perbedaan penafsiran atau pelak$anaan Persetujuan ini diselesaikan
melalui konsultasi hanya di antara Para Pihak, tanpa membawa kepengadilan
nasional atau internasional, atau pihak ketiga.
Dalam hal perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak
mencari penyelesaian dalarn lvaktu 90 hari melalui perundingan yans dilakukan
oleh komisi yang dibentuk oleh kedua Pihak atau melalui metode lain yang
disepakati Para Pihak.
Perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diminta sleh salah satu
Plhak Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan dalam
ayat (2) Pasal, salah satu Pihak dapat mengakl'riri Persetujuan ini atau
membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.
Pasal I
Pemberlakuan, Dura$i dan Pengakhiran
Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir,
dimana masing-masing Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran
diplomatik, perihat *elesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi
berlakunya Persetujuan ini;
4
2
b
c
d.
1
2
*1.
1
"&*
2
3
Persetujuan ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dan
diperbaharui secara otomatis unluk periode-periode berikutnya masing-masing
selarna satu tahun, kecuali salah satu Pihak meminta pengakhiran Persetujuan
dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 hari
sebelum berakhirnya waktu yang t€lah ditetapkan.
Pengakhiran alau penundaan Perselujuan ini, sesuai ayat (2) Pasal ini atau ayat
(3) Pa*al 8, tidak berdampak pada penyelesaian prograrn-prograrn keriasama
dan kegiatan yang disepakati, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
Fasal 10
Amandemen dan Peninjauan
Masing-masing Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Persetujuan ini
melaluipermohonan tertulis yang disampaikan melalui $aluran diplomatik kepada Pihak
lain; perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya
permohonan. Apabila tidak tercapai k*sepakatan dalam waktu 90 hari, maka kedua
Pihak dapat mengakhiri Persetujuan melalui pemberitahuan tertulis dalam waktu g0
hari.
Amandemen yang disepakati akan rnulai berlaku sesuai
sebagaimana disebulkan pada Pasal g Per*etujuan ini.
dengan prosedur
PASAL 1T
Naskah pasal.
PASAL 3
Bidang dan LingkuP Kerjasarna
Bidang dan lingkup keriasama pertahanan antara kedua negara berupa hal-hal berikut:
1.
Dialog strategis pertahanan: unluk mengembangkan perlukaran pandangan
dalam hal-halyang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan,
Z.
Pertukaran infonnasi intelijen di bidang pertahanan: meliputi pertukaran
informasi, pelatihan, sirnpo*iurn dan kuniungan belajar;
3.
Pendidikan dan pelatihan rniliter: meliputi pelatihan, kunjungan belaiar,
pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel dan
tenaga ahli pertahanan untuk pendidikan dan penyelenggaraan lokakarya,
seminar dan pelatihan profssional antara para peserta atas dasar timbal balik.
4.
lndustri pertahanan: mengembangkan keriasama di bidang teknologi
pertahanan, lermasuk penelitian bersama, produk$i, pemasaran dan alih
teknologi.
Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian
dan pelayanan logistik: meliputi pengembangan dan peningkatan kerjasama di
bidang bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, pemeliharaan
perdamaian, dukungan logistik militer dan pelayanan medis; dan
6,
Bidang kerjasama militer lain yang disepakatioleh Para Pihak.
Pasal 3
*trritat Yang Berwenang
Otoritas yang berwenang yans dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini
adalah:
Untuk Pihak Arab $audi {Kementerian Pertahanan); dan
Untuk Pihak lndonesia (Kementerian Pertahanan).
Bidang dan lingkup keriasama pertahanan antara kedua negara berupa hal-hal berikut:
1.
Dialog strategis pertahanan: unluk mengembangkan perlukaran pandangan
dalam hal-halyang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan,
Z.
Pertukaran infonnasi intelijen di bidang pertahanan: meliputi pertukaran
informasi, pelatihan, sirnpo*iurn dan kuniungan belajar;
3.
Pendidikan dan pelatihan rniliter: meliputi pelatihan, kunjungan belaiar,
pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel dan
tenaga ahli pertahanan untuk pendidikan dan penyelenggaraan lokakarya,
seminar dan pelatihan profssional antara para peserta atas dasar timbal balik.
4.
lndustri pertahanan: mengembangkan keriasama di bidang teknologi
pertahanan, lermasuk penelitian bersama, produk$i, pemasaran dan alih
teknologi.
Bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian
dan pelayanan logistik: meliputi pengembangan dan peningkatan kerjasama di
bidang bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, pemeliharaan
perdamaian, dukungan logistik militer dan pelayanan medis; dan
6,
Bidang kerjasama militer lain yang disepakatioleh Para Pihak.
Pasal 3
*trritat Yang Berwenang
Otoritas yang berwenang yans dipercayakan untuk melaksanakan Persetujuan ini
adalah:
Untuk Pihak Arab $audi {Kementerian Pertahanan); dan
Untuk Pihak lndonesia (Kementerian Pertahanan).
PASAL 4
Komisi Militer
Komisi dengan nama (Komisi Militer Bersarn*) akan bertanggungjawab
mengembangkan kerjasama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap
hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Komisi dapat membentuk satuan tugas
khusus hersama dari Para Pihak untuk melayani bidang kerjasama militer. Setiap Pihak
selanjutnya menunjuk perwakilannya dalam Komisi. Komisi mengadakan pedemuan
sesuai keperluan dan atas permintaan salah satu Pihak, dan menyerahltan
rekomendasinya kepada otoritas yang berwenang di kedua negara guna m€mperoleh
persetujuan.
2
/\
li
- {,of.
1
2
1
2
Komisi dengan nama (Komisi Militer Bersarn*) akan bertanggungjawab
mengembangkan kerjasama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap
hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Komisi dapat membentuk satuan tugas
khusus hersama dari Para Pihak untuk melayani bidang kerjasama militer. Setiap Pihak
selanjutnya menunjuk perwakilannya dalam Komisi. Komisi mengadakan pedemuan
sesuai keperluan dan atas permintaan salah satu Pihak, dan menyerahltan
rekomendasinya kepada otoritas yang berwenang di kedua negara guna m€mperoleh
persetujuan.
2
/\
li
- {,of.
1
2
1
2
PASAL 5
Hak Kekayaan lntelektual
Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan inteleklual yang timbul dari
pelaksanaan Persetujuan ini meniadi milik bersama.
Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi
mengenai hak ltekayaan intelektual yang timbul dari kerjasama berdasarkan
Persetujuan ini kepada pihak ketiga rnanapun, wajib memperoleh persetujuan
sebelumnya dari Pihak tain"
$etiap Pihak memperoleh bagian yang $ama dari pendapatan karnersil,
bilamana kekayaan intelsktual dipergunakan untuk tujuan kornersil.
Pasal S
Perlindungan Keamanan lnformasi
Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari
Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari
kedua Pihak.
lnformasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang
disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Ber*ama.
lnformasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan
negara asalsebagai berikut :
Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan
informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara
langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak
ketiga, baik itu perorangan atau lembaga,tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak asal.
-&
,l
1
2.
3
3
1&
I
tuLl *y
TOP $*CNET
$ANGAT RAHASIA
TOP SECRET
!r.)*
STCRMT
RAHASIA
$ECRET
J.&:r
CONFIDENTIAL
TERBATAS
CONFIDENTIAL
BIASA
UNCLASSIFIED
1
Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan inteleklual yang timbul dari
pelaksanaan Persetujuan ini meniadi milik bersama.
Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi
mengenai hak ltekayaan intelektual yang timbul dari kerjasama berdasarkan
Persetujuan ini kepada pihak ketiga rnanapun, wajib memperoleh persetujuan
sebelumnya dari Pihak tain"
$etiap Pihak memperoleh bagian yang $ama dari pendapatan karnersil,
bilamana kekayaan intelsktual dipergunakan untuk tujuan kornersil.
Pasal S
Perlindungan Keamanan lnformasi
Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari
Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari
kedua Pihak.
lnformasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang
disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Ber*ama.
lnformasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan
negara asalsebagai berikut :
Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan
informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara
langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak
ketiga, baik itu perorangan atau lembaga,tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak asal.
-&
,l
1
2.
3
3
1&
I
tuLl *y
TOP $*CNET
$ANGAT RAHASIA
TOP SECRET
!r.)*
STCRMT
RAHASIA
$ECRET
J.&:r
CONFIDENTIAL
TERBATAS
CONFIDENTIAL
BIASA
UNCLASSIFIED
1
PASAL 7
Naskah pasal.
PASAL S
Perlindungan Keamanan lnformasi
Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari
Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari
kedua Pihak.
lnformasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang
disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Ber*ama.
lnformasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan
negara asalsebagai berikut :
Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan
informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara
langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak
ketiga, baik itu perorangan atau lembaga,tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak asal.
-&
,l
1
2.
3
3
1&
I
tuLl *y
TOP $*CNET
$ANGAT RAHASIA
TOP SECRET
!r.)*
STCRMT
RAHASIA
$ECRET
J.&:r
CONFIDENTIAL
TERBATAS
CONFIDENTIAL
BIASA
UNCLASSIFIED
1
Pasal 7
Urusan Keuangan
Penandatanganan Persetujuan ini tidak berakibat adanya kewajiban keuangan
apapun terhadap tiap-tiap Pihak
Pembiayaan kunjungan, pertemuan dan kegiatan yang tirnbul dari Persetujuan
ini dibiayaisebagai berikut :
a
Pihak tarnu menanggung biaya perjalanan (perjalanan pulang pergi)
personelnya ken*gara Pihak lain"
Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi pemonel dari
Pihak tamu dalarn wilayah negera Pihak tuan rumah serta akomodasidan
konsumsi.
Pihak tuan rumah rnenanggung biaya pengobatan medis darurat bagi
personel Pihak tamu
Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi
personelnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara Pihak tuan
rumah.
Pasal I
Penyelesaian Psrselisihan
Setiap perbedaan penafsiran atau pelak$anaan Persetujuan ini diselesaikan
melalui konsultasi hanya di antara Para Pihak, tanpa membawa kepengadilan
nasional atau internasional, atau pihak ketiga.
Dalam hal perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak
mencari penyelesaian dalarn lvaktu 90 hari melalui perundingan yans dilakukan
oleh komisi yang dibentuk oleh kedua Pihak atau melalui metode lain yang
disepakati Para Pihak.
Perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diminta sleh salah satu
Plhak Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan dalam
ayat (2) Pasal, salah satu Pihak dapat mengakl'riri Persetujuan ini atau
membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.
Pasal I
Pemberlakuan, Dura$i dan Pengakhiran
Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir,
dimana masing-masing Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran
diplomatik, perihat *elesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi
berlakunya Persetujuan ini;
4
2
b
c
d.
1
2
*1.
1
"&*
2
3
Persetujuan ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dan
diperbaharui secara otomatis unluk periode-periode berikutnya masing-masing
selarna satu tahun, kecuali salah satu Pihak meminta pengakhiran Persetujuan
dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 hari
sebelum berakhirnya waktu yang t€lah ditetapkan.
Pengakhiran alau penundaan Perselujuan ini, sesuai ayat (2) Pasal ini atau ayat
(3) Pa*al 8, tidak berdampak pada penyelesaian prograrn-prograrn keriasama
dan kegiatan yang disepakati, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
Fasal 10
Amandemen dan Peninjauan
Masing-masing Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Persetujuan ini
melaluipermohonan tertulis yang disampaikan melalui $aluran diplomatik kepada Pihak
lain; perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya
permohonan. Apabila tidak tercapai k*sepakatan dalam waktu 90 hari, maka kedua
Pihak dapat mengakhiri Persetujuan melalui pemberitahuan tertulis dalam waktu g0
hari.
Amandemen yang disepakati akan rnulai berlaku sesuai
sebagaimana disebulkan pada Pasal g Per*etujuan ini.
dengan prosedur
Pasal 1t
Bahasa dan Tandatangan
Persetujuan ini dibuat dalam bahasa lndone*ia, bahasa Arab dan bahasa lnggris,
semua tiga naskah lersebut merniliki keotentikan yang sama. Dalam hal perbeda*n
penafsiran, maka naskah dalarn b,ahasa lnggris yang berlaku.
Persetujuan ini ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 t 03 i1435H
Eertepatan tanggal 23 lU /2014M.
UNTUK PEMtsRINTAI.I
REPUtsLIK IHDSNESIA
.s
SJAFNIE SJAMSOESOIN
WAKIL MTNTERI PERTAHANAN
UNTUK PEMERIT.ITAH
KERAJAAN ARAB $AUOI
SI"JLTAN BIN ABTULAAIZ
WA
L MTNIERI PERTAHANAN
5
j!"
L,#''
{i sj p I i[] I" I K r{ts s}{} !1{*1*i{&
'l3n Y l-r{*lt Jt< ; q.r3'*,lt 1#Ct isrut Lrs*"1 l*.rli*$! q;.*-+ Lrs. ot
ortirlt u3l*3tl dili i,. t {.oq, ;$+,tl tit.l*,tt rrti}o i-F. g.E L"{t. i{gt : (upA
cil*dsxllg LlilJ*, L*,S t*ltiiyl r* r!*rLi dlSt ;1.;[i*Yl3 p]l-,ll [r*t&f ,f"ftt
4dbst diLljfil t'o Y.l sJ*.It fu,.ilill e:. er.J*r Y3 rna.io ,Jst U.rdrs tr,glt
fudl 3i t 1i. t'Y l1.1dsYl irr3ill qpl3 gJt,a,. r.A trii"i Vi ,&r , t{#Jh}
..r-"r*Yt
: srtt {}p tiii:t rn
J3)l lrttll
##l
i$. {$JIli{JS,,,ell&lS-.,11 ;".rruS crJ5.*,all ,i3t ilt *-l}ri 3* i*lLliVf rlu ir L}"}Jl
rli*Jti i.t tr-ntt3 r il3l*.nll irr$ Lill u-rt :Jt ha &Cii* gri*r d+- # ddJLlt
.i-lri,t ^!1 i*l^o^!t3
ii*fiJt i*.olt
rl,rElt d*'ir dl+{
: *lYl # dxdiJl ;p ootiJt OJt :JI .ltLis .,1+, $"1
iry+ iitri^tt ,,grYl # "l&iJl *Lt+r dr$ *_l*.1 : *ttilt s+r\ilJn*yt :t*ojl ,I
. gLidtj
,,.:JJ3JIJ di-rJ'lull r"l{A 1}*fu"1 : tl$'tll L}+. # *rtt;ig:*X c,trJ,lr..Jl di.*+: .z
. q."trSt *1;!;ll3 *13*iJl3
Cflljl ,*&i3 1p,t;rtt *l;Qrll3 **,;lilt d"&; : dJs",rjt *;.rills f*hijt ,3
,J,rJt Lri# -tioj nrt*u ggotist rl.;xs.ll3 lt;ixl rJ*** t**-pilt* i*4grlt
, d{'i" ryl,*lli uJe grtSJt&'"J} iS, {rr#l l;g*iltg drt3rill3
: di&&i trill , 4**tist citldiill .Jt+. + ilJl*ilt *-rb: ; es*ri*tr ciur'i -rl .4
. i:|fiilt ,Jts d#dls Cltiyt.l 4s*;"tt &J,+Jt
*t rillj $..J1 lii'J &JlJslt nYLr qe i&eyt; **ruyt *hel,-rjt .5
i5r?1, n*u*lyt &hrti*rtr db" qrs &Jl*rli xy"r JrJk,l*.1* . 4.i-.+J,u!
. iriLlt ille.rill3 gJ5..,.df o:..+at f*dl"l fy*-!tlii"f &JtJEIl *yt" #
. ti,rY *LlJhll u,,,L _ol f Jtu usl"j,3r* .ei ,6
I
;l
tYt
lff\FT
i-iLitr i.$,.*tl
i*a:i*:t ,iLL!-lt
: qi tpt$tl o.l* r*i.x L&f eJill i,aii,"tt otLLJl
. 1 gtldt i;l,p ) C ,f*Jt .#bJl Clo .1
. l gilJt i".rli", ) u,"+*srtll uiLill gr .2
4.*!Jl irtall
L .<,*Jt*i.!t
-ij/-L
fubill lqti" ilg illJ** ,iJSi ( iS;..:.*tt qJS*.*ll i.i*Ut ) {r6J jJ+J ,J&i:
. qit&Xt ob *p r,.rJ t +ii: ,.!a iJh r-iib gi $}i$* ax;&{* ipJhll dJar #Ji5,.,s.Jl
&rt*ill {:Yh" LSt #}lrll X s, as.;i-L A,eir* drr} Li,S ,}s-u ,:l lbl3
. drY cigg C i;+Ut ort # {I1"* i}" riJe,$ u.*f , r.;;E..,uJt
t{3t{*$ Sjr . irrorhJl r"i +L ,P-*L+t bt'tt in.l,.,n; Wblxi+t i;+Ilt $nir
. ailt.Sxlt liY gr;.r$l ue idli*ll *rLt*!l ;!l
i.-*"lUt i;lJl
qrry:ll1Sl+! drrr
tSt" O,rsi A+$,ilYl 6!.t ',*irr
",Lhl sei.i;U **JSs i*sl" di 0i $b gLiJUt#t3g .1
.L)JqJt
&Jlilli.*SLlt dJrr{ i-oLiJt crtrjlr..Il g,r #.,.t$tl i#J&,ll $* .ri **e; r.}Lt ,03 .Z
iiit*" {rle d$.drJl.r.}d , &JB ti-rL gY q*ii$t r; t }$3 *Jt !l 6e i.^rtitt
. *Yl , lrhjl g* i$.-^
i .r{r dl llriit*.t dt - # L*,,b,ill &h.jldt n * 4CJL,..&* q ;r OU;UI Lll*arj .3
. 4dJ* U"l-,eY qJSdt
"e$
L.rL,rlt i.$-dl
*trdr"Jt ,:*in*t*s
ora -ilbl 6,l,.ir t{*l} dr*dt $rs4d #l dlt,r3iL^tt L* qu" ipJhjt ,rl* "l
. trlJ'* s ,.b i*J^gtt CtSXtt #t-Sll titJ 1$Uiyl
L{+b d+ "lt
1r""*;l cll$iJl J*i ."r" q_*Jl &l.u-dl3 gr.aJ,Ir.al! _S_t, il351 .2,
[iij *l.rr".tlj rsl.a3,L.Jt oio ,J] -'t!U . iS,;,iolt L+ttf .,i O#t{{t t "*:
: r*Jult J"iJt "&
i*:.:^lt *_rr{1rr"{ dJ&^*ll
ou ;tb! C*A LL&dl dil&.{tl 3l c.lt*ftr,.tt i," Si '1l,lat Ji , l.r.<, c}1, jf+* y .3
gtS rljx. eJU LiJL rll #1r J[..fu Ji b[* ;,&r+. Jp Ji it+. J[,..?.i t,lti:yl
. ldiiajl "iJhI gx *$,* {*!,i tlits" O:r i+a 3if , * &
;r?ul l*ut
t*lUlt u*i.iJt
. i#Jhll (J. ,f i
"Jo
,Jt- pljtt giirsl.iiYr os $r uJ" .*_,* y .l
6iJ Lltilyl o.u ,.b iff,*.tt i.L&tt3 cltt;t.rgyt3 ot., ;il c,tiij ,fu,.: &Jq .z
: qrtf t"l
.,o$ .iJLJt J. dl t{kk {+Ai 4*}& ,jr.* diriii glo+ 3sr.tt ,-irhlt J4r:, .i
)
nL
' {,.f t
SANCAl'ILAHASIA
TOP ST:CR}.7
'roP srcRr.t-t
ltiJl f.r"l
ItAt{AStA
SICRET
SECRf,T
fx
TERBATAS
TONFIDINTtAI,
CONFIDENT'IAL
JJEr"
IIIASA
TJi\CI,ASSI}'ID
L*,.rr.,,*ri! &-rf*.*
e4ry*l.lt {#-;xJl 45,}..1t
-
S$l t,";Stl &,*J"u* r}Ii lih:rJl otig-a*ll g*; Ll*,&dl riJhJl d.* .?
. i.l,tsyt3 ,J,3AJ| i)*.U tr +*all tijult d* drh
. JpreJl -iJhJl(djl.*r"l rs_2t!llu+lalt 6:t*tl*lli: d:*-i,"ll ..ijUld.ri .e
,ipJl"ll #+Lll r)tiYl3 dF-iq iiUi"tl diliiill Je,lxJl *J!'ll d.rq .r
. , irall.jJLll di {Jp {&U^& oy*,1y1,.ad13
4;tilt 6$.ajr
*rlxilr 1ui*:
4p -pt^irlll &Jh irc d*d te*ii:3i qilil:t ob .rl3,o J*-,i3+,jld* dy:i! *i ,l
. 1g,-,ilJ &lU riJh Ji1*:J,l JiirL.4^s.. uJl rs+It ful r }il i#Jrlt
& ip &rJt{ 1,,ltiift o* .i**r: ji .,r"*C cp'i}t gi v*&i ,e O6;hJl f.d* .Z
ils& {!;.t Lg;J}J sSll ,rL,.bJillrlt &Jh ip L,* (90} }r. ,}U gt;ill tJrdl
. Ot$lt t{dle d& ,r;nl *sdJ& Ul*.li q*;hlt rr
d ti!*, iSJHt u",ri i)".{ll +tb cl" Lg (30) s}ti,*L}3ti*}t a,t e+ll gJq .3
t"t} ,-ri {*.3*ll i.rLc,ll rb d," (2} 6JtJl ,/ i,l.udl [&ll d]li {*# JI &}J
.( w , isi. rjr 6$-rl! d-Jt '.iq! I 3i i$.i:rl ob esl *i"rh r? Li*, 4i!i
ir*-,Utt [.rL*Jl
et*Sl; i,I4lr oL$t
,Js *l[i ir d'c *$tu ;rl.l,&l Jii &j ,i" .,1$.iAJt !;L" 1$fitt a* g**s .t
riil ',i;'!
eb;td LjXt t*,ytittr r,gitlt *hl;s. !l eS,! dp - *YUt *r.gllt J+e -
. u.:l**r,.Jl ;r* *$i:ft
143"1 , t#k";*l ,q erJU i). &lli-, U"..i t&d d$iJl 4;J,* *o,t&Vt r,s cJ.li: .2
t$t&Yl ,\t l dlclJLJ! Jri ,,.1L, dL ., ij-" [6.; # i.r.o , i.,,itr:i" r.rol3i ;&l t"rit13
. e$l
r r. dl *3rtt Cr Lr* (g0) d* SXt LirLI *;3* ,rLi _rt-i!+
ir (3) i3lilt si r Srlell oir i). (2) 6Jr*U tilr ;gfitffVl r.u .p!* si *b,! -iJlr Y .3
d* d Lo ' L+* fi:Lll {Jr,&.i!t3 O3b,ill 6*1* dt"s! ub . 1 iltilt ) ;.!L.ll
..,rllt dYi .n.I" Ot!-,Ltt
-&*
,lf
6j4lrJl t$..J!
r-rj[l,c +ll+ dlJiJ , r$ti:Yt ot& .,le talJi q;lt &]r.ull C;$ 0i uiJL gY j$d
fU": ,r L3g (30) r,Dl3 r:lt,i3ti.lt i*Sf ;rYl 'i;L! q*t j,t;lt d.;hfi..*r q+*
r.trtlyt ob et*r! 'ire ,J$ jr+r lj.ti L* (90) ,DU i*]J .,'ll J*Jfo d tlll ,.,.tLr1
. L* (90) tul'.l;lg # "hi -rt,.lj!$*-{*
;$rll i tC*ts gay;r.tl &lrl;6$ {ii3 i*i::tl gaJA L{*le ,ji:lIt il)t &.:Jl F.".S;
. q,*xYr rra ir 1 L.,"utt ;
";.* qrt ll irl,.dl
eLira1lt..*i:t
i^iyjtt sa3r.aill3 , 4cj*ldYl* , t#cdSiiYtr , 4x,pJt : drtillt+ IroUiVt ob cit*r
. C+/l ra f j*liYl Lr4ill 6rs ,p"iitl ry.i d}iiYl .ricr , t.*lt # l;jt";"
dlJ.tl (r |CSS \3 \ 22 ) ete ( r-p*.rtt ) lj; ( ti-Ft+ ) #ryU:yl orn iirlg
.(r20t4\I\23)
4.JS* iJe
LsSt Cr*
!!.u***
L.r or*.lt i- '*.tr
a{..J
ist**tt
,'uJl ,.".& ,. ni^l
v.vY4
pLl.rjt "ioi.riU
l-
{)x
.
6l.hl*, i,, i1l&"
PGrJI " i o,-liU
t-
<.d
.
-1
{',#,'
&msffatrK lNxld)filEsrd
DEFENSf COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OT THE REPUBLIC OF INDONESIA
AHD
THE GOVERNNNEHT OF THE KINGOOi,! OF $AUDIARAFIA
The Government of the Republic of lndonesia and the Government of the Kingdrm of
SaudiArabia (hereinaffer referred to as the Parties);
Desirous to strengthen the good friendship relations between them through solid
defense cooperation,
Promoting international peace and stability in implementing this Agreement and in
accordance with national and ihternational policies of each Parly and without
prejudice to domestic laws and international commitments of each pr*y;
Provided it shall not be used against the interests and security of regional unity of
either Party or of other states;
Have agreed to the following:
$-rticlE 1
Purpose
The purpose of this Agreement is to develop military cooperation and rein{orc*
cordial military ties behlveen tlre Parties in the field of defense, and to implem*nt thix
cooperation in accorda*e* with prin*iples of equality, reciprocity and commqrr
interest.
Article 2
Field and $cope of Cooperation
The field and scope of cooperation between the two countries shall be in the form of:
Strategic defense dialogue: to expand the exchange of views on defense and
security matters;
Exchange of intelliganee information in the field of defense: this includes
exchange of infonnation, training, symposia and study visits;
?
1
I
^t
Is f.
J
Military education and training: lhis includes training, study visits, development
of educational and training progrems end exchange 0f defense personnel and
experts to teach, set up workshops and symposra and provide professional
training among participant* on a reciprocal basrs;
Defense industry: develop cooperation in defense technologies, including:joint
research, production, rnarketing and kansfer of technology;
Humanitarian aid, disaster relief, peace-keeping and logistic services: this
includes developing and improving cooperation in the area of humanitarian
aid, disaster relief, peace-keeping, military logistic support and madical
services; and
6.
Any other area nf rnilita6i e*operation to be agreed upon by the Farties.
Article 3
0ornpetent Authorities
The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are
For SaudiArabia {Ministry of Defense}; and
For lndonesia (Ministry of Defense).
Article 4
Military Committee
A committee named (Joint Military Committee) shall be in charge of developing
military cooperation between the Parties and overcome any obstacle to the
implementation of this Agreernent. The Committee may form joint special taskfarces
from both Parties lo serve mililary cooperation areas. Each Party shall subsequently
designate its representativ*(s) in the Committee. The Committee shall convcno a$
necessary and upon a requssl by either Parly, and shall submit its recommendations
to competent authorities of b*th eountries lor approval.
Articlo 5
lntel lectual Property Rig hts
The Parties agree that any intollectual property resulting from implementing
this Agreement shall be common property.
ln case either Party seeks to disclose information pertaining to intellectual
property rights arising from cooperation under this Agreement to any third
party, a prior consent frorn the other Party must be obtained.
Each Party shall receive an equal share of commercial retum if intellectuat
property is used for ccmrnercial purposes.
4.
5.
1
2
1
2
3
I
-t'i,tl I7
1
2.
Article 6
lnformation $ecurity Protection
The Parties shall protect confidentiality of information accessible under this
Agreement according to national laws and regulations of both Parties.
Secret information and equipment shall be provided through official channels
agreed upon by heads of both sides in the Joint Committee. Said information
and equipment shall be referred to according to level of classification and
country of origin as follows:
No information or equipment received under this Agreement may-direclly or
indirectly, temporarily or permanently - be lransferred, disclosed or iEsued to a
third party, whether a per$on or agency, without a prior written consent of the
originating Party.
Article 7
Financial Affairs
Signing of this Agreement shall not entail any financial obligation on either
Party.
Expenses of visits, meetings and activities related to this Agreement shall be
borne as follows:
a.
The visiting Party sh*ll bear alt travel expenses (roundtrip flights) of it$
perscnnelto the oountry of lhe other Party.
b.
The hosting Par$ shall bear all expenses related to transportation of
personnel of ths visiting Party within the country of the hosting party as
well as room and board.
c.
The hosting Party shall bear expenses of emergency medical treatment
for personnel of the visiting Party.
The visiting Party shall bear expenses related to transfer or medical
evacuation of its deceased or injured personnel from the country of the
hosting Party.
3
J
1
2
d
.t
" {,of.
TOP SECRTT
Llill , c -
SANGAT RAHAS}A
TOP SSCRET
SECRET
.: u
RAHASIA
SECRf;T
CONFIDENTIAL
-,,-rL-.
TERBATAS
BIASA
UNCLASSIFIED
CONFIDENTIAL
1
2
Article I
$ettlement of 0isputes
Any difference in interpretation or implementation of this Agreement ehall be
settled through consultalion between the Parties only, without recourse to
national or international courts or to a third party.
ln case of difference in interpretation or implernentation of this Agreemant, the
Parties shall seek setilement within (90) days through negotiations conduded
by a committee to be formed of both Parties or through any other method
agreed upon by the Parties.
Negotiations shall connmence within (30) days upon a request by either Party.
Should Rs agreament be reached within the period specified in paragraph (2)
of this Article, eithcr Farty may terminate this Agreement or (annul th*
disputed adicte{s}}.
Article I
Effectiveness, Term and Termination
This Agreement shall be effective as of the date of the last written notification
in which each Party notifies the other Party, through diplomatic channels, of
finalization of internal and legal procedures required for effectiveness of the
Agreement.
This Agreement shall be valid for a period of five years as of the date of
etfectiveness, and shall be automatically renewed for consecutive period(e);
each being one year, unless either Party requests terrnination of the
Agreement by a written notification submitted to the other party (90) days prior
to the specified date of termination.
J.
Termination or su$pension of this Agreernent, as per paragra?h tzl of this
Article or paragraph {3} of Article {8i, shatl not affect cornpletion of hinding
cooperation program,s and ac-tivities, unless the Parties agree otherwise"
Article 10
Amendment and Revision
Either Party may propose amendments to this Agreemenl by a written request
transmitted through diplonratic channels to the other Party; negotiations shall
commence within (30) days from receipt of the request. Should no agreernent be
reached within (90) days, both Parties may tarminate this Agreement by a written
notification within (90) days.
Agreed amendments shall take effect pursuant to proeedures provided for in Article
(9) of this Agreement.
f-
3
1
2.
ry
Article 11
Languago and $ignature
This Agreernent is drafted in: Arabic, lndonesian and English languages, all three
texts being equally ,rtn*nt,. ln case of divergence in interpretation' the English text
shall prevail.
signed in (Jakarta) on (Thursday) dated 22t3t1435{, corresponding to 23/1/2014'
FOR THE GOVERNMENT
REPUBLIS OF INDON&$IA
FOR THE GOVERNMENT
KINGDOM OT SAUDIARABIA
ip
SJAFRIE SJAMSOEDNIN
VICE MINISTER OT DEFENCE
SULTAN BIN ABOULAE|Z
DEPUTY MTNISTER OF DEFENST
Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor
312017t52
Number
Dr.iur. Damos Dumoli
usman
NI P. 19630804 198803 1 001
sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan perjanjian lnternasional
Secretary of Directorate Generalfor Legat Affairs and lnternational Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Repubtic of indonesia
Tanqqal :
Maret 2017
Date
Para Pihak wajib melindungi kerahasiaan informasi yang dapat diperoleh dari
Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari
kedua Pihak.
lnformasi dan perlengkapan rahasia akan diberikan melalui saluran resmi yang
disepakati oleh ketua dari masing-masing pihak dalam Komisi Ber*ama.
lnformasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan
negara asalsebagai berikut :
Tidak diperkenankan untuk mentransfer, mengungkap atau mengeluarkan
informasi atau perlengkapan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini secara
langsung atau tidak langsung, sementara atau secara permanen kepada pihak
ketiga, baik itu perorangan atau lembaga,tanpa persetujuan tertulis sebelumnya
dari Pihak asal.
-&
,l
1
2.
3
3
1&
I
tuLl *y
TOP $*CNET
$ANGAT RAHASIA
TOP SECRET
!r.)*
STCRMT
RAHASIA
$ECRET
J.&:r
CONFIDENTIAL
TERBATAS
CONFIDENTIAL
BIASA
UNCLASSIFIED
1
Pasal 7
Urusan Keuangan
Penandatanganan Persetujuan ini tidak berakibat adanya kewajiban keuangan
apapun terhadap tiap-tiap Pihak
Pembiayaan kunjungan, pertemuan dan kegiatan yang tirnbul dari Persetujuan
ini dibiayaisebagai berikut :
a
Pihak tarnu menanggung biaya perjalanan (perjalanan pulang pergi)
personelnya ken*gara Pihak lain"
Pihak tuan rumah menanggung seluruh biaya transportasi pemonel dari
Pihak tamu dalarn wilayah negera Pihak tuan rumah serta akomodasidan
konsumsi.
Pihak tuan rumah rnenanggung biaya pengobatan medis darurat bagi
personel Pihak tamu
Pihak tamu menanggung biaya pemindahan atau evakuasi medis bagi
personelnya yang meninggal dunia atau terluka dari negara Pihak tuan
rumah.
Pasal I
Penyelesaian Psrselisihan
Setiap perbedaan penafsiran atau pelak$anaan Persetujuan ini diselesaikan
melalui konsultasi hanya di antara Para Pihak, tanpa membawa kepengadilan
nasional atau internasional, atau pihak ketiga.
Dalam hal perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak
mencari penyelesaian dalarn lvaktu 90 hari melalui perundingan yans dilakukan
oleh komisi yang dibentuk oleh kedua Pihak atau melalui metode lain yang
disepakati Para Pihak.
Perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diminta sleh salah satu
Plhak Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan dalam
ayat (2) Pasal, salah satu Pihak dapat mengakl'riri Persetujuan ini atau
membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.
Pasal I
Pemberlakuan, Dura$i dan Pengakhiran
Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir,
dimana masing-masing Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran
diplomatik, perihat *elesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi
berlakunya Persetujuan ini;
4
2
b
c
d.
1
2
*1.
1
"&*
2
3
Persetujuan ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya, dan
diperbaharui secara otomatis unluk periode-periode berikutnya masing-masing
selarna satu tahun, kecuali salah satu Pihak meminta pengakhiran Persetujuan
dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 hari
sebelum berakhirnya waktu yang t€lah ditetapkan.
Pengakhiran alau penundaan Perselujuan ini, sesuai ayat (2) Pasal ini atau ayat
(3) Pa*al 8, tidak berdampak pada penyelesaian prograrn-prograrn keriasama
dan kegiatan yang disepakati, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
Fasal 10
Amandemen dan Peninjauan
Masing-masing Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Persetujuan ini
melaluipermohonan tertulis yang disampaikan melalui $aluran diplomatik kepada Pihak
lain; perundingan mulai dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya
permohonan. Apabila tidak tercapai k*sepakatan dalam waktu 90 hari, maka kedua
Pihak dapat mengakhiri Persetujuan melalui pemberitahuan tertulis dalam waktu g0
hari.
Amandemen yang disepakati akan rnulai berlaku sesuai
sebagaimana disebulkan pada Pasal g Per*etujuan ini.
dengan prosedur
Pasal 1t
Bahasa dan Tandatangan
Persetujuan ini dibuat dalam bahasa lndone*ia, bahasa Arab dan bahasa lnggris,
semua tiga naskah lersebut merniliki keotentikan yang sama. Dalam hal perbeda*n
penafsiran, maka naskah dalarn b,ahasa lnggris yang berlaku.
Persetujuan ini ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 t 03 i1435H
Eertepatan tanggal 23 lU /2014M.
UNTUK PEMtsRINTAI.I
REPUtsLIK IHDSNESIA
.s
SJAFNIE SJAMSOESOIN
WAKIL MTNTERI PERTAHANAN
UNTUK PEMERIT.ITAH
KERAJAAN ARAB $AUOI
SI"JLTAN BIN ABTULAAIZ
WA
L MTNIERI PERTAHANAN
5
j!"
L,#''
{i sj p I i[] I" I K r{ts s}{} !1{*1*i{&
'l3n Y l-r{*lt Jt< ; q.r3'*,lt 1#Ct isrut Lrs*"1 l*.rli*$! q;.*-+ Lrs. ot
ortirlt u3l*3tl dili i,. t {.oq, ;$+,tl tit.l*,tt rrti}o i-F. g.E L"{t. i{gt : (upA
cil*dsxllg LlilJ*, L*,S t*ltiiyl r* r!*rLi dlSt ;1.;[i*Yl3 p]l-,ll [r*t&f ,f"ftt
4dbst diLljfil t'o Y.l sJ*.It fu,.ilill e:. er.J*r Y3 rna.io ,Jst U.rdrs tr,glt
fudl 3i t 1i. t'Y l1.1dsYl irr3ill qpl3 gJt,a,. r.A trii"i Vi ,&r , t{#Jh}
..r-"r*Yt
: srtt {}p tiii:t rn
J3)l lrttll
##l
i$. {$JIli{JS,,,ell&lS-.,11 ;".rruS crJ5.*,all ,i3t ilt *-l}ri 3* i*lLliVf rlu ir L}"}Jl
rli*Jti i.t tr-ntt3 r il3l*.nll irr$ Lill u-rt :Jt ha &Cii* gri*r d+- # ddJLlt
.i-lri,t ^!1 i*l^o^!t3
ii*fiJt i*.olt
rl,rElt d*'ir dl+{
: *lYl # dxdiJl ;p ootiJt OJt :JI .ltLis .,1+, $"1
iry+ iitri^tt ,,grYl # "l&iJl *Lt+r dr$ *_l*.1 : *ttilt s+r\ilJn*yt :t*ojl ,I
. gLidtj
,,.:JJ3JIJ di-rJ'lull r"l{A 1}*fu"1 : tl$'tll L}+. # *rtt;ig:*X c,trJ,lr..Jl di.*+: .z
. q."trSt *1;!;ll3 *13*iJl3
Cflljl ,*&i3 1p,t;rtt *l;Qrll3 **,;lilt d"&; : dJs",rjt *;.rills f*hijt ,3
,J,rJt Lri# -tioj nrt*u ggotist rl.;xs.ll3 lt;ixl rJ*** t**-pilt* i*4grlt
, d{'i" ryl,*lli uJe grtSJt&'"J} iS, {rr#l l;g*iltg drt3rill3
: di&&i trill , 4**tist citldiill .Jt+. + ilJl*ilt *-rb: ; es*ri*tr ciur'i -rl .4
. i:|fiilt ,Jts d#dls Cltiyt.l 4s*;"tt &J,+Jt
*t rillj $..J1 lii'J &JlJslt nYLr qe i&eyt; **ruyt *hel,-rjt .5
i5r?1, n*u*lyt &hrti*rtr db" qrs &Jl*rli xy"r JrJk,l*.1* . 4.i-.+J,u!
. iriLlt ille.rill3 gJ5..,.df o:..+at f*dl"l fy*-!tlii"f &JtJEIl *yt" #
. ti,rY *LlJhll u,,,L _ol f Jtu usl"j,3r* .ei ,6
I
;l
tYt
lff\FT
i-iLitr i.$,.*tl
i*a:i*:t ,iLL!-lt
: qi tpt$tl o.l* r*i.x L&f eJill i,aii,"tt otLLJl
. 1 gtldt i;l,p ) C ,f*Jt .#bJl Clo .1
. l gilJt i".rli", ) u,"+*srtll uiLill gr .2
4.*!Jl irtall
L .<,*Jt*i.!t
-ij/-L
fubill lqti" ilg illJ** ,iJSi ( iS;..:.*tt qJS*.*ll i.i*Ut ) {r6J jJ+J ,J&i:
. qit&Xt ob *p r,.rJ t +ii: ,.!a iJh r-iib gi $}i$* ax;&{* ipJhll dJar #Ji5,.,s.Jl
&rt*ill {:Yh" LSt #}lrll X s, as.;i-L A,eir* drr} Li,S ,}s-u ,:l lbl3
. drY cigg C i;+Ut ort # {I1"* i}" riJe,$ u.*f , r.;;E..,uJt
t{3t{*$ Sjr . irrorhJl r"i +L ,P-*L+t bt'tt in.l,.,n; Wblxi+t i;+Ilt $nir
. ailt.Sxlt liY gr;.r$l ue idli*ll *rLt*!l ;!l
i.-*"lUt i;lJl
qrry:ll1Sl+! drrr
tSt" O,rsi A+$,ilYl 6!.t ',*irr
",Lhl sei.i;U **JSs i*sl" di 0i $b gLiJUt#t3g .1
.L)JqJt
&Jlilli.*SLlt dJrr{ i-oLiJt crtrjlr..Il g,r #.,.t$tl i#J&,ll $* .ri **e; r.}Lt ,03 .Z
iiit*" {rle d$.drJl.r.}d , &JB ti-rL gY q*ii$t r; t }$3 *Jt !l 6e i.^rtitt
. *Yl , lrhjl g* i$.-^
i .r{r dl llriit*.t dt - # L*,,b,ill &h.jldt n * 4CJL,..&* q ;r OU;UI Lll*arj .3
. 4dJ* U"l-,eY qJSdt
"e$
L.rL,rlt i.$-dl
*trdr"Jt ,:*in*t*s
ora -ilbl 6,l,.ir t{*l} dr*dt $rs4d #l dlt,r3iL^tt L* qu" ipJhjt ,rl* "l
. trlJ'* s ,.b i*J^gtt CtSXtt #t-Sll titJ 1$Uiyl
L{+b d+ "lt
1r""*;l cll$iJl J*i ."r" q_*Jl &l.u-dl3 gr.aJ,Ir.al! _S_t, il351 .2,
[iij *l.rr".tlj rsl.a3,L.Jt oio ,J] -'t!U . iS,;,iolt L+ttf .,i O#t{{t t "*:
: r*Jult J"iJt "&
i*:.:^lt *_rr{1rr"{ dJ&^*ll
ou ;tb! C*A LL&dl dil&.{tl 3l c.lt*ftr,.tt i," Si '1l,lat Ji , l.r.<, c}1, jf+* y .3
gtS rljx. eJU LiJL rll #1r J[..fu Ji b[* ;,&r+. Jp Ji it+. J[,..?.i t,lti:yl
. ldiiajl "iJhI gx *$,* {*!,i tlits" O:r i+a 3if , * &
;r?ul l*ut
t*lUlt u*i.iJt
. i#Jhll (J. ,f i
"Jo
,Jt- pljtt giirsl.iiYr os $r uJ" .*_,* y .l
6iJ Lltilyl o.u ,.b iff,*.tt i.L&tt3 cltt;t.rgyt3 ot., ;il c,tiij ,fu,.: &Jq .z
: qrtf t"l
.,o$ .iJLJt J. dl t{kk {+Ai 4*}& ,jr.* diriii glo+ 3sr.tt ,-irhlt J4r:, .i
)
nL
' {,.f t
SANCAl'ILAHASIA
TOP ST:CR}.7
'roP srcRr.t-t
ltiJl f.r"l
ItAt{AStA
SICRET
SECRf,T
fx
TERBATAS
TONFIDINTtAI,
CONFIDENT'IAL
JJEr"
IIIASA
TJi\CI,ASSI}'ID
L*,.rr.,,*ri! &-rf*.*
e4ry*l.lt {#-;xJl 45,}..1t
-
S$l t,";Stl &,*J"u* r}Ii lih:rJl otig-a*ll g*; Ll*,&dl riJhJl d.* .?
. i.l,tsyt3 ,J,3AJ| i)*.U tr +*all tijult d* drh
. JpreJl -iJhJl(djl.*r"l rs_2t!llu+lalt 6:t*tl*lli: d:*-i,"ll ..ijUld.ri .e
,ipJl"ll #+Lll r)tiYl3 dF-iq iiUi"tl diliiill Je,lxJl *J!'ll d.rq .r
. , irall.jJLll di {Jp {&U^& oy*,1y1,.ad13
4;tilt 6$.ajr
*rlxilr 1ui*:
4p -pt^irlll &Jh irc d*d te*ii:3i qilil:t ob .rl3,o J*-,i3+,jld* dy:i! *i ,l
. 1g,-,ilJ &lU riJh Ji1*:J,l JiirL.4^s.. uJl rs+It ful r }il i#Jrlt
& ip &rJt{ 1,,ltiift o* .i**r: ji .,r"*C cp'i}t gi v*&i ,e O6;hJl f.d* .Z
ils& {!;.t Lg;J}J sSll ,rL,.bJillrlt &Jh ip L,* (90} }r. ,}U gt;ill tJrdl
. Ot$lt t{dle d& ,r;nl *sdJ& Ul*.li q*;hlt rr
d ti!*, iSJHt u",ri i)".{ll +tb cl" Lg (30) s}ti,*L}3ti*}t a,t e+ll gJq .3
t"t} ,-ri {*.3*ll i.rLc,ll rb d," (2} 6JtJl ,/ i,l.udl [&ll d]li {*# JI &}J
.( w , isi. rjr 6$-rl! d-Jt '.iq! I 3i i$.i:rl ob esl *i"rh r? Li*, 4i!i
ir*-,Utt [.rL*Jl
et*Sl; i,I4lr oL$t
,Js *l[i ir d'c *$tu ;rl.l,&l Jii &j ,i" .,1$.iAJt !;L" 1$fitt a* g**s .t
riil ',i;'!
eb;td LjXt t*,ytittr r,gitlt *hl;s. !l eS,! dp - *YUt *r.gllt J+e -
. u.:l**r,.Jl ;r* *$i:ft
143"1 , t#k";*l ,q erJU i). &lli-, U"..i t&d d$iJl 4;J,* *o,t&Vt r,s cJ.li: .2
t$t&Yl ,\t l dlclJLJ! Jri ,,.1L, dL ., ij-" [6.; # i.r.o , i.,,itr:i" r.rol3i ;&l t"rit13
. e$l
r r. dl *3rtt Cr Lr* (g0) d* SXt LirLI *;3* ,rLi _rt-i!+
ir (3) i3lilt si r Srlell oir i). (2) 6Jr*U tilr ;gfitffVl r.u .p!* si *b,! -iJlr Y .3
d* d Lo ' L+* fi:Lll {Jr,&.i!t3 O3b,ill 6*1* dt"s! ub . 1 iltilt ) ;.!L.ll
..,rllt dYi .n.I" Ot!-,Ltt
-&*
,lf
6j4lrJl t$..J!
r-rj[l,c +ll+ dlJiJ , r$ti:Yt ot& .,le talJi q;lt &]r.ull C;$ 0i uiJL gY j$d
fU": ,r L3g (30) r,Dl3 r:lt,i3ti.lt i*Sf ;rYl 'i;L! q*t j,t;lt d.;hfi..*r q+*
r.trtlyt ob et*r! 'ire ,J$ jr+r lj.ti L* (90) ,DU i*]J .,'ll J*Jfo d tlll ,.,.tLr1
. L* (90) tul'.l;lg # "hi -rt,.lj!$*-{*
;$rll i tC*ts gay;r.tl &lrl;6$ {ii3 i*i::tl gaJA L{*le ,ji:lIt il)t &.:Jl F.".S;
. q,*xYr rra ir 1 L.,"utt ;
";.* qrt ll irl,.dl
eLira1lt..*i:t
i^iyjtt sa3r.aill3 , 4cj*ldYl* , t#cdSiiYtr , 4x,pJt : drtillt+ IroUiVt ob cit*r
. C+/l ra f j*liYl Lr4ill 6rs ,p"iitl ry.i d}iiYl .ricr , t.*lt # l;jt";"
dlJ.tl (r |CSS \3 \ 22 ) ete ( r-p*.rtt ) lj; ( ti-Ft+ ) #ryU:yl orn iirlg
.(r20t4\I\23)
4.JS* iJe
LsSt Cr*
!!.u***
L.r or*.lt i- '*.tr
a{..J
ist**tt
,'uJl ,.".& ,. ni^l
v.vY4
pLl.rjt "ioi.riU
l-
{)x
.
6l.hl*, i,, i1l&"
PGrJI " i o,-liU
t-
<.d
.
-1
{',#,'
&msffatrK lNxld)filEsrd
DEFENSf COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OT THE REPUBLIC OF INDONESIA
AHD
THE GOVERNNNEHT OF THE KINGOOi,! OF $AUDIARAFIA
The Government of the Republic of lndonesia and the Government of the Kingdrm of
SaudiArabia (hereinaffer referred to as the Parties);
Desirous to strengthen the good friendship relations between them through solid
defense cooperation,
Promoting international peace and stability in implementing this Agreement and in
accordance with national and ihternational policies of each Parly and without
prejudice to domestic laws and international commitments of each pr*y;
Provided it shall not be used against the interests and security of regional unity of
either Party or of other states;
Have agreed to the following:
$-rticlE 1
Purpose
The purpose of this Agreement is to develop military cooperation and rein{orc*
cordial military ties behlveen tlre Parties in the field of defense, and to implem*nt thix
cooperation in accorda*e* with prin*iples of equality, reciprocity and commqrr
interest.
Article 2
Field and $cope of Cooperation
The field and scope of cooperation between the two countries shall be in the form of:
Strategic defense dialogue: to expand the exchange of views on defense and
security matters;
Exchange of intelliganee information in the field of defense: this includes
exchange of infonnation, training, symposia and study visits;
?
1
I
^t
Is f.
J
Military education and training: lhis includes training, study visits, development
of educational and training progrems end exchange 0f defense personnel and
experts to teach, set up workshops and symposra and provide professional
training among participant* on a reciprocal basrs;
Defense industry: develop cooperation in defense technologies, including:joint
research, production, rnarketing and kansfer of technology;
Humanitarian aid, disaster relief, peace-keeping and logistic services: this
includes developing and improving cooperation in the area of humanitarian
aid, disaster relief, peace-keeping, military logistic support and madical
services; and
6.
Any other area nf rnilita6i e*operation to be agreed upon by the Farties.
Article 3
0ornpetent Authorities
The competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement are
For SaudiArabia {Ministry of Defense}; and
For lndonesia (Ministry of Defense).
Article 4
Military Committee
A committee named (Joint Military Committee) shall be in charge of developing
military cooperation between the Parties and overcome any obstacle to the
implementation of this Agreernent. The Committee may form joint special taskfarces
from both Parties lo serve mililary cooperation areas. Each Party shall subsequently
designate its representativ*(s) in the Committee. The Committee shall convcno a$
necessary and upon a requssl by either Parly, and shall submit its recommendations
to competent authorities of b*th eountries lor approval.
Articlo 5
lntel lectual Property Rig hts
The Parties agree that any intollectual property resulting from implementing
this Agreement shall be common property.
ln case either Party seeks to disclose information pertaining to intellectual
property rights arising from cooperation under this Agreement to any third
party, a prior consent frorn the other Party must be obtained.
Each Party shall receive an equal share of commercial retum if intellectuat
property is used for ccmrnercial purposes.
4.
5.
1
2
1
2
3
I
-t'i,tl I7
1
2.
Article 6
lnformation $ecurity Protection
The Parties shall protect confidentiality of information accessible under this
Agreement according to national laws and regulations of both Parties.
Secret information and equipment shall be provided through official channels
agreed upon by heads of both sides in the Joint Committee. Said information
and equipment shall be referred to according to level of classification and
country of origin as follows:
No information or equipment received under this Agreement may-direclly or
indirectly, temporarily or permanently - be lransferred, disclosed or iEsued to a
third party, whether a per$on or agency, without a prior written consent of the
originating Party.
Article 7
Financial Affairs
Signing of this Agreement shall not entail any financial obligation on either
Party.
Expenses of visits, meetings and activities related to this Agreement shall be
borne as follows:
a.
The visiting Party sh*ll bear alt travel expenses (roundtrip flights) of it$
perscnnelto the oountry of lhe other Party.
b.
The hosting Par$ shall bear all expenses related to transportation of
personnel of ths visiting Party within the country of the hosting party as
well as room and board.
c.
The hosting Party shall bear expenses of emergency medical treatment
for personnel of the visiting Party.
The visiting Party shall bear expenses related to transfer or medical
evacuation of its deceased or injured personnel from the country of the
hosting Party.
3
J
1
2
d
.t
" {,of.
TOP SECRTT
Llill , c -
SANGAT RAHAS}A
TOP SSCRET
SECRET
.: u
RAHASIA
SECRf;T
CONFIDENTIAL
-,,-rL-.
TERBATAS
BIASA
UNCLASSIFIED
CONFIDENTIAL
1
2
Article I
$ettlement of 0isputes
Any difference in interpretation or implementation of this Agreement ehall be
settled through consultalion between the Parties only, without recourse to
national or international courts or to a third party.
ln case of difference in interpretation or implernentation of this Agreemant, the
Parties shall seek setilement within (90) days through negotiations conduded
by a committee to be formed of both Parties or through any other method
agreed upon by the Parties.
Negotiations shall connmence within (30) days upon a request by either Party.
Should Rs agreament be reached within the period specified in paragraph (2)
of this Article, eithcr Farty may terminate this Agreement or (annul th*
disputed adicte{s}}.
Article I
Effectiveness, Term and Termination
This Agreement shall be effective as of the date of the last written notification
in which each Party notifies the other Party, through diplomatic channels, of
finalization of internal and legal procedures required for effectiveness of the
Agreement.
This Agreement shall be valid for a period of five years as of the date of
etfectiveness, and shall be automatically renewed for consecutive period(e);
each being one year, unless either Party requests terrnination of the
Agreement by a written notification submitted to the other party (90) days prior
to the specified date of termination.
J.
Termination or su$pension of this Agreernent, as per paragra?h tzl of this
Article or paragraph {3} of Article {8i, shatl not affect cornpletion of hinding
cooperation program,s and ac-tivities, unless the Parties agree otherwise"
Article 10
Amendment and Revision
Either Party may propose amendments to this Agreemenl by a written request
transmitted through diplonratic channels to the other Party; negotiations shall
commence within (30) days from receipt of the request. Should no agreernent be
reached within (90) days, both Parties may tarminate this Agreement by a written
notification within (90) days.
Agreed amendments shall take effect pursuant to proeedures provided for in Article
(9) of this Agreement.
f-
3
1
2.
ry
Article 11
Languago and $ignature
This Agreernent is drafted in: Arabic, lndonesian and English languages, all three
texts being equally ,rtn*nt,. ln case of divergence in interpretation' the English text
shall prevail.
signed in (Jakarta) on (Thursday) dated 22t3t1435{, corresponding to 23/1/2014'
FOR THE GOVERNMENT
REPUBLIS OF INDON&$IA
FOR THE GOVERNMENT
KINGDOM OT SAUDIARABIA
ip
SJAFRIE SJAMSOEDNIN
VICE MINISTER OT DEFENCE
SULTAN BIN ABOULAE|Z
DEPUTY MTNISTER OF DEFENST
Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor
312017t52
Number
Dr.iur. Damos Dumoli
usman
NI P. 19630804 198803 1 001
sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan perjanjian lnternasional
Secretary of Directorate Generalfor Legat Affairs and lnternational Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Repubtic of indonesia
Tanqqal :
Maret 2017
Date