UU NOMOR 11 TAHUN 2018

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)

Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2018-10-30
Total Pasal: 6 naskah terverifikasi
URN: urn:lex:id:gov:dpr-presiden:uu:2018:11
Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Sepanjang sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional
yang berlaku, kerjasama dapat mencakup bidang-bidang sebagai
berikut:
Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan
internasional.
Pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan
sipil dari lembaga masing-masing Para Pihak.
Kerjasama materiil pertahanan:
1)
Pembuatan materail pertahanan,
2)
Pemeliharaan dan dukungan logistik materiil pertahanan,
3)
Pertukaran serta alih teknologi dan informasi mengenai
materiil pertahanan,
4)
Pelatihan teknis bagi personel,
5)
Kerjasama antara Para Pihak dan industri pertahanan
dari masing-masing Pihak,
6)
Penyediaan layanan jaminan kualitas, dan
7)
Kegiatan keriasama materiil pertahanan yang saling
menguntungkan lainnya sebagaimana disepakati oleh
Para Pihak.
Berbagi informasi dan/atau pengalaman, lermasuk tetapi tidak
terbatas pada:
1)
Hukum militer dan sejarah militer,
a
b
C
d
\lr
I
I
I
I
I
I

e
2)
Pengendalian krisis, penanggulangan bencana dan
kegiatan pencarian dan penyelamatan,
3)
llmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alih teknologi
di bidang yang menjadi kepentingan bersama,
4)
lntellijen militer, dan
5)
Keamanan maritim, kontra-terorisme dan bantuan
kemanusian serta penanggulangan bencana.
Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan
Bersenjata dari kedua negara, serta pengembangan kerjasama
dalam bidang-bidang berikut:
t
1) Pendidikan, pelatihan dan latihan,
2)
Kunjungan kapal,
3)
Logistik; dan
4)
Operasipemeliharaanperdamaian.
Peningkatan pengembangan sumber daya
lembaga-lembaga pertahanan dari Para
pendidikan, pelatihan, dan latihan.
manusta
Pihak
pada
melalui
2
S
Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama.
Untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang-bidang yang tercantum
dalam Ayat 1, Para Pihak dapat membentuk pengaturan pelaksanaan
tertentu.

PASAL 3

PENGATURAN KEUANGAN
Setiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing terkait partisipasinya
dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak,
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4

PERTUKARAN INFORMASI RAHASIA
Para Pihak akan memastikan bahwa informasi rahasia yang
dipertukarkan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan digunakan
hanya untuk tujuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini atau
1
I
o\I

pengaturan terkait lainnya antara Para Pihak atau Pihak Ketiga lainnya
yang bertindak berdasarkan atau terlibat dalam Nota Kesepahaman ini
atau pengaturan lain tanpa melanggar hak kekayaan yang dimiliki oleh
Para Pihak atau Pihak Ketiga. Para Pihak akan memastikan bahwa
informasi yang dipertukarkan oleh mereka dalam kerjasama terkait
pertahanan tidak akan digunakan untuk saling merugikan. Untuk tujuan
Pasal ini, Pihak Ketiga diartikan sebagai setiap orang atau kesatuan
selain dari Para Pihak, termasuk pemerintah negara ketiga, kontraktor,
terlepas dimiliki, dikuasai atau dipengaruhi oleh salah satu Pihak' dan
warga negara dari negara ketiga, kecuali disepakati lain oleh Para
Pihak.
Setiap materi atau informasi rahasia yang diterima dalam kerangka
Nota Kesepahaman ini tidak akan diberikan atau diungkap kepada
Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak lainnya.
Para Pihak berkomitmen untuk menggunakan, memperlakukan, dan
melindungi materi atau informasi rahasia di mana mereka memiliki
akses dalam kerangka Nota Kesepahaman ini sesuai dengan hukum
dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak.
Tiap Pihak memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia yang
diterima dari Pihak lain sekurang-ku rangnya sama dengan yang
diberikan kepada informasi rahasia yang dimilikinya yang memiliki
tingkat sepadan dan akan melakukan segala upaya untuk meniaga
perlindungan tersebut selama yang dibutuhkan oleh Pihak yang
memberikan informasi.
Ketentuan mengenai tanggung iawab Para Pihak terkait penggunaan
informasi rahasia dan pencegahan pengungkapan akan tetap berlaku
setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
Materi atau informasi rahasia dikirimkan hanya melalui saluran resmi
antara otoritas berwenang dari Para Pihak.
Jika diperlukan, pengaturan pelaksanaan terpisah mengenai
pertukaran informasi rahasia akan dibentuk diantara Para Pihak.
\
t.
.////
\_l (W.
3
4
5
7
2.
b.
I
I
I

PASAL 5

INSTITUST PEiIGHUBUNG
Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang menjadi lnstitusi
Penghubung adalah:
1
2
Bagi Pihak lndonesia: Direktorat Kerjasama
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
Pertahanan Republik lndonesia,
lnternasional
Kementerian
Bagi Pihak Belanda: Bagian Kerjasama Militer lnternasional Staf
Pertahanan Kementerian Pertahanan Kerajaan 3elanda.
Para Otoritas, sebagai mana tersebut dalam Ayat 1, dapat
mengadakan pertemuan yang bertuiuan untuk membahas berbagai
aspek kerjasama yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1. Pertemuan
tersebut akan diadakan secara bergantian di masing-masrng negara
Para Pihak. Pembahasan mengenai berbagai aspek kerjasama
pertahanan bilateral dapat juga didelegasikan oleh otoritas yang sesuai
dari Para Pihak kepada Ata$e Pertahanan.

PASAL 6

STATUS PERSONEL
Jika diperlukan, persetujuan terpisah akan dibentuk antara Pemerintah
Republik lndonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, mengenai status
personel dari Para Pihak ketika berada di wilayah negara Pihak lain.

PASAL 7

KETENTUAN AKHIR
Para Pihak menyatakan bahwa Pihak lndonesia akan menempuh
prosedur internal yang diperlukan bagi pemberlakuan Nota
Kesepahaman ini dan bagi Pihak Belanda, Nota Kesepahaman ini
dapat berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Nota Kesepahaman ini akan berlaku efektif bagi kedua Pihak sejak
tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa
prosedur internal telah dilakukan oleh Pihak yang dipersyaratkan untuk
menempuh prosedur internal dimaksud.
1
2
\ /,L
I
I
I

3
Nota Kesepahaman ini berlaku selama iangka waktu lima tahun dan
secara otomatis diperpanjang untuk lima tahun berikutnya kecuali salah
satu Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis paling lambat
enam bulan sebelum keinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
4
Nota Kesepahaman ini dapal diamandemen melalui kesepakatan
tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal
yang disepakati oleh Para Pihak.
E
Segala permasalahan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini akan diselesa,kan secara khusus di antara Para
Pihak melalui perundingan damai, atau dalam hal permasalahan
tersebut tidak terselesaikan oleh Para Pihak, melalui saluran
diplomatik.
Dibuat di Den Haag pada 4 Februari 2014, dalam dua naskah asli dalam
Bahasa lndonesia, Bahasa Eelanda, dan Bahasa lnggris, keseluruhan naskah
setara keabsahannya. Dalam hal perbedaan penafuiran dari ketentuan Nota
Kesepahaman ini, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Menteri Pertahanan
Republik lndonesia
Menteri Pertahanan
Kerajaan Belanda
URN
O YUSGIANTORO J
INE H
N
S
AERT
%
I
I
I
I
I
I
4
I
I
\

Lffi,)
R,EPUBLII( INDOIYESIA
MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING
TUSSEN
HET MINISTERIE vAN DEFENSIE VAN DE REPUBLIEK II.IooNesIE
EN
HET MINISTERIE VTN OEFENSIE VAN HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN
INZAKE
SAMENWERKII.,IG OP HET GEBIED VAN DEFENSIE
Het ministerie van Defensie van de Republiek lndonesi6 en het ministerie van
Defensie van het KoninkrUk der Nederlanden, hierna afzonderlijk te noemen
de "Deelnemef en tezamen te noemen de "Deelnemers"
Ovenregende het belang van het bevorderen van defensiesamenwerking in
bilaterale betrekkingen tussen de twee landen en van het bijzondere belang
daarvan voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid;
Erkennend de noodzaak van het versterken van de bestaande
vriendschappelijke betrekkingen en technische samenwerking tussen de twee
landen, gegrondvest op de volledige eerbiediging van de soevereiniteit en
territoriale integriteit, alsmede op de beginselen van gelijkheid, het niet
inmengen in inlerne zaken, en wederzijds voordeel;
Opnieuw bevestigend hun internationale verplichtingen mel betrekking tot de
algemeen erkende beginselen en normen van het internationale recht;
Geleid door de wens hun goede en hartelijke betrekkingen te versterken; en
Conform de geldende wet- en regelgeving in de beide landen;
Hebben het volgende afgesproken:
a

1
ARTIKEL 1
DOELSTELLING VAN DE SAMENWERKING
Dit Memorandum van Overeenstemming (MvO) legt het kader vast voor
samenwerking op het gebied van defensie en militaire bekekkingen tussen de
Deelnemers op gebieden waar sprake is van een gemeenschappelijk belang,
gegrondvest op de beginselen van wederzijds respect, vertrouwen en
wederzijds voordeel.
ARTIKEL 2
REIKVI'IJDTE VAN DE SAIIENWERKING
Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke nationale
wetgeving en het internationale recht, kan de samenwerking betrekking
hebben op de volgende onderueeen:
Strategische dialoog, bekeffende regionale en intemationale
veiligheidsvraagstukken.
Wedezijdse bezoeken door functiona rissen, waaronder militair en
burgerpersoneel van de instellingen van beide Deelnemers.
Samenwerking op het gebied van defensiematerieel:
1)
Productievandefensiematerieel,
2)
Onderhoud en logistieke ondersteuning van
defensiematerieel,
3)
Uitwisseling en overdracht van technologie en informatie
inzake defensiematerieel,
4)
Technische opleiding van personeel,
5)
Samenwerking tussen de Deelnemers en hun respectieve
defensie-industrieen,
6)
De levering van kwaliteitsborgingsd iensten, en
7)
Andere tot wederzijds voordeel strekkende en door de
Deelnemers vast te stellen samenwerkingsactiviteiten op
het gebied van defensiematerieel,
\ru
a
b
c
l
I

d.
Het delen van informatie en/of ervaring, Dit omvat, maar is niet
beperkt tot, het volgende:
1)
It4ilitair recht en militaire geschiedenis,
2)
Crisisbeheersing, rampenbestrijding en search_and_
rescue-activiteiten,
3)
Wetenschap en technologie, met inbegrip van overdracht
van technologie in het wederzijdse belang,
4)
Militaire inlichtingen, en
5)
Maritiemeveiligheid,terrorismebestrijdingenhumanitaire
hulp en rampenbestrijding.
e.
Het onderhouden van contacten tussen de instellingen van de
krijgsmachten van beide landen en het ontwikkelen van
samenwerking op de volgende gebieden:
1 )
Opleiding, training en oefeningen,
2)
Scheepsbezoeken,
3)
Logistiek, en
4)
Vredesmissies.
f.
Het bevorderen van ontwikkeling op het gebied van personeel bij
de defensie-organisaties van de Deelnemers, door middel van
opleiding, training en oefeningen.
S
Andere in gezamenlijk overleg vastgestelde gebieden.
Teneinde de samenwerking op de in lid 1 genoemde gebieden uit te
voeren, kunnen de Deelnemers specifieke uitvoeringsbepalingen
overeenkomen.
ARTIKEL 3
FINANCIELE KOSTEN
ledere, Deelnemer draagt de door hem gemaakte kosten met betrekking tot
zijn deelname aan dit Mvo zelf, tenzij door de Deelnemers onderling anders is
overeengekomen, zoals genoemd in artikel 2.
)
&
I
I
\ \t

1
ARTIKEL 4
UITWISSELING VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE
De Deelnemers dragen ervoor zorg dat gerubriceerde informatie die in
het kader van dit MvO wordt uitgewisseld uitsluitend wordt gebruikt voor
het doel dat is vastgelegd in dit MvO, of in andere relevante
overeenkomsten tussen de Deelnemers of met derden die handelen
ingevolge of in het kader van dit MvO of andere overeenkomsten zonder
de eigendomsrechten van een Deelnemer of van derden te schenden.
De Deelnemers dragen ervoor zorg dat de informatie die zij uitwisselen
bij de defensiegerelateerde samenwerking niet ten nadele van de andere
deelnemer wordt gebruikt. Binnen dit artikel wordt met derden bedoeld:
iedere persoon of entiteit behalve de Deelnemers, waaronder regeringen
van derde landen; contractanten, die al dan niet in eigendom of beheer
zijn van of onder invloed staan van een van de Deelnemers; en
onderdanen van derde landen, tenzij door de Deelnemers anders is
besloten.
ln het kader van dit MvO ontvangen materiaal of informatie van
gerubriceerde aard zal niet worden vrijgegeven of openbaar gemaakt
aan derden zonder voorafgaande schrifteli.ike toestemming van de
andere Deelnemer.
De Deelnemers zijn gehouden gerubriceerd materiaal of gerubriceerde
informatie waartoe zij in het kader van deze MvO toegang hebben te
gebruiken, te behandelen en bewaren overeenkomstig de geldende
natjonale wet- en regelgeving van de Deelnemers.
ledere Deelnemer kent aan van de andere Deelnemer ontvangen
gerubriceerde informatie een beveiliging toe van ten minste hetzelfde
niveau als aan zijn eigen op overeenkomstig niveau gerubriceerde
informatie en neemt alle mogelijke maatregelen om dit
beveiligingsn ivea u te handhaven voor zolang als de Deelnemer die de
informatie beschikbaar stelt dat verlangt.
De bepalingen betreffende de verantwoordeliikheden van de
Deelnemers voor het gebruik van gerubriceerde informatie en het
voorkomen van openbaarmaking blijven van kracht na ontbinding van dit
MvO.
Materiaal of informatie van gerubriceerde aard wordt uitsluitend via de
officiEle kanalen tussen de bevoegde autoriteiten van de Deelnemers
verstu u rd.
2
a
4
5
6
\" da
I

7
lndien nodig zullen de Deelnemers een afzonderlijke
uitvoeringsovereenkomst sluiten over de uitwisseling van gerubriceerde
informatie.
ARTIKEL 5
AANSPREEKPUNTEN
1. De aanspreekpunten voor de uitvoering van dit MvO zijn de volgende:
Namens de lndonesische Deelnemer: De Directie lnternationale
Samenwerking, Directoraat-Generaal Defensiestrategie van het
Ministerie van Defensie van de Republiek lndonesid,
Namens de Nederlandse Deelnemer: Het Ressort lnternationale
Militaire Samenwerking van de Defensiestaf van het Minislerie van
Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden.
De in lid 1 genoemde autoriteiten kunnen overleg houden om aspecten
te bespreken van in artikel 2, lid 1, genoemde onderwerpen. Dergelijk
overleg wordt beurtelings in een van de landen van de respectieve
Deelnemers gehouden. Besprekingen over aspecten van bilaterale
defensiesamenwerking kunnen ook door de relevante autoriteiten
worden gedelegeerd aan de defensieattach6.
ARTIKEL 6
STATUS VAN PERSONEEL
lndien nodig wordt er tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
lndonesie een aparte overeenkomst gesloten inzake de status van personeel
van de Deelnemers dat zich op het grondgebied van de andere Deelnemer
bevindt.
ARTIKEL 7
SLOTBEPALINGEN
De Deelnemers erkennen dat de Indonesische Deelnemer noodzakelijke
interne procedures zal ontplooien voor de inwerkingtreding van dit MvO
en dat voor de Nederlandse Deelnemer dit MvO in werking kan treden
vanaf de datum van ondertekening
2
1
a
I

?
Drt MvO treedt voor beide Deelnemem daadwerkehlk in werking op de
dag van ontvangst van het bericht waarin wordt gemeld dat de interne
procedures voor de inwerkingkeding door de Deelnemer voor wie de
ontplooiing van dergelijke interne procedures noodzakeliik vereist Was,
ziin voltooid,
Dit MvO blijft gedurende viif iaar van kracht en wordt automatisch voor
nog eens vijf jaar verlengd tenzij een van de Deelnemers het ontbindt
door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste zes maanden.
Dit MvO kan worden gewijzigd op grond van schrifrelijke
overeenstemming door de Deelnemers. Een dergelijke wijziging wordt
van kracht op de door de Deelnemers overeengekomen datum.
Kwesties die voortkomen uit de interpretatie of uitvoering van dit MvO
worden uitsluitend door middel van onderhandeling langs minnelijke weg
tussen de Deelnemers beslecht, of, ingeval een kwestie niel door de
Deelnemers kan worden beslecht, via diplomatieke kanalen.
ln tweevoud opgemaakt te Den Haag op 4 februari 2014, in de lndonesische,
Nederlandse en Engelse taal, zi.jnde alle teksten getijkelijk geldig. ln het geval
van uiteenlopende interpretaties van de bepalingen van dit MvO is de Engelse
tekst doorslaggevend.
3
4
E
De Minister van Defensie van
de Republiek lndonesie,
PURNO
YUSGIANTORO
De Minister van Defensie
van het Koninkrijk der Nederlanden
/)u
J
INE
E
S-
HAERT
I
\
I

Lr., A
*-#",'
EFPUBLIT INDOIIIESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRYOF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
ON
DEFENCE-RELATED COOPERATION
Reaffirming their international commitments to the generally recognized
principles and norms of the international law;
Wishing to intensiry their good and cordial relations; and
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries.
Have reached the following understandings:
The Ministry of Defence of the Republic of lndonesia and the Ministry of Defence
of the Kingdom of the Netherrands, hereinafter referred to as the "participant,,
and jointly as the "Participants'';
considering the importance of promoting defence cooperation in biraterar
relations between the two countries and of its particular significance for the
maintenance of international peace and security;
Recognizing the need to strengthen the existing friendry rerations and
technical cooperation between the two countries based on furr respect of
sovereignty and territorial integrity and the principles of equality, non_
interference to the internal affairs and mutual benefit;
N
/,--\
\/#

ARTICLE 1
OBJECTIVE OF THE COOPERATION
This Memorandum of Understanding (MoU) establishes lhe framework for
cooperation in the field of defence and military relations between the Participants
in areas of mutual interest, based on the principles of mutual respect, trust and
mutual benefit
ARTICLE 2
SCOPE OF THE COOPERATION
1
lnsofar as consistent with applicable national laws and international law,
cooperation may include the following topics:
Strategic dialogue concerning regional and international secunty
b
a
c.
ISSUES
Exchanging visits by officials including military and civilian
personnel from their respective institutions.
Defence materiel cooperation
1)
Production of defence materiel,
2)
Maintenance and logistic support of defence materiel,
3)
Exchange and transfer of technology and information on
defence materiel,
4)
Technical training of personnel,
5)
Cooperation between the Participants and their respective
defence industries,
6)
The provision of guality assurance services, and
7)
Other mutually beneficial defence materiel cooperation
activities as determined by Participants.
Sharing of information and/or experience, including but not limited
to:
1)
Military law and military history,
Crisis management, disaster relief and search-and-rescue
activities,
2)
d
( )
,/ r)
\tru

3)
Science and technology, including transfer of technology
in the field of mutual interest,
4)
Military intelligence, and
5)
Maritime security, counter{errorism and humanitarian
assistance and disaster reliefs (HADR).
Fostering contacts between the Armed Forces institutions of both
countries, and developing cooperation in the following fields:
1) Education, training and exercises,
2)
Ship visits,
3)
Logistics, and
4)
Peacekeepingoperations.
Promoting human resources development of defence institutions
of the Participants through education, training and exercises.
S
Other mutually determined areas.
ln order to implement cooperation in the areas menlioned in Paragraph 1,
the Participants may conclude specific implementing arrangements.
ARTICLE 3
F:NANCIAL EXPENDITURES
Each Participant will bear its own costs associated with its participation in this
MoU, unless decided otherwise between the Padicipants, mentioned in Article 2.
ARTICLE 4
EXCHANGE OF CLASSIFIED lt'IFORMATION
The Participants will ensure that classified information exchanged in the
framework of this MoU will be used only for the purpose set forth in this
MoU or other relevant arrangements between the Participants or any
other Third Party acting under or within this MoU or other arrangements
without violating the property rights vested in any of the Participants or
Third Parties. The Participants will ensure that information exchanged by
them in the defence-related cooperation will not be used against each
other. For the purpose of this Article, Third Party means any person or
entity other than the Participants, including any third country's
e
f
2
I
&
t)\ft

I
,)
government, any contractor, whether or not owned, controlled or
influenced by a Participant, and any national of a third country, except as
otherwise decided by the Participants.
Any classified material or information received in the framework of this
MoU will not be released or disclosed to any Third Party without previous
written approval of the other Participant.
The Pa(icipants commit themselves to use, handle and safeguard any
classifled material or information to which they may have access in the
framework of this MoU in accordance with the Participants' applicable
national laws and regulations.
Each Participant affords to classified information received from the other
Participant at least the same protection as it provides to its own classified
information of equivalent level and will take all measures to maintain such
protection as long as it is required by the releasing Participant.
The provisions conceming the responsibilities of the Participants for the
use of classified information and the prevention of disclosure will continue
to apply after the termination of this MoU.
Classified material or information will be transmitted only through ofiicial
channels between the competent authorities of the Participants.
lf necessary, a separate implementang arrangement on the exchange of
classified information will be concluded between the Participants.
ARTICLE 5
POINT OF CONTACTS
1 .
For the implementation of this MoU, the Point of Contacts are:
On behalf of the lndonesian Participant: The Directorate of
lnternational Cooperation of the Directorate General of Defence
Strategy of the Ministry of Defence of the Republic of lndonesia,
On behalf of the Netherlands Participant: The lntemational Military
Cooperation Branch of the Defence Staff of the Ministry of
Defence of the Kingdom of the Netherlands.
4
7
\ \
z'.t )
\,uA_
b.
I

2
The Authorities, mentioned in Paragraph 1, may organise a meeting in
order to discuss aspects of topics, mentioned in Article 2 Paragraph 1.
Such a meeting will be held alternately in the respective Participants'
countries. Discussions on aspects of bilateral defence cooperation may
also be delegated by the appropriate authorities of the Participants to the
Defence Attach6.
ARTICLE 6
STATUS OF PERSONNEL
lf necessary, a separate agreement will be concluded between the Govemment
of the Republic of lndonesia and the Government of the Kingdom of the
Netherlands, concerning the status of personnel of the Participants while in the
territory of state of the other Participant.
ARTICLE 7
FINAL PROVISIONS
The Participants acknowledge that the lndonesian Participant will
undertake necessary internal procedures for the entry into effect of this
MoU and for the Netherlands Participant, this MoU is able to come into
effect since the date of its signature,
This MoU will enter into effect effectively for both Participants on the date
of receipt of the notiflcation informing that the intemal procedures for the
entry into effect have been fulfllled by the Participant required to
undertake such internal procedures.
This MoU will remain in effect for a period of five years and will
automatically be extended for another five years unless either Participant
terminates it through written notice at least six months prior to its intention
to terminate this MoU.
This lvloU may be amended by the written consent of the Participants.
Any such amendment will come into effect on the date agreed by the
Participants,
Any matter arising from the interpretation or implementation of this MoU
will be settled exclusively between the Participants by means of amicable
1
2
a
4.
a,._t
I