PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)

KEWAJIBAN UNTUK MENGEKSTRADISI
Para Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya,
berdasarkan permintaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, setiap
orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak
Peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman
1

untuk tindak pidana yang dapat dielstradisikan yang dilaltukan di dalam
yurisdiksi Pihak Peminta.

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN
1. Untuk tujuan Perjanjian ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan
adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua
Pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan
hukuman yang lebih berat,
2. Apabila permintaan ekstradisi berkaitan dengan seseorang yang dicari
untuk pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kebebasan yang
dikenakan atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, ekstradisi hanya
dapat dikabulkan apabila sisa masa hukuman yang dijalani sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan.
3. Dalam menentukan sebuah tindak pidana dapat dihukum atau tidak
berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apabila:
a. hukum Para Pihak menempatkan tindakan atau pembiaran yang
menyebabkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama
atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang
sama.
b. berdasarkan hukum Para Pihak unsur-unsur dasar tindak pidana
tersebut berbeda, dengan pemahaman bahwa keseluruhan tindakan
atau pembiaran yang diajukan oleh Pihak Peminta merupakan tindak
pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.
2

4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi beberapa tindak pidana yang
terpisah yang semuanya dapat dihukum berdasarkan hukum Para Pihak,
tetapi beberapa tindak pidana tersebut tidak memenuhi persyaratan yang
tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Diminta dapat mengabulkan
ekstradisi untuk tindak pidana tersebut apabila orang tersebut akan
diekstradisi untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tindak pidana yang dapat
diekstradisikan.
5. Untuk tujuan ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan
adalah tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum Para Pihak
apabila tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana
tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan
hukum Para Pihak pada saat tindak pidana tersebut dilakukan dan juga
pada saat permintaan ekstradisi diterima.
t
6. Suatu tindak pidana juga dapat diekstradisikan apabila meliputi percobaan
atau konspirasi untuk melakukan, berpartisipasi dalam membantu atau
bersekongkol dalam pelaksanaan, menganjurkan atau mengadakan, atau
menladi kaki tangan sebelum atau sesudah fakta atas tindak pidana yang
dijelaskan pada ayat (1) Pasal ini.
7. Apabila ekstradisi dimintakan atas seseorang yang dicari atas suatu tindak
pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan, bea cukai,
pengaturan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi
tersebut tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta
tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai
perpajakan, bea cukai, valuta asing yang serupa dengan hukum Pihak
Peminta.
3

ALASAN WA.JIB UNTUK PENOLAKAN
1. Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal
sebagai berikut:
a. Apabila tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi oleh Pihak
Peminta merupakan tindak pidana bermuatan politik;
b. Apabila Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa
permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau
menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kebangsaan,
etnis asli, pendapat politik, jenis kelamin, atau status, yang membuat
orang tersebut dirugikan karena alasan tersebut;
'
c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak
pidana berdasarkan hukum militer, yang bukan merupakan tindak
pidana berdasarkan hukum pidana umum,
d. Apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang telah
dijatuhkan terhadap orang tersebut di Pihak Diminta terkait dengan
tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
e. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum dari
salah satu Pihak, menjadi kebal atas tuntutan dan hukuman atas dasar
apapun, termasuk daluarsa atau amnesti;
f. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, telah atau akan meniadi
korban penyiksaan atau kekerasan, tindakan tidak manusiawi atau
merendahkan martabat di Pihak Peminta;
4

g. Apabila putusan Pihak Peminta dijatuhkan secara in absentia, terpidana
tersebut tidak menerima pemberitahuan yang cukup mengenai
persidangan atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya
dan belum atau tidak akan mendapatkan kesempatan persidangan
ulang atas kasusnya dengan kehadiran orang tersebut;
h. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah menjalani hukuman
yang berdasarkan hukum dari, atau bagian dari, negara manapun atau
telah dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan atau otoritas
benvenang, terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana
lainnya dengan unsur tindakan atau pembiaran yang sama tindak
pidana yang dimintakan ekstradisinya.
2. Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak
pidana bermuatan politik:
a. Suatu tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau
anggota keluarga inti atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga
inti, atau anggota dari Dewan Tinggi Persatuan Emirat Arab atau
keluarga inti;
b. Suatu tindak pidana yang mewajibkan Para Pihak, menurut konvensi
internasional multilateral yang bertujuan untuk mencegah atau
memberantas kategori kejahatan tertentu, untuk mengekstradisi orang
yang dicari, atau mengajukan kasus tanpa penundaan yang tidak wajar
kepada otoritas berwenang guna kepentingan penuntutan;
c. Pembunuhan;
d. Tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan terorisme; dan
e. Percobaan, persekongkolan, atau konspirasi untuk melakukan tindak
pidana yang dimaksudkan pada huruf a sampai d dari Pasal ini.
5

3. Apabila terdapat pertanyaen tentang keJahatan yang dilakukan buronan
yang dicari adalah tindak pidana bermuatan politik atau tidak, keputusan
Pihak Dimintalah yang menentukan.

ALASAN SUKARELA UNTUK PENOLAKAN
Ekstradisi dapat ditolak dalam hal sebagaiberikut.
a. Apabila otoritas benrvenang Pihak Diminta telah memutuskan baik untuk
tidak mengadakan maupun mengakhiri proses peradilan terhadap orang
tersebut terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi,
b. Apabila penuntutan terkait dengan tindak pidana yang dimintakan
ekstradisi sedang ditunda di Pihak Diminta terhadap orang yang
dimintakan ekstradisi.
c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstadisi diancam hukuman mati
berdasarkan hukum Pihak Peminta, kecuali Pihak tersebut memberikan
jaminan sehingga Pihak Diminta menganggap bahwa hukuman mati tidak
akan d'ljatuhkan atau, iika diiatuhkan, tidak akan dilaksanakan.
d. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum
Pihak Diminta, dianggap telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian
di wilayah Pihak tersebut.

EKSTRADISI WARGA NEGARA
1. Para Pihak memiliki hak untuk menolak mengekstradisikan warga
negaranya.
6

2. Apabila ekstradisi tidak dikabulka, Pihak Diminta, atas permohonan Pihak
Peminta, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas
benrvenangnya untuk pelaksanaan proses peradilan sesuai hukum
nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus menyediakan dokumen
dan bukti mengenai kasus tersebut kepada Pihak Diminta. Pihak Peminta
wajib diberitahut<an mengenaitindakan apapun yang diambil terkait dengan
proses peradilan tersebut, berdasarkan permintaannya.

SALURAN KOMUNIKASI
Untuk tujuan Perjanjian ini, Para Pihak wajib berkomunikasi satu sama lain
melalui saluran diplomatik.

OTORITAS PUSAT
1. Tiap{iap Pihak wajib menunjuk Otoritas Pusat untuk kepentingan
pelaksanaan Perjanlian ini.
2. Tiap-tiap Otoritas Pusat adalah:
a. Untuk Pemerintah Republik lndonesia, Otoritas Pusat adalah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b. Untuk Pemerintah Persatuan Emirat Arab, Otoritas Pusat adalah
Kementerian Kehakiman.
3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat, Pihak tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lain
melalui saluran diplomatik.
7

PERi,IINTAAN DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
1. Permintaan ekstradisi wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan beserta
dokumen terkait melalui saluran diplomatik.
2. Permintaan ekstradisi disertai dengan:
a. Uraian seakurat mungkin mengenai orang yang dicari, berserta
informasi lainnya yang dapat membantu untuk menentukan identitas,
kewarganegaraan, dan lokasi orang tersebut, termasuk foto terkini atau
sidik jari apabila tersedia;
b. Keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu,
tempat, tindakan, dan konsekuensi tindak pidana tersebut;
c. Teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang
dapat diiatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum
terkait dengan daluarsa proses paadilan atau daluarsa pelaksanaan
hukuman atas tindak pidana tersebut;
d. Permintaan penyitaaan, apabila diperlukan.
3. Permintaan ekstradisi yang terkait dengan seseorang yang dicari yang
belum pernah disidangkan, selain dokumen yang diperlukan berdasarkari
ayat (2) Pasal ini, wajib dilengkapijuga dengan:
a. Salinan resmi surat perintah penangkapan atau dokumen lain yang
memiliki fungsi yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas
benuenang Pihak Peminta;
b. Pernyataan di bawah sumpah saksi mengenai pengetahuannya
atas tindak pidana tersebut.
8

4. Permintaan ekstradisi terkait dengan seseorang yang dicari yang telah
dipidana atau dihukum oleh Pihak Peminta, selain dokumen yang
diperlukan berdasarkan ayat (2) dan (3) Pasal ini, wajib dilengkapidengan
salinan resmi putusan atau pemidanaan, dan:
a. Apabila orang yang dicari tersebut telah dijatuhi pidana namun
belum dihukum, keterangan dari pengadilan yang berwenang terkait
dengan putusan tersebut; atau
b. Apabila orang dicari tersebut telah dihukum, keterangan dari
otoritas berwenang yang menyatakan hukuman tersebut dapat
dilaksanakan dan sisa hukuman yang harus d'ljalani.
5. Apabila orang yang dicari telah dijatuhi putusan secara in absentia, Pihak
Peminta wajib menyerahkan dokumen yang menjelaskan bahwa orang
tersebut telah diberitahukan secara patut dan diberikan kesempatan untuk
hadir dan menyampaikan pembelaannya di depan pengadilan Pihak
Peminta.
6. Surat permintaan resmi ekstradisi dan dokumen terkait lainnya yang
diserahkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayal (2), (3), (4), dan (5)
wajib secara resmi ditandatangani dan disahkan oleh otoritas berwenang
Pihak Peminta dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Pihak
Diminta atau dalam bahasa lnggris.

KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI
1. Pihak Diminta menindaklanjuti permintaan ekstradisi sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan segera
menginformasikan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta melalui
saluran diplomatik.
I

2. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau sebagian permintaan
ekstradisi, alasan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada Pihak
Peminta.

INFORMASI TAMBAHAN
Apabila Pihak Diminta menganggap informasi yang disediakan untuk
mendukung permintaan ekstradisi tidak ankup, Pihak tersebut dapat
meminta agar informasi tambahan disampaikan dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari atau dalam waktu sebagaimana disepakati Para Pihak. Apabila
Pihak Peminta tidak dapat menyampaikan informasi tambahan dalam
jangka waktu tersebut, Pihak Peminta dianggap telah membatalkan
permintaannya secara sukarela. Namun, Pihak Peminta tidak dapat
dihalangi untuk mengajukan permintaan ekstradisi baru atas orang dan
tindak pidana yang sama.

PENAHANAN SEMENTARA
1. Dalam keadaan mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan
sementara orang yang dicari sebelum mengajukan permintaan ekstradisi.
Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran
yang ditetapkan dalam Pasal6 Perjanjian ini, saluran lntemationalCiminal
Police Organization, atau saluran lain yang disetujui oleh tiap-tiap Pihak.
2. Permintaan untuk penahanan sementara wajib memuat informasi yang
telah ditetapkan dalam ayat (2\ Pasal 8 Perjanjian ini, keterangan
mengenai adanya dokumen yang ditetapkan dalam ayat (3) atau (4) Pasal
8 Perjanjian ini, dan keterangan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas
orang yang dicaritersebut akan segera disusulkan.
t0

3. Pihak Diminta wajib segera memberitahukan Pihak Peminta hasil
penanganan permintaan tersebut.
4. Penahanan sementara wajib dihentikan apabila dalam jangka waktu 45
(empat puluh lima) hari setelah penahanan orang yang dicari tersebut,
otoritas benrenang Pihak Peminta belum menerima permintaan resmi
ekstradisi.
5. Penghentian penahanan sementara sesuai ayat (4) Pasal ini tidak akan
mempengaruhi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi
selanjutnya terhadap orang yang dicari tersebut apabila Pihak Diminta
telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

PERMINTAAN BERSAMAAN
Apabila terdapat permintaan ekstradisi dari2 (dua) negara atau lebih terhadap
orang yang sama, baik untuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana
yang berbeda, guna menentukan negara tempat orang tersebut akan
diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan segala faktor yang
relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Permintaan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian atau tidak;
b. Tingkat keseriusan tindak pidana;
c. Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
d. Kewarganegaraan dan kediaman orang yang dicari;
e. Tanggal tiap-tiap Permintaan; dan
f. Kemungkinan ekstradisidilanjutkan ke negara lain.
11

ASAS KEKHUSUSAN
1. Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat
diproses di pengadilan, dihukum, ditahan, diekstradisikan kembari ke
negara ketiga, atau tunduk pada pembatasan atas kebebasan pribadi
lainnya di wilayah Pihak Peminta untuk tindak pidana apapun yang
dilakukan selain:
a. Tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan;
b. Tindak pidana lain terkait atau yang tetah disetujui pihak Diminta.
Persetujuan diberikan apabila tindak pidana yang dimintakan tersebut
juga dapat diekstradisikan menurut Perjanjian ini.
2. Permintaan persetujuan dari Pihak Diminta berdasarkan Pasal ini wajib
dilengkapi dengan dokumefi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), (3),
(4) dan (5) Pasal 8 Perjanjian ini dan dokumentasi hukum atas keterangan
pernyataan yang dibuat oleh orang yang diekstradisikan terkait dengan
tindak pidananya.
3. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila orang tersebut telah memiliki
kesempatan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta dan tidak
melakukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
pembebasannya dari tindak pidana yang membuat orang tersebut
diekstradisikan atau apabila orang tersebut secara sukarela kembali ke
wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkannya.
12

PASAL t4
PENYERAHAN HARTA BENDA
1. Apabila diminta Pihak Peminta, Pihak Diminta, sepaniang diperbolehkan
oleh hukum nasionalnya, wajib menyita hasildan sarana tindak pidana dan
harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan
diwilayahnya, dan apabila ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta
benda tersebut kepada Pihak Peminta.
2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta benda yang disebutkan dalam ayat (1)
Pasal ini dapat diserahkan meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan
karena orang yang dicari meninggal, hilang, melarikan diri, atau alasan
lainnya.
3. Pihak Diminta, untuk pelaksanaan proses peradilan pidana yang tertunda,
dapat menangguhkan penyerahan harta benda sebagaimana tersebut di
atas hingga selesainya proses peradilan tersebut, atau menyerahkan
sementara harta benda tersebut dengan syarat Pihak Peminta akan
mengembalikannya.
4. Penyerahan harta benda tersebut tidak akan merugikan hak Pihak Diminta
atau pihak ketiga atas harta benda tersebut. Apabila terdapat hak tersebut,
Pihak Peminta, atas permintaan Pihak Diminta, wajib segera
mengembalikan harta benda yang diserahkan dalam keadaan yang sama
kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses
peradilan.

PENYERAHAN ORANG YANG DIEKSTRADISIKAN
1. Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib
menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya yang terkait dengan
13

pelaksanaan ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahulen Pihak
Peminta jangka waktu penahanan yang telah d'tjalani orang yang akan
d iekstradisi sebelum penyerahan.
2. Apabila Pihak Peminta belum mengambil alih orang yang akan
diekstradisikan dalam iangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta waiib segera
melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan ekstradisi baru
oleh Pihak Peminta atas orang tersebut untuk tindak pidana yang sama,
kecualiditentukan lain dalam ayat (3) Pasal ini.
3. Apabila salah satu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih
orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati
karena ala6an di lmr kendalinya, Pihak lainnya wajib segera
diberitahukan. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat,yang baru
dan hal terkait lainnya untuk pelaksanaan ekstradisi. Dalam hal ini,
ketentuan ayat (2) Pasal ini akan berlaku.

PENUNDAAN PENYERAHAN
1. Apabila orang yang dicari sedang menjalani proses peradilan atau sedang
menjalani hukuman di Pihak Diminta untuk tindak pidana apapun diluar
tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, Pihak Diminta, setelah
mengabulkan permintaan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi hingga
selesainya proses peradilan dan/atau selesainya masa hukuman.
Z, Apabila penundaan ekstradisi dapat menghambat proses peradilan pidana
di Pihak Peminta, Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat
menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan
syarat bahwa proses peradilan pidana yang sedang berlangsung tidak
terhambat, dan Pihak Peminta akan menyerahkan kembali orang tersebut
tanpa syarat dan segera setelah berakhirnya proses peradilan terkait.
14

TRANSIT
1. Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisikan seseorang dari negara
ketigra melalui wilayah Pihak lainnya, Pihak tersebut wajib meminta izin
kepada Pihak lainnya untuk melakukan transit tersebut. Permintaan izin
tersebut tidak diperlukan apabila menggunakan transportasi udara dan
tidak ada jaduaal pendaratan di wilayah Pihak lainnya.
2. Pihak Diminta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya,
wajib mengabulkan permintaan transit ymg diajukan oleh Pihak Peminta.
3. Apabila terdapat pendaratan tidak terjadwal di wilayah Plhak lainnya,
pelaksanaan transit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1).
Pihak lainnya tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
nasionalnya, dapat menahan orang tersebut selama jangka waktu 48
(empat puluh delapan) jam sementara menunggu permintaan transit.

BIAYA
1. Semua biaya yang terkait dengan ekstradisi dibebankan kepada Pihak
yang wilayahnya merupakan tempat biaya tersebut dikeluarkan.
2. Biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan
atau penjemputan orang yang diekstradisi ditanggung Pihak Peminta.
3. Apabila biaya tersebut merupakan biaya yang tidak terduga, Para Pihak
wajib berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikannya.
15

PENYESUAIAN DENGAN PERJANJIAN.PERJANJIAN LAIN
Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kerrajiban Para Pihak yang timbul
dari perjanjian internasional lain yang Para Pihak tersebut menjadi pihaknya,
atau sebaliknya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan
Perianjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otoritas Pusat
kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifi kasi.

2. Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan atas tindakan atau pembiaran yang tefladi sebelum dan sesudah Perianjian ini berlaku.

3. Perjanjian ini dapat diamandemenkan setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang sama sebagaimana dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini. 16

4. Tiap-tiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Namun, segala permintaan yang diterima sebelum tanggal penerimaan pemberitahuan untuk pengakhiran perjanjian tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan tersebut dipenuhi. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani perjanjian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal dua bulan Februari 2014, dalam Bahasa lndonesia, Arab dan lnggris, semua naskah adalah otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DR. AMIR SYAMSUDIN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB DR. HADEF BIN JOA'AN AL D.HAHIRI MENTERI KEHAKIMAN 17 NEPI'BLIf, IIU'ONESIA 4"llriir (#i t*.,f'Uril i+JJt * J irri.ltq.4t,rt.lt tt dF C,*..l+rll #t i .(",lliltt+'sl, L + t c-rl Jt ii-r);'-iJllgrJt ol-,;t")lL1i.lll..s!.,lI ,J{-+ LA iSJi&Jl i.I-"ll_l flJirYl .-r" ,.,,rLI "J" i.t!l LiLLI aJrlt ar ,Jt r Ojrj :* + i*.1 ,I.bts"!l : c/)1"J" liiil 6 dluil4ll dErJtX rutjll o*ilJill ttiJ I irL-Jl r*Llll{ ftjilyl o-l.11 srs r+jg U!.i.i 15l .litiiYl oia lE-! -oLol r.el +t "J" cQ . _.glJ p;I*i "J" ti,rL G iiit-e 6l'4 L./ i..-i" +ii rl iltr, ,l ititi. g! r;lUtt ei.JLIt g;J l{jt O-A qll r-dt ll r-ij"lr .,=illall !i '.tll Url,-iil g,r..a ClSi;l a*L"jll r&1.l l^--nf l6rt-ll #l."i[ i-L.ti!l i.^,J+lt 0+"Jt+ CiJLll X Orilrt tr+r.t kdJp ,-6t 1ll elli ,rr frl-rll iltilt it+lt OF i{fliil1 ,jl crupl .1 ..uil:r;r 1li.Lt9li ue di: y il,.l "J" Cr i,"-pll .x -r.l ,.j.-p Jl ir+-ll+ 4{- +ijil l=UlL LrFi.fe ELi" #^nll ,-JL 0lS tll .2 "5 l*iJl ir Je.il (6) 4l* fJl ,r..-il t$ri^lt 6r^lt crtS rJ .Lii #l-dl eie ,d];lteU i--,r+ E!t ; l3J L 6; Y , r.r:r-rLll )tS d$lj LJ5. . J.i l#le ,..JiI..4*,--,1gll Cl]lS li! L. fyfl .3 1 rl Lu+Jl drlS ts i,".: LJ+X ils.*Jl c.,l.ti:.Yl ,l .JUyt , n. r 4irUl }S dgil,i cr:tS.i .elt -"ll drl.Ll6f ..i &iYl gr"+" gl r:. rd , OliJtll }S dgiljil Ge'".-.rl! ils.,ilJl J,-u"Jl d):il ctts +, $JLll liJLIl dgjlj r;=. J^! dl.ill i-lii Lut q[.S ulJall GJLII kiri l-S o[oLii.e)t3 .lll d Y rr.' '.f "6Jr Cp_AII X ddt9 l5J ! l{! cJS #t j iL -ir prl-.p'o.rc #ljlt +t 0^^x ht .4 ue ril-it er. .*ll lJjLjl .iJtll jJ+, r6rt..--rll o.u i,. 1 ri+ll ../ qg"tt .5;n!t J.JA .,!Il & #Ldll4lrE 6.1111L.r.-t; gc "-,i,itl & Ollt*J.i 6J$!t itJCl )S i,Fl-il r+r.{ t{clc, ,ilJl el!.oe #-ill i.Ittill{.r--r+Jl rt:S3 rirl-cll oia gr. 1 s+lt qr-rJ .5 X i,Flj $1.i #l;ll kl.l # er^J +.lr+ r.-i Lurtl ,.!S.iI gue.yt Jl dtill rrK riJ .xuLlt .#l +t pti-l crir r :i r hsi_.rt ci1 d,r!J"t!t 9l a.lot-*fu htsi_,rt ss cltJl.it -j fU_l ,l Zry.y .,J(.',ri til dl-ill il,.li Larl l"eJill O-,s.r .6 ,il dr 1 "+Jt + ili" r..j-r;' d or'+ rl &U d+i dr$ rl te.tstt "J" -,11$t 3l i_lr*"lt ."1+>:ll .At--cll jl g$ill r-l.rt{lt tpl-r" ,i.rS. -,pr t.;*J r 4+JE:ltt,3'ti o;13 iiltr. i^r--1p uc, ,-ii r$; Ct ril .7 crli ob-1i Y C! +rlUll dJLll Oyti Oi,.,.t-l,rb FJdt Lr.biJ j_l+r ai . .5tslcrhtJ*!rEt^". (Jl..r$ r.llt'i,t}j rlts-r.+ tr-.) ll"t..;,rJc g;JE.{ Y ,ldJ.ll f-.il rli!.J.tll o. eCl .ultllt utjnlt r;9lti! tCt crti g i.rt-.all uilJJ 4lrljl! u. U-l ' 151 i$:ll cJ)tJl d).9r1 *p - i+il5yl oirl ,,.rJnr. frl-:tl eL! y .1 l*U* L*+L oli {^l-* 6l*itt kl*l ,y.,,llL-ll 4,c-Fll Ol qI t,,It.,ll ,-iJLIl J{ic .l 6t rti" (-F,.,jFl di $ dl^,,tll CL Ot+ rtiio)l3,cs i!r3q..r. t+.i !I ,.!I-Jl . rJLll lrJ cJS *,, Jl ,4ilL rlrJq' . 4+l+Jlrjhi:,. ,.*lJ)'ll rL-[ ,{$+ r+]itp r45-,,p .!.rq u=i.il| ir0,r. rl .,-J+*!t dlE d,.,r! J).atl OI ir+: ,L,oi.i!l S e+, Ol i.-.-p clls '''-ult+lr .,lsdo olE,,,iJ'f i-ua r*l^.dl kJ+i ,.1" .;JILII r.r-!l sK .e ..rJHl {,rjtiiJt gy'lill .,,t}.i l.J..1,;,Il.; 6l-i L s., qI +JL.ll ,-iJLll o.^-l_,11d uai.ilt \a $€ Ji ISU L<- eltia OIS .5 .+ur.,: qJ.lU r-ljt l .rt ta H+- g! .-.Iill ,lit.ati"lt .u: . .;t ql OJili H+J.i {eL,i Lr. jL^lluai.ill O.-rI .o r*I rlerEill d[i 2 ,l q-u uu ,l -,-,+;ll *ltrlt urtlt ..r.-trlu,, e4 s rlq*k,=,AJr ga*rr pr .J .{ld Jltpt-it-rp I r.iljll"slJt+.ils J.j.rJ" 6l+l C or"1!r u-i.itr ul1,+LHl r-i;J.ll .e:l tu..tp Lsr ,r- .; / o rFr qri i-sL.lt 6-rtcJ ,rs i*-ill 4+rt c..tj ,l q."u.r / roti.l .+lt-,:r 4.-Jlr ej.j .lr.u:r rl .l+.rl,rr! ,k+ oj+ ll ,ti3r[i r*t- ,-rol.orll -tuJ*ll "+i 5i r.rt..,:,+jLll u-l.ill r.iS .C .9;t+apa. rl+.r;t cli 6I+ U,.* fU- Jli*-ii. i.S.. iJ.*lf "fol J rjjJtj .:.^i ri .fil-dl kl+l g,;r s JLll 4^rdlil$Llt crteLii"yt -rl .JU!r r:t3 .,te r ^.li -. !-t+- L+L .:ti.^j; .JUlt y cigifll ,)a L,.a-;J .2 .ri rl a;tr.ll .Sl,r up -r.-. 3l L{. cp-_l ll ilr, c#l rgl,,oi; rl ilir r^.b irJJ+ .l .eJ,iL^lt.ilit, *f .""2. ql jla,-tJli-'..yJl crl_lt")j,Je!l uJ+lt sf J.:" aii i.:ilS. rl Cl t+. LtrjJt dlJ,Llt 5,r,u'r. igtjJ 6reU tiil ftj[ll dgs]lt Xl O-l(t i+..r* *,, J qJJJE Jti J$k Olr rrrrrll 6rri -el r-r. JLll u,.i.i!t a'l-+ tl p3l_FJl rJ. i.lr6i.:li.lt LtrJEl i*ii"lt l{iLL .cl--iitt .e ..,.bt)t dll*sL iil&llritJ.lt .s (i) C, +-ritl {#l s,! k-jll JL.i4ll fllFlr r.r. gl .jS:} t>.tt^ri.l+_p: .trF.rl .o .iJJtcie dF (.) Jl Lilaiill t+I+l,r. r,utLll r..,.!l c,jlS l3l r- dt-!- gl;l u u-L !r! .=!lL^rrdJLtt JtJi or! .3 .4-Je d). .ilJJ* L#L rrl.: i'liJ+ { 5.rL..rll "*,1;U 4UtSittrt*,i 'tJ qlil sylJtdr qelsf frfulter" jrel ) .r^: olel;a)l obl -ll.sfJl eJ fl' ,lr* !I r-r. j.Lll . r-J.ll .grt i--ji4ll otJJ-Jt cr-;_;i .l dJ r*r.,r, kbr,r. . urLJr {.,-,+, ot.i &rr-r flffi:rtr'jfi - .ql! ,.=!U*lt Gj"Jt r+ d t ..lllll ,-iJLll iJjt6.,.-:rr,t.:")t+ kcL t+it.1rr]jlrtd+lo. $Jr.^lr iiiJ+lr GK .tr .ri! 0l ,-,-r_l Lilj ii i, plreyt fu;ia Ol I$E 4J! ,.,J d.L"lt r_i-,Jalt o;g+ Gl."..b ,_iJ.lt clll ,l r,.r ,'.,<'rrl $ qI -,{lt"It ,-iJLll OfLi cr+J^f fjl^"ll ld+i 6. ,_r.:trL^tt :.,)ttt .". liicl .s ..iJLllclb gra 116-+ 3 g i$.-ell il*jtlJ.ll.JI.i .qntlJF 6l.i,rst..d d.lt . ,jL,SI .1 {LL Jl .JfJl #rB LJXllt . i.ltll .:,1L,} ,t+ rjll s-rlL.ll .iJHt ,r].! . +,ilt grni C fl .z r$il ,+lttil .i)Lll ,+ #Jill trcl y +Lrll tJilil tiiJ 4$ti+ll olcl.pYt SLst ,ruil i--ii^!l i.iil 'l>! gt+ r.,rU,lt . irt-tl -'1"+ .r+ll ,-,JtrLIf dJ"ll Jl ..rloj! riLj^lt ilrll-e ol,r."Jl .qlt,+ ,l+ Ol;lr r.re 6 itt--.rll &,a:YlcL-Li .i-r."t J,lrJl drlJ,iilt Jil> Ur",rltr LC+ OtsJLIl d-+ +litiSyf ,Jr L,b.;J / irt -rll tr:slt&t-tt .a$j3yl !J| \riir (Jh_il4{jilFlI{j.LL, ,jL.JS i}.J _1 : d !L-llA.-ii4ltc{LLll _! .OCyl rry. r gj4ilt i;t;5,/ LFrt 1ILII r rr..uij\it qlc-+ LrS.l i$lt{ .l .Ll&lt iJtjJ,^* a.,,-.F-).lt ll&lt r-0.:s,j^ll Lr..JrJt cjj-yt LJS.J iF,iL .!l cJ3iill -.po r*iill dlh t*i JAYI ,-i$l _jli! qLi . .+j6lt 4jtLl.iJt.rl r+,,r r.,lr- sf -3 .{J-l.Aill 8 irl-rll LjXt etg",,.rttl +glt . iJ*r*,],Jr orj'iirr -)re iJ*rt crti (rr,i:eJr*_e, t+rr .*uar s,,rt a-& .1 : .rilq Lr;,r.a,r #.*illr-dt OJS .2 cp Jot.l OI jr+l .grii crt-jl." qri "J" 61)e uJtrLIl u-$!l - 06.1 L - 41gl . r. , .i dix+* 3[ +J +!.s (!rlJ.]Jt) r$.1r;;.1_r.- clli ,,i Lq 4jtS.J 4i;.jr .uai.ilt L,l crt$! .- ,-rrrJ O! _ ur.Ul a.-* .14u:ll ets_r &iltl ulS.r Ot4j dlh g,s Lq ,dJeJt iti+ j+.r r.ll** .,=, iiti"ll 1$itilt +srYrJ t{+lc i; ol j-,+t Cr al.ri'llr 4^.J+x ir,-.rr LjJitilt rts-lr (J4, .e .: r_liltelli gc ir.jc, ,rl +U Ot+ llc,trt*-yt ira5y p.riiiltl . - Lj) gls O! - u,.' !t ,=rlt .l 4 rirll u.lr i$lL,Jl 6lrii'"Jl J! iit;)! r.+ $t+ rl,rJI +AJl u,ai"ill dl-,=rlL en rii+ .3 -; 6rL--.-.dl ota d,.2 grrl e.-ii. ilL (Jo e_,p1,- .,t'I1 dlli td .951 otri: ,l .f+ilt yl e iir.-. i.i*i .l .{-J. r,lltdj"lt ,r.JA rc& A&j^II dECl sJe *6Ut \$.ilt 6rtil .Lr et"Yt* +tll dJhll ,rr! ,,6,r. el 6p.r.5.Jt .-r.Jt"ll Urr.ill.r dJ&ll dLntl CL y (.,l;l .4 .r,ill i+JE Jt 31l;t:yt r1o i!r* i.:*j r 6.:l-..-r!l ,:r dr 3 , 2 crs+ll SJ..r Ljlll c.'l.t,.Jt . i--ii-!llx*^lti1 -$jletl\ Ob, i.r.-fo tl" i-* dr.,.JLIIgrs,.l,lt 4r tl! .l i$"11 6r,"llJ 6$U iqJi"Jl cIL,Ol Jl -1r! i,;i.ltilLtl dr 6tg .-,'. J,lt^ll L-i'.itl .,{_l- 15! .+ .bjL.ai OI"tS L-ii,ll 4. Ot* fS Cl crl'n "Jl AS: +nUt .iJtll "J" ,S1qe ,,Utt--tl rJ-$!l ipr ti! .s .+LI ,-i-,;Lll 6.rla.S. ll ,Ul tg"Us / rotir cS-F_, 'J":-lt + i-_y!t O-il, c.lr.o!l ."- tiiJ,ill*ll 'i..;EIl cr" i.a'EJl ilJl oli 6.9!l ol:rr.,..cll3 #I-,ill .,.1L p4 rl t+_l gj ol ,:.il .G Jl 4+ll -. JLll dJ,tll i.iJ J! i"+JE:".Jo* dJ"lt d[i .9J i.-ii^ iJ"L u" r r{ e g r] .rj{rl! .q-!i+jYrulrJl 9 6.tL..-.ll e*t*iltCL OLe -1.;i]!t qt"r .1l'rll{Jili cf t#le u,.J.-i"ll crlcl_,p} 6!J #l^nl +L d rl.! q{ll"ll .;-J.!l _lyl .1 . iJ-t J+llolj6ll _;e o_,/-.;i; clJa! * +"qJ. l.Lll,i J"ll JtJal.l .Ltri-rl .-rt-.,t+ .r!t-Llt G./"!l ,turl ql*i ,l$.1+ Jl I,'lS fiLill CL r,l- I ., .'lll.Jl .-i-,$!l g,.r_; 13! .! 10 irl.-rlt tr+iutc,t .&. +t.iJtll el.l jr+ .r+lS +' #;lt .,,tt-t Lre.$ i^$^ll crL3lJl Ol dl +Jl^ll dJ.ll ,E"l f1 e$:.l" ,J. IJ"II dJ"tll j+.o 13! djJLll tc+l' 04 e.r.. jl .L1g (30) OrtX dlr dE {+t^:l c.,l-J- dn ,+ltlll ' itLll i"j ) cllr c"-l ,iplrt .,JLll ;re dirs dlll ..j i-lt €lh dli i.s. t.b)l cruJhJt . r. r.-.19Jl crl55,-r-i^il| ..1"ii! r*+ $.*i +L ft,.G 5 11iltJl -Ltl^y oail Cl dril Lli +JLlt L.i.ill "J" +u.Yt '.r,j+$ll +t illtJt 6ytJt $i LJl,Hl uJLII jr+t .1 Jl iFlit)l oin .r 6 6rl-tl sF t{+1" {..J-J-i.lr ol-5,iill .;c $-i ..,rut1 dIi r*:ii il+.,$lt . oErLll kJ" 6rl,.6_,61 ol.li rliJ-r0ll iiiljrlt4]JEtt iJi. glgrj ri$iiYl oJA i,. g 6-rt-Jl i,2 +,llse kJJ _j&ll ol-;J,-ll +t$ryt ,..tra.rilt .,,rL Lrr.b\ .z trll ot+ * o-L"r i'rg- liiyl ole ir. g E.:l-Jl ,-r 4 sl3 s,tlr sr! kJt JLLll crt\r.r.".ll rrrl t*t .,':! eJt^lt LJia..ill +":l rJJ .l'Jtlt,rs oJl.,;ri1 elLJ J"b a+LLltliJ"llJu"ilqI +A!r.iJHr.J" .3 0-rll -l a"""i cD[i +l.! jL]l ^ ;-J.lt rrJ i,-ji.It irLlt d-,s rr lJ +l#ryt r'bgll s,a.,,J .4 . fJ..6ll,1* . u frlL t+ (aS) #l..: (3telJ+l itiil J ti=y ur+ilt "o.rLe!6JJt dA ir 4 s+ll G-r +Lir- yl *$tt_l "h,! d+ I .s .#lJlt{ ri u tlL ti.y 4ilj r-r. rtrL"ltG)Ut rlLt tj! ,:UJ.L^tt {J-!ilt 12 iJL..-ll ot+lLltrjitri d U.-.1 .l,ihi- fll* rl , -.rrtt (,li gc cls,. Lra-ill ","it f$.1 -Ft rl .,u"1+ dr crt+L cr^k..J bl cr! l.{ iL-ll {lli i.lll ere+ -1t=ricl .jI qrJLll , tJlJl ,rJ*! r.,,4.11 LJ,ai.ill*.i,lCf dE d}..r1 : "Jo 1.r.,*l: elli .i$ti:l "J" ,t+ # 16.+lt-ttgts ti!tr .l .fltflliJA +r ..i ,."J1 r-JS1l gLS.3 Ot j .G. i-r. rlt.ll r.Ji"f.ill rl&.ll OS-ll UlS"1 i|,j+ .r .CLlti r;ult g;rtjllt o ..cllilC 6Jltfrt rltlJjts.t .9 13 6rL_._dt oa-r,alillirg lLr J,l 4.+L: rl,j rl . .t J ,l ,-J6l+ rl .$Wyf & ,:.iJ.l gJt^ll uFi.itl r.: crtitJs.l iid y .1 dli qrs3-ll 1*> .fi uc ..lll r-i-,;Lll ,r*l-1i ei iFL.ilt .+,. "j" +F g! gs; rl ijlU ; el.:il-! +a;Li .t+l+l ,.1" #-tlte;i" 4.oU+ .l r.r..,!lLJl Lr--l+Jl eiL{ 11! iiiilr.ll e-t. l.{it+ rrl.l r-r..IL.ll , r.,Ul r.iilr 651 ra_;. fl +, .1$tliyt orcl Iii_r ldtl.s -r, #Ldl {{ti #l.JI l{J+l o ,3 ,2 rJiJl j lJrSUl olrii..Jl irLJl eb ,,,iJ^{ aJl q,JUl d_.j'Lll 4iilJ" Ct 6. ,&-i .2

l. d 441-l ?Jt ll U-r.:ll u+ Oh.ft+,,jjti -!..l. J i:$iirl ora 0,. $ i.rt-n11 ry 5 .4 .4.t-,+11+,iti & C, ullJ.ll , LLlt ur-trl 5.,;rU- d i*-,ilI ,Jr"r.il .".-*d ti1 lrt-"ll oJA g.r 1 \tf!l 6rtu Y .3 .:to li! 5i d- t+t ir Cl {-lCl+ 6l,i t ,,,+ tsti 4je Ct-,;lYl r.r" L* (30) gril. &i clli .r:-,1.ll;. &al=Jttlt r-i;tll,r.J-j Jl ljpl5l !-r^tll 14 6J-.I CiS!11#La] .L+5 - ulLtll ,-iJLll Ct l1! - +f/ 4ilti./ a+ E3*ll .rr.ll Jlr tuI .-. Jt"ll ,jtll "J" .1 r$ll ei..ries ragl.,;l qf :;j ijjlS .ril Ol 1e,r:tt .e5!t otsli-ll1LU+Ji .:tgl, c,t$^c . .JlJ.ll. r_lLll Jl otsli-lt o.lr 6,Lri r lt '.'itt OSd C r.ir.ir 6.:LJl o.:r d," 1 $ill s! .oJJSLll c,ish^^ll el; Ol ;r+lJ;ll C& rio .2 . d! +t+-l 1.r! j r-r.:lL"ll r-i.ill tlJ.ll etfiil 3ldr.9,c r=rp; ur- -uJsill crlSl:*ll dl*j ,J+?'L .J,liill +$ +,i.Us crlet-pf Ol itiil d.! ,J. Jt lt , iJLlt j.e .3 .ki:t,ot LJt}Il dJEll e>ll OllJ+-", tgy rod- ,.r 5l olcts,Ytclli rte! .'.'rr l!! .olSli..ll 4 *p ,*:t ,l {+I .*lt^ll ,-ij.ll,,./}li 6. gL crtsE-ll €tlt fJtr d+ y .4 ;e L|. i.l*ll crts!" lt 6ic,! .rrl ,-r. Jt lt ,-.iJ.Lll Ct "J. ,tr,-ilt-Llt si Gll ,r.l'r 6JeJ dllt .4J.1 uJLll ,.jJtll J olel-5,Yl otrii! .u,clrli^ O_lr r ,lLd 15 irt-dt +J'lL.ll U.ii.tl el.ri ir-rr)l &lJl r illJll gL(.lr Ot j.rJ. gErLll 6,iii. #ldt "J".-I t-rJ!.lt dJtlt 6itJ til .1 k+ dL #t ;r"tt* erlllall,-iJLIl -.rtJ"i!4*l! e,lLJl .iJtll"J' . #l;lt uir+ itl.rJlll^all erti . .u Jt..,.r ;!ri fijrr i-r. jLlt o-iill +tsl !1" 6iiJl e.Jl$t r,+ L+ (30) OjX Dli .-r. JL^lt u-i.ijl sill.]l {-ij.tt FE^"J d ti! .2 q)^ !.i ,=.It UlaU jl-. -f otlr.! -rp t). U-r.ill elli ,.1" 6lyll tl.! ,=.rJ,lt^lt , :JLll ,rJ'i ,#l-ilt orA Op. 3 $Jl qf e[.r -Jsi, "J" "p,l d t r+-+lt oli ge U-$ll dlli #L,i qg-tll . rJtlt . a.rL.-rll eni.:l-j gc LJUl,$*! kJe 6it"ll 6r.ll rDli q{lt !l LJEi.tJt f):-t JIet r,:," riJt j+D ljl .3 ir:td iL-!l crli LJjUl3 aerF+ gls^3 iJLj "Jr aLrJttl .}ii rella! Jl" u JiIl dJUl )Lii .6.:L-cll ob ir 2 $rlt ds-l &L: i.llJt !u .,.i r*L,ill 7 {6 iJ.--lt .l-llt,J+L: qJt.lll . :-Gll s.:lJl + i..j" ,u*i: US 5l ,..r. :tJ"^ll L-s'.:ll J..b 6si. crtclp.l dlLia cijLS lil .1 o_;l_,f iliil r4 4+l ,:,U'1,1"^ll dJLII jsry r #;ll kLJ ,:rl,{lt"ll elE .,x. .r}l ia} i," tul-l . ir.Jrjl ct":6 3l olct;,)l ,l{jit si", dlli "lFtt pf;]l g"l , r J"ll j_":; . uJ. ttll . :.Gll r.rrl i-u- l.4ll crlel-,p,)t -n "J" -,1#tI #L"11 d1-. k 6Li gn 615 ti! .z ..ti* Y Ol {h-d uN.ll ,-iJtlt C t$i tU,ltall e:i.ill #I; - +L.} 'l+ - {*I HJl"lt -,rp .xr $ _J J.-ri g3 "^.ilt elb'*t p,+!lJ"lt. '"J-n 'c4,.Jr iul,rlti.6ltJt crtetJ+yt dllr . ;J,.-ll ol3 crlel_;r;Yl ekjil ric cU+! {/ 6$--.ll -ud! &ill C',,11 Jiyl .i-All cl" Ctlt ttLi Jrl.iJt u-,-l-j .;lr i.ilE ilS rtr. .ri.il.iJt dl; Jb .1 ,rJJl rr,r dll+" !,r*l Of CJ+ll LEill dii-t El L-,1Y ,,.tutt allr O-A Yj r _ll,1*I+ diltr . iA)l'.:JJ'll O" $Jl _,13*Lr .,.tutt slq iiiHl ,ritjl 4jJtu C" tr_j-t Y l- J+ 4+I ,.,{lt^lt .iJLll "J" .2 ,[Lll . iJJ"ll ou ur 1 qll $ J! JJ+ tEtlt *+ .JAil .-iJEll cJ_rf cf dru+. _2a J"r+ ,'rr- l.1t .g ,.lr*l_.,1r qrilr3 ir^l ,--i.ill -iri. -f .riul rtli ge cr_,rt4 ) U _lrt ei_1t!t elLrl jl+u 6lUl '-uJt+ cFrll '.'tut IJLEilleL (48) 18 6rt -.lJl cilitiI .rr^il-ll d ..= 9:ll dj"ll r,l -tl 6t-i!! lil,i.lt crtiiill 6F+ .1 qllt ll u€i.ill # ,l fil-3ll+ iitLll Jrl,ltr &ill _l &).-ldt crliii r-rltLll dJtlt d^ri, .2 .uJL"i iilEil ui.rJl t-6..br; y r.lti-All JJLiJ 5i!$U!-l L+L cltl aJJSLII gliiill crits lll f. iJtr.rr! .3 .dlll 19 6rt-.$ dJil st+ti3llr clilJ:ll U.b I clkl OJSI cr_r.l +lrr sljiliil ge iiitilt ilrltlt clt tJitt _l riy- .& iS- rSyf o.:a .ig y .cJIr _;p rl .k+ 8 20 td-Jt '3ltjli.!l lrp.lti cilILJt .5"s C l5l lpLjrJl crt$ if- tii)l o-la r;i! rl d#ti ,l 1*ti ue Li$ i"jE. fl d.i .$Li.,6tiit J d-r.-rlt dr ir.-Fll !l 8L.Jt et{rylJ s}crill3 itiill .6$.-rI ,!llr d$.r GtU r,.1g$Xll fCl se iliill jF di.r3 J d*r.-ill t$l.ill o.u e.:i.i .'t oi| itit cli &r. $ dll\(.3LaJt gts")l J dl,Il 6rs li| l-c aly ol;ltll ,Je t$iiYl o"u ii# .! .4."1e O. a.r{. U3)l ,f-,+)l ol.r, clj&ill Lt;a) t, i,1.tJLll )SIrlrlS^ll aiil9& - crir.fl s! - iri" tii)l o.ra Llp'i jr+l .3 .lailiild+l-Jl i:*ll .ur elg)l g_r+ .5it .;rUt eJ"i JtJail+ c,ir.fl + f$ti::t o.:r e\s.{ .;Jt.r! )_n .4 o161 hj- r elgill _1U;l dti*l eJu d- CLI CL *l ,Jh dlJi 6"1 .-rtti)tJ ii.til JCI (6) .4itd! "p isglifYl .+!Ufy oJA lril0rEI',11 t{J3.JSs Cr dr.-!l ,.,."- dE:JiJl ,UJ gB,IJi.lt ;li dll+ IJS! iJ-Ili)l c.ru,& 2014 ij- ;l# "x-.i,-p sjtIl rCl tb 6Lrl *f ig:iJ.Ll" 6rii.d il. (rri ,.l.ill 6_,1*; U*fill .uf cDiit ,rl ilt- ee .fu"JLn" iit+. rl'.J'-iil 'u g..J. I . lJ.i*I+j)lJ -i--"llf ''fllr)lt l+,aJiJail L..lr*e+ LU.- , Cr.o tr-r3.ll f lUlt r3l.;tr)l Lfs.l +" iEdl U*L.H.l .r 6l*rlfldgirJ d&llJj, fll}ll Obs+ gs uiJr.s d.rllJ+jJ I NEPI'BLIf, IITIX)IYESIA TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION The Goyemment of the Republic of lndonesia and the Govemment of the united Arab Emirates (hereinafter refered to as,the parties,,); DESIRING to promote effective cooperation between the two countries in the suppression of crimes on the basis of mutual respect for sovereignty and mutual benefit; PURSUANT to the prevailing laws of the respective parties, HAVE AGREED as foilows: ARTICLE 1 OBLIGATION TO EXTRADITE Each Party agrees to efiradite to the other, upon request and subject to the provisions of this Treaty, any person who is fo,nd in the tenitory of the Requested Party and is wanted in Reqr,esting Party for any prosecution or trial or execution of a sentence in respect of an extraditable offence committed within the jurisdiction of the Requesting party, 1 ARTICLE 2 EXTRADITABLE OFFENCE

1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences that are punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment of not less than one year or by a more severe penalty.

2. \Mrere the request for extradition relates to a person who is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment or other deprivation of tlberty imposed for an extraditable offence, extradition shall be granted ohly if a period of at least 6 (six) months of such sentence remains to be served.

3. ln determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Parties, it shall not matter whether:

a. the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or denominate the ofunce by the same terminology.

b. under the laws of both Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting Party constitute an extraditable offence under the laws of the Requested Party.

4. lf the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfill the other conditions set out in paragraph 1 of the present Article, the Requested Party may grant extradition for the latter offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence. 2

5. For the purpose of paragraph 1 of this Article, an extraditable offence shall be an offence punishable according to the lats of both Parties if the act or omission constituting the offence was an offence for which extradition could be granted under the laws of both Parties at the time it was committed and also the time the request for extradition is received.

6. An offence shall also be an extraditable offerrce if it consist of an attempt or a conspiracy to commit, participation in the commission of aiding or abetting, counseling or procuring the commission of, or being an accessory before or after the fact to any offence described in paragraph 1 of this Article.

7. \Mrere extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, customs duty or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party. ARTICLE 3 MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

1. Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

a. !f the offence for which extradition is requested by the Requested Party as an offence of a political nature; 3

b. lf the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of proseanting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status that person's position may be prejudiced for any of those reasons;

c. lf the offence for which extradition is requested is an offence under the military law, which is not also an offence under ordinary criminal law;

d. lf there has been a final judgement rendered against the person in the Requested Party in respect of the offence for which the person's extradition is requested;

e. lf the person whose extradition is requested has, under the law of either Party, become immune from prosecution or punishment for any reason, including lapse of time or amnesty;

f. lf the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the Requesting Party to torture or cruel, inhuman or degrading treatment;

g. lf the judgement of the Requesting Party has been rendered in absentia the convicted person has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his or her defense and has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his or her presence;

h. lf the person whose extradition is requested has undergone the punishment provided by the law of, or a part of, any country or has been acquitted or pardoned by a competent tribunal or authority, in respect of that offence or another offence constituted by the same acts or omissions constituting the offence for which his extradition is requested.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall be deemed not to be an offence of a political nature: 4

a. an offence against the life or person of any Head of State or a member of his immediate family or any Head of Govemment or a member of his immediate family, or any member of the United Arab Emirates supreme Council or any member of their immediate families;

b. an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a multilateral international convention, the purpose of which is to prevent or repress a specific category of offences, to either extradite the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;

c. murder;

d. offencdb against laws relating to tenorist acts; and

e. any atiempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in subaaragraphs (a) to (d) of this Article.

3. lf any qudbtion arises as to whether the offence for which the fugitive is sought is en offence of a political nature, the decision of the Requested Party shall be determinative. ARTICLE 4 OPTIONAL GROUNDS FOR REFUSAI- Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a. lf the competent authorities of the Requested Party have decided either not to institute or to terminate proceedings against the person for the offence in respect of which extradition is requested. 5

b. lf a prosecution in respect of the offence for wtrich extradition is requested is pending in the Requested Party against the person whose extradition is requested.

c. lf the offence for which extradition is requested carries the death penalty under the law of the Requesting Party, unless that party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out;

d. lf the offence for which extradition is requested is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within that Party. ARTICLE 5 EXTRADITION OF NATIONALS

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.

2. lf extradition is not granted, the Requested party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting party shall provide the Requested Party with documents and-evidences relating to the case. The Requesting Party shall be notified of any action taken in this respect, upon its request. ARTICLE 6 CHANNELS OF COMMUNICANON For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate with each other through diplomatic channels. 6 ARTICLE 7 CENTRAL AUTHORIW

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.

2. The respective CentralAuthorities are:

a. For the Government of the Republic of lndonesia, the Central Authority is the Ministry of Law and Human Rights; and

b. For the Govemment of the United Arab Emirates, the Central Authority is the Ministry of Justice.

3. ln case any Party changes its Central Authority, it shall notify in writing the other Party of such change, through diplomatic channels. ARTICLE 8 THE REQUEST AND THE REQUIRED DOGUMENTS

1. A request for extradition shall be made in writing and conveyed with the related documents through diplomatic channels.

2. A request for extradition shall be accompanied by:

a. As accurate a description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish that person's identity, nationality and location, including a recent photograph or fingerprint records, where available;

b. A brief statement of the facts of the offence, including the time, place, conduct and consequences of the offence; 7

c. The text of the legal provisions determining the offence and the punishment that can be imposed for the offence, and the legal provisions relating to the lapse of time on the institution of proceedings or on the execution of any punishment for that offence;

d. Request for seizure, if it is required.

3. A request for extradition which relates to a person sought who has not yet been tried shall, in addition to the documents required under paragraph 2 of this Article, be accompanied by:

a. A certified copy of an anest wanant or other documents having the same effect issued by the competent authority of the Requesting Party;

b. Sworn statements of witnesses concerning their knowledge of the offence.

4. A request for extradition which relates to a person sought who has been convicled or sentenced by the Requesting Party shall, in addition to the documents required under paragraph 2 and 3 of this Article, be accompanied by a certified copy of the conviction or sentence, and:

a. If the person sought has been convicted but not sentenced, a statement to that effect by the appropriate court; or

b. lf the person sought has been sentenced, a statement by the competent authority indicating that the sentence is enforceable and the extent to which the sentence remains to be served.

5. lf the person sought has been convicted in absentia, the Requesting Party shall submit such documents describing that person has been duly notified and given the opportunity to appear and anange for his or her defense before the court of the Requesting Party, I

6. The letter of formal request for extradition and other relevant documents submitted by the Requesting Party in accordance with paragraph 2, 3, 4 and 5 shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting Party and be accompanied by translation in the language of the Requested Party or in English language. ARTICLE 9 DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall deal with the request for extradition in accordance with the procedures provided for by its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision through diplomatic channels.

2. lf the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party. ARTICLE 10 ADDITIONAL INFORMATION lf the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient, that party may request that additional information be furnished within a0 (thirty) days or within a period as agreed between the Parties. lf the Requesting party fails to submit additional information within that period, it shall be considered as having renounced its request voluntarily. However, the Requesting party shall not be precluded from making a fresh request for extradition for the same person and offence. I ARTICLE 11 PROVISIONAL ARREST

1. ln urgent cases, the Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought before making a request for extradition. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 6 of this Treaty, lnternational Criminal Police Organization or other channels agreed to by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in paragraph 2 Article 8 of this Treaty, a statement of the existence of documents indicated in paragraph 3 or 4 of Article 8 of this Treaty and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.

3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting party of the result of its handling of the request.

4. Provisional anest shall be terminated if wfrich a period of 45 (forty five) days after the arrest of the person sought, the competent authority of the Requested Party has not received the formal rgquest for extradition.

5. The termination of provisional arrest pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the subsequent re-anest and institution of extradition proceedings of the person sought if the Requested party has subsequenily received the formal request for extradition. ARTICLE 12 CONGURRENT REQUESTS Where requests are received from two or more states for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, for the 1o purpose of determinino to which of those states the person is to be extradited, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

a. \Mrether the request was made pursuant to a treaty;

b. The gravity of the offences;

c. The time and place of the commission of the offence;

d. The nationality and habitual residence of the person sought;

e. Respective dates of the Requests; and

f. The possibility of subsequent extradition to another state. ARTICLE 13 RULE OF SPECIALITY

1. A person extradited under the present rreaty shall not be proceeded against, sentenced, detained, re-extradited to.a third state, or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the reouesting State for any offence committed surrender other than:

a. An offence for which extradition was granted;

b. Any other offence in respect or which the Requested party consents. Consent shall be given if the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the present treaty.

2. A Request for the consent of the Requested Party under the present articte shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2, g, 4 and 5 of Article 8 of this Treaty and a legal record of any statement made hy the efiradited person with respect to the offence. 11

3. Paragraph 1 of this Article shall not apply if the person has had an opportunity to leave the Requesting Party and has not done so within 30 (thirty) days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has voluntarily returned to the territory of the Requesting Party after leaving it. ARTICLE T4 SURRENDER OF PROPERTY

1. lf the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instrumentality of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory, and when extradition is granted, shall sunender these property to the Requesting Party.

2. \Mren the extradition is granted, the proprty mentioned in paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.

3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property untilthe conclusion of such proceedings, or temporarily sunender that property on condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. \Mtere these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested PaO, promptly return the surrendered property without change to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings' 12 ARTICLE 15 SURRENDER OF THE EXTRADITED PERSON

1. lf the extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on time, place and other relevant matters relating to the execution of the extradition. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person to be extradited has been detained plior to the sunender.

2. lf the Requesting Party has not taken over the person to be extradited within 30 (thirty) days after the date agreed for the execution 0f the extradition, the Requosted Party shall release that person immediately and rnay refuse a fresh rsquest by the Requesting Party for extradition of that per3on for the same offence, unless othenrvise provided for in Paragfeph 3 of this Article.

3. lf a Party fails to surl'ender or take over the person to be extradited within the agreed period fof reasons beyond iis control, the othel Farty shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters fbr the execution of the extradition. ln this case, the provisions of ParagraPh 2 of this Article shall apply. ARTIGLE 16 POSTPONEMENT OF SURRENDER

1. lf the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for any offence other that for which the extradition is requested, the Requested Party may, afler having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings and/or the completion of the sentence. 13

2. lf the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting party provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings. anTELE rz TRANSIT

1. when a Party is to extradite a person from a third state through the territory of the other Party, it shall request the other party for the permission of such transit. No such request is required where air tfaniportation is used and no landing in the territory of the other Party is scheduled,

2. The Requested Pany shall, in so far as not contrary to its national law grant the rdqudst for tran$it made by the Requesting party.

3. lf an unscheduled landlng in the teriitory of the other Party occurred, transit shall be subJected to the provision of paragraph 1. That party may, insofar as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 48 (forty eight) hours while waiting the request of transit. ARTICLE 18 EXPENSES

1. All expenses related to the extradition shall be borne by the Party in which territory they were incurred. 14

2. The expenses of transportation and the transit expenses in connection with the sunender or taking of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

3. ln case the said expenses are of an extraordinary nature, the Parties shall consult with each other to settle the same. ARTICLE 19 COMPATIBILITY WTH OTHER TREATIES This Treaty shall not affed any rights and obligations of the Parties that arise from other international treaties in which they are both parties, or othenrise. ARTICLE 20 SETTLEIUENT OF DISPUTES Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are unable to reach agreement ARTICLE 21 ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS, AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of the instruments of ratification.

2. This Treaty shall apply to requests whether or not the relevant act or omission occurred prior to the Treaty entering into force. 15 3' This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties, such amendments shafi enter into force by the same procedure as applicabte for the entry into force of this Treaty. 4' Either party may terminate this Treaty at any time upon a written notice to the other party. Termination sha, take effect 6 (six) months forowing the notification. However, any request received up to the date of receipt of the notice to terminate sha[ continue to be governed by this Treaty untir the request is concluded. rN *TNESS WHEREOF, the undersigned, being dury authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty. DONE in dupricate at Abu Dhabi on this second day of February, 2014, in lndonesian, Arabic and Engrish ranguages, a, the texts being equary authentic' ln case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNITTENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DR. AMIR SYATUISUDIN IUINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES DR. HADEF BIN"JOA'AN AL DHAHIRI MINISTER OF JUSTIGE 16 I II i I i I i Salinan naskah resmi Certified True Copy Nomor 006/B[(TRlo11201 Num NtP. 196911 199710 1 001 Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Neoeri Republik lndonesia Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties Ministry of Foreign Affairs of the Republic of lndonesia Tanooal Date Januari 2016 rtj &_,.