PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION)

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN Telah menyotujui hal-hal sebagai berikut: Republik Indonesia dan Republik Islam Iran (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Setiap Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, atas setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini.

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak Berkeinginan mengadakan kerja sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan; dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. 2. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini. 3. Menurut Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum kedua Pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap buronan tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas dari adanya perbedaan unsur-unsur dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.

4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua Pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan. 5. Dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta tidak menerapkan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di Pihak Peminta. 6. Dengan tidak mengesampingkan Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian ini, suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta. Apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendakinya, secara

PENOLAKAN EKSTRADISI
1. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila:
a.
Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;
b.
Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan
ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang
yang
diminta
berdasarkan
ras,
agama,
kewarganegaraan,
suku,
pandangan politik atau orang tersebut dapat, berdasarkan alasan-alasan
dimaksud diperlakukan tidak adil dalam proses peradilannya;
c.
Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer,
yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
d.
Orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa
berdasarkan hukum Pihak Peminta atau
hukumannya tidak dapat
dilaksanakan karena adanya pengampunan;
e.
Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang
yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
f.
Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam dengan hukuman
pidana mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, sedangkan berdasarkan
hukum Pihak Diminta, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan
hukuman pidana mati, kecuali Pihak Peminta menjamin bahwa apabila
orang yang diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pemidanaannya tidak
akan dilaksanakan.
2.
Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak
pidana politik:
a. Tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala
Pemerintahan atau keluarga inti mereka;
keseluruhan akan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan
di wilayah Pihak Peminta.
7.
Apabila permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan
hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk
tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam
bu Ian.

b.
Tindak pidana berdasarkan konvonsi internasional dalam hal Para Pihak
memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi
tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap
orang yang diminta atau menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan
kepada Pihak Berwenang untuk tujuan penuntutan;
c.
Tindak pidana terkait terorisme;
d.
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana
sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada
seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana
terse but.
3.
Tindak pidana serius terhadap badan, orang, nyawa, dan harta benda,
walaupun bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik
menurut Perjanjian ini.
4.
Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas
tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya.
Dalam keadaan tersebut, Pihak Diminta memiliki kewajiban untuk menuntut
pelaku ke Pengadilan atas tindak pidana yang diajukan ekstradisinya sesuai
dengan hukum nasionalnya. Dalam hal Pihak Berwenang dari Pihak Diminta
memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat
dilaksanakan karena atas alasan apapun, maka permintaan ekstradisi harus
dipertimbangkan kembali.
5. Apabila, dalam keadaan tertentu, Pihak Diminta dengan mempertimbangkan
keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, beranggapan,
karena keadaan pribadi orang yang diminta seperti umur, keadaan fisik, atau
mental, yang karena hal tersebut maka ekstradisi tidak sejalan dengan
pertimbangan kemanusiaan, ekstradisi dapat tidak dikabulkan.
6.
Dalam hal ekstradisi tidak diterima, Pihak Peminta harus diberitahu tentang
penolakan permintaan ekstradisi dan alasan yang relevan.

WARGA NEGARA
1. Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya
menurut Perjanjian ini.

2. Apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang
diminta dan yang bersangkutan dicari untuk menjalani penuntutan di Pihak
Peminta, Pihak Diminta wajib berdasarkan permintaan Pihak Peminta,
menyerahkan kasus tersebut kepada Pihak berwenangnya untuk menjalani
penuntutan. Pihak Peminta wajib untuk mengirimkan seluruh berkas. informasi,
alat. dan dokumen terkait dengan kejahatannya kepada Pihak Diminta sesuai
ketentuan yang berlaku.
3.
Menurut pasal ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus
ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang
dimintakan ekstradisi itu dilakukan.

OTORITAS PUSAT DAN TATA CARA KOMUNIKASI

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat yang ditunjuk oleh Para Pihak saling berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian ini melalui saluran diplomatik. 2.

Otoritas Pusat yang terdapat dalam Ayat 1 dari Pasal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Islam Iran.

3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat yang ditunjuk, Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya atas perubahan tersebut melalui saluran diplomatik.

PERMINTAAN EKSTRADISI DAN DOKUMEN
1. Permintaan ekstradisi harus disertai sebagai berikut:
a.
Deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama lengkap, umur, jenis
kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan identifikasi lainnya, dan jika
ada, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto,
sidik jari orang dimaksud apabila tersedia serta informasi lainnya yang
dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;
b.
Keterangan singkat mengenai fakta-fakta kasus, uraian tindak pidana yang
dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya tindak

pidana dan ancaman hukuman yang ditetapkan menurut ketentuan hukum
Pihak Peminta;
c.
Naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan
ancaman hukumannya.
2. Apabila
permintaan
ekstradisi
dimaksudkan
untuk
tujuan
penuntutan,
permintaan tersebut harus disertai dengan surat perintah penahanan dari
pengadilan atau Pihak Berwenang lainnya yang bertujuan untuk ekstradisi atau
bukti terkait lainnya yang memiliki akibat yang sama.
3.
Apabila
permintaan ekstradisi
dimaksudkan
untuk tujuan
pelaksanaan
hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang diminta, permintaan tersebut
harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dan pernyataan mengenai masa hukuman yang
telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.
4.
Suatu permintaan ekstradisi berdasarkan Perjanjian ini harus ditandatangani
dan dibubuhi stempel secara resmi oleh Pihak Berwenang dari Pihak Peminta.
5.
Permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi
tersebut harus dibuat dalam bahasa Pihak Peminta dan dengan melampirkan
terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau bahasa lnggris.
Apabila orang yang diminta menyatakan di dalam persidangan selama proses
ekstradisi bahwa yang bersangkutan secara sukarela bersedia untuk diserahkan
kepada Pihak Peminta, sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta. Pihak
Diminta dapat menyerahkan orang tersebut secepat mungkin tanpa melanjutkan
preses pereidanqan eketradiai.

INFORMASI TAMBAHAN
Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk
mendukung
permintaan
ekstradisi
tidak
cukup
untuk
mempertimbangkan
permlntaan tersebut, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan untuk
disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan
informasi tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak.

PENYERAHAN SUKARELA

PENAHANAN SEMENTARA
1. Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak
lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk
kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi resmi disampaikan,
permintaan tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran sebagaimana
tersebut dalam
Pasal
5 Perjanjian
ini,
International
Criminal
Police
Organization - INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati
oleh Para Pihak.
2.
Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana
tertera dalam Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa telah
dikeluarkan surat perintah penahanan, dan pernyataan bahwa permintaan
resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan
setelah adanya penahanan sementara melalui saluran sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
3.
Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil
permintaan penahanan sementara.
4.
Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari masa penahanannya, Pihak Berwenang dari Pihak
Diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
5.
Pembebasan orang berdasarkan Ayat (4) Pasal ini tidak menghalangi
penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika
Pihak Diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI
1. Pihak Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat
berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum
nasionalnya, dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Pihak
Peminta.
2. Apabila Pihak Diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan
ekstradisi tersebut, alasan penolakan harus diberitahukan kepada Pihak
Peminta.

PASAL12
PENUNDAAN DAN PENYERAHAN SEMENTARA
1. Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang
menjalani hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak
pidana
untuk
yang
dimintakan
ekstradisinya,
Pihak
Diminta,
setelah
memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai
selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak Diminta
harus memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum
pada Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan
sementara orang yang diminta kepada Pihak Peminta, dengan ketentuan
bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak

Naskah pasal.

PENUNDAAN DAN PENYERAHAN SEMENTARA
1. Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang
menjalani hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak
pidana
untuk
yang
dimintakan
ekstradisinya,
Pihak
Diminta,
setelah
memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai
selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak Diminta
harus memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum
pada Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan
sementara orang yang diminta kepada Pihak Peminta, dengan ketentuan
bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak
PASAL11
PENYERAHAN
1. Apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, para Pihak
harus menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya terkalt dengan
penyerahan orang yang diminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak
Peminta mengenai jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang
dicari sebelum penyerahan dilakukan.
2.
Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang dicari dalam waktu 15
(lima belas) hari yang dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal yang disepakati untuk penyerahan, Pihak Diminta harus segera
membebaskan orang tersebut dan dapat menolak untuk mempertimbangkan
permintaan baru yang diajukan Pihak Peminta untuk mengekstradisi orang
tersebut atas tindak pidana yang telah dimintakan ekstradisi.
3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang
akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan
yang di luar kendalinya, Pihak lainnya harus segera diberitahu. Para Pihak
harus menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal relevan untuk
pelaksanaan ekstradisi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari Para
Pihak. Dalam hal ini, ketentuan Ayat (2) Pasal ini harus diberlakukan.

Peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan
tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

PERMINTAAN BERSAMAAN

EKSTRADISI ULANG

ASAS KEKHUSUSAN
Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama diterima dari dua negara
atau lebih, baik untuk tindak pidana yang sama maupun berbeda, untuk
menentukan ke negara mana orang tersebut akan diekstradisi, Pihak Diminta
harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. Apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu Perjanjian;
b.
Tingkat keseriusan tindak pidana;
c.
Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
d.
Kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;
e.
Tanggal masing-masing permintaan dimaksud; dan
f.
Kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.
Orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum
ataupun menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta alas tindak pidana yang
dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang
permintaan
ekstradisinya dikabulkan.
ataupun
orang tersebut tidak boleh
diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:
Apabila orang yang diekstradisi masuk kembali ke wilayah Pihak Diminta sebelum
penghentian penuntutan, proses atau pelaksanaan hukuman, maka dapat
diekstradisi lagi berdasarkan permintaan dari Pihak Peminta. Oalam hal ini,
penyerahan dokumen yang disebut dalam Pasat 6 Ayat (2) dalam Perjanjian ini
tidak diperlukan.

PENYERAHAN HARTA BENDA
1. Apabila
Pihak
Peminta
meminta,
Pihak
Diminta
harus,
sepanjang
diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan alat untuk
melakukan tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan
sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam
penguasaan orang yang dicari, dan apabila permintaan ekstradisi dikabulkan,
Pihak Diminta harus menyerahkan harta benda tersebut
kepada Pihak
Peminta.
2.
Apabila
permintaan
ekstradisi
dikabufkan,
harta
benda
sebagaimana
disebutkan pada ayat (1) Pasal ini tetap dapat diserahkan, bahkan apabila
ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal dunia,
hilang, atau melarikan diri, atau alasan lainnya.
3.
Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih
tertunda, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan
selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda
tersebut
dengan
syarat
bahwa
Pihak
Peminta
menjamin
untuk
mengembalikannya.
4.
Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh mengesampingkan setiap hak
yang sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga lainnya alas harta benda itu.
Apabila terdapat hak-hak dimakoud, Pihak Peminta harue, etee permintaan
a.
Pihak
Diminta telah menyetujui sebelumnya.
Untuk tujuan
pemberian
persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkan penyerahan
dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
b.
Orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 15
(lima belas) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah
Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah
Pihak Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu
tersebut
tidak
termasuk
waktu
apabila
orang
tersebut
tidak
dapat
meninggalkan Pihak Peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau
c.
Setiap tindak pidana yang lebih ringan diungkapkan dengan fakta-fakta untuk
tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain
tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.

Pihak Diminta segera mengembalikan harta benda yang diserahkan tanpa
biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses
hukum.

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
Setiap Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling
memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya terkait
dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

TRANSIT
1. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang
akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah
Pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan
melalui saluran yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini. lzin transit tidak
diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan
yang dijadwalkan di wilayah Pihak yang digunakan sebagai tempat transit.
2.
Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak tersebut, Pihak
tersebut dapat mensyaratkan Pihak lainnya untuk melengkapi permintaan
transit sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) Pasal ini. Pihak tersebut,
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan
orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua)
jam sambil menunggu permintaan transit.

PEMBERITAHUAN HASIL
Pihak Peminta harus segera memberikan informasi kepada Pihak Diminta
mengenai hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang
yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi kembali orang tersebut ke
negara ketiga.

BIAVA
1. Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada Pihak Diminta akan
ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang
berhubungan
dengan
penyerahan
atau
pengambilalihan
orang
yang
diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.
2.
Jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang
besar, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan
dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

KEWAJIBAN INTERNASIONAL
Perjanjian ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai
ekstradisi berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam
hal ini mereka menjadi pihak.

PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini
akan diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

AMANOEMEN
Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis Para Pihak.
Amandemen dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan
prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

KETENTUAN PENUTUP 1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir. 2. Sa!ah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini. Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini. Perjanjian ini, terdiri dari satu pembukaan dan 24 (dua puluh empat) Pasal, dibuat di Tehran pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2016. bertepatan dengan tanggal 24 bulan Azar tahun 1395 dalam Kalender Iran, dalam rangkap dua naskah asli, masing-masing berbahasa Indonesia, Persia, dan lnggris. Semua naskah adalah autentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK REPUBLIK ISLAM IRAN MOSTAFA POURMOHAMMADI MENTERI KEHAKIMAN &-9Li.. J J ,J I .J---f · ..o.Sl.> J;.,,o t <t.,i J,i  pl J-i>1  L._;  ! J,i li:i.o .s 0 I ..>--= 1 i.r' j,,..i I ..s J 
j J.) <>-=-°  ,) I ,) J-.1.., 1 R.l'..Pl.JBI.JK INDONhSlA 1 o ..} Lo . u.., " . iJj.jJ.W1 !JJ "L.A._gj--b" uiy 0-:!1 j l S () l  I j,,,I r..SJ_ J r..Sj.iJ.l..,jt '.JJ , .l..,j oLi ti +,!j J .) J .5 J .,}  _;j.;-Jj.# ,JJ LS.GJ ..JJ I µ .J---f <t.,i  u_j L:, _G I .,} 1 j,--J J O .L.J  0-----:!I ..} Lil UJ L:, U.J)-,b j 1  µ ,.; I r. o ..L.i. _j,_S .:., I .J-> J .) ,J ,>-b <LS ,.,.-a .:it.t  .) I .) 1 L:, , .) j,-> !, H ..>-' -pj"'J j l 04----, y  _;_;.SL f"P.  I j l 1 , .) .,._oj .u l j,-> u..LJ I .,.._.. • J!i L:, <4,.j_j  "':--' Ll..j J I o  G.J LJ-:! I () LJ I .>-?' "'J 1 c c t' - " t : c [ 1. '.i; : t".  )= \ 't  r { t r 'i t  t ' t t _ r . 'i:
l r t t i I I t _ t ,, . r  ';: t " [ · L . .1 t r .

c. }· • '.r ·

t. ':: r \ t r f l - l· t. l'; I 'i. · • r .c - "' t r c t '.i . t'. r r C· r t - '- r- c h • ' G. ,l .  ,, -  - ' ,L I . - - - ._ \ 't t . . t c, - [ 't r] 'r [ t f t. . t, t; c . 'r t (, \:: ;:_ 't : · L ,  · ' E : t t \ c . _. r t : r e t
. ,, ._ 'r 'J;, r t - C- t l · ' e, • · S , L - r ':_ , L c . ._ e, , [ < b- - c t• 'r, c, t. i• . t t-, t .: t f : ·  E I t .  ';: =· '( 'i; i c r t \- 'f ,  · 1. c . . i:- } 1, t ·  t t - - '.i t- I t  \ [ · -  t ':. 1· ,.  , F ._ ,:: ._ r · t 't; ·V '.( L l (' c, C . t• ,., 1 ( .., .r  " t. i - ; t, .: 'i. : \ r :; c : ·  ;; · ';: ' t i. C t 'i. · f L L · t i t ' 'r t ' 't t, 't J · ,, - t . c;  c - i;:: f, _ ,,  '.i; t ,, \ r f t i t t t t '.i; 5 1 , ); - _ C { C:
t [ l 't . rr. [ . t r r ( 'i. . 'i. 'i: f '.i; ';: · - f l  ':: t· { 't; t · '.i; · .t !" <:: '.t :.. t c·  ".. t ;,, f ,. ;,., · ' ;.. t - , 'i: - t ._ .  r r - - t . c. f C . L <- - , c - C . 't . , 'r r '.. ';: C:   1 t · . C } " : '!:: 't : t .t t i ,c· ·• ; 'r.  ".. t • · ' f L t · t t t t r ': -  - 'c - c- - r [ , c '- · 'r t -. _ t· c 't. r t. ':: , r - (  L [ C, • <-- C· . '-· - L -L '- .L v. ,L ro '- r b, ,, t .,_ _ _ b, 1.- • l, \; t · [. c w f: [: 1. - . [ ' .. . r ·   l, t r t '.. : : t . · ' t · r - · I. f ';: r t' L • L . t - . '" - i:- { · · · .

c. t '.t [' t. : . • t. i;; t c f- \; [ 'r . l,, [ , [ ' L t . t '=- · f r . c c t t - { 1: 'i. . · & t L t 7, · 1 t ';:  'r ".. t - t 'r, C. • · t;; 't . 't : c . · t t  , t ' E · f, t l '.:- .: ·[E, t 2· , , 't t , . - • ._ ,, "" ,. E r • • c. - c 't; ,. e · S I,, , < c t · •. , . . f l . ':: ._· . r <:: t C· r , t. r l, C· I '- t· I,,, L \. t ; {  t r 't. r  ):. [ ';: [ L r e · '- L  . '- ,., · ,L V\ en ,,. . ,._ ::_ '[. u, l t i: t . l { J '.t t t . t. · r 'c:, l t

t. t: t :; \ ':: ':: \ t:  \ [ 'L L t.  ',. - <p c t i;; ):, c- ,L .L L 'P Y' <p L L O L ,l l l• ',. l 'i:• r- -c r L I. , " '- ' 'is · '.i. - . L h C · ,L 1 t • . -u b t L (:  ' 't  L· ;:: L· t c t l 't; c, . 't; b c J ;" \ v - ,· ._ . '1: . ._
. t . .

1. . t f: ' r O i: t t' l - ! r f i  r [ f t. r f,  .[ - - i r } t - I;; t. r- ' [ - L r ! : t t 1- t f -  t [ ' l - , L , ,  ': L , L ' -" b t ' \ ._· . - E' - t • 't; "  t' · " t: . .F ' ' • - C· L-. I c. C, • L. c. : 'i\ l -  'i, - - l r 1  t' r t r. ·  . - r ( . ._. . , \. 0 L e.  - ._. t t . t ':: ( ': " 't; • · v i- r L 'P c · v c 1., ' · - , l• . ·I' L t., \,. (, , • t.. 1., - r :i: r , " c. i ';: ..:: c. t  ';: 't. J' r 't: ':. . 'r. 'r, c.
C  - . t L · t · '1: C. f 'i;- , . \ t .  r c . r E :  W
t t r -:. r f f · t · c '!;- t 1 1 ';: : . t i  . t <: t '::  t r
J t - . t t ';: c -' 1 1 ' t t ' r . " . r "' r c : f l,- :  l t  [ \ 5.. c t ':. 1 : ·   - t ' l t f
t ' r t e  t. c - l 't; r  .t 't; t

r. f -: t· i t :: - 't; - L [ ,_ •  C• 'P  L. 'P I. - '(. - ._· - t L• 0:- • ( "., t,'. v C L \ • :: L C., \ c \ c \ '( ·  ' • C· ,. r '

v. 1' t . ._. ' 'r, L f, I- '- i;, ._. tr .,.  't ·  c  t . r ' <;: ' [ ' ' ' '!; 1 1. " "  " ';: 't  - -   - f  l - L · . ·  - t -  l . t L ·  t t f <: \ 't. 't; [ <p L• 'r l [ L. 't; c L. t L ._· L• ,- . [ c 1- .C
y. ' •• [ - [ [ [ • b ' t• l ' 'r ' [. _ '::  <;; - , . v ! . , - c . , t . , t i r f  [ ._ f f t l - e, \ . c _ - t L · - a - · • L t . ._. · c. - c, " c · c • C · lo < c '-" · C c C - · - - - N  t,- 0 0 · , - 'r ' 'r [ · ( · - • -. t t. t

c. t'

t. :; 'r \. t. '(;. J:: c c : t.

t. t. ':: t _ c, 'j;. _ r t  ';: r \ . C t - r r r I ,. 1
: I ' ,.
;
1 •· .] l I· l •· y_ --·--""- --· \iWS · " r ' 'r c · , · C.  · $. < '- • · C L l • c r • : · L "' t
c '&- i;. r : t  1· E r t  t 'r, \ (. '- 't;. r '-  " I t ':.  , r: <,- [  t . L l,  · L - l, 1 - -  r c · l · b- t·
r · f . t f t " "..  r { t r v : • . f t f t . -  t t } f f . . r . \ ' r r t J e, " c t l <-- l c t " c. t 'i-- t c. t . · : :r t_ C' ';; •  _c t 

t. 1: i · t '&- t; 1 :r t J 'c t . { t. L t: t 'i. ·· r  " '- j:: \ · L " ( ' ' t. > l . 1 t C
- r c. f  t f t f - t· - :t 'L.  c i : 't '.: } _, t. c t· !;; c. 'r, - '- [  - ·t t t (, 'c . 'r. . E . ',- ,_ c, c •S " 't; L ,[ - c f J [ C· CC , c .; , . 1,- . '- · t . , , c. i:; .• , . - 'r It • L \I. l - i,,-. l- • o- l- l t ' '[ i,. l:  ';; .;: < \ ,l ',_ t b C. c, t• ,[ i,  ·  · 'r L L • .t' " v ,l " 1 c t '&- - . [ (' L - L 1> '\ - t c } .:: ';; [ ':. . 'r ,, '- ,, ': t ,, _ · t i · 1 \ c: · r · t ';:< : l• t c. [' 'c. b  t '<; }- . l' '<; l' 1 , t C • . T !;; '&, - c- ' ·- c - • , - '\_ C L t : [  t 1: 1 .:: E 'c c   1. : ! t . '<; (:' t. 'i. 1  t : t t: r 'b f 't 'i. t t 1 C t l : t !;- t L, s ! t. ';;, t l : t , ' t .  ';; ' t '2 f. · _ • V f" '&, '.t_ , t 1, f t .f ' ,: C• t_ '- L. " 1,- '- - • L, '- ._ l f t. t. <.- :i; - ,L C · - :r - L ,, f c • c • f: ,, l " , l . l, ._  l,  ' . - l, b· b - t .t r '!: \ · " t . " t . t c . l' . t t t . ,, t r . t r · c, c t .: t. <t .;: t. ,, ., .: ·E t - \ · \ '- " ' ' - 1- ,_ · , 1.. , . .,_ - . , '- c · . C l, E ,!-- 1,_. l, C• 1..- ·\I . - .--. - L . - ' . - l <;· " t s l• ,( I: - .:: "' . \ b l "' " i 't I " - .:: '\. "" c <:: ·t· t c c ':. f , t 'r;. [ 1 ';; t . t t 't f t. l l:' ';; t ("' .I>, ·E • . " - (' . t t f f " c [' r J .:: t; t: t
·. t. \ . · '- i:. c ' L t; . 1- t· [ [' - .. -  l 't c - '- c. ',- c 1, L ( ';; f i r · :t L t, ".. 1 t t i, r ' t . t - . r [ . t ' " " t  - 't 'E­ - • 't;. t '-· \ " '- - '-. '(. c- t- lo
<> • ,l c• C: . \ t ·  i t t , f N r.  r " .
· - - - .. -· ·-.._  . -----."'  .. - - ----·--.-.·-,·-.&--·3.---- .._,.. ·" . .&.""" r .-. , t .
. r t t f t t i ':_ t 1 r t.t r • · c ! 'i .. t : c t · , l t '- 'r . <:. - - " t r; · i;; t  t . t v , . .;- · " 'r t t t 'i ;· ' '::, '. .c ' { t; • ':_ 'J:. '=- L. t. t' .L 't: \ i:- .. J :i: -  • 1 r l 'r. . • 1. - e · t · 1 1;: .., 0:_ t . _: c'. · 'f- t .: : r t : 1 · l i: f 'c- , . \ r t - t ,_ . i. " · - - c. . l 'i c: • t [,

f. [ v. ( - - - (. /' -.. Y. i. - , - . L L. · c C ,
- '- r '- - <p "' " '- . ',.· . , 0 L  c; v .,, v. . G., \, L, . Ir. !. (, L. (• Ip I , L IA L, '°' - V - "4 \, • c'.' 'i. 'r c,  r :. '=- -r t t, .  1 f c. '- -· :C: t - \ E 1 · t t r ·• - i:- t  l '=- ;· 1 \ t· f. [ \;- · r: '"
t E c 1 .,.. - 1 f r . 1 '- t  - r . r ·.  ':. "'  'l: t '.t ± . . t "' r l. 't  r· b t t • • l -. C: • [ • '- • c, L ); 'I:. [ : c, 'r_ r \  t' [ .'t· t' .. t . t t [ ' J' r  [ , t ' ' t '- - '- ''t· i;- '- C- "' , t . C, v '- · L, r, . • 1: ,• Ir • ':_ · °( " ( '( ); .[ •

t. t' , '( r. J h l t, c l '-· C '- c- a C· · r '- L. > t: " \ '- l - - C. '" \ t "' · ':. C• c · C : • r : r c t . C v '.l: -  .. t ':. -

c. lr '" ' [ );. 'i .. , . I:' t . f · . · [ C· ':_ [ ',. (: f. c, o I "-· ':: r- - l, C "- l ( t C -• '- ,L t [. 'r ):' - · '- • ); C' , - - C L.  G, • ',. l C 'e • [' 'i, .;: :i: ;;. - t. - t C· l° 't; • ,C .._ - t' b L L • - t .c· .[ - t-, 'r, t L' r - .._ - [ t· :  : : f i r t :r: ·• t 'i. 'i: .["  } t - t :  · ,: r. t. " . 'I; - r- 'I; c: - t" 1 .r t t .._ • '- );. t' , c 'r. .t '" E' [ - <;, - \ t - 'i: r .._ c r t - .c - c

t. • [ t, r · ,. -  , • '- 'I; . .( L . - - " · ' · L . . ',. - c: . - . • r · . _ .._ · t i- [ . t - · - >-' W · '.t N •

t. • >-' • 't W '- o t r - t <;, t t r t t i t t r [ \ t i r 1; t  t ' t <- f · L E t '=- t 'i:. ';; 0 ( '=- t -  .,_ - t l 1 f·   · [" c. t., t.. ::.· (' \. '- ' • • C· ·t -  t. r -
C c - '- C 'i. r r 0  ' t F L '[  l,  l  t t '-C· [' 1 1 \:. 'c t. 'i. • l, t c '- · t - . 1> 'f f - ( t' t 'r '-· C• - \. C· r: r · 't_ '-_ t• . . L L l. - l "- _, c·  · r . h . C· c '-· .; t_ 0 e I; '::, 't_ c· L " " " r ,  , . t; . . , , v - );. c c f \ . \; t: .  ';; t );. .,. 1, ':: .  . L r :  , I - l c c C· '[ • • t. c . L . C . <  . r i.- ,_ t C t · . \ t b- L, J L ' • • . '.t' . f· I
- 1: { · c r ;:: 'i. t 'i. " t·

t. c r ·t .. L r
' ':. _ .J:" CIO L o ,f L, f; ., L f t . 'i, r. r 'c t° J> . t [ c 'l; I;: );. L . 'r . ' ..: < · i:;: - l r  \ (. -  . '- - r • - [ \ - L · 'c e.·1-c c r 1 t <:_ .   r r : ·· t ·  ·E ':
c, L, t· 1 C, r r t.  '!:. f. t t  . r, • r; c C• L. - - c  r  L

t. ( .t c 'r, -r:. t );. c 1 . · 'L t ;; • · ,  · t r - . c ;; c · · ';; l  'r, (' · ::_ ': t ': C• [' t, 'r, 1, [' t '-  ·c L· l [ <., 'r v - c, L· l - l - . t k L t t · · - t '[ C t ' . t ' : \  -  ';; t , \ i c . e . t ° E t t f <;; t  - r . - t . ';; " t i:- C- ';; t '- [. [; 'f,  t . .; 
- - t · t; f C c . C , . ': ,. c '[ " ': [ . \ "' v . b- • · r . - - 'r '- L ' " }. ' [ \ 1> " . t r r t ';; . i c:  r  - . l 1 f i: t ' . [ •  'r L -
1- r c  c j- C . 1 '- · c - . L · c , , . • > i,,. t- ,. t · r · " - " - · - . [ , t L. , L l , L , 1,. • • l.- . c

t. • '[ r h - c c· 'c - - V, c .. t '-· c W t• t '- N l i. t ';;   t ';; .r - t t: t t 1 t 1 ' , '
- •·., .. - -,, ,r."f"i,;, .•• , ,ca '"'Y,. ,;,'IJ',, ·"'· ,.:'"1"":- . . - , _ _;,_T,._ ,:Y-, _,,.-_ .. _A,,;-T-___.-Ya.,,. JJ l j.-> o ..IJ U-6 LJ-:1 I 5  .:, L.., J .:, e .W   ,.s J  .J-.:?.)-b j I , .:, .J,--5 . .:,H 9  .:i Lo u..JJ-0  I .:,j L/ 10 " Lo J I J _J-]., I .:U., l ,> ; J
j JJ iJ p !_ • r i • .I.!. .u l j-> .:, l j i , .L.\:, L,, o J  uJL..,,;.:i 1 ; .:, I .:, I J .:, ..::i_.!, I .:i j L..,,
L,, o .:i W I 4  O" L., 1 ..)--!  ,.; .:i l j i . 5 o.L'.,.,_.,:, .;:i. 1 .,_.;. ; .:, J;J:.,  JHj..r,  .::, I .::,;-]..,ii ..,.JJ.>_;,..,J L)L..,,p p  I . .1.!.L,i  , .W L,, .:,,;-S .:UL..,,;.:i I J .:, I J._J-i..il J .:,..i l _p ; .:, .uJ.J,--5 J:o I J-> UJJ-D L:,.J;J:., J_jl  .lJ;,.-: 1..5)  .:, L..,, { 1 ) o .:i l__o 2  ,,; :i ,,;.,..SL ..:, U ';l.1:, 1 i..s J L:> ..:WJ-<1 ..:i:i 1 .:i j L,, .:ii l j,--> J J . 2   4--,i J .;:.wt I .:, j L,i J I µ .:, p, J "--! .1::, .}---! .)-0  4-! , o .u, LL..o  I 6 .u, I J-> J .:, L, .:U J---4 .:,t I .::, j L..,, U'1--l  .::, I .::, ;-:w., I  J .;:i. I j-> J .::, li I ..)--! u! I J-> J .l J.;-b ..SJ;-J o.l.) .:i.,I_JJJ ,.(.> . .h . 3 . .:, .u, ! p  ..:,.jJ-" ..:.i:. 1 .:i j L..,, .:i l j,--> J J ..::, l__o LL B '-4- .:,._.,i I o ..i__.1i .::,..;. I .:, j L..,, ..:W J-" J ,_b "--/ U  . 4 v  <J J l .>-J v:i,Ll JJ;,.-: J J Jj l   .J;J:., S-./ • <J J I J-b:> 1 J J 1 J J . 1 .:i.., l _p J J .:, .J_;.h j l ·J ..:i.i 1 _y J .:, G I J I j l  • .:, 1 .:, .)-l.-i l J# v-4-?  ,.; J   .)-b j I J 1-+.:w  I J-> J .:,  , Ji.S ..:W;,.: ,:1.lil .:, j L,, o .Ll..i.S' .:.o..i l J-> ,,; .:i ..J.;-b E_.'Jbl c-, I J .:i.J-> p : o c i .,.;;J;-J J .:i,;-S .u l .,_.;.rJJ.J--! . .L,j L.,J .u, 1 ..,.._;;. .:.,__ 1 ,p ; .:i j l u ·,, !  pu,j L,, o.l).,_.:, .:i.., 1 9 ; .:i ..J.;-b  . 2 o .Li..i..S .::.i., 1 .,> J .:, ,.j _}b "--! I J .:,._i _J  J-:! 'l .:, , .LJ Lu .:,._i _J li..c .l I J  • .l..,.S ..U I J-> p! I f, • '" · .:: i t r : E  1. t t l [ [ c l t' t c, .__ t l t c . f _: c r ';: t t 'i. .t [' t c r { r  I 1 \  - - .. c i,- - t : t. t. i .'.: t· ! t. '.:._ f t' T. i. [ • 'r r t - C c o - 'c l
 1,- r l  c ! r.  'r t ';: ! [ · - ' · • c c \. l l r t c h t , G . • b '  . - .. · , 1..- L . r. . J. ,_ 'r 't '--· t _ i . 'c c '.t - .,, - - "_ t, L. - (;; (. :i: '-  t , lr b 't;_ '- t f C, c• C· t. [ U, - '-· • } '- c t , <- c - • - Y' , ,. - c - ,. L. l• v c , · ,. c; - c L, .

c. t . 1· 't 'c r c , . v . L c - < <- - o • ,L ,_. 'r • , c L .t f· L. '-

f. ,_. ( . 't i c { t t '- t.  t t; [ f · c t. .  t 't: r , . c - c r tr » • r · L • ',- - >· • <· t· _ <-· L• c . c . , ,- < , '-" <- [ ' ' "' t - h L - L t , - t - - v . ' f ·c t t  ! t. t· 1  t' ·E ! ! t 1 - t t t l c 't; _ · t • c c _- L ! f- - 1• \ [ \. C· - t c ,- ';; c • 'e ._ <-· c . c· . c '- ._ ,. '.-. <- l, 1 - l, - L. v - t,. L 'y. I, t [.. t t '-· c ' ' - ',. \,. o., , (;, b 1.,-' <., {.• -I ::. - <,. ('I' t t, 'r '- 1r - L < >" 1 - '- c. V -  v - - 1 l l - l:r · v t c t t : . f:' } t '- c - .._ - . ! r f - \ i;; c • t _ ';: 11:  t c c. : t f . c L y _ [ . - - t [ - L • - c \. c .(' C· \. C· • , t '- L r t : 'c t ;.., -· . -· :J' t ;_., - 'i. t ;_.

x. .: r - - \. t. t t .:  c' 1: ·[' - t. c \. 't:.  .c; t L. 't:. 't: '- (.  t  t 1 t t <:: E t;; - 1,- '1; I;' r· 'r r

t. c .; C, C '\;. >• f , c c - •• - L ,_ t t .'.: - 'i. [ ' t . .: '&- - t . \ - ';: t \ · r . t t 't; .,. t ' ' c · '- C.. t· G  t r t r & t c t - 'i. t . 'i. Y <: C \. 't f - t t. c f • '- . [ ';: c ! '- 1 t ' ' ( 'i; i' t t & c c _ '):, t _ '&- t t r . e t ';: [ ; ,_. c - [• . \. \ 'j;" - "" f r t i l r ':: i: t. t i : i: f c t r :C- 1 ' ';: L ! .. r c r- - C· c; c c •. ,. 1· [ -· .'f: ' c y . . t C c t l, - ' );_ o.- 1. t c  . i - , c .: c; t ' t .
[ r c & t. I t   t

1. c r ( : c j: 't c _ - [ ' . \: ( . ':: c • c, • · - f· [. '- t t' t. t.  t;; t - - - l . r . ' · t c - - % · - 'r, _ t· '- ' ' ': [ ' f c t - ;.., · 'f . c - 1 c ; f 't; f· 'r, 't; c: ';: t; r  ';: \ . -; .. "' t "' t,. ' - i, .. •• l • , + -=--. --"s=- -."'ey:-,- __ -,",r=,-.,. _.,,. Y,:c__.T;,;__._..a•i.:.- . .:.lli Y_____;,.Y1,,,.-.;;;. - _ -:_. __ • --- • ;. .__ - -- """ - ,,,._____·"f;.. _ _..;,,'"r" - :a - ,,______..,. ·----. ------ -.,·.___;.--ii., ..:.,_.._j L.,_.. L..,, u i .s.) L-?' ..s lt  .) u
.Y.'  1 .)-! .h J  J.,.,> .:,  <>"-, I J J .H j..J  <L5  L.,._j J.+ ..ij e .l..i..-W u, I J-> J J J J-b , .l
_j "--?" 1 µ . JA J ..:.,.:, I.SJ J .b.;-!,  UJ.L./ hH .sl.a.) 0..H" pu..:i1 j 1 13 " L.. 14 0 .) Lo 15 " L,._! I P.Y.' ..:., t., PY  l.S._j J I U l.S..A J (.)Uj (y ! (L)L,,_;..J } ._,.iL,,)-3 J ..:., I j->J.l .lJJ--1)  Li (..:., J ! La ..:.., I J-> J .l j 1 ..5..-: _p J Li (.:_i .  J J.,.,:,..S y J .1 1 .1 .,µ, 1 (.)  I (c (J1_;..-j 1 .; J I , .:, .1 _.>-,S j L,, o.Li# ..:..i l j-> J .l J.)-,h J L! p.S-> ,s l p l )* J .l • .l_goJ .1..>,-Jw. o.J..i.i.S ..:., l j-> J J ..J_,..h u..,,J 1 3 J .l
L,,, ! .)--! i .1 6.:, o .J.9 1-..,, (.)--: 1 6 o .1 L.o 2 B J .l o F >-5::i .SJI ..w, W 1 J I , 1.5 .:, .; I J-" ..:,.i 1 J-> J .l i_;..J:, .J .:, .:,  .:,  o ..u G- (.)--: I Ji..b <LS u l .)--! , o .L!o 0 .1 \ .:, .1 1 .1 ..)-LJ I .:, l .,_;. .; .1 r.Ji J..bU.  .S
.Y.' j l r-i '---! v-l I ..)-:'" .l .,.S..  .:U. _j , ..:.., I e .L!, .,..S. _j .}---C' ,  _j j I J.+ _j .S  _y,  .u I g o!..l.!, 1 .i..5 1 p, I '---! I.SJ .lJJ,,,J .J .:,
.$> L-,! ,.:W_->-5 .u I .,_.;..J J I >,] .s l .)--! J.J--4..S .Li.. J .l U_J-'l j l .5 .1..> I J  .1 1 .1 ,_:., I ..:., l j,-> J .l ;-J I y e Jj ..:i.., I J->J .l j-h , .l} .:i.J ~J J UJ Lii..ie HI y  .J> I J pp, J.-., I y 4-1-S , .l  .l _;.i..,.- (.) i y  1 .) I .)--3  <LS 1.5.) ;-tw 0+!,-u .) _,..h.i-o :.:iJ_µ JA l j-> „ .r > 1 .; j J.-., 1 .J,S- L!  _:, L.o1 Œ j \ .bJ--!..>-" e "-"''--, o"-"' ul J I , _,.. L,, <>' L,, I .)----! .:U. l yJ, u (HI (LJI : J---d u..al l j-> J J ._jJ-.h t..,1, '--! O J  U .. iJIJ-'I  o.W_;:i U..W l j-> J .\ .J)-h (i.J1 J LLw I J .::, U:. ':J,..h I wJ L;!; J u.., I .J-> J J  I p  1..5 \ .)---! .W I .;.--iLr o .W _,_:., -  LAi.,, I ; b ..U l-.- I 6 o J W J J & .J!, 
L: o J j-L.i ..S_;-j I ; o .L.L.L.5 .:, l j-> ; J .J.;.-6 J.J-A-Ll ..:., I o o J I J o j l:- 1 c   I J L> _y, J J ,  '--! o J _;..S ..:U.-?- I _µ G 4-Jb J I .:i  J .J--" <l/ ..S _>-.j j I ·,.,..-LI .)j-> J_;.j..i.S j l i!.JLJ. J:!'JJ o(.,I  U J.,).,U Loj O J J J j,Ll L: , .) ,::. ; G o..i..i..i ..:., ! _p ; J .J.)-b J.J-A-Li j l l .;,--i ..S .:, ! .) _µo l ..:.i l j-> _; .) 1.5  PJ-?' j l .)-!.-" c.SJ
p p  {"';-' . .i.!iL,i o.:i_;S j l p l .1,..W u..UjL,i
L_j J..u L,i J LJJ uu l.i l .>-! 16 " L.o U o .L.L.L.5 u..1 1 .P J J .J_;J, ..::i.., l .,_,:. ; J IJII L., I .>-! o.W.,_.:i ..::i.., l _j--> ; J Jj-h . 1 .J I ..}-------! I , p .>----:" j I J, Ls-  U--4 , .u J Lr" o j L?, I 0 T   I .J--3 .S  T ::i J  ..5 J -'--" () \  '----,I .L.i I s--,.i,.,..-A  I J l.1'""':! U  I J I J J-:! li J pp , J   .:W L: oW! .:, I J-> ; J .Jj-b JJ-4..J..j J :J J JH.S ; t µ o J Ll..;_.., I L,i
_j J oJ_y.J j.;,--i , ..L..t L,, .:i.i l j-> ; J JJ  ; 4, .J.;,:. 1 ; ::> L;! • I u-----! JJJ-'I  ; 1 .;..J , ,.;;,i J-! 'i J   J I J _>.-.i..,., I ..,5 1
.> , o J L., o .Li iS .:,., 1 y 1 .) .Jj-1, '--? , ::,  _j p 4 .J I u;.$,.J  l .:i '--:! .:, I J-> ; .:i 18 0 .) Lo -j J .\ , .::i., \
.L!. j  .:,_p
l j--3  u
4 w .j _;J,:, ->" <L5 ,..,-" .Y. 1--;>  .}-" 1.5 J--i  ..:.,  J-"' J-" .) J .,_,, J .) "-7 _; 4- J .)  J--i ..> ..:, ..L.i:, lLA u Lo I Jj I .. I I p I 19 0 .) Lo 17 "u j 1  lb., .) ..:i l ,J-> J J o ..G. .\ ) ..i.;J:i j 1 .:,,, 1 • )
J.JG__., <L5 4 Ll JPL .J_;J,:, , "'--;! Lu .:,., l j,-> J .\ JJ-!-.C .,; I  o .\ Lo J .:U: Li ( J J J J  ) 72 ..:, .,; I I J ..L!i l+,.i (,)T v-13 1 .1  1 .,_J . .) J I J  .:u!.I J j l.,I J .\ J .:i.,..i l _p J .1 LJL.oj L:i U  L; j l J.++Ll UJ I J o.J..!i o .:, 1 .:, J.-., J 1 ;,G I o.LJ_;..4, u.i l j,,-> J J • .:, I .:, ..u I _;> UJ¥ .:WJ t.J-'-11 J .:, , LI,..,.J'J j l
G J..,.._.:i.s .h., ..i_)---,b   .:.., I J l ..>,-J <L5  J . 1 1.SJ! j l <L5 $ l j,-> J J ) * , .) - .)_>.-'.i.-..i.-4 .) ..i;,.b J.-:!;..b ..:i U: 'i.b l Li .) I .:, __u-..J I .IJ_,-.,,   ..s l Y,- 1  ..s v-"" J .\ I ..) . .LlS e LJ' I .:j L.j J    LJ i .\ .L"ot.A J I J .J-L.i 1  .b J--,;> ..>-" 21 o ) U 22 o ) U 23 e c Le , . , w t.., · · , . , , 0,+---.,i ..:,
-.)-J .,)--'---1 • u J-+"1-1  :=i t ) .u, I J->-i ,.s_;+-iLJ , u uUI J.,J J J> I I , J I c_'i_.., ! L:.J_;--J::i   WJ L,i tJ Loj  J ) .t.", I ,-j o .u, LI-A  I  ..L!, ..L1o l J-> \ p 'l l p, j 'l  (J uA ,J,!j-b j 1 i.r:A..DI  . ) ,Pl . .:i..ml J 1 J:iLi , .u LL, (J ..L.!i l y, 'J 1 p,j'l .., 1 .)--! )  J:J-'W  p ; I I i L,i 1:, 4-] J I ) ) J;µ ,.; U .>,,1 J J LJ..ij l • ) ,J-J .u, I J-> o .L.i..i;,., 1 J->) ) J jl, , .!+" .J--! o .J.!i . )j .., L:.  _)J  j  ..::..,1 j->J) 1.5 1 p 1 U )2 3 .>,-J'! . 2 L.. U i    -LS  \ µ J ) _+J L: ; ; , ; <.5 I .>-:' ..I.:? L,, U.Jj-b , ) J I ) , ).:-,S ..1..U I J->
J .,_L  L,, , ) ).>,-J' <LJ 1 .J I .t.", I _W_,_.o U.LD G..o J_}---b J .J • I i J ) ) I ) _;j..,.J 1 c _;..:Ll  .b J-,1.J-" (..) Lo _)J p, u,j • 1 "'----! .b J----! .)-" (..) L:.   . .u!i -L> I j->  ..J jl, U i h,  o .t.", _,.;, .;,., I .,._.,.: J ) j 1 l..f""'l ..ii.o .) ;J:, "--! oL5 >-!. j 0 LJ' .lii-S Ll J I , J .r3  I .>-" ,4. -::! U J .) . .W J _J..-U l.,,o l l J o ..w UJ u-::! 1 , .L.i 1 o .L!, j 4-,..o .) y t J+,L.e ..s LI .:U J J ..s J--'
.)J-> ..bµ ..,U. I J W L.. l jJ I J : ,. ( i j l 1 ;  U3_;b . 1 - u--""' J J o JJ  0-:/ I , .) _;..-o-.j .J.i., t p  o .La G__.i (,)-: 1 (,) ..Ll I P.  I f j '1 .  .u 1 ,_.;. l y, 'i t pj'i )b l 0-:1.>,->T .:UJJ ..)JJ
i . 2 24 0 .) Lo ;_,;, j I "'>-=' .,;..,, )- "7""-/ l;/ iJ!J),H u O b o e t5 _;.]..,A.! ::, I .) .>-: j J 0 1  J .) o J Lc ( ; 4-?' J ) 24 J <L..l.W,  Ll
.La  LJ-::!I 'u , . • , u 1395 J T 24 L,, J-:,Uu ..sJ 2016  l.i J 14 JU J J oL5 u-'-1  1 J r" ; Li ·j..:,J.L..,j I ..s 4 _j l,, j   1 ol..:it.w..i J J J .) ..:;; J .) • J.>,-J p  Jo i i ,J.i:,L,,u--0 0 " .J Luc. 1 ..s l J I J Lf-iT l.r"Lu
_j I ; o .La LI..'I  I (,) U j JJ J .) ..,µ.. -::! J ..J__.U:)  _j l , 1  2 .) ..S J 4 .D .i.JL_j .J./ .,:W\ J J 2 .:WI,;; J 4.) L.: j I 7 " Lo () 6 9 , L:?L-:i oL5 J 1 .) _;i.., I 1.5 l..& ..:W.. l j-> J J ..)---! ..sWU o ..La 1--o 0-:11 L . .u!i J.a l .,_.,:. . U.:. I J u ! j,-U ..sVLi , .:u., 1 oLJ G I .J I 0T  j l Have agreed as follows: REPUBLIK INDONESIA TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION ARTICLE 1 OBLIGATION TO EXTRADITE ARTICLE 2 EXTRADITABLE OFFENCES The Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as "the Parties");

1. An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws of both Parties, by imprisonment for a period of at least one year or by a more severe penalty. Each Party agrees to extradite to the other Party, subject to the provisions of this Treaty and their respective domestic laws, any person who is found in the territory of the Requested Party and sought by the Requesting Party for prosecution, trial, or execution of punishment for an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty. Desiring to make more effective cooperation between the two countries in the prevention and suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality, and mutual benefit; 2. An offence shall be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counseling or procuring the commission of or being an accessory to the commission of an offence described in Paragraph 1 of this Article. 3. For the purpose of this Article. in determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Parties. it shall be immaterial whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account, regardless of any differences in the constituent elements of the offence for which the extradition is requested. 4. If the request for extradition includes several offences and some of them are not punishable for at least one year imprisonment under the laws of both Parties, extradition may be granted for all offences if they meet the other requirements in accordance with the provisions of the Treaty and include grant of extradition for at least one extraditable offence. 5. Where extradition of a person is sought for an offence against laws relating to taxation, customs, duties, foreign exchange control, or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the laws of the Requested Party do not impose the same kind of tax or duty or do not provide for a tax, duty, customs, or foreign exchange regulation of the same kinds of the laws of the Requesting Party. 6. Without prejudice to Article 3 (4) of this Treaty, an offence would be extraditable under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party. If under the laws of that Party this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the Requesting Party. 7. Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the sentence remaining to be served in an extraditable offence shall not be less than six months. ARTICLE 3 REFUSAL OF EXTRADITION

1. Extradition shall not be granted where:

a. the offence for which the extradition is requested is a political offence;

b. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, or that person may, for any of those reason, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings; c. the offence for which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under the ordinary criminal law;

d. the person sought cannot be prosecuted because of the lapse of time under the laws of the Requesting Party or his/her sentence cannot be enforced by reason of pardon; e. a final judgment has been passed in the Requested Party against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested; f. the offence for which extradition is requested is punishable by death penalty under the laws of the Requesting Party, while under the laws of the Requested Party such offence is not punishable by death penalty, unless the Requesting Party gives an assurance that if that person is awarded the death penalty, the same will not be carried out. 2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political offences: a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of Government or member(s) of their immediate family; b. an offence under any international convention to which the Parties have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or prosecute the person sought or submit the case without undue delay to their Competent Authorities for the purpose of prosecution; c. an offence related to terrorism; d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence. 3. Serious offence against the body, person, life and property, even if politically motivated shall not be considered as a political offence for the purpose of this Treaty. 4. Extradition may not be granted where the Requested Party has jurisdiction over the offence for which the extradition is requested, under its national law. In such a situation, the Requested Party shall have the obligation to prosecute the person wanted in respect of the offence sought for in its courts in accordance with its laws. If the Competent Authorities of the Requested Party decide not to prosecute in such a case or the prosecution is not feasible because of whatever reason, the request for extradition shall be reconsidered. 5. When, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party deem that because of the personal circumstances of the person sought such as age, physical or mental condition, where extradition would be incompatible with humanitarian consideration, extradition may not be granted. 6. In the event that the extradition is not accepted, the Requesting Party shall be informed of the refusal of the extradition request and the relevant reasons. ARTiCLE 4 NATIONALS

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty. 2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought and she/he is wanted for prosecution in the Requesting Party, the Requested Party shall at the request of the Requesting Party, submit the case to its Competent Authorities for prosecution. The Requesting Party shall send all of the files, information, instruments, and documents related to the crime to the Requested Party by appropriate means. 3. For the purpose of this article, nationality of the person sought shall be determined on the basis of his/her nationality at the time of the commission of an offence for which extradition is requested. ARTICLE 5 CENTRAL AUTHORITIES AND MANNER OF COMMUNICATION

1. For the purpose of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall communicate with each other for matters that fall within the scope of this Treaty through the diplomatic channels. 2. The Central Authorities referred to in Paragraph 1 of this Article shall be the Ministry of Law and Human Rights for the Republic of Indonesia and the Ministry of Justice for the Islamic Republic of Iran. 3. Where either Party changes its designated Central Authority, it shall inform the other Party of such change through the diplomatic channels. ARTICLE 6 EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS

1. A request for extradition shall be accompanied with the following: a. a description of the person sought including the full name, age, sex, nationality, date of birth, and any other identification, if any, occupation, probable location of the person, physical description, photographs, fingerprints of the person where available and other information that may help in identifying and locating that person; b. a brief statement of the facts of the case, description of the offence for which extradition is requested, including the time and place of the commission of the offence and the punishment provided for it under the laws of the Requesting Party; c. the tex1 of the legal provisions determining the offence and the punishment. 2. If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied by warrant of arrest issued by a court or other Competent Authorities for the purpose of extradition or any other evidence with the same effect; 3. Where the request for extradition relates to the executing of a sentence imposed on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final judgment and a statement of the period of sentence which has already been served and remain to be served. 4. A request for extradition under this Treaty shall be signed and sealed by the Competent Authority of the Requesting Party. 5. Extradition request and all communications related thereto shall be made in the language of the Requesting Party accompanied by a translation in the language of the Requested Party or English. ARTICLE 7 ADDITIONAL INFORMATION If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient as to consider the request, the Requested Party may request additional information within 30 (thirty) days as of the receipt of the request or within a period as may be agreed between the Parties. ARTICLE 8 VOLUNTARY SURRENDER When a person sought explicitly consents before the court during extradition proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting Party, the Requested Party, subject to its national law, may surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings. ARTICLE 9 PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, a Party may request the other Party for the provisional arrest of a fugitive for the purpose of extradition before a formal extradition request is submitted, such request shall be submitted in writing through the channels provided for in Article 5 of this Treaty, the International Criminal Police Organization - INTERPOL or other channels agreed by both Parties. 2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 6 (2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest and a statement that a formal request for extradition against the person shall follow the provisional arrest, through the channels provided for in Article 5 of this Treaty. 3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of the request for provisional arrest. ARTICLE 10 DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION ARTICLE 11 SURRENDER

1. If the request for extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on the time, place, and other relevant matters relating to the surrender of the person sought. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person sought was detained prior to the surrender. 2. If the Requesting Party has not taken over the person sought within 15 (fifteen) days which could be prolonged to 30 (thirty) days after the date agreed for surrender, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse to consider a new request by the Requesting Party for extradition of that person for the offence for which the extradition has been requested. 3. If a Party fails to surrender or take over the person sought within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition subject to their national laws. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

1. The Requested Party shall consider an extradition request made under this Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision. 2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party. 4. The person arrested provisionally shall be released if wlthin a period of 30 (thirty) days of his/her arrest, the Competent Authorities of the Requested Party have not received the formal request for extradition. 5. The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of that person if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition. ARTICLE 12 POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER 1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which the extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings or the completion of the sentence. the Requested Party shall inform the Requesting Party of the postponement. 2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings. ARTICLE 13 CONCURRENT REQUEST Where request for extradition of the same person are received from two or more countries, either for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those countries the person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to: a. whether the request was made pursuant to a treaty; b. the gravity of the offence; c. the time and place of the commissions of the offence; d. the nationality of the person sought and of the victim; e. respective dates of the requests; and I. the possibility of subsequent extradition to another country. ARTICLE 14 RE-EXTRADITION If the extradited person returns to the territory of the requested Party prior to the termination of prosecution, proceedings or execution of sentence, he/she may be extradited again based on the request of the Requesting Party. In such cases, submission of documents mentioned in Article 6 (2) of this Treaty is no longer required. ARTICLE 15 RULE OF SPECIALITY The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded against nor subjected to execution of sentence in the Requesting Party for an offence committed by that person before his/her surrender other than the offence for which the request for extradition is granted, nor shall that person be re­ extradited to a third country, unless: a. the Requested Party has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested Party may require the submission of the documents and information mentioned in Article 6 of this Treaty; b. that person has not left the territory of the Requesting Party within 15 (fifteen) days after having been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting Party after leaving it. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his/her control; or c. any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his/her return; other than an offence for which extradition could not lawfully be made. ARTICLE 16 SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offences and other property which may serve as evidence found in its territory or found in the possession of the person sought, and when the request for extradition is granted, shall surrender this property to the Requesting Party. 2. When the request for extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons. 3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on the condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered property without change to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings. ARTICLE 17 MUTUAL LEGAL ASSISTANCE Each Party shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested. ARTICLE 18 TRANSIT

1. To the extent permitted by its law, transit of a person to be extradited to one Party by a third state through the territory of the other Party shall be authorized upon request submitted through the channel provided for in Article 5 of this Treaty. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit. 2. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in Paragraph 1 of this Article. That Party may, in so far as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 72 (seventy two) hours while waiting the request of transit. ARTICLE 19 NOTIFICATION OF RESULT The Requesting Party shall inform the Requested Party promptly about the outcome of the criminal trial or the execution of sentence against the person extradited or information concerning the re-extradition of that person to a third country. ARTICLE 24 FINAL PROVISIONS ARTICLE 23 AMENDMENT ARTICLE 22 SETTLEMENT OF DIFFERENCES ARTICLE 20 EXPENSES 1. Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested Party shall be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting Party. 2. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the assistance can be provided. ARTICLE 21 INTERNATIONAL OBLIGATIONS This Treaty shall not affect the rights and obligation of the Parties concerning extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they are a party. Any difference from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties through the diplomatic channels.

1. The Parties shall notify each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day of the receipt of the later notification. 2. Either Party may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other Party through the diplomatic channels at any time. Termination shall take effect This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Parties in written form. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty. after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall not affect the extradition requests submitted prior to the termination. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty. This Treaty, consisting of one preamble and 24 (twenty four) Articles, was made at Tehran on the 141" day of December in the year 2016, corresponding to the 241" day of Azar in the year 1395 in Iranian Calendar, in two originals, each in the Indonesian, Persian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE RE,P1:J-E!LIC OF INDONESIA FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF !RAN MOSTAFA POURMOHAMMADI MINISTER OF JUSTICE