PENGELOLAAN RUANG UDARA

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas.

2. Pengelolaan Ruang Udara adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawas€rn Ruang Udara.

3. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.

4. Pesawat REPUBUK INDONESIA 3

4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, teteFi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

5. Pesawat Udara Sipil Indonesia adalah pesawat Udara yang digunalan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia, termasuk pesawat udara sipil asing yang disewa tanpa awak Pesawat Udara dan/atau dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia.

6. Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran asing dan tanda kebangsaan asing.

7. Pesawat Udara Negara Indonesia adalah pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegalan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pesawat Udara Negara Asing adalah pesawat Udara yang dioperasikan sebagai Pesawat Udara negara oleh pemerintah negara asing.

9. Wahana Udara adalah setiap mesin atau alat selain Pesawat Udara, yang menggunakan Ruang Udara sebagai tempat dan/atau media gerak. 1O. Wahana Udara Sipil Indonesia adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia, tanda kebangsaan Indonesia, dan/ atau yang dioperasikan oleh operator Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan sipil.

11. Wahana Udara Negara Indonesia adalah Wahana Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Wahana SK No2488ll A

12. Wahana Udara Sipil Asing adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran asing, tanda kebangsaan asing, dan/ atau yang dioperasikan oleh operator asing untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan sipil.

13. Wahana Udara Negara Asing adalah Wahana Udara yang dioperasikan sebagai Wahana Udara negara oleh pemerintah negara asing.

14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan berdasarkan
asas:
a. kedaulatan;
b. keselamatan, kelancaran, keteraturan, dan elisiensi;
c. pertahanan;
d. keamanan;
e. optimasi;
f.
keserasian, keselarasan, dankeseimbangan;
g. keterpaduan;
h. keberlanjutanlingkunganhidup;
i.
kepentingan umum;
j.
tegaknya hukum; dan
k. kesejahteraan.

BAB I: KETENTUAN UMUM

(1) Pengelolaan Ruang Udara bertujuan untuk mewujudkan:

a. sinergi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara; dan

b. kedaulatan, keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan di Ruang Udara, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

(2) Perwujudan SK No248812A REPUBUK INDONESIA (21 Perwujudan sinergi sslagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerja sama antarkementerian, lembaga, dan masyarakat.

(3) Sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara dengan masyaralat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:

a. masyarakat menyampaikan pendapat terhadap kegiatan Pengelolaan Ruang Udara yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;

b. masyarakat ikut menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam pemanfaatan Ruang Udara;

c. masyarakat melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap Pesawat Udara dan Wahana Udara; dan/atau

d. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis Pengelolaan Ruang Udara.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. BAB II LINGKUP RUANG UDARA

BAB II: LINGKUP RUANG UDARA

Ruang Udara yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. Wilayah Udara;

b. Ruang Udara internasional; dan

c. Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya. Pasal 5 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. Pasal 6

(1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a memiliki batas:

a. vertikal; dan

b. lateral.

(2) Batas SK No248813A REPUEUK INDONESIA (21 Batas vertikal Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setinggi 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut.

(3) Batas lateral Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pasal 7

(1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan wilayah yang diperuntukkan:

a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;

b. Pesawat Udara Negara Indonesia;

c. Wahana Udara Sipil Indonesia; dan

d. Wahana Udara Negara Indonesia. (21 Wilayah Udara selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga dapat dipergunakan

a. Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal;

b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;

c. Wahana Udara Sipil Asing;

d. Pesawat Udara Negara Asing; dan

e. Wahana Udara Negara Asing.

(3) Penggunaan Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin untuk memasuki Wilayah Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8

(1) Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupalan Ruang Udara yang terletak di luar Wilayah Udara dan di luar Wilayah Udara negara lain. l2l Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ruang Udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia; dan

b. Ruang Udara internasional di atas laut bebas yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada Pemerintah. Pasal 9 SK No248814A REFUEUK INDONESIA -7 Pasal 9 Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Wilayah Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah. BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA Brgian Kesatu Umum Pasal 10

(1) Pengelolaan Ruang Udara meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian; dan

d. pengawasan. (21 Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Udara dilalsanakan secara penuh dan eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(3) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Udara intemasional dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

(4) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan dalam rangka pemberian pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Bagian Kedua Perencanaan Pasal 11 Perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan proses penJrusunan rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 12 A REFUBUK INDONESIA Pasal 12 (l) Pemerintah menyelenggarakan perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 secara terintegrasi. l2l Penyelenggaraan perencanaan Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyaralat. Pasal 13 (l) Rencana tata kelola Ruang Udara 5slagaiman4 dimaksud dalam Pasal 11 memuat perencanaan dalam pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasErn Ruang Udara. (21 Rencana ta.ta kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

a. kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara;

b. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

c. rencana pembangunan jangka menengah nasional;

d. perkembangan lingkungan strategis regional dan global; dan

e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan. Pasal 14 Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. rencana umum tata kelola Ruang Udara; dan

b. rencana rinci tata kelola Ruang Udara. Pasal 15

(1) Rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimalsud dalam Pasal 14 huruf a memuat:

a. tqiuan, kebijakan, dan strategi;

b. konsep dan pendekatan yang terintegrasi; dan

c. aspek lain yang ditetapkan oleh Presiden. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 16 SK No248816A NEPUBUK TNDONESIA Pasal 16

(1) Rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b minimal memuat:

a. analisis Ruang Udara;

b. arah pembangunan;

c. kebijakan operasional; dan

d. rencana aksi. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Bagtan Ketiga Pemanfaatan Pasal 17 (l) Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendukung kepentingan nasional di Ruang Udara. l2l Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kepentingan:

a. penerbangan;

b. pertahanan dan keamanan negara;

c. perekonomian nasional;

d. sosial budaya; dan

e. lingkungan hidup. (41 Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kepentingan:

a. penerbangan;

b. pertahanan dan keamanan negara;

c. perekonomian nasional; danl at"au

d. lingkungan hidup. SK No248817A

(5) Kepentingan REPUEUK INDONESI,A

(5) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sslagaiman4 dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk kepentingan penerbangan. Pasal 18 (l) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a digunakan untuk:

a. penerbangan sipil; dan

b. penerbangan militer. (21 Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan latihan dan/atau operasi penerbangan militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk menjamin kepentingan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama sipil militer. Pasa1 19 Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

a. penegakan kedaulatan negara di Wilayah Udara;

b. penegakan hukum dan pengamanan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;

c. penataan sistem pertahanan udara nasional di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;

d. pembinaan potensi dirgantara untuk pertahanan di Wilayah Udara; dan

e. dukungan keamanan dan keselamatan penerbangan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional. SK No248818A Pasal 20 PRESTDEN REPUEUK INDONESIA Pasal 20 (l) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan perekonomian nasional sebagaimana dimalsud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. l2l Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. membuka isolasi daerah terpencil;

b. mengembangkan potensi ekonomi di wilayah perbatasan;

c. mendukung pemerataan pembangunan;

d. meningkatkan daya saing perekonomian; dan

e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi keudaraan. Pasal 2 1

(1) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 17 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan, tradisi, serta aktivitas sosial masyarakat. (21 Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. melestarikan cagar budaya;

b. meningkatkan pariwisata dan rekreasi;

c. mendukung pendidikan;

d. meningkatkan prestasi pembinaan olahraga dirgantara; dan

e. penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan, informasi, dan komunikasi, serta teknologi lainnya. Pasal 22 Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk:

a. melindungi ekosistem dan konservasi sumber daya alam;

b. meningkatkan . PRESTDEN REPUEUK INDONESI,A -L2-

b. meningkatkan kualitas fungsi lingkungan; dan

c. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 23 Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara untuk kepentingan nasional harus didukung dengan penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan yang terintegrasi dengan teknologi lainnya. Pasal24 (l) Penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan berdasarkan perkembangan :

a. teknologi Pesawat Udara;

b. teknologi Wahana Udara;

c. teknologi aplikasi satelit untuk kepentingan navigasi penerbangan;

d. teknologi roket peluncur untuk penerbangan;

e. teknologi informasi dan komunikasi; dan/ atau

f. teknologi lainnya. (21 Penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama antarpemangku kepentingan di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan kepentingan nasional. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat SK No248820A REPUBUK INDONESIA Bagian Keempat Pengendalian Pasal 26

(1) Pengendalian dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian perencanaan atau kebijakan nasional dengan pemanfaatan Ruang Udara. (21 Pengendalian dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanalan melalui:

a. penetapan status kawasan udara dan jenis kawasan udara; dan

b. perizinan di Wilayah Udara.

(3) Selain pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pemerintah dapat membuat keputusan atau melakukan tindakan pengendalian lainnya. Paragraf I Penetapan Status Kawasan Udara Pasal 27

(1) Status kawasan udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf a dapat ditetapkan di:

a. Wilayah Udara; dan

b. Ruang Udara internasional. (21 Status yang ditetapkan untuk Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berupa:

a. kawasan udara terlarang;

b. kawasan udara terbatas; dan

c. kawasan udara berbahaya.

(3) Status yang ditetapkan untuk Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan udara berbahaya. SK No248821A Pasal 28 REPUBUK INDONESIA -L4- Pasal 28

(1) Status kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (21 dan ayat (3) meliputi:

a. pembatasan waktu; dan

b. pembatasan secara vertikal dan lateral. (21 Pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan waltu penggunaan kawasan udara.

(3) Pembatasan secara vertikal dan lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketinggian maksimum dan batas terjauh secara horizontal dari titik atau pusat kawasan udara. (41 Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap atau tidak tetap.

(5) Penetapan status kawasan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan operasional penerbangan sipil. pasal 29

(1) Kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (21 huruf a merupakan kawasan udara tertentu dengan pembatasan yang bersifat tetap dan menyeluruh. (21 Kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bagi:

a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;

b. Pesawat Udara Sipil Asing;

c. Pesawat Udara Negara Indonesia;

d. Pesawat Udara Negara Asing;

e. Wahana Udara Negara Indonesia;

f. Wahana Udara Sipil Indonesia;

g. Wahana Udara Sipil Asing; dan

h. Wahana Udara Negara Asing.

(3) Da-lam hal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan nasional, Pesawat Udara Negara Indonesia dan/ atau Wahana Udara Negara Indonesia dapat memasuki kawasan udara terlarang. Pasal 30 A FEESIDEH REX'UBUK INDONESIA Pasal 30

(1) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 27 ayat (21 huruf b merupakan kawasan udara tertentu dengan pembatasan yang bersifat tidak tetap. (21 Dalam hal kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan atau tidak aktif, kawasan udara terbatas dapat digunakan untuk:

a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;

b. Pesawat Udara Sipil Asing;

c. Wahana Udara Sipil Indonesia; dan

d. Wahana Udara Sipil Asing.

(3) Dalam hal kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan atau aktif, kawasan udara terbatas tidak dapat digunakan untuk:

a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;

b. Pesawat Udara Sipil Asing;

c. Pesawat Udara Negara Asing;

d. Wahana Udara Sipil Indonesia;

e. Wahana Udara Sipil Asing; dan

f. Wahana Udara Negara Asing. (41 Dalam keadaan tertentu, Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memasuki kawasan udara terbatas yang digunakan atau aktif wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pesawat Udara Negara Indonesia dan/ atau Wahana Udara Negara Indonesia dapat memasuki kawasan udara terbatas baik dalam kondisi tidak digunakan atau tidak aktif maupun dalam kondisi digunakan atau aktif. Pasal 31

(1) Kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kawasan udara tertentu yang digunakan sebagai peringatan adanya kondisi alam dan/atau kegiatan yang berbahaya bagi Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara yang melintas.

(2) Kawasan A REPUEUK INDONESIA (21 Kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sesuai kebutuhan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Ruang Udara yang dilayani. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 2 Penetapan Jenis Kawasan Udara Pasal 33 (l) Jenis kawasan udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kawasan udara keamanan negara;

b. kawasan udara untuk kegiatan penerbangan sipil;

c. kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer;

d. zona identifrkasi pertahanan udara;

e. kawasan udara di atas objek vital nasional; atau

f. subantariksa Indonesia. (21 Selain jenis kawasan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan udara lainnya yang digunakan untuk kepentingan nasional dan internasional secara terbatas. Pasal 34 (l) Kawasan udara keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (f ) huruf a merupalan kawasan udara yang batasnya ditetapkan secara vertikal dan lateral untuk melindungi fasilitas dan/atau kegiatan kepala negara atau tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. (21 Kawasan udara keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus kawasan udara terlarang atau kawasan udara terbatas yang ditentukan berdasarkan kategori ancarnzrn.

(3) Ketentuan SK No248824A REPUEUK INDONESIA -t7-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara keamanan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 35 Kawasan udara untuk kegiatan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerbangan. Pasal 36

(1) Kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kawasan operasi militer;

b. kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara;

c. jalur penerbangan militer; dan

d. Ruang Udara pelatihan penerbangan militer. (21 Kawasan operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan udara tertentu yang berstatus kawasan udara terbatas digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan operasi militer.

(3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan udara tertentu di sekitar pangkalan udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan penerbangan militer.

(4) Di kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang membuat halangan atau melakukan kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan.

(5) Jalur penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalur udara berbentuk koridor udara yang dimonitor oleh pemandu lalu lintas penerbangan untuk mendukung kegiatan penerbangan militer. SK No248825A

(6) Ruang PTESIDEN REPUEUK INDONESIA

(6) Ruang Udara pelatihan penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan udara tertentu yang digunakan untuk kepentingan pelatihan penerbangan militer. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 37

(1) Zona identifikasi pertahanan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan kawasan udara tertentu di Ruang Udara internasional . yang diperuntukkan bagi keperluan identilikasi Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara yang akan memasuki Wilayah Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (21 Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pesawat Udara Negara Asing;

b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;

c. Wahana Udara Negara Asing; dan

d. Wahana Udara Sipil Asing.

(3) Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan identifikasi kepada pemandu lalu lintas penerbangan ketika memasuki zona identifikasi pertahanan udara. (41 Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan identifikasi ke pemandu lalu lintas penerbangan saat memasulo zona identifikasi pertahanan udara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona identifikasi pertahanan udara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 38

(1) Kawasan udara di atas objek vital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e merupakan kawasan udara tertentu di Wilayah Udara dan/ atau di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kawasan SK No248826A NEPUEUK INDONESIA (21 Kawasan udara di atas objek vital nasional yang berada di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan statusnya sebagai kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, atau kawasan udara berbahaya berdasarkan kebutuhan dan/ atau kategori ancarnan.

(3) Kawasan udara di atas objek vital nasional yang berada di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat ditetapkan kawasan udara keselamatan. l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara di atas objek vital nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 39

(1) Subantariksa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f merupakan kawasan udara tertentu yang terletak di antara batas maksimum ketinggian penerbangan sipil sampai dengan batasan paling tinggi Wilayah Udara. (21 Subantariksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menempatkan Wahana Udara Sipil Indonesia, Wahana Udara Negara Indonesia, Wahana Udara Negara Asing, dan/atau Wahana Udara Sipil Asing untuk kepentingan nasional.

(3) Setiap Orang yang menempatkan, mengoperasikan, dan mendaratkan Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di subantariksa Indonesia bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Wahana Udara di subantariksa Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 3 Perizinan di Wilayah Udara Pasal 4O Perizinan di Wilayah Udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf b meliputi:

a. perizinan memasuki Wilayah Udara; dan/ atau

b. perizinan melakukan penerbangan dan aktivitas di Wilayah Udara.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

Naskah pasal.

ayat (1), Pasal 20, dan pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOZ tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 68, Tambahan Limbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Z2Sl sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang penetapan Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahrrn 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, ); Dengan Persetujuan Bersama dan MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG UDARA. PENGELOL,AAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas.

2. Pengelolaan Ruang Udara adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawas€rn Ruang Udara.

3. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.

4. Pesawat REPUBUK INDONESIA 3

4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, teteFi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

5. Pesawat Udara Sipil Indonesia adalah pesawat Udara yang digunalan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia, termasuk pesawat udara sipil asing yang disewa tanpa awak Pesawat Udara dan/atau dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia.

6. Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran asing dan tanda kebangsaan asing.

7. Pesawat Udara Negara Indonesia adalah pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegalan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pesawat Udara Negara Asing adalah pesawat Udara yang dioperasikan sebagai Pesawat Udara negara oleh pemerintah negara asing.

9. Wahana Udara adalah setiap mesin atau alat selain Pesawat Udara, yang menggunakan Ruang Udara sebagai tempat dan/atau media gerak. 1O. Wahana Udara Sipil Indonesia adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia, tanda kebangsaan Indonesia, dan/ atau yang dioperasikan oleh operator Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan sipil.

11. Wahana Udara Negara Indonesia adalah Wahana Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Wahana SK No2488ll A

12. Wahana Udara Sipil Asing adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran asing, tanda kebangsaan asing, dan/ atau yang dioperasikan oleh operator asing untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan sipil.

13. Wahana Udara Negara Asing adalah Wahana Udara yang dioperasikan sebagai Wahana Udara negara oleh pemerintah negara asing.

14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi. Pasal 2 Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;

b. keselamatan, kelancaran, keteraturan, dan elisiensi;

c. pertahanan;

d. keamanan;

e. optimasi; f. keserasian, keselarasan, dankeseimbangan;

g. keterpaduan;

h. keberlanjutanlingkunganhidup; i. kepentingan umum; j. tegaknya hukum; dan

k. kesejahteraan. Pasal 3

(1) Pengelolaan Ruang Udara bertujuan untuk mewujudkan:

a. sinergi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara; dan

b. kedaulatan, keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan di Ruang Udara, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

(2) Perwujudan SK No248812A REPUBUK INDONESIA (21 Perwujudan sinergi sslagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerja sama antarkementerian, lembaga, dan masyarakat.

(3) Sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara dengan masyaralat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:

a. masyarakat menyampaikan pendapat terhadap kegiatan Pengelolaan Ruang Udara yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;

b. masyarakat ikut menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam pemanfaatan Ruang Udara;

c. masyarakat melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap Pesawat Udara dan Wahana Udara; dan/atau

d. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis Pengelolaan Ruang Udara.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. BAB II LINGKUP RUANG UDARA Pasal 4 Ruang Udara yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. Wilayah Udara;

b. Ruang Udara internasional; dan

c. Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya. Pasal 5 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

BAB II: LINGKUP RUANG UDARA

(1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a memiliki batas:

a. vertikal; dan

b. lateral.

(2) Batas SK No248813A REPUEUK INDONESIA (21 Batas vertikal Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setinggi 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut.

(3) Batas lateral Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB II: LINGKUP RUANG UDARA

(1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
merupakan wilayah yang diperuntukkan:
a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
b. Pesawat Udara Negara Indonesia;
c. Wahana Udara Sipil Indonesia; dan
d. Wahana Udara Negara Indonesia.
(21 Wilayah Udara selain diperuntukkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)juga dapat dipergunakan
a. Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal;
b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
c. Wahana Udara Sipil Asing;
d. Pesawat Udara Negara Asing; dan
e. Wahana Udara Negara Asing.
(3) Penggunaan Wilayah Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib memiliki izin untuk memasuki
Wilayah Udara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II: LINGKUP RUANG UDARA

(1) Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b merupalan Ruang Udara yang
terletak di luar Wilayah Udara dan di luar Wilayah
Udara negara lain.
l2l Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ruang Udara internasional di atas wilayah
yurisdiksi Indonesia; dan
b. Ruang Udara internasional di atas laut bebas yang
pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan
oleh organisasi penerbangan sipil internasional
kepada Pemerintah.

BAB II: LINGKUP RUANG UDARA

SK No248814A REFUEUK INDONESIA -7 Pasal 9 Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Wilayah Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah. BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA Brgian Kesatu Umum

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA

(1) Pengelolaan Ruang Udara meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian; dan
d. pengawasan.
(21 Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di Wilayah Udara dilalsanakan secara
penuh dan eksklusif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
hukum
internasional.
(3) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di Ruang Udara intemasional dilaksanakan
secara terbatas sesuai dengan ketentuan hukum
internasional.
(4) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan
dalam rangka pemberian pelayanan navigasi
penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
hukum internasional.
Bagian Kedua
Perencanaan

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

Perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan proses
penJrusunan rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

A REFUBUK INDONESIA Pasal 12 (l) Pemerintah menyelenggarakan perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 secara terintegrasi. l2l Penyelenggaraan perencanaan Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyaralat.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

(l) Rencana tata kelola Ruang Udara 5slagaiman4
dimaksud dalam Pasal 11 memuat perencanaan dalam
pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasErn Ruang
Udara.
(21 Rencana ta.ta kelola Ruang Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang
bercirikan nusantara;
b. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
c. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
d. perkembangan lingkungan strategis regional dan
global; dan
e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedirgantaraan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 meliputi:
a. rencana umum tata kelola Ruang Udara; dan
b. rencana rinci tata kelola Ruang Udara.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

(1) Rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimalsud dalam Pasal 14 huruf a memuat:

a. tqiuan, kebijakan, dan strategi;

b. konsep dan pendekatan yang terintegrasi; dan

c. aspek lain yang ditetapkan oleh Presiden. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

SK No248816A NEPUBUK TNDONESIA Pasal 16

(1) Rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b minimal memuat:

a. analisis Ruang Udara;

b. arah pembangunan;

c. kebijakan operasional; dan

d. rencana aksi. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Bagtan Ketiga Pemanfaatan

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

(l) Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendukung kepentingan nasional di Ruang Udara. l2l Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kepentingan:

a. penerbangan;

b. pertahanan dan keamanan negara;

c. perekonomian nasional;

d. sosial budaya; dan

e. lingkungan hidup. (41 Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kepentingan:

a. penerbangan;

b. pertahanan dan keamanan negara;

c. perekonomian nasional; danl at"au

d. lingkungan hidup. SK No248817A

(5) Kepentingan REPUEUK INDONESI,A

(5) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sslagaiman4 dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk kepentingan penerbangan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

(l) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a digunakan untuk:
a. penerbangan sipil; dan
b. penerbangan militer.
(21 Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan
penerbangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan
penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka
mendukung kegiatan latihan dan/atau operasi
penerbangan militer sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk menjamin kepentingan penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui kerja sama sipil militer.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

a. penegakan kedaulatan negara di Wilayah Udara;

b. penegakan hukum dan pengamanan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;

c. penataan sistem pertahanan udara nasional di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;

d. pembinaan potensi dirgantara untuk pertahanan di Wilayah Udara; dan

e. dukungan keamanan dan keselamatan penerbangan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional. SK No248818A

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

PRESTDEN
REPUEUK INDONESIA
Pasal 20
(l) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan
perekonomian nasional sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 17 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c
dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
l2l Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:
a. membuka isolasi daerah terpencil;
b. mengembangkan potensi ekonomi di wilayah
perbatasan;
c. mendukung pemerataan pembangunan;
d. meningkatkan daya saing perekonomian; dan
e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi lainnya
sesuai dengan perkembangan teknologi keudaraan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

(1) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 17 ayat (3)
huruf d dilaksanakan untuk mendukung pelestarian
dan pengembangan kebudayaan, tradisi, serta aktivitas
sosial masyarakat.
(21 Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. melestarikan cagar budaya;
b. meningkatkan pariwisata dan rekreasi;
c. mendukung pendidikan;
d. meningkatkan prestasi pembinaan olahraga
dirgantara; dan
e. penguasaan dan pengembangan teknologi
keudaraan, informasi, dan komunikasi, serta
teknologi lainnya.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf e dan ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk:
a. melindungi ekosistem dan konservasi sumber daya
alam;

b. meningkatkan .

PRESTDEN
REPUEUK INDONESI,A
-L2-
b. meningkatkan kualitas fungsi lingkungan; dan
c. mengendalikan pencemaran dan
kerusakan
lingkungan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara untuk
kepentingan nasional harus didukung dengan penguasaan
dan pengembangan teknologi keudaraan yang terintegrasi
dengan teknologi lainnya.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

(l) Penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan
berdasarkan perkembangan :
a. teknologi Pesawat Udara;
b. teknologi Wahana Udara;
c. teknologi aplikasi satelit untuk kepentingan navigasi
penerbangan;
d. teknologi roket peluncur untuk penerbangan;
e. teknologi informasi dan komunikasi; dan/ atau
f. teknologi lainnya.
(21 Penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui kerja sama di tingkat nasional
dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Kerja sama antarpemangku kepentingan di tingkat
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mengutamakan kepentingan nasional.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kedua - Perencanaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat SK No248820A REPUBUK INDONESIA Bagian Keempat Pengendalian

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Pengendalian dalam Pengelolaan Ruang Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c
dilaksanakan untuk
menjamin kesesuaian
perencanaan atau kebijakan nasional dengan
pemanfaatan Ruang Udara.
(21 Pengendalian dalam Pengelolaan Ruang Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanalan
melalui:
a. penetapan status kawasan udara dan jenis kawasan
udara; dan
b. perizinan di Wilayah Udara.
(3) Selain pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Pemerintah dapat membuat keputusan atau
melakukan tindakan pengendalian lainnya.
Paragraf I
Penetapan Status Kawasan Udara

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Status kawasan udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf a dapat ditetapkan di:

a. Wilayah Udara; dan

b. Ruang Udara internasional. (21 Status yang ditetapkan untuk Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berupa:

a. kawasan udara terlarang;

b. kawasan udara terbatas; dan

c. kawasan udara berbahaya.

(3) Status yang ditetapkan untuk Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan udara berbahaya. SK No248821A

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

REPUBUK INDONESIA -L4- Pasal 28

(1) Status kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (21 dan ayat (3) meliputi:

a. pembatasan waktu; dan

b. pembatasan secara vertikal dan lateral. (21 Pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan waltu penggunaan kawasan udara.

(3) Pembatasan secara vertikal dan lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketinggian maksimum dan batas terjauh secara horizontal dari titik atau pusat kawasan udara. (41 Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap atau tidak tetap.

(5) Penetapan status kawasan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan operasional penerbangan sipil.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (21 huruf a merupakan kawasan udara
tertentu dengan pembatasan yang bersifat tetap dan
menyeluruh.
(21 Kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang bagi:
a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
b. Pesawat Udara Sipil Asing;
c. Pesawat Udara Negara Indonesia;
d. Pesawat Udara Negara Asing;
e. Wahana Udara Negara Indonesia;
f. Wahana Udara Sipil Indonesia;
g. Wahana Udara Sipil Asing; dan
h. Wahana Udara Negara Asing.
(3) Da-lam hal untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara serta keselamatan nasional, Pesawat
Udara Negara Indonesia dan/ atau Wahana Udara
Negara Indonesia dapat memasuki kawasan udara
terlarang.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

A

FEESIDEH
REX'UBUK INDONESIA
Pasal 30
(1) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 27 ayat (21 huruf b merupakan kawasan udara
tertentu dengan pembatasan yang bersifat tidak tetap.
(21 Dalam hal kawasan udara terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan atau tidak
aktif, kawasan udara terbatas dapat digunakan untuk:
a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
b. Pesawat Udara Sipil Asing;
c. Wahana Udara Sipil Indonesia; dan
d. Wahana Udara Sipil Asing.
(3) Dalam hal kawasan udara terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan atau aktif, kawasan
udara terbatas tidak dapat digunakan untuk:
a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
b. Pesawat Udara Sipil Asing;
c. Pesawat Udara Negara Asing;
d. Wahana Udara Sipil Indonesia;
e. Wahana Udara Sipil Asing; dan
f. Wahana Udara Negara Asing.
(41 Dalam keadaan tertentu, Pesawat Udara dan/ atau
Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang memasuki kawasan udara terbatas yang
digunakan atau aktif wajib memiliki izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pesawat Udara Negara Indonesia dan/ atau Wahana
Udara Negara Indonesia dapat memasuki kawasan
udara terbatas baik dalam kondisi tidak digunakan atau
tidak aktif maupun dalam kondisi digunakan atau aktif.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kawasan
udara tertentu yang digunakan sebagai peringatan
adanya kondisi alam dan/atau kegiatan yang berbahaya
bagi Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara yang
melintas.
(2) Kawasan
A

FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
(21 Kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan sesuai kebutuhan oleh
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di
Ruang Udara yang dilayani.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status kawasan
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Penetapan Jenis Kawasan Udara

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(l) Jenis kawasan udara dalam pengendalian Ruang Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
meliputi:
a. kawasan udara keamanan negara;
b. kawasan udara untuk kegiatan penerbangan sipil;
c. kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer;
d. zona identifrkasi pertahanan udara;
e. kawasan udara di atas objek vital nasional; atau
f. subantariksa Indonesia.
(21 Selain jenis kawasan udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan
udara lainnya yang digunakan untuk kepentingan
nasional dan internasional secara terbatas.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(l) Kawasan udara keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (f ) huruf a merupalan kawasan udara yang batasnya ditetapkan secara vertikal dan lateral untuk melindungi fasilitas dan/atau kegiatan kepala negara atau tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. (21 Kawasan udara keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus kawasan udara terlarang atau kawasan udara terbatas yang ditentukan berdasarkan kategori ancarnzrn.

(3) Ketentuan SK No248824A REPUEUK INDONESIA -t7-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara keamanan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

Kawasan udara untuk kegiatan penerbangan sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penerbangan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kawasan operasi militer;

b. kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara;

c. jalur penerbangan militer; dan

d. Ruang Udara pelatihan penerbangan militer. (21 Kawasan operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan udara tertentu yang berstatus kawasan udara terbatas digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan operasi militer.

(3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan udara tertentu di sekitar pangkalan udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan penerbangan militer.

(4) Di kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang membuat halangan atau melakukan kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan.

(5) Jalur penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalur udara berbentuk koridor udara yang dimonitor oleh pemandu lalu lintas penerbangan untuk mendukung kegiatan penerbangan militer. SK No248825A

(6) Ruang PTESIDEN REPUEUK INDONESIA

(6) Ruang Udara pelatihan penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan udara tertentu yang digunakan untuk kepentingan pelatihan penerbangan militer. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Zona identifikasi pertahanan udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan
kawasan udara tertentu di Ruang Udara internasional
. yang diperuntukkan bagi keperluan identilikasi Pesawat
Udara dan/ atau Wahana Udara yang akan memasuki
Wilayah Udara untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara.
(21 Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pesawat Udara Negara Asing;
b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
c. Wahana Udara Negara Asing; dan
d. Wahana Udara Sipil Asing.
(3) Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus melakukan identifikasi
kepada pemandu lalu lintas penerbangan ketika
memasuki zona identifikasi pertahanan udara.
(41 Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan identifikasi ke
pemandu lalu lintas penerbangan saat memasulo zona
identifikasi pertahanan udara.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona
identifikasi pertahanan udara diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Kawasan udara di atas objek vital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e merupakan kawasan udara tertentu di Wilayah Udara dan/ atau di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kawasan SK No248826A NEPUEUK INDONESIA (21 Kawasan udara di atas objek vital nasional yang berada di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan statusnya sebagai kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, atau kawasan udara berbahaya berdasarkan kebutuhan dan/ atau kategori ancarnan.

(3) Kawasan udara di atas objek vital nasional yang berada di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat ditetapkan kawasan udara keselamatan. l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara di atas objek vital nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Subantariksa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf f merupakan kawasan udara
tertentu yang terletak di antara batas maksimum
ketinggian penerbangan sipil sampai dengan batasan
paling tinggi Wilayah Udara.
(21 Subantariksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk menempatkan Wahana Udara
Sipil Indonesia, Wahana Udara Negara Indonesia,
Wahana Udara Negara Asing, dan/atau Wahana Udara
Sipil Asing untuk kepentingan nasional.
(3) Setiap Orang yang menempatkan, mengoperasikan, dan
mendaratkan Wahana Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) di subantariksa Indonesia bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian
Wahana Udara di subantariksa Indonesia diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Perizinan di Wilayah Udara

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

Perizinan di Wilayah Udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf b meliputi:

a. perizinan memasuki Wilayah Udara; dan/ atau

b. perizinan melakukan penerbangan dan aktivitas di Wilayah Udara. Pasal 4l SK No248827A FNESIDEN REPUBUK INDONESIA

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Perizinan memasuki Wilayah Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diperuntukkan b"gr:
a. Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal;
b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
c. Wahana Udara Sipil Asing;
d. Pesawat Udara Negara Asing; dan
e. Wahana Udara Negara Asing.
(21 Perizinan memasuki Wilayah Udara wajib dimiliki oleh
Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana
dimalsud pada ayat (1).
(3) Perizinan memasuki Wilayah Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pesawat Udara Negara Asing dan/ atau Wahana Udara
Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf d dan huruf e yang memasuki Wilayah Udara
tanpa memiliki izin Pemerintah dapat dikenakan nota
protes diplomatik dan/atau tindakan lain yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Pesawat Udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan.

(2) Pesawat Udara yang akan dan telah memasuki kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan kawasan tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan.

(3) Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan Pesawat Udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara. SK No248828A (a) Dalam REPUEUK INDONESIA -2t-

(4) Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara Indonesia untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Personel Pesawat Udara, Pesawat Udara, dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan ayat (21, diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Keempat - Pengendalian

(1) Perizinan melakukan penerbangan dan aktivitas di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diperuntukkan bagi:

a. Pesawat Udara Sipil Indonesia tidak berjadwal;

b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal; dan

c. Wahana Udara Sipil Indonesia. (21 Perizinan melakukan penerbangan di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan penerbangan: privat; latihan; olahraga dirgantara; carter; eksperimen; riset; kalibrasi; pengujian; penanggulangan bencana; mendukung peningkatan perekonomian nasional; dan/ atau penerbangan lainnya.

(3) B2gi Pesawat Udara Sipil Indonesia tidak berjadwal dan/ atau Wahana Udara Sipil Indonesia yang telah diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akan melakukan:

a. survei udara;

b. pemetaan a. b. c. d. e. f. o h. i. j. k. SK No248829A REPUEUK INDONESIA

b. pemetaan udara;

c. pemotretan udara; dan/atau

d. penginderaan jarak jauh di Wilayah Udara, wajib memiliki izin untuk melakukan aktivitas.

(4) Perizinan melakukan penerbangan di Wilayah Udara wajib dimiliki oleh Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Izin untuk melakukan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dm ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Perizinan melakukan aktivitas di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Pesawat Udara Negara Indonesia dan/ atau Wahana Udara Negara Indonesia. (71 Dalam hal riset sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf f dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan/ atau warga negara asing wajib mendapatkan perizinan dari menteri/kepala lembaga yang menyelenggarak€rn urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus bermitra kerja dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia. Bagian Kelima Pengawasan

BAB III: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA | Bagian Kelima - Pengawasan

(1) Pengawasan dalam Pengelolaan Ruang Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d
dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kegiatan:
a. pemantauan;
b. inspeksi;
c. pengamatan;
d. evaluasi; dan
e. pelaporan.
(2) Ketentuan
A

FRESIDEN
REFT'EUK INDONESIA
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam
Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PENDANAAN

BAB IV: PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengelolaan Ruang Udara
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana di bidang Pengelolaan
Ruang Udara, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
yang mengatur mengenai hukum acara pidana kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

(l) Penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara dilakukan oleh:

a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan; dan/ atau

c. penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. (21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan. A

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

REPUBUK INDONESIA
Pasal 48
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Pengelolaan Ruang Udara;
b. menerima laporan dan/atau keterangan tentang adanya
tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang
Pengelolaan Ruang Udara;
d. memeriksa, menangkap, membawa, dan/ atau menahan
Pesawat Udara, Wahana Udara, dan/ atau orang yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan
Ruang Udara;
e. meminta keterangan dan/ atau bukti dari orang yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan
Ruang Udara;
f.
memotret dan/ atau merekam melalui media elektronik
terhadap orang, barang, Pesawat Udara, Wahana Udara,
dan/atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak
pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana
di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
h. mengambil sidik jari dan identitas orang yang terkait
dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang
Udara;
i.
menggeledah Pesawat Udara, Wahana Udara, dan
tempat tertentu yang diduga adanya tindak pidana di
bidang Pengelolaan Ruang Udara;
j.
menyita barang yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana dan/ atau hasil tindak pidana di bidang
Pengelolaan Ruang Udara;
k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau
dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Pengelolaan Ruang Udara;
l.
mendatangkan ahli yang diperlukan yang terkait
dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang
Udara;
m. menghentikan proses penyidikan; dan
n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

SK No248832A HTES|DEN NEPUBIJK INDONESIA Pasal 49

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (l ) huruf a dan huruf b melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada:

a. kawasan udara terlarang;

b. kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer;

c. kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara; dan

d. memasuki Wilayah Udara b"gi Pesawat Udara Sipil Asing yang tidak berjadwal atau Wahana Udara Sipil Asing tanpa izin yang dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasat 47 ayat (1) huruf c memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

(4) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan A REPUBUK INDONESIA

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam PasaT 47 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan Undang-
Undang ini dilakukan oleh jaksa yang daerah hukumnya
meliputi daerah hukum pengadilan negeri tempat Pesawat
Udara dan/atau Wahana Udara didaratkan.

BAB V: PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN

Peradilan atas tindak pidana terhadap ketentuan Undang-
Undang ini dilakukan oleh pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat Pesawat Udara dan/ atau
Wahana Udara didaratkan.
BAB VI
KETENTUAN PIDANA

BAB VI: KETENTUAN PIDANA

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara atau
Wahana Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (21 dan memasuki dan/ atau menggunakan kawasan
udara terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

BAB VI: KETENTUAN PIDANA

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan memasuki dan/ atau menggunakan kawasan udara terbatas tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.O00.000.000,00 (dua miliar rupiah). SK No2488344

BAB VI: KETENTUAN PIDANA

FRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Pasal 55
Setiap Orang yang membuat halangan atau melakukan
kegiatan lain yang membahayakan di kawasan keselamatan
operasi penerbangan di pangkalan udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.0O0.O00.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB VI: KETENTUAN PIDANA

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara Sipil
Asing tidak berjadwal atau Wahana Udara Sipil Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L ayat (1) huruf b dan
huruf c memasuki Wilayah Udara tanpa memiliki izin
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.O00.O0O,00 (lima miliar rupiah).

BAB VI: KETENTUAN PIDANA

Setiap Orang yang melakukan aktivitas di Wilayah Udara
tanpa memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukkan
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.O00.0O0,00
(tiga miliar rupiah).

BAB VI: KETENTUAN PIDANA

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dilakukan oleh korporasi,
tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap
korporasi, pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan
fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau
pemilik manfaat korporasi, berupa pidana denda dengan
tambahan pemberatan I / 3 (sepertiga) dari pidana denda
yang dijatuhkan.
A
BABVII

FRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

BAB VII: KETENTUAN PERALIHAN

Semua izin yang diatur dalam Undang-Undang ini yang telah
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor penerbangan, tetap berlaku sampai
dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB VII: KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara tindak
pidana berdasarkan Pasal 4Ol dan Pasal 402 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O09 tentang Penerbangan yang
terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diproses
berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 20O9 tentang
Penerbangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO9 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l, ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Peraturan pelaksanaan
ditetapkan paling lama
Undang ini diundangkan.
dari Undang-Undang ini harus
6 (enam) bulan sejak Undang-
Undang-Undang
diundangkan.

BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

ini mulai berlaku pada tanggal SK No2488364 Agar FTjTJTFiTIilNEEtrtrEIn!