SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah . . . 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 7.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah.

11. Dana . . .

11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

14. Menteri teknis adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu.

15. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat

SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

16. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

17. Situs adalah suatu daerah lokasi jelajah pada internet, di identifikasikan dengan suatu alamat yang unik. BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah.

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

- 4 -

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

(1) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya.

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

a. paling . . .

a. paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.

b. paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.

c. paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

BAB II INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan BAB III PENYELENGGARAAN SIKD Bagian Kesatu Penyelenggaraan SIKD Secara Nasional

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:

a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

b. menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

c. merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

- 6 -

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing.

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tujuan:

a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;

b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;

c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;

d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;

e. menyajikan . . .

e. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan f. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah.

c. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

Situs resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang memuat Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dan dapat diselenggarakan oleh masing–masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN SIKD

- 8 -

BAB IV SANKSI

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

BAB IV SANKSI

(1) Pengenaan sanksi dilaksanakan secara efektif pada pencairan Dana Perimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi.

(2) Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

BAB IV SANKSI

- 9 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

(1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(2) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(3) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemekaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-undang pemekaran daerah yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 , ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHANDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 138 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, Abdul Wahid