BADAN HUKUM PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.

2. Badan Hukum pendidikan pemerintah yang selanjutnya disebut BHpp adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah. 3' Badan Hukum pendidikan pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHppD adarah badan hukum pendidikan yang didirikan oreh pemerintah daerah.

4. Badan Hukum pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

5. Badan . .

5. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHp penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan. 6' Pendiri adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 7

8. Satuan pendidikan formal. 9' Pendidikan formar adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. organ badan hukum pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan, baik secara sendiri maupun bersama- adalah kelompok layanan menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan badan hukum sama, sesuai pendidikan. 1 I ' Pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan kepara sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.

12. Pimpinan organ pengelola pendidikan adalah pemimpin organ pengelola pendidikan dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.

13. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal.

14. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

15. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional. BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik.

BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional d.engan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

W

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

(1) Jenis badan hukum pendidikan terdiri atas BHp Penyelenggara dan badan hukum pendidikan satuan pendidikan.

(2) BHP Penyelenggara merupakan jenis badan hukum pendidikan pada penyelenggara, yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal.

(3) Badan PRESIDE N REPUBL]K INDONESIA

(3) Badan hukum pendidikan satuan pendidikan merupakan jenis badan hukum pendidikan pada satuan pendidikan formal.

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

(1) Bentuk badan hukum pendidikan satuan pendidikan terdiri atas BHpp, BHppD, dan BHPM.

(2) BHPP, BHPPD, dan BHpM hanya mengelola 1 (satu) satuan pendidikan formal.

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

(1) BHPP didirikan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul Menteri.

(2) BHPPD didirikan oleh pemerintah daqrah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.

(3) BHPM didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh Menteri.

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

(1) satuan pendidikan dasar dan menengah yang terah didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi standar Nasional pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) satuan pendidikan tinggi yang terah didirikan oreh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan.

(3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan Penyelenggara. tinggi, diakui sebagai BHp

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

satuan pendidikan yang didirikan seterah undang- Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan.

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

(1) Pendirian badan hukum pendidikan harus memenuhi persyaratan bahwa badan hukum pendidikan yang akan didirikan tersebut mempunyai:

a. pendiri;

b. tujuan di bidang pendidikan formal;

c. struktur organisasi; dan

d. kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.

(2) Jumlah kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pendiri pendidikan huruf d, harus memadai untuk biaya investasi dan mencukupi untuk biaya operasional badan hukum pendidikan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah BHP Satuan pendidikan berdiri membentuk organ-organ lainnya pendiri sesuai harus dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

BAB III JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

(1) status sebagai BHpp berlaku mulai tanggar Peraturan pemerintah tentang pendirian BHpp ditetapkan oleh presiden.

(2) Status sebagai BHppD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur/bupati/walikota tentang pendirian BHppD ditetapkan oleh gubernur lbupatil walikota sesuai dengan kewenangan masing_masing.

(3) Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggar akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri. (41 Perubahan anggaran dasar BHpp, BHppD, atau BHPM mengenai hal yang diatur dalam pasal 12 ayat

(4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m disahkan oreh Menteri.

(5) Perubahan anggaran dasar BHpp, BHppD, atau BHPM yang tidak menyangkut hal_hal sebagaimana dimaksud pada Menteri. ayat (4) diberitahukan kepada BAB IV TATA KELOLA

BAB IV TATA KELOLA

(1) Badan hukum pendidikan yang menyerenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:

a. fungsi FJRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. fungsi penentuan kebijakan umum; dan

b. fungsi pengelolaan pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:

a. fungsi penentuan kebijakan umum;

b. fungsi pengawasan akademik;

c. fungsi audit bidang non_akademik; dan

d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan;

(3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV TATA KELOLA

(1) organ badan hukum pendidikan yang m'enjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri atas: zl. organ representasi pemangku kepentingan; dan l.r. organ pengelola pendidikan.

(2) Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri atas: ?r. organ rcpresentasi pemangku kepentingan; l>. organ rcpresentasi pendidik;

c. organ audit bidang non_akademik; dan

d. organ pengelola pendidikan;

(3) organ representasi pemangku kepentingan badan hukum pendidikan menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.

(4) organ representasi pendidik menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.

(5) organ audit bidang non-akademik menjarankan fungsi audit non-akademik.

(6) Organ pengelola pendidikan menjalankan pengelolaan pendidikan. fungsi

BAB IV TATA KELOLA

REPUBLTK INDONESIA

BAB IV TATA KELOLA

(1) BHP Penyelenggara yang menyerenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumrah satuan pendidikan yang diselenggarakan.

(2) BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan tinggi memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ audit bidang non-akademik, serta organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.

(3) BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan rebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi dapat memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan serta organ lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan rebih lanjut tentang tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar.

BAB IV TATA KELOLA

PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

BAB IV TATA KELOLA

PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -L4-

BAB IV TATA KELOLA

(1) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2) Organ representasi pemangku kepentingan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Anggota REPUBL]K INDONESIA

(3) Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai ketua.

(4) Ketua dan sekretaris organ representasi pemangku kepentingan harus berkewarganegaraan Indonesia.

(5) Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pemangku kepentingan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Dalam BHPPD, gubernur, bupati/walikota, atau yang mewakilinya sesuai dengan' kewenangan masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.

(2) Dalam BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Menteri atau yang mewakilinya berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.

(3) Dalam BHPM, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4) Dalam BHP penyelenggara, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan dijalankan oleh pembina atau sebutan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. pasal,22 T\rgas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan pada badan hukum pendidikan adalah:

a. men]rusun . .

a. menJrusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;

b. menJrusun dan menetapkan kebijakan umum;

c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan;

d. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik;

e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik;

f. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan;

g. melakukan pengawasan umum a engelolaan badan hukum pendidikan;

h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan;

i. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non-akademik, dan organ representasi pendidik;

j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Pengambilan keputusan daram organ representasi pemangku kepentingan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuari ditetapkan lain dalam anggaran dasar.

(2) Ketentuan

BAB IV TATA KELOLA

(1) Organ audit bidang non-akademik merupakan organ badan hukum pendidikan yang melakukan evaluasi non-akademik atas penyelenggaraan badan hukum pendidikan.

(2) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

(3) Masa jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV TATA KELOLA

T\rgas dan wewenang organ audit bidang rion-akademik pada badan hukum pendidikan adalah:

a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang non- akademik,

b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan,

c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan

d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non- akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Organ pengelola pendidikan badan hukum pendidikan pendidikan. merupakan organ yang mengelola

(2) Organ

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Fungsi pengawasan akademik di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dijalankan oleh organ representasi pendidik dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

(2) Anggota organ representasi pendidik paling sedikit terdiri atas:

a. wakil professor; dan

b. wakil pendidik.

(3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidik selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil pendidik antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proporsional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Anggota organ representasi pendidik yang berasal dari wakil pendidik dipilih dari unit kerjanya.

(2) Organ representasi pendidik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB IV TATA KELOLA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-

BAB IV TATA KELOLA

T\,rgas dan wewenang organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan adalah:

a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan;

b. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik;

c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;

d. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan;

e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;

f. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

g. memutuskan

g. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

h. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;

i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

j. memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor;

k. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan;

l. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran taliunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan; clan

m. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Pengambilan keputusan dalam organ representasi pendidik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain oleh organ representasi pendidik. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pendidik ditetapkan oleh organ representasi pendidik.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Organ pengelola pendidikan dipimpin oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.

(2) Pemimpin organ pengerola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

(3) Dalam hal 1 (satu) BHp penyelenggara memiliki lebih dari 1 (satu) pemimpin organ pengelola pendidikan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4) Tata ca,ra pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pengelola pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(5) Pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan berdasarkan anggaran dasar.

(6) Masa jabatan pemimpin organ pengelola pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembati untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV TATA KELOLA

(1) T\rgas dan wewenang organ pengelola pendidikan dasar dan menengah pada badan hukum pendidikan adalah:

a. menJrusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebrjakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

b. menyusun

b. menJrusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

c. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;

d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola pendidikan serta tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan, serta peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan fungsi-fungsi inanajemen pengelolaan pendidikan; dan

f. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya. (21 Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan hukum pendidikan adalah:

a. menJrusun dan menetapkan kebijakan akademik;

b. menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan ;

c. men)rusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

d. mengelola

d. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;

e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan; f' mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang_undangan; g' menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peratur akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik; h, menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;

i. bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

j. melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga; dan anggaran

k. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Pemimpin organ pengelola pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi, tidak berwenang mewakili badan hukum pendidikan apabila: (3)

a. terjadi

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara badan hukum pendidikan dengan pemimpin organ pengelola pendidikan; atau

b. pemimpin organ pengelola pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organ representasi pemangku kepentingan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan badan hukum pendidikan.

BAB IV TATA KELOLA

Dalam 1 (satu) badan hukum pendidikan dilarang merangkap jabatan antarpemimpin organ.

BAB IV TATA KELOLA

Pemimpin organ pengelola pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap:

a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;

b. jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau

c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.

BAB IV TATA KELOLA

(1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

(2) Masa jabatan pimpinan pengelola pendidikan diatur dalam airggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. BAB V BAB V KEKAYAAN

BAB V PRESIDEN

(1) Kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. (21 Kekayaan BHP Penyelenggara sama dengan kekayaan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan.

(3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi BHP Penyelenggara.

(4) Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan.

(5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

(6) Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:

a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;

b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi;

c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan

d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketent-uan (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

BAB V PRESIDEN

(1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak. (21 Semua bentuk pendapatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

(3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk Iain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.

BAB V PRESIDEN

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik badan hukum pendidikan, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa putr, kecuali untuk rnemenu.hi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6). BAB VI BAB VI PENDANAAN

BAB VI PRESIDEN

(1) Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warfua Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:

a. beasiswa;

b. bantuan biaya pendidikan;

c. kredit mahasiswa; dan/atau

d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) yang disalurkan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk badan hukum pendidikan diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.

BAB VI PRESIDEN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-28-

BAB VI PRESIDEN

(1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio.

(2) Investasi

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) huruf d.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

(4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung badan hukum pendidikan.

(5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan,'terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6). (71 Perusahaan yang dikuasai badan hukum pendidikan melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

BAB VI PRESIDEN

(1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

(2) Investasi PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA (21 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak lO% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan.

(4) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

BAB VI PRESIDEN

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. (21 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPM dan BHP Penyelenggara.

(3) Dana

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI PRESIDEN

(1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI PRESIDEN

( 1) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.

(2) Badan PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(2) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 2O%o (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan.

(4) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah diatur dalam anggaran dasar. (21 Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non- akademik.

(3) Akuntabilitas

(3) Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap badan hukum pendidikan disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimum peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Pengawasan badan hukum pendidikan dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.

(2) Pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan badan hukum pendidikan meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.

(4) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

(6) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Pemimpin organ pengelola pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan badan hukum pendidikan secara tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan.

(2) Pemimpin PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA (21 Pemimpin organ pengelola pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab, setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

(3) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Organ representasi pemangku kepentingan membuat Iaporan tahunan badan hukum pendidikan secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan organ pengelola pendidikan untuk dilaporkan dalam rapat pleno organ representasi pemangku kepentingan. (21 Laporan tahunan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh organ representasi pemangku kepentingan dalam rapat pleno.

(3) Laporan tahunan badan hukum pendidikan disertai hasil evaluasi rapat pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberitahukan oleh organ representasi pemangku kepentingan kepada:

a. menteri bagi BHPP; atau

b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing bagi BHPPD.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan badan hukum pendidikan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.

(2) Dalam PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, laporan keuangan tahunannya merurpakan laporan keuangan tahunan konsolidasi.

(3) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.

(4) Apabila badan hukum pendidikan menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uhdangan.

(5) Apabila badan hukum pendidikan menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah dilakukan oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh badan hukum pendidikan. (21 Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, diaudit oleh akuntan publik.

(3) Dalam PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(3) Dalam hal badan hukum pendidikan memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

(1) Administrasi dan laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan merupakan tanggung jawab pemimpin organ pengelola pendidikan.

(2) Apabila BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, pihak yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi tahunan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan badan hukum pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar. BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(1) Sumber daya manusia badan hukum pendidikan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan.

(3) Pendidik

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD, atau BHPM, dan bagi BHP Penyelenggara diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ay at (21 memperoleh remunerasi dari:

a. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

b. badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau arlggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan anggararl dasar danlatau anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.

(6) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan pimpinan org€Ln pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. (71 Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. BAB IX BAB IX PENGGABUNGAN

BAB IX PRESIDEN

(1) Penggabungan badan hukum pendidikan dapat dilakukan melalui:

a. 2 (dua) atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi 1 (satu) badan hukum pendidikan baru; atau

b. I (satu) atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain. (21 Dengan penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan badan hukum pendidikan yang bergabung berakhir karena hukum.

(3) Aset dan utang badan hukum pendidikan yang bergabung beralih karena hukum ke badan hukum pendidikan baru atau badan hukum pendidikan yang menerima penggabungan.

(4) Aset dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan badan hukum pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB X PEMBUBARAN

BAB X PEMBUBARAN

Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

a. melanggar. . .

a. melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan ;

b. dinyatakan pailit; dan/atau

c. asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

BAB X PEMBUBARAN

(1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib diikuti dengan likuidasi. (21 Badan hukum pendidikan yang dibubarkan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk pemberesan semua urusan dalam rangka likuidasi.

(3) Apabila badan hukum pendidikan bubar karena putus€ur pengadilan, pengadilan' ' menunjuk Iikuidator untuk menyelesaikan penanganan kekayaan badan hukum pendidikan.

(4) Apabila badan hukum pendidikan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

BAB X PEMBUBARAN

(1) Apabila terjadi pembubaran, badan hukum pendidikan tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. (21 Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelesaian semua urusan badan hukum pendidikan dalam rangka likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

(3) Penyelesaian

(3) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada aYat (1) meliPuti:

a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;

b. pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perj anj ian kerj a;

c. pemindahan peserta didik ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

(1) Apabila keputusan yang diambil organ badan hukum pendidikan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, danlatau peraturan perundang-undangan, Menteri dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut tzin satuan pendidikan. (21 Pencabutan izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-42-

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat. (3), pasal 41 ayat(7), ayat (8), dan ayat (9), pasal 46'ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), pasal 66 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. BAB XII PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA BAB XII SANKSI PIDANA

BAB XII PRESIDE N

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), dan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Undang-Undang ini berlaku,' izin satuan pendidikan formal yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya atau sampai dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintatr dan pemerintah daerah sebelum Undang- Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal. (21 Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP dan BHPPD menurut Undang- Undang ini, paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana pendidikan dengan mekanisme pendanaan yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

(4) Perubahan REPUBLIK INDONESTA

(4) Penrbahan bentuk dan penyesuaian tata kelola satuan pendidikan sebagai BHPP atau BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan Peraturan Pemerintatr atau Peraturan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pergunran Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang- Undang ini berlaku, diakui keberadaannya sebagai badan hukum pendidikan dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal. (21 Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP menurut Undang-Undang ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Qndang ini diundangkan.

(3) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana dengan mekanisme yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

(4) Perubahan bentuk dan penyesuaian tatakelola sebagai BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang menetapkan anggaran dasar.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

(1) Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan belum menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tetap dapat menyelenggarakan pendidikan.

(2) Yayasan

(2) Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh bantuan dana pendidikan dengan mekanisme yang tetap paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh bantuan dana pendidikan sesuai dengan

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkart pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2OO9 4, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta padatanggal 16 Januari 2OO9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinYa SEKRETARI"AT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan tik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd. lSnr-l Setiawan I PENJELASAN u NDANG-,NDANGAI3i," r, * r N Do NESrA NOMOR 9 TAHUN 2OO9 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN UMUM Semangat reformasi di bidang pendidikan yang terkandung dalam Pasal 31 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Visi pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang ma.mpu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa reformasi pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keag€unaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dan

b. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 uU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan Pendidikan' pengaturan . Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan penyiapkan dana pendidikan. Penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan pendidikan nasional. Namun, tata kelola penyelenggaraan pendidikan itu selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturari tentang badan hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas. II. PASAL DEMI PASAL

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Huruf a Pen5rusunan dan penetapan anggaran dasar untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri atau sebutan lain yang menjalankan fungsi pendiri. Penlrusunan dan penetapan anggaran rumah tangga untuk pertama kali dilakukan oreh organ representasi pemangku kepentingan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Huruf e organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -t2- Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j organ representasi pemangku kepentingan dapat menetapkan pendirian berbagai badan usaha untuk pengembangan pendidikan. Huruf k Jenjang dan tahap penyelesaian masalah badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, ditetapkan dalam anggaran dasar.