PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomukasi;

2. Pengamanan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi;

3. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

4. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi,

6. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

8. Gangguan telekomunikasi adalah setiap gangguan terhadap alat, perangkat, jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi sehingga menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak lancarnya atau terputusnya penyelenggaraan telekomunikasi,

9. Penyelenggara telekomunikasi adalah badan penyelenggara dan badan lain yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus dan penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara; 10.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan atas jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi dari setiap perbuatan atau keadaan alam yang dapat menimbulkan gangguan, kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi atau karena tindakan lain dengan cara menguasai yang bertentangan dengan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk :

a. menjaga kesinambungan penyelenggaraan telekomunikasi;

b. memperlancar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan telekomunikasi.

c. mencegah terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. BAB III JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

BAB III JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

Jenis gangguan telekomukasi dapat berupa:

a. gangguan fisik yaitu gangguan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan secara fisik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi;

b. gangguan elektromagnetik yaitu gangguan yang menyebabkan kerusakan secara elektromagnetik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi,

c. gangguan alam yaitu gangguan yang mengakibatkan kerusakan secara fisik dan/atau kerusakan secara elektromagnetik yang disebabkan oleh keadaan alam atau force majeure.

BAB III JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

Sumber gangguan telekomunikasi dapat berasal dari:

a. perbuatan manusia;

b. keadaan alam atau force majeure.

BAB III JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

(1) Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa :

a. tindakan fisik antara lain: 1) pengrusakan terhadap jaringan telekomunikasi; 2) pemasangan alat perangkat telekomunikasi tambahan; 3) pengrusakan jaringan telekomunikasi karena galian atau pembangunan gedung yang menghalangi jalur bebas (koridor) transmisi radio; 4) pemasangan alat perangkat untuk keperluan apapun pada jaringan telekomunikasi.

b. tindakan non fisik antara lain: 1) pemancaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; 2) penggunaan alokasi frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (2) Gangguan telekomunikasi yang bersumber dari keadaan alam atau force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berupa gempa bumi, petir, hujan lebat, benda angkasa, arus laut, panas matahari, huru hara, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya. BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan penetapan alokasi frekuensi radio ditetapkan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai peruntukannya. (2) Peruntukan frekuensi radio diatur sebagai berikut :

a. alokasi jalur frekuensi berdasarkan wilayah geografis;

b. penjatahan jalur frekuensi berdasarkan jenis dinas;

c. penunjukan frekuensi untuk pemakaian tertentu.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Pemerintah mengawasi peruntukan frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya. (2) Tata cara pengawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Pemerintah mengamankan jaringan telekomunikasi yang dapat berupa kabel laut, kabel tanah, kabel udara, transmisi satelit, transmisi terestrial, dan mengadakan langkah terpadu untuk mencegah terjadinya gangguan atas jaringan telekomunikasi tersebut. (2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Dalam rangka perlindungan dan pengamanan jaringan telekomunikasi, Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi untuk keperluan khusus. (2) Persyaratan teknis untuk perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Badan penyelenggara dan badan lain wajib membuat peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi yang berupa kabel laut, kabel darat, kabel udara, transmisi terestrial dan transmisi satelit yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi. (2) Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus wajib membuat peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Menteri untuk disebarluaskan. (2) Bentuk peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi serta tata cara penyebarluasannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Badan penyelenggara atau badan lain dan penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus wajib membangun sarana perlindungan dan pengamanan atas jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi agar terhindar dari gangguan telekomunikasi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan, kelancaran dan peningkatan mutu penyelenggaraan telekomunikasi, badan penyelenggara wajib mengadakan berbagai sistem jaringan telekomunikasi dan menyediakan cadangan siap pakai atas alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi. (2) Jenis sistem jaringan telekomunikasi dan prioritas penyediaan cadangan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

(1) Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan/atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan/atau gambar jaringan telekomunikasi. (2) Pihak yang melakukan kegiatan pembangunan atas dasar izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengupayakan untuk menghindari terjadinya gangguan telekomunikasi terhadap jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. (3) Apabila kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menimbulkan gangguan telekomunikasi atau pelaksanaan pembangunan tersebut mengakibatkan pemindahan, perubahan atau penambahan jaringan telekomunikasi maka seluruh biaya yang timbul karena pemindahan perubahan atau penambahan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melaksanakan pembangunan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Masyarakat wajib ikut serta melindungi dan mengamankan alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Setiap perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang. BAB V KETENTUAN PIDANA

BAB V KETENTUAN PIDANA

Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau gangguan elektromagnetik serta gangguan yang merugikan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17 diancam dengan, pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1991 ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO