Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 3 (t) selain gaji pokok sebagairnana dimaksud rraram pasar 2, kepada . Duta Besar LBBP ctibeiikan : lt, ,t
a. a
(2) Tunjangan sebagaimana dirnaksud daram ayat (r) ditetapka, dengan Keputusan presiden. BAD III BIAYA PERJALANAN, RUMAFI JABATAN DAN IGNDARAAN DINAS
PASAL 4
BAB I KETENTUAN UMUM
Duta Bcsar LBBP,yang lnelakukan perjalanan clinas cliberika' triaya pcrjalanan sesuai dengan ketentuan iang berlaku. PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 3
a. runjanganjabatan;
b. runjangan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil;
c. tunjangan laimya.
PASAL 5
BAB I KETENTUAN UMUM
(l) Kepada Dura Besar LBBp disecriaka. sebuarr iunrarr jabata, nrilik Negara crengan perrengkapan,ya dan sebuarr ke.daraan dengan perrgernuclinya.'
(2) Biaya perneriharaan rurnarr jabamn dan kendaraan sebagainrana dinraksud dalarn ayat (t; ,tito,,ggung oleh Ncgara. BAB IV PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT, UANC DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN- '
PASAL 6
BAB IV PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT,
Duta Besar LBBp yang nrengal sakit karena dlnas diberika-n anri kccelakaan dan/atau menderita pengobatan, perawatan clan/atau perundarrg-undangan yang bcrlaku Pasal I I rehabilitasi nrenurut peraturan bagi Pegawai Negeri Sipit. I W
PASAL 7
BAB IV PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT,
(t) Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksucl dalarn Pasal 6 yang mengakibatkan tidak dapat tlekerja lagi clalam semua jabatan Negara karena cacat jasmani dan/atau cacat rohani, diberikan tunjangan cacat'
(2) Cacat jasmani dan cacat rohani sebagaimana dimaksud clalatn ayat (i), 6inyatakan dengan surat keterangan Tim Penguji 4 Kesehatan
(3) Tunjangan cacat sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) diberi- kan clengan Keputusan ' undang-unclangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. (l) Apabila Duta Bes:raH tewas, maka kepacla isteri/suami atau anaknya yang sah dibcrikan uang duka tewas'
(2) Apabila Duta Besar LBBP wafat, maka kepada isteri/suami atau anaknya yang sah diberikan uang duka watat'
(3) Besarnya uang duka tewas clau uang duka wafat sebagainrarta tlimaksucl dalarn ayat (t) dan ayat (2), ditetapkarl bcrdasarkan peraturan perulrclang-unclangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri SiPil.
PASAL 9
BAB IV PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAT,
Biaya pemakaman bagi Duta Besar LBBP yang meninggal dunia clitanggung olch Negara. BAB V PENSIUN Duta Besa, t-uuo J;tl't:ln.,,,it un derga, lrornrat dari jabatan- nya berhak ntentPeroleh Pensiun. l 't' Pasal tl .. 5 Pasal ll "' ffl::l;'Jilil'#;:Lli1fiH,,o,u* pasar r0, ditetapkan
(2) Besarnya pensiun pokok sebulan adar:rrr t ctl t^^ dari crasa; ii::l'l'ilk ;;1i,;'1?X,'#,.1i'H.H':ff:t'l dengan ketentuan bahwa urrir,ryu pensiun pokok sekurang- ku ra n g ny a 6 % (e nan p. rr.ro-,-,ir'l l. r r.'i". rr"uriln, u 0,., y a 7 5 % (rujuh puluh lirna perseratus) clari dasar pensiun.
(3) Dura Besar LBBp yang berhenti.dengan hormat dari jabata*nya yang ole' Tim penguji tcesetratarr oiry.iro# ,i,,.,. crapar bekerja lagi daram yinro i;;;." Negara oir.rr.ur,." keacraarr jasma,i atau rorrani ,r.iuui-oiuur, bJrnat ,r.".ri,r, pe,siurr ;:Xllif: sebesar 7s% gujui, prirri ri,n, f.rr.,.,r-l crari crasar Pensiun Duta Besar LBBp ditetapka. dengan Keputusa, presitrcn
PASAL 12
BAB V PENSIUN
Pasal l3
PASAL 14
BAB V PENSIUN
Pensiu, sebagaima,a crimaksurr craram pasar I0 aibayarka, terrritung ;:1,';;,, ?,lTllr ro" i ku t nva'., " - ;;;* be rsang kuiu,', -'o l,.,rren t i ka rr (l) penrtrayaran pensiu* sebagairnana dirnaksucr datarn pasar r3 dihentikan apabila p.n.ri#p.,r*iun yrng bersangkuran :
a. meninggal dunia; atau b' diangkat ragi ,renjadi pejabat Negara Eksekurif. t" I;lililifl'-ffi';qavaran pens iu n sebaga i rna na d i maksucr da rarn
a. pada . l' hrr\ A a' pada akrrir buran kedua setehh penerinra pensiun nreninggal ' durtia; b' pada bulan berikutnya setelah mantan Duta Besar LBB' . diangkat menjadi pejabar Negara Eksekutif.
(3) Apabila penerima pensiun sererah nla,ran Duta Besar LBBp diangkat menjacri pejabat Negara Eksekutif sebagaimana dimaksud dalatn ayat (l) huruf b, kemudian berlre'ti clengan hormat dari jabatan-nya, maka rnurdi bulan berikutnya sejak berhenti crengan hormat, kepadanya diberikan , pensiu. sebagaimana crimaksud .arirn pasal - -l o dcngarr ntemperhitungkan lnasa jabatan,ya sebagaimana dimaksud dalaln Pasal l l. PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 6 (l) Apabila pe.erima pensiun mantan Duta Besar LBBp nre,inggar du,ia, maka kepada isteri/suarninya ya,g ,oii alu.rir.an persiun janda/duda yang besa.rya rtz lsetlngatrl crari peruiun yang diterima terakrrir orerr arrnarhur, rrn,'Jn,,r-oi* atrnarrrumatr isterinya.
(2) Pe'siun jancra/cruda. criberika, pura apabira Dura Besar LBBp nreniuggal dunia clalarn n)asa jabatannya.
(3) Apabira Duta Besar LBBp sebagainra,a ctir,aksucr daram ayat
(2) tewas, maka besarnya pensiu, jancra/truda adarat, 72% (tujurt puluh dua perse.ratus) clari dasar pensiun.
(4) Pensiu. sebagainrana crinraksuct rJararn ayat (2) "da' ayat (3) dibayarka, rnurai .buta, keriga screrarr nuta nesar LBBp ya,g bersangkutan nrerringgal clu nii.
PASAL 15
BAB V PENSIUN
Pasal l6 (l) Penrbayaran pensiun ja'cra/duda dihentikan apabira pe,erirna pensiun janda/ducla yang bersangkutan :
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi. l 'a'
(2) t . tl I -7
(2) Penghenrian pembayaran pensiun janda/ducra sebagaimana dimaksud daram ayat (l) d,akukan pada uutan berikutnya penerima pensiun janda/durra yang bersangkutan meninggal dunia anu kawin lagi. Pasal l'l Pasal l8 (l) Apabila Duta Besar LBBP atau penerima pensiun manhn Dura Besar LBB, meninggar du'ia cran ticrak'rn.ni,ug.rkan isreri/ suami yang berhak rne'erinra pensiun janda/oucta atau apabila janda/ducra yang bersangkutan kawin h[i atau meninggar dunia, nraka kepada anaknya yang sa' diberlkan p.,rriun anak yang besarnya santa dengan p.nrlrn jancla/duda.
(2) Yang berhak . menerirna pensiun a,ak sebagaimana dimaksud dala,r ayat (l) acrararr o,rik yung berum ,r.n".ofoi usia 25 (rrua pululr lirna) rarrun, berum nrln,punyoi pekerjaan yang terap cran belurn pernalr kawin.
(3) Penrbayaran pensiun anak sebagaimana crimaksucr craram ayat (l) dilakukan :
a. rnulai buran ketiga seterah Duta Besar LBBp/,rantan Duta Besar LBRP meninggal dunia:
b. nrulai bura, berikutrrya setelarr janda/crucra. rna,ta. Duta Besar LBIIP yang bersangkutan nr.ni,,ggoi,rrl,i, atau kawin lagi.
(4) Penrbayaran pensiun anak sebagairnana ctirnaksud cralarn ayat (l) crihenrika, ,rurai buta. berikut,ya upouirn a.ak yang bersangkutan :
a. meninggal dunia;
b. telalr nrencapai usia 25 (dua puluh lirna) tahun;
c. telah rnernpunyai pekerjaan yang retap; atau
d. telah kawin. I Selain pensiun pokok, kepada peneri,ra pe,siu, diberikan tu,jangarr keluarga dan tunjartgan lain n*,,urrt peraturan peruncrang-u,dangalr yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil. 'I --'.'-r Pasal 'f 'f t , Mantan Duta Besar IBBP yang diberhentikan rlengan hornrar dari jabatanny4 sebelum berlakunyu"p.rutur,r pemerinft, i,ri te,nasuk jandaftruda/anaknya,. .diberikan p.nrirn u.r.roru*on ketenruan Peraruran pernerintah iri, i;;lfung",rului tang,gal I April 1996.
PASAL 20
BAB V PENSIUN
Penrberian pensiun sebagainrana di,raksurr craram pasar 15, pasar l7 da, Pasar 19 critctapka, de,gan ii.pu,rra, Kepar:r Bacra, Acruri- nistrasi Kepegawaian Negara. ----- -- BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 23
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
8 Pasal l9
PASAL 2l
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
untuk'rendapatkan pe'siun sebagaimana dirnaksud daram pasar 20, peneritna pensiurt ya.ttg bersangkulan rnengajukan per,rintaan secara tertulis kepada Kepara Badan,i,t,ni,iirtrori(.p.go*rirn Negara. )
PASAL 22
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
(l) Duta Besar L?Bp yang rnerangkap jabaran, tidak dapat nrenerirna penghasiran rangkap atau nrenggunakan fasiritas rangkap.
(2) Kete,tuan sebagaimana tJinraksud dalarn .yot (t) berraku juga bagi uang duka dan biaya pemakarnan. Penerinra pensiun manhu pejabat Ncgara Eksekutif ya,g pada saat berlakunya per4turan penrerintarr i,i berkeducrukon'*.bogni Duta Besar LIIB, yar)g kenrudian diberhentikan denga' rro,rrat dari jabatannya atau sebagai nranran OuL n.rn,.LBBp:;.,nro t.pr,ln,,y,, berlaku ketentuan pasal l4 ayat (3). Pasal 1f. t 2_ 4 A 9 Pssol 24 BAB VII PENUTUP
PASAL 25
BAB VII PENUTUP
Pasal 27 il, pcnerilnit pensiun nlenjxd! wrrg:l i,iegrm fiSirrg atr. tithr< sc'rji* pi',rcriurrrrr *rcrrj:ldi 1,,rg,,iur,i Ir,ru -r;; [c.r.ri.a suatu negara asing;,
b. penerirna pensiun .menurut keputusan pejabat/Badan yang berwenang dinyataka' sarah merakukan tincrakan atau rer_ libat dararn suatu-gerakan yang berte,tangan crenga. panca- sila dan Unclang-Undang On.oi 1945.
(2) Dalam rral terjadi sebagaima'a dimaksucr craranr ayat (l), maka surat keputusan peruiuu dicabut. --r Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaa. peraturan Pe,rerintah i'i, diatur oleh Me,teri Luar N-egeri, rur.,rt.ri Keuangan dan Kepala Bacra. Acr'ririsr.rasi I(cpegawaian Negara baik secara bersama-sanla maupun sencriri-sencriri ricnurut t i,r.r-.,g i"gas masi'g_ rnasing.
PASAL 26
BAB VII PENUTUP
De,ga, berlakunya peraturan pernerintah i,i, segala kete.tuan yar)g rnengarur FIak Keua.gan/Acrminsitratif Duta Besa, r_nnp yang ber_ tertangan dengan peraturan pemcrintarr ini, --',ri,rv.takan tidak berlaku. h _o:_r'r11, p.emerinrah ini murai berraku pada tanggar criuncrarrgkar. 4, 4 \h\, PRESIOEN REPUBLII( I,JDONEStA l0 Agar sctiap orang me,getahuinya,,lerneri'tatrka, pe.guircra,gan Peraturan pernerirtatr iri crcrgari pe*crnpata.rrya crararn Lcr.bararr Ncgara Republik Incloncsia. Ditetallkan di Jakarta ;rarla [arrggal 14 pebruari 1996 ( INDONESIA trd SOEI.INRTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 pcbruari 1996 MENTERI NECARA SEI(RETARIS NECARA REPUBLIK INDONESIA Id . N,IOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUI]LIK INDONESIA TAIIUN I996 NOMOR IO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI ' l-lukunr darrgiln t t N ll Larrr ( e; ttarrds. S.Il E 't W I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas
PASAL 3
BAB VII PENUTUP
Cukup jelas PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN PERATURAN PEMER'$,Ifi iUO'U''K INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1996 HAK KE uA NGt I1tpM,*,lfilI+iloo rro BE'AR L,AR B r AS A DAN BERKUASA pENuu oeN r,raNrnN nure nEsAR LUAR BrASA DAN BERKUASA PENUH SERTA IANOEIOUDANYA sebagaimana diketahui bahwa I-Iak KeuanganrAclnrinistratif Dura Besar Luar Biasa dan Berkuasa p.n,li fr.fum cliatur secara perunclartg-uttdattgatt. De,gan keseragarna' trmarap*.^Tiiffitfll'ii]1,ff;Xiilll ffil; Bli: T:: l, t'Jlxtil.tffi: :L ;H !t,iT, ffi r i n ke p a s, iui, i,,*,,n r,, g i selain iq sebagai penghargaaq. atas pengabcriannya kepada Negara, sudah selayakrya. bagi Duta llesir Luar Biasa tlai D-erkuasa pcnurr ya,g ber,euti fl:;i-;lr:il'ilil crari jabatannva aon .1nn,ta/d;da;y; tlibcrikan .linri,ian lriclup sebagai la,dasan uutuk melaksa'akan rnaksutr sebagainlana tersebut .i atas' diperrukan ada,ya peratura,, pe,eri'ta,, ,.r* ,rergatur tcntang l{ak Kcuattgatt/Ad'ri'istratii Duta B.rar Luur Bias. ,ta,r nlrrursa pe,utr darr Ma,ta, Duta Besar Luar Biasa oa, nertuasa penurr ,.r,n iono,i/Du,rr,.,yo. , I Pasal l' I PRESIOEN REPUBL]K INOONESIA 2
PASAL 17
BAB VII PENUTUP
Ayar (l) PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 6 Yang dimaksud clenga. anak aclatah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disarrka' nlenurut rrerafura, perundang_uncrangau yang lain yang berlaku bagi penerinra pensiun. Pensiun , anak adalah nrerupakan hak crari semua anak, umpanranya apabila seorang Mantan Duta Besar LBBp nrcmpunyai dua orong irt.ri yang dikawini.ya crengan sah cta, nrernpu'yai anak dari kecrua isteri tersebut, rnaka anak dari lttasing-nrasing iitcri tersebut prenrperolelr bagian pensiun anak yang besaurya sarna. l Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) .Cukup jelas Pasal l8 Cukup jelas Pasal l9 Cukup jelas
PASAL 24
BAB VII PENUTUP
Ayat (l) Cukup jelas Ayar (2) Dengan ketentuan ini maka Duta.Besar Luar Biasa ctan Berkuasa penurr yang n'lempunyai daerah atreOimsi ;il "Orri ro,, negara hanya menerima penghasilan <ran ruriritu. ,.p;;;i;;l'u..o, Luar Biasa darr Berkuasa penuh yang Oaerafiof,.r,f itasinya satu.negara. Ayat (2) Cukup jelas I I#r,,'.:iJ,iliil[:,,ff ;TH u#,,ffx;:i:,, pens iu, ar,a,ah pej aba t Pasal Zs Cukup jelas
PASAL 2G
BAB VII PENUTUP
Cukup jelas
PASAL 27
BAB VII PENUTUP
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NECARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3622 't'