Apakah PP Nomor 38 Tahun 1998 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 38 Tahun 1998?

Terdapat 3 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 38 TAHUN 1998

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996

Q: Apa yang diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 1998?

Peraturan ini mengatur mengenai: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1996.

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 1998-01-01

Total Pasal: 3 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:1998:38

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum termasuk Bank
Campuran
ditetapkan
sekurang-kurangnya
sebesar
Rp.
3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
(2) Bank Umum yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah
ini
wajib
menyesuaikan
modal
disetornya
secara
bertahap sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya
a. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 1998;
b. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 2000;
c. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga
triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 2003;
(3) Penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam
pendirian Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% (delapan
puluh lima perseratus) dari modal disetor.
(4) Dalam rangka penyehatan bank, bank yang berkedudukan di luar
negeri
dengan
izin
Menteri
Keuangan
setelah
mendengar
pertimbangan Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal ke
dalam Bank Umum yang telah ada."

PASAL II

Naskah pasal.

PASAL 2

(1) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum termasuk Bank Campuran ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 000,00 (tiga triliun rupiah).

(2) Bank Umum yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan modal disetornya secara bertahap sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya

a. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 000,00 (satu triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 1998;

b. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 000,00 (dua triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 2000;

c. sekurang-kurangnya menjadi Rp. 000,00 (tiga triliun rupiah) pada tanggal 31 Desember 2003;

(3) Penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam pendirian Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

(4) Dalam rangka penyehatan bank, bank yang berkedudukan di luar negeri dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal ke dalam Bank Umum yang telah ada." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.