Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 1
BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Permodalan Nasional Madani, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PT Permodalan Nasional Madani. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN PERSEROAN
PASAL 2
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN PERSEROAN
Maksud dan tujuan PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan :
a. jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
b. kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegaitan huruf a di atas. BAB III MODAL PERUSAHAAN PERSERO
PASAL 3
BAB III MODAL PERUSAHAAN PERSERO
(1) Penyertaan modal Negara ke dalam PT Permodalan Nasional
Madani pada saat pendiriannya adalah merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.
(2) Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sebesar Rp 000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
(3) Neraca pembukaan PT Permodalan Nasional Madani ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan PT Permodalan Nasional Madani diatur dalam Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PASAL 4
BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAN
Pelaksanaan pendirian dan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP
PASAL 5
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
PASAL 6
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1999 ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ttd. PROF.DR.H. MULADI, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 82.