PASAL 1
BAB I: PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pertani yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973.
PP NOMOR 62 TAHUN 1999
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 1999-01-01
Total Pasal: 5 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:1999:62Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
BAB I: PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 berasal dari dana bantuan Overseas Economic
Cooperation Fund (OECF) berupa 2 (dua) unit pengolahan benih
yang berada di Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Aceh yang
pada saat ini dikelola Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pertani.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sebesar Rp 1.186.903.328,64 (satu miliar seratus
delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh
delapan rupiah enam puluh empat sen).
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
dalam Pasal 1 berasal dari dana bantuan Overseas Economic
Cooperation Fund (OECF) berupa 2 (dua) unit pengolahan benih
yang berada di Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Aceh yang
pada saat ini dikelola Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pertani.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sebesar Rp 1.186.903.328,64 (satu miliar seratus
delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh
delapan rupiah enam puluh empat sen).
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PASAL 3
BAB II: PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pertani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. BAB III KETENTUAN PENUTUP
PASAL 4
BAB III: KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
PASAL 5
BAB III: KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.