PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan P
eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya
menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 4
(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5% (lima per seratus) dari
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak
dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994, kecuali :
a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai
berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang
(Staatsblad
Tahun
1908
Nomor
189
dengan
segala
perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
(3) Nilai

(3) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan
Pajak
Terutang
Pajak
Bumi
dan
bangunan
tahun
yang
bersangkutan,
atau
dalam
hal
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak
menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak
sebelumnya.
(4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual
Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut
surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kanator Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi
tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan."
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai
berikut :
"Pasal 6
Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib
Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan
Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1)
dan P asal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994."
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai
berikut :
"Pasal 8 …
"Pasal 8

(1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.
(2) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya
melebihi
Penghasilan
Tidak
Kena
Pajak
(PTKP),
apabila
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
julah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah), penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut
merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan
terutang yang bersifat final sebesar 5% (lima per seratus) dari
jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun
pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari
pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
huruf c."
4. Ketentuan Pasal 11 A seluruhnya dicabut.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 , ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MULADI PENJELASSAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UMUM Cara pembayaran/pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari penggalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikaitkan dengan saat penandatanganan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan hak oleh Notaris atau pejabat yang berwenang, atau mengaitkannya dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan atau pejabat pemerintah yang melakukan pembayaran ternyata telah meningkatkan kepatuhan bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya tidak melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam memenuhi perpajakannya. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran/pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996. Pokok-pokok perubahan atau penyempurnaan tersebut antara lain :

a. Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, baik dalam rangka kegiatan usaha pokok maupun di luar kegiatan usaha pokok melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib …

b. Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini bersifat final dan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Ayat (1)
Besarnya Pajak Penghassilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi
atau badan, dan Pajak Penghasilan yang wajib dipungut oleh bendaharawan
atau pejabat yang berwenang sehubungan dngan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan, adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah bruto
nilai pengalihan tersebut.
Ayat (2)
Besarnya nilai pengalihan sebagai dasar perhitungan besarnya Pajak
Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan, atau
dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang, adalah nilai
yang tertinggi antara nilai menurut akta dengan nilai menurut Nilai Jual
Objek Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah
dan/atau bangunan yang bersangkutan dalam tahun pajak terjadinya
pengalihan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai yang
paling mendekati nilai yang sebenarnya.
Dalam hal pengalihan kepada Pemerintah, maka besarnya nilai pengalihan
adalah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dalam …

Dalam
hal
pengalihan
hak
berdasarkan
lelang,
maka
besarnya
pengalihan adalah berdasarkan nilai menurut risalah lelang.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar, maka untuk
memperoleh besarnya Nilai Jual Objek Pajak, orang pribadi atau badan
yang melakukanpengalihan wajib meminta surat keterangan mengenai
besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dan/atau bangunan untuk
tahun pajak yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau
bangunan tersebut.
Angka 2

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan
tersemasuk koperasi yang usaha pokoknya melalukan transakasi pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya
berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Dengan
demikian, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan
dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 25.
Angka 3

Ayat (1)
Pembayaran Pajak Penghasilan bersifat final ditetapkan bagi Wajib
pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/.atau bangunan
sebagai kegiatan usaha pokoknya
Ayat (2) …

Ayat (2)
Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bengunan
yang
jumlah
bruto
nilai
pengalihannya
kurang
dari
Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rpiah) tidak diwajibkan melunasi Pajak
Penghasilan yang terutang sebelum penandatanganan akta pengalihan
dilakukan. Apabila pengalihan hak tersebut dilakukan oleh orang pribadi
yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
maka atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
tersebut terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima per seratus) dari
jumlah bruto nilai pengalihan yang bersifat final dan harus dilunasi sendiri
oleh orang pribadi yang bersangkutan sebelum akhir tahun pajak dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Final.
Kewajiban melunasi sendiri Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima per
seratus) bagi orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP tersebut
tidak diberlakukan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Angka 4

Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
.