PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif dan Wakil serta Bekas Wakil (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

6. Peraturan … 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 3184) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 122); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pegawai Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 25);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 26);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 17); MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA.

(1) Kepada Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara diberikan tunjangan perbaikan penghasilan setiap bulan. (2)

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang digaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997; b. Anggota TNI/Polri yang digaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1997; c. Pegawai bulanan disamping Pensiun yang diangkat dengan Keputusan Presiden. (3)

Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Hakim yang digaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. (4)

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 1. ; 2. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung; 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 7. Menteri termasuk Jaksa Agung dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara; 8. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi; 9. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 2 …

(1) Kepada Pegawai Negeri diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar : a. 15% (lima belas persen) dari penghasilan, terhitung mulai bulan April 1998 sampai dengan bulan Maret 1999; b. 15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 155.250,00 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), terhitung mulai bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2000; c. 15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung mulai bulan April 2000; d. 15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terhitung mulai bulan Oktober 2000. (2) Kepada Hakim golongan III dan IV diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar : a. 15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 155.250,00 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), terhitung mulai bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2000; b. 15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung mulai bulan April 2000; c. 15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terhitung mulai bulan Oktober 2000. (3) Bagi Hakim dibawah gologan III yang digaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar : a. 10% (sepuluh persen) dari penghasilan terhitung mulai bulan April 1995 sampai dengan bulan Maret 1996; b. 20% (dua puluh persen) dari penghasilan terhitung mulai bulan April 1996 sampai dengan bulan Maret 1998; c. 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan terhitung mulai bulan April 1998 sampai dengan bulan Maret 1999; d. 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan ditambah Rp 155.250,00 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), terhitung mulai bulan April 1999 sampai dengan bulan Maret 2000;

e. 35% (tiga puluh … e. 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan ditambah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung mulai bulan April 2000; f. 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan ditambah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terhitung mulai bulan Oktober 2000. (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d bagi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberikan sampai dengan bulan Desember 1999. (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri dari : a. gaji pokok; b. tunjangan isteri/suami; dan c. tunjangan anak.

(1) Tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran gaji setiap bulan. (2) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan juga kepada : a. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; b. Pegawai Negeri yang menerima uang tunggu.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. Pasal 7 …

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2000 , ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARSILLAM SIMANDJUNTAK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 149