Apakah PP Nomor 51 Tahun 2005 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Apa yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2005?

Peraturan ini mengatur mengenai: PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 51 Tahun 2005?

Terdapat 56 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 51 TAHUN 2005

PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2005-01-01

Total Pasal: 56 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2005:51

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.
Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran
iklan, siaran iklan layanan masyarakat, spektrum frekuensi
radio,
lembaga
penyiaran,
pemerintah,
dan
izin
penyelenggaraan penyiaran adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran.
2.
Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran
radio atau televisi yang berbentuk badan hukum
Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat
independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar
rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk
melayani kepentingan komunitasnya.
3. Komunitas adalah sekumpulan orang yang bertempat
tinggal atau berdomisili dan berinteraksi di wilayah
tertentu.
4. Arsip Siaran adalah dokumen bahan siaran yang sudah
disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Komunitas.
5. Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran
sesuai dengan izin yang diberikan, yang di dalam wilayah
tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik
dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi
radio lainnya.
6. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara
siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia
khalayak dan khalayak sasaran.
7. Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara
Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat
yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak
permohonan
izin
penyelenggaraan
penyiaran
dan
perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
8. Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia,
yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum
Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
10. Komisi
10. Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut KPI,
adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada
di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta
masyarakat
di
bidang
penyiaran,
yang
tugas
dan
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Umum

PASAL 2

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Pertama - Umum

(1) Lembaga
Penyiaran
Komunitas
menyelenggarakan
penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi :
a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
b. penyiaran radio FM secara analog atau digital;
c. penyiaran televisi secara analog atau digital.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar
wilayah keselamatan penerbangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran
melalui sistem terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian

PASAL 3

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Kedua - Persyaratan Pendirian

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam
wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan
hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.

PASAL 4

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Kedua - Persyaratan Pendirian

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. didirikan oleh warga negara Indonesia;

b. berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan;

c. merupakan lembaga penyiaran non-partisan;

d. kegiatannya

d. kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas;

e. pengurusnya berkewarganegaraan Republik Indonesia;

f. seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.

PASAL 5

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Kedua - Persyaratan Pendirian

(1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas di batasi
maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi
pemancar atau dengan ERP (effective radiated power)
maksimum 50 (lima puluh) watt.

(2) Dalam radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
didirikan:
a. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio;
atau
b. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi;
atau
c. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio
dan 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas
televisi.

PASAL 6

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Kedua - Persyaratan Pendirian

Lembaga
Penyiaran
Komunitas
dalam
menyelenggarakan
siarannya :
a. melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari
untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi;
b. tidak berfungsi hanya sebagai stasiun relai bagi stasiun
penyiaran lain;
c. melibatkan peran komunitasnya.

PASAL 7

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Kedua - Persyaratan Pendirian

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
persyaratan
pendirian
Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

PASAL 8

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Ketiga . . . - Bagian Ketiga

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran
Komunitas
wajib
memperoleh
izin
penyelenggaraan
penyiaran.

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran
Lembaga Penyiaran Komunitas, Pemohon mengajukan
permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI
dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk
Menteri
dan
1
(satu)
berkas
untuk
KPI
dengan
melampirkan persyaratan administrasi, program siaran,
dan data teknik penyiaran sebagai berikut:

a. Persyaratan administrasi:
1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta
mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran
yang akan diselenggarakan;
2. akta
pendirian
dan
perubahannya
beserta
pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada
instansi yang berwenang;
3. susunan dan nama para pengurus penyelenggara
penyiaran;
4. studi kelayakan dan rencana kerja;
5. uraian tentang aspek permodalan;
6. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit
kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk
uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit
kerja;

b. Program siaran:
1. uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata
acara siaran, khalayak
sasaran;
2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan
rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian
dan mingguan.

c. Data
c. Data teknik penyiaran:
1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan
digunakan, termasuk peralatan
studio
dan
pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan
biaya investasinya;
2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun
penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan
peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta
wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan
siarannya;
3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan
digunakan
beserta
diagram
blok
sistem
konfigurasinya;
4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang
diinginkan.

PASAL 9

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Ketiga . . . - Bagian Ketiga

(1) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), KPI melakukan evaluasi
kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf b.
(2) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Menteri melakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan
data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) huruf a dan huruf c.
(3) Apabila
persyaratan
dan
kelengkapan
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak
dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan
tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
(4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak
dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya
atau mengundurkan diri.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak
dipenuhinya
persyaratan
dan
kelengkapan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3), KPI melakukan evaluasi dengar pendapat dengan
Pemohon.

(6) Dalam
(6) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung setelah selesai evaluasi dengar pendapat, KPI
menerbitkan
rekomendasi
kelayakan
penyelenggaraan
penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan
spektrum frekuensi radio kepada Menteri.
(7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)
hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan
penyelenggaraan
penyiaran
dan
usulan
alokasi
dan
penggunaan
spektrum
frekuensi
radio
dari
KPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI
dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat
Bersama.
(8)
Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap
permohonan
yang
belum
memperoleh
rekomendasi
kelayakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan oleh Menteri.
(9) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan
atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui
penilaian
bersama
terhadap
rekomendasi
kelayakan
penyelenggaraan
penyiaran
dan
usulan
alokasi
dan
penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta
terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3).
(10) Menteri
menerbitkan
keputusan
persetujuan
atau
penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan
hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.
(11) Keputusan
persetujuan
atau
penolakan
izin
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan Forum Rapat
Bersama.
(12) Keputusan
persetujuan
atau
penolakan
izin
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

PASAL 10

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Ketiga . . . - Bagian Ketiga

Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon
penyelenggara Lembaga Penyiaran Komunitas melebihi saluran
yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan
seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama.

PASAL 11

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Ketiga . . . - Bagian Ketiga

Pasal 11
(1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), Lembaga
Penyiaran Komunitas wajib melalui masa uji coba siaran
paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan
paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi,
sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran
dari Menteri.
(2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi,
pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan
uji coba siaran.
(3) Setelah melalui masa uji coba siaran dan menyatakan siap
untuk di evaluasi, Pemohon mengajukan permohonan
kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan
uji coba siaran.
(4) Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba
siaran, dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur
Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran
meliputi :
a. persyaratan administrasi;
b. program siaran; dan
c. data teknik penyiaran;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(6) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran
Komunitas.
a. dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(5);
b. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena
sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba
siaran
untuk
lembaga
penyiaran
komunitas
jasa
penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga
penyiaran komunitas jasa penyiaran televisi tidak dapat
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(5).
(7) Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan
penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a.
(8) Menteri
(8) Menteri
mencabut
keputusan
izin
penyelenggaraan
penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
uji coba siaran dinyatakan tidak lulus sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b.
(9) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) atau keputusan pencabutan Izin
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus masa
uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Pencabutan Izin

PASAL 12

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Keempat - Jangka Waktu dan Pencabutan Izin

(1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran
adalah:
a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran
radio;
b. 10
(sepuluh)
tahun
untuk
izin
penyelenggaraan
penyiaran televisi.
(2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperpanjang.
(3) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri
apabila Lembaga Penyiaran Komunitas :
a. melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi
radio
dan/atau
wilayah
jangkauan
siaran
yang
ditetapkan;
b. atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan
siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa
pemberitahuan;
c. memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran
kepada pihak lain;
d. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran
dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
e. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran
yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e,
dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI.
(5) Izin
(5) Izin
penyelenggaraan
penyiaran
dinyatakan
berakhir
karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali
oleh Pemohon.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin

PASAL 13

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Kelima - Perpanjangan Izin

(1) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin
penyelenggaraan
penyiaran,
Pemohon
mengajukan
permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri
melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Jangka
waktu
berlakunya
perpanjangan
izin
penyelenggaraan penyiaran adalah:
a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran
radio;
b. 10
(sepuluh)
tahun
untuk
izin
penyelenggaraan
penyiaran televisi.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk
Menteri
dan
1
(satu)
berkas
untuk
KPI
dengan
melampirkan persyaratan administrasi, program siaran,
dan data teknik penyiaran sebagai berikut:

a. Persyaratan administrasi:
1. akta
pendirian
dan
perubahannya
beserta
pengesahan badan hukum;
2. susunan
dan
nama
pengurus
penyelenggara
penyiaran;
3. fotocopy izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
4. fotocopy bukti pembayaran terakhir biaya hak
penggunaan
frekuensi
dan
biaya
izin
penyelenggaraan penyiaran;
5. laporan pelaksanaan kegiatan dan pernyataan bahwa
operasional Lembaga Penyiaran Komunitas tidak
akan berhenti.
b. Program siaran:
1. uraian tentang waktu siaran, sumber materi acara,
dan khalayak sasaran;

2. persentase
2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan
rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian
dan mingguan.
c. Data Teknik penyiaran:
1. daftar
inventaris
sarana
dan
prasarana
yang
digunakan,
termasuk
peralatan
studio
dan
pemancar, jumlah, dan jenis studio;
2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun
penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan
peta lokasi stasiun pemancar, gambar peta wilayah
jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya
termasuk kontur diagram yang telah disetujui sesuai
izin yang diperoleh.
(4) Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran
sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b.
(5) Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
melakukan
pemeriksaan
kelengkapan
persyaratan
administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c.
(6) Apabila
persyaratan
dan
kelengkapan
permohonan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar
persyaratan tersebut dilengkapi paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat
pemberitahuan.
(7) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi
kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan
disampaikan kepada Menteri.
(8) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)
hari
kerja
terhitung
sejak
diterimanya
rekomendasi
kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari
KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang KPI
dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat
Bersama.
(9) Menteri
(9) Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap
permohonan
yang
belum
memperoleh
rekomendasi
kelayakan
perpanjangan
penyelenggaraan
penyiaran
setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan oleh Menteri.
(10) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan
atau
penolakan
perpanjangan
izin
penyelenggaraan
penyiaran
melalui
penilaian
bersama
terhadap
rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan
penyiaran
dari
KPI
dan
terpenuhinya
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(11) Menteri
menerbitkan
keputusan
persetujuan
atau
penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama.
(12) Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum
Rapat Bersama.
(13) Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Bagian Keenam
Biaya Perizinan

PASAL 14

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Keenam - Biaya Perizinan

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya izin
penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan
frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara.

(2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Bagian Ketujuh
Perubahan Nama, Domisili, Pengurus,
dan Anggaran Dasar, Serta Perubahan
Lokasi Pemancar dan Frekuensi

PASAL 15

BAB II: PENDIRIAN DAN PERIZINAN | Bagian Ketujuh . . . - Bagian Ketujuh

(1) Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus,
dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Komunitas
harus dilaporkan atau mendapatkan persetujuan dari
pejabat
yang
berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah
terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri.

(2) Perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau
anggaran
dasar
Lembaga
Penyiaran
Komunitas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
tidak
boleh
mengakibatkan pemindahtanganan izin kepada pihak lain.

(3) Lembaga
Penyiaran
Komunitas
dapat
mengajukan
perubahan lokasi pemancar yang tertera dalam izin
penyelenggaraan penyiarannya kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.

(4) Lembaga
Penyiaran
Komunitas
dapat
mengajukan
perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera
dalam izin penyelenggaraan penyiarannya kepada Menteri
untuk mendapatkan izin.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari KPI.

(6) Untuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4), Pemohon mengajukan permohonan tertulis
kepada Menteri dengan mengisi formulir yang disediakan
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan,
perubahan lokasi pemancar serta alokasi dan penggunaan
frekuensi Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB III
BAB III

PENYELENGGARAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Programa/Saluran Siaran, Pengaturan Jumlah
dan Cakupan Wilayah Siaran

PASAL 16

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Pertama - Programa/Saluran Siaran, Pengaturan Jumlah

Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa penyiaran radio dan jasa
penyiaran
televisi
masing-masing
hanya
dapat
menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran
siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

PASAL 17

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Pertama - Programa/Saluran Siaran, Pengaturan Jumlah

(1) Alokasi frekuensi Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi.

(2) Jumlah Lembaga Penyiaran Komunitas ditetapkan sesuai
dengan jumlah frekuensi yang tersedia berdasarkan
rencana induk frekuensi radio.

(3) Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Komunitas
meliputi wilayah di tempat kedudukan lembaga penyiaran
yang bersangkutan dan sekitarnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi frekuensi dan
jumlah
Lembaga
Penyiaran
Komunitas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Isi Siaran

PASAL 18

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kedua - Isi Siaran

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan,
dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak,
moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan
kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya
Indonesia.

(2) Isi
(2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memuat
paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) mata acara
yang bersumber dari materi lokal.
(3) Isi
siaran
wajib
memberikan
perlindungan
dan
pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak
dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu
yang tepat, dan Lembaga Penyiaran Komunitas wajib
mencantumkan
dan/atau
menyebutkan
klasifikasi
khalayak sesuai dengan isi siaran.
(4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menjaga
netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan
golongan tertentu.
(5) Isi siaran dilarang:
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau
bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan
antargolongan

(6) Isi
siaran
dilarang
memperolokkan,
merendahkan,
melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama,
martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan
internasional.
(7) Isi siaran yang bersumber dari luar negeri dapat disiarkan
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan tata nilai yang berlaku di lokasi Lembaga Penyiaran
Komunitas.
(8) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga
Acara Siaran

PASAL 19

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Ketiga - Acara Siaran

Acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas meliputi:
a. pendidikan dan budaya;
b. informasi;
c.
hiburan dan kesenian;
d. iklan layanan masyarakat.

PASAL 20

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Ketiga - Acara Siaran

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat klasifikasi acara
siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Bahasa Siaran

PASAL 21

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Keempat - Bahasa Siaran

(1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program
siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai
bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran
muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

(3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar acara pendidikan.

(4) Mata acara siaran berbahasa asing untuk televisi dapat
disiarkan dalam bahasa aslinya dengan diberi teks bahasa
Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara
tertentu.

(5) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia
dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari
jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

(6) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu
televisi untuk khalayak tuna rungu.

Bagian Kelima
Relai Siaran

PASAL 22

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kelima - Relai Siaran

Relai siaran hanya dapat dilakukan terhadap acara kenegaraan Republik Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan komunitasnya. Bagian Keenam Bagian Keenam Hak Siar dan Ralat Siaran

PASAL 23

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Keenam . . . - Bagian Keenam

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.

PASAL 24

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Keenam . . . - Bagian Keenam

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan ralat
apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat
kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau
berita yang disiarkan.

(2) Ralat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua
puluh
empat)
jam
berikutnya,
dan
apabila
tidak
memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan
pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan
utama.

(3) Ralat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
tidak
membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang
diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama Siaran

PASAL 25

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Ketujuh - Kerjasama Siaran

(1) Sesama
Lembaga
Penyiaran
Komunitas
dapat
melaksanakan kerjasama siaran dalam bentuk tukar-
menukar program acara siaran tertentu.

(2) Tukar-menukar
program
acara
siaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas
perseratus) dari seluruh program acara yang disiarkan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran

PASAL 26

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kedelapan - Arsip Siaran

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyimpan bahan
atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1
(satu) tahun setelah disiarkan.
(2) Bahan
(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi,
atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk
disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga
kelestariannya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Bahan
siaran
yang
telah
diserahkan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk
keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan
siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Larangan Siaran Iklan Komersial,
Kode Etik dan Tata Tertib

PASAL 27

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesembilan - Larangan Siaran Iklan Komersial,

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan
dan/atau siaran komersial, lainnya, kecuali iklan layanan
masyarakat.

PASAL 28

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesembilan - Larangan Siaran Iklan Komersial,

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat bergabung dalam
asosiasi Lembaga Penyiaran Komunitas.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik
dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan
masyarakat lainnya.

PASAL 29

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesembilan - Larangan Siaran Iklan Komersial,

(1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan terhadap
pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan
Lembaga Penyiaran Komunitas.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memperhatikan dan
mengambil tindakan atas pengaduan pelanggaran kode etik
dan atau tata tertib yang diajukan masyarakat sesuai
dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Bagian Kesepuluh
Susunan Pengurus dan Organisasi
Lembaga Penyiaran Komunitas

PASAL 30

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesepuluh . . . - Bagian Kesepuluh

(1) Susunan Pengurus Lembaga Penyiaran Komunitas terdiri
atas unsur pemimpin utama yang dibantu oleh unsur
penanggung jawab bidang umum, bidang siaran, dan bidang
teknik.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat membentuk organ
yang
mempunyai
tugas
membina
dan
mengawasi
penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas sesuai
dengan kebutuhan.

(3) Mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme kerja
Lembaga Penyiaran Komunitas diatur lebih lanjut oleh
Lembaga Penyiaran Komunitas masing-masing.

PASAL 31

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesepuluh . . . - Bagian Kesepuluh

(1) Pemimpin utama bertugas merencanakan, melaksanakan,
dan mengawasi seluruh penyelenggaraan siaran.

(2) Penanggung jawab bidang umum bertugas merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan,
perlengkapan, dan kepegawaian.

(3) Penanggung jawab bidang siaran bertugas merencanakan,
melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan siaran.

(4) Penanggung
jawab
teknik
bertugas
merencanakan,
melaksanakan,
dan
mengawasi
operasional
teknik
penyiaran.

PASAL 32

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesepuluh . . . - Bagian Kesepuluh

Pemimpin
utama
bertanggung
jawab
atas
seluruh
penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar
lembaga.

PASAL 33

BAB III: PENYELENGGARAN PENYIARAN | Bagian Kesepuluh . . . - Bagian Kesepuluh

Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga
Penyiaran Komunitas.

BAB IV
BAB IV

PERMODALAN

PASAL 34

BAB IV: PERMODALAN

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan modal awal
yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal
dari 3 (tiga) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi milik
komunitas.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber
pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan
dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak
asing.

BAB V

RENCANA DASAR TEKNIK
DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Rencana Induk Frekuensi Radio

PASAL 35

BAB V: RENCANA DASAR TEKNIK | Bagian Pertama - Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menatati rencana
dasar teknik penyiaran.

(2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian
stasiun penyiaran sebagai berikut:
a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan
mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran,
kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial,
budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan
wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum
frekuensi penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan
penggelaran infrastruktur penyiaran;
c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
d. pedoman
pengamanan
dan
perlindungan
sistem
peralatan terhadap lingkungan.

(3) Ketentuan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)
ditetapkan
dengan
Peraturan
Menteri,
setelah
mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

PASAL 36

BAB V: RENCANA DASAR TEKNIK | Bagian Pertama - Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan

(1) Setiap penggunaan frekuensi radio untuk penyelengaraan
Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mengikuti rencana
induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

(2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat pengaturan saluran frekuensi radio
untuk penyiaran dan ketentuan teknisnya.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyiaran

PASAL 37

BAB V: RENCANA DASAR TEKNIK | Bagian Kedua - Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyiaran

(1) Setiap alat dan perangkat penyiaran yang digunakan atau
dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran
wajib memiliki standar persyaratan yang bertujuan:
a. mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat
penyiaran;
b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian
yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat
penyiaran;
c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi
penyiaran secara nasional.

(2) Standar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Alat
dan
perangkat
penyiaran
yang
digunakan
mengutamakan produksi dalam negeri.

PASAL 38

BAB V: RENCANA DASAR TEKNIK | Bagian Kedua - Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyiaran

Pasal 38

Studio dan pemancar Lembaga Penyiaran Komunitas harus
berada di satu lokasi.

BAB VI

LAPORAN

PASAL 39

BAB VI: LAPORAN

(1) Setiap
tahun
Lembaga
Penyiaran
Komunitas
wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan siaran kepada
Menteri, KPI, dan komunitasnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara tertulis dan terbuka untuk komunitasnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Pemberian Sanksi Administratif