PP NOMOR 59 TAHUN 2005

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2005-01-01
Total Pasal: 5 naskah terverifikasi
URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2005:59
Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997.

PASAL 2

BAB I: PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
(1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Tambahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan Kedua Tahun
2005;
(2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.75.000.000.0OO,- (tujuh
puluh lima miliar rupiah).
BAB II

-4
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH

PASAL 3

BAB II: PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT
Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO1, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2003 serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 4

BAB III: KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya
masing-masing.

PASAL 5

BAB III: KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar PR ESID E N REPUBLIK INDONESIA