PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA

(1) Pensiunan Hakim dan pensiunan Janda/Dudanya yang dipensiun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, pensiun pokoknya ditetapkan menjadi sebagai berikut :

a. bagi pensiunan Hakim yang perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, ditetapkan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Daftar I - A sampai dengan Daftar I - I Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;

b. bagi pensiunan Janda/Duda Hakim yang hasil perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, ditetapkan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Daftar II - A sampai dengan Daftar II - I Lampiran II Peraturan Pemerintah ini; dan

c. bagi pensiunan Janda/Duda dari Hakim yang tewas hasil perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, ditetapkan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Daftar III - A sampai dengan Daftar III - I Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pensiunan PR ESID E N REPUBLIK INDONESIA

(2) Pensiunan Hakim dan pensiunan Janda/Dudanya yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan dipensiun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 :
a. Pensiunan Hakim yang dipensiun terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2006 dan sebelumnya, pensiun
pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut
dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama
sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Daftar IV
A
sampai dengan Daftar IV - Q Lampiran IV Peraturan
Pemerintah ini;
b. Pensiunan Janda/Duda Hakim yang dipensiun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 dan sebelumnya,
pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana
tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok
lama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Daftar V - A
sampai dengan Daftar V
a Lampiran V Peraturan
Pemerintah ini; dan
c. Pensiun JandalDuda dari Hakim yang tewas dipensiun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 dan sebelumnya,
pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana
tersebut dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok
lama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Daftar VI - A
sampai dengan Daftar VI - Q Lampiran VI Peraturan
Pemerintah ini.

Penyesuaian kenaikan pensiun pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar
pembayaran pensiun.

,

n
\

Pasal 4
Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini
diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan dan/ atau Kepala Badan Kepegawaian Negara
baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri
menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
Serta Janda/Dudanya (), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintatrkan Peraturan Pemerintatr ini dengan dalam Lembaran Negara Republik