PASAL 1
Dengan Peraturan Pemerir-rtah ini, Ibul<ota i(abupatcn I(upang dipindahkan
dari wilayah l(ota l(upang ke wilayah Oclamasi Kabupaten Kupang.
dari wilayah l(ota l(upang ke wilayah Oclamasi Kabupaten Kupang.
PP NOMOR 3 TAHUN 2006
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI KABUPATEN KUPANG
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2006-01-01
Total Pasal: 6 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2006:3Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
(1) Oelamasi sebagai Ibukota.l(abupaten Kupang mempunyai batas-batas
sebagai beril<ui :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oelbiteno dan Desa Nunsaen
I{ecamatan Fatuleu;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Camplong II, Desa Naunu,
dan Desa Oebola l(ecarnatan Fatuleu;
c. Sebelah Selatzrn berbatasan dengan Desa Raknamo,'Desa Fatuteta,
Desa l(uanhcum l(ecamatan Amabi Oefeto, dan Desa Nonbes
I{ecamatan Amarasi;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oefafi, Kelurahan Babau,
Desa Merdel<a l(ecamatan I(upang Timur dan Teluk Kupang serta
Desa Octeta I(ecamatan Sulamu.
(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
sebagai beril<ui :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oelbiteno dan Desa Nunsaen
I{ecamatan Fatuleu;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Camplong II, Desa Naunu,
dan Desa Oebola l(ecarnatan Fatuleu;
c. Sebelah Selatzrn berbatasan dengan Desa Raknamo,'Desa Fatuteta,
Desa l(uanhcum l(ecamatan Amabi Oefeto, dan Desa Nonbes
I{ecamatan Amarasi;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oefafi, Kelurahan Babau,
Desa Merdel<a l(ecamatan I(upang Timur dan Teluk Kupang serta
Desa Octeta I(ecamatan Sulamu.
(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
PASAL 3
FFlES I DEN
FlEPUBLIK INDC)NESIA
-4
Pasal 3
Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan
sebagaimana din-raksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan
instansi vertil<al diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang membawahi instansi yang bersangkutan
dengan memirerhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
FlEPUBLIK INDC)NESIA
-4
Pasal 3
Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan
sebagaimana din-raksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan
instansi vertil<al diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang membawahi instansi yang bersangkutan
dengan memirerhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
PASAL 4
(1)
Segala biaya ya.ng dipcrlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten
I{upang sebagairnana dimaksud dalam Pasal t, dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I(upang dan
surnber-surnber pendanaan lainnya yang sah.
(2)
Selain biaya pren-rindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembiayaan juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belarla Negara sesuai dengan kernampuan keuangan negara.
Segala biaya ya.ng dipcrlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten
I{upang sebagairnana dimaksud dalam Pasal t, dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I(upang dan
surnber-surnber pendanaan lainnya yang sah.
(2)
Selain biaya pren-rindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembiayaan juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belarla Negara sesuai dengan kernampuan keuangan negara.
PASAL 5
Dengan berlakunya Pcraturan Pemerir-rtah ini, penyelcnggaraan administrasi
pemerintahan dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan
sarana dan prasarana di Ibukota Kabupaten I(upang.
pemerintahan dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan
sarana dan prasarana di Ibukota Kabupaten I(upang.
PASAL 6
PeraLuran Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar
Agar