(1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksar-rakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemuiihan korban.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. rLlang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
b. tcnaga yang ahli dan profesional;
c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pcmulihan lcorban.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terl<ait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 3
(1) Menteri menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender.
(2) Pedoman pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 a !) Pasal 4 Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :
a. pelayanan kesehatan;
b. pendampingan korban;
c. konseling;
d. bimbingan rohani; dan
e. resosialisasi. Pasal 5,
(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
(2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pernbimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
(3) Pernberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, rclawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
(4) Birnbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan talcwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
(5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pasal 6 Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendarnping, dan/atau pembimbing rohani. Pasal 7 .-ffiJ PR ES lD I l.l frI r,r ]31-_tr( tNt)oNt_5tA 4 Pasal 7
(1) Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pcmulihan kcsehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.
(2) Pelaryanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan di sarana ke sehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pcmerintah, pemerintah daerah atau masyarakat termasuk swasta.
(3) I(etentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri I(esehatan. Pasal B
(1) Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya :
a. anamnesis kepada korban;
b. pemeriksaan kepada korban;
c. pengobatan penyakit;
d. pemulihan keschatan, baik fisik maupun psikis;
e. konseling; danlatau
f. merujuk ke sa,;ana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.
(2) Selain upaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tcrtentu, tenaga kesehatan dapat melakukan :
a. pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan
b. peiayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutul-ran medis.
(3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) dan ayat .(21, tenaga kesehatan harus mcmbuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk sctiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kcschatan harus ada persetujuan tindakan medis (infonned consent) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(5) Untuk 5
(5) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang lrarus mcmbuat uisum et repertum dan/atau uisunt et repertum psichiatncum atau membuat surat keterangan rnedis.
(6) I(etentuan lcbih larlut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pasal 9
(1) Pel<erja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pcn-rcrintah, pcmerir-rtah daerah, atau masyarakat.
(2) Dalnrn hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditcmpatkan oleh pekerja sosial di rumah arrreln, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
(3) Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) I(etcntuan lebih lanjut mengenai tata cara per-rye lenggaraan pelayanan pada rumah aman, atau ternpat tinggal alternatif milik penrerintah, diatur dengan Peraturan Menteri Sosial. Pasal 10 Mcr-rteri Sosial dar-r Mentcri I(esehatan, setelah memperhatikan sarau clan pertimbangan menteri, dapat menyelenggarakan pusat pclayanan milik pemerintah. Pasal 1 1 Dalam memberikan pelayanah pemulihan kepada korban, pekerjar sosial mclakukan upaya :
a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemccahan masalahnya;
b. memulihkan 4 4 \1. \ .-p,,'3pV tfIlE-SIDEN Fii_ PUBLtt< [!DOt.]E SrA 6
b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tcmpat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan I zrtau
e. melerkukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fur"rgsi sosialnya di dalam masyarakat. Pasal I 2 Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya :
a. rnembangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
b. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
c. meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
d. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan; e, memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/ atau
f. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum. Pasal 13 Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya :
a. menggali informasi dan mdndengarkan keluh kesah dari korban;
b. mernpertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadat menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
c. menyarankan REIJUBLIK INDONESIA 7
c. menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu. d, memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pasal 14 Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dibcrikan juga kepada pelaku dan anggota keluarganya. BAB III KERJASAMA PEMULIHAN Pasal 15
(1) Menteri dapat melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemulihan korban.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), menteri dapat membentuk forum koordinasi pusat yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap per-rghapusan kekErasan dalam rumah tangga.
(3) I(ctentuan lebih lanjut mengcnai pelaksanaan koordinasi, syarat dan tata cara pembentukan forum koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 16
(1) Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli tcrhadap pcnghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pcmberdayaan percmpuan dan anak.
(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dibentuk qleh Gubernur. Pasal 17 4 \1. 4 I A 4 PRESIDfN RTt)LJBL.IK INDONESIA 8 Pasal 17
(1) Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban.
(2) I{erjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan
b. penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban. Pasal 18 Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan :
a. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses peiaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
b. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
c. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
d. I(ornisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
e. I(omisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
f. pihak tertentu yang diinginkarl demi kepentingan korban. Pasal 19 Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 PRESIDtrN I-] EF'UL3LIK INDONESIA 9 Pasal 20 Pemerintah dan pemerintah daerah :
a. menjamin terlaksananya l<emudahan pelayanan kepada korban;
b. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemtrlihan korban; dan
c. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban,