PASAL 1
BAB I: PENYERTAAN MODAL NEGARA
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1973.
PP NOMOR 55 TAHUN 2006
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2006-01-01
Total Pasal: 5 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2006:55Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
BAB I: PENYERTAAN MODAL NEGARA
(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2006.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2O.OOO.00O.OOO,00 (dua
puluh miliar rupiah).
BAB II
4
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA
dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2006.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2O.OOO.00O.OOO,00 (dua
puluh miliar rupiah).
BAB II
4
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA
PASAL 3
BAB II: PELAKSANAAN PENAMBAHAN
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam
modal saham Perusahaan Perseroan (persero) pr pertani
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oog, peraturan pemerintah
Nomor 4r rahun 2oo3, Peraturan pemerintah Nomor 44
Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
modal saham Perusahaan Perseroan (persero) pr pertani
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oog, peraturan pemerintah
Nomor 4r rahun 2oo3, Peraturan pemerintah Nomor 44
Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 4
BAB III: KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan
kewenangannya masing-masing.
Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan
kewenangannya masing-masing.
PASAL 5
BAB III: KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar REPUBL]K INDONESIA 5