Apakah PP Nomor 41 Tahun 2007 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Apa yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007?

Peraturan ini mengatur mengenai: ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 41 Tahun 2007?

Terdapat 54 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 41 TAHUN 2007

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2007-01-01

Total Pasal: 54 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2007:41

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam dengan: Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945. 2 1

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah sebagai unsur penyelen ggar a pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

9. Rumah PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.

10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 1 1. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.

12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.

13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota.

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PASAL 2

BAB II: PEMBENTUKAN

(1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
ditetapkan dengan peraturan daerah dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan,
tugas pokok organisasi perangkat daerah.
(3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan
peraturan gubernur/ bupati/ walikota.
BABIII

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

PASAL 3

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Pertama - Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
Sekretariat daerah mempunyai tugas dan
kewajiban membantu gubernur dalam men5rusun
kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.
Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas
daerah dan lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebij akan pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan
aparatur
pemerintahan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris
daerah.
Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan
bertanggung j awab kepada gubernur.
(1)
(2)
(3)
(41
(s)
Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

PASAL 4

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Kedua. - Bagian Kedua

(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. BagianKetiga (1) (2) (3) (4) (s) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga Inspektorat

PASAL 5

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Ketiga - Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur
pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inspektorat mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
Inspektorat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan
fasilitasi
pengawasan; dan
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan
penilaian tugas pengawasan.
Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
Inspektur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya bertanggung jawab langsung kepada
gubernur dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PASAL 6

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Keempat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Badan PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian pen)rusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.

(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Bagian Kelima Dinas Daerah

PASAL 7

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Kelima - Dinas Daerah

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah.
(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan

(4)
(s)
(6)

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
Kepala dinas berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur melalui
sekretaris daerah.
Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
Bagian Keenam
Lembaga Teknis Daerah

PASAL 8

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Keenam - Lembaga Teknis Daerah

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan . PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (41 Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.

PASAL 9

BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Keenam - Lembaga Teknis Daerah

(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum
daerah dan rumah sakit khusus daerah.
(2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga)
kelas:
a. rumah sakit umum daerah kelas A;
b. rumah sakit umum daerah kelas B; dan
c. rumah sakit umum daerah kelas C.
(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua)
kelas yaitu:
a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan
b. rumah sakit khusus daerah kelas B.
(4) Penetapan

(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum
daerah dan rumah sakit khusus daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)
dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah
berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan
menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

PASAL 10

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Pertama - Sekretariat Daerah

(1)
(2)
(3)
Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
Sekretariat daerah mempunyai tugas dan
kewajiban membantu bupati/walikota dalam
men5rusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.
Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas
daerah dan lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebij akan pemerintahan daerah;
d. pembinaan administrasi dan
aparatur
pemerintahan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Sekretariat

-t2-
(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris
daerah.
(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

PASAL 11

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Kedua - Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(1) Sekretariat dewan perwakilan ralryat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Bagian Ketiga PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga Inspektorat

PASAL 12

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Ketiga - Inspektorat

(1) Inspektorat merupakan unsur
pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(21 Inspektorat mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di
daerah kabupatenf kota,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.
(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan
fasilitasi
pengawasan; dan
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan.
(4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab
langsung kepada
bupati/walikota dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PASAL 13

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Keempat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Badan perencanaan pembangunan daerah
merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
(2) Badan perencanaan pembangunan daerah
mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan dan
pelaksanaan

pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang
perencanaan pembangunan daerah.
(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Badan perencanaan pembangunan daerah
dipimpin oleh kepala badan.
(5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah.
Bagian Kelima
Dinas Daerah

PASAL 14

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Kelima - Dinas Daerah

(1) Dinas daerah otonomi daerah merupakan unsur pelaksana

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan (41 (s) (6) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

PASAL 15

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Keenam - Lembaga Teknis Daerah

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur
pendukung tugas kepala daerah.
(21 Lembaga teknis daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
b. pemberian

_t6_
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(41 Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan
rumah sakit.
(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan
dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk
kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang
berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
(6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris
daerah.
(7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan
dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
kecamatan.

PASAL 16

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Keenam - Lembaga Teknis Daerah

(1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum
daerah dan rumah sakit khusus daerah.
(21 Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat)
kelas:
a. rumah sakit umum daerah kelas A;
b. rumah sakit umum daerah kelas B;
c. rumah sakit umum daerah kelas C; dan
d.rumah

-t7-
d. rumah sakit umum daerah kelas D.
(3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua)
kelas yaitu:
a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan
b. rumah sakit khusus daerah kelas B.
(4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum
daerah dan rumah sakit khusus daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah
berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Ketujuh
Kecamatan

PASAL 17

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Ketujuh - Kecamatan

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. (21 Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (21juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

d. mengoordinasikan . (4) (s) (6) (7) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA _18_

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagian Kedelapan Kelurahan

PASAL 18

BAB IV: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI | Bagian Kedelapan - Kelurahan

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.

(3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.

(4) Pembentukan PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA (41 Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V BESARAN ORGANISASI DAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Variabel Besaran Organisasi

PASAL 19

BAB V: BESARAN ORGANISASI | Bagian Pertama - Variabel Besaran Organisasi

(1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan
berdasarkan variabel:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
(2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.
Bagian Kedua
Jumlah Besaran Organisasi
Paragraf 1
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

PASAL 20

BAB V: BESARAN ORGANISASI | Bagian Kedua - Jumlah Besaran Organisasi

(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

b. sekretariat DPRD;

c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan

d. lembaga PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan). (21 Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

b. sekretariat DPRD;

c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dan

d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).

(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;

b. sekretariat DPRD;

c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan

d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas). Paragraf 2 Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

PASAL 21

BAB V: BESARAN ORGANISASI | Bagian Kedua - Jumlah Besaran Organisasi

(1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

b. sekretariat DPRD;

c. dinas paling banyak 12 (dua belas);

d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);

e. kecamatan; dan

f. kelurahan PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA -2t-

f. kelurahan. (21 Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;

b. sekretariat DPRD;

c. dinas paling banyak 15 (lima belas);

d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);

e. kecamatan; dan

f. kelurahan.

(3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;

b. sekretariat DPRD;

c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);

d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);

e. kecamatan; dan

f. kelurahan. Bagian Ketiga Perumpunan Urusan Pemerintahan

PASAL 22

BAB V: BESARAN ORGANISASI | Bagian Ketiga - Perumpunan Urusan Pemerintahan

(1) Penyusunan organisasi perangkat berdasarkan pertimbangan adanya pemerintahan yang perlu ditangani.

(2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. daerah urusan

(3) Dalam

(3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.

(4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:

a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

b. bidang kesehatan;

c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

e. bidang kependudukan dan catatan sipil;

f. bidang kebudayaan dan pariwisata;

g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;

h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;

i. bidang pelayanan pertanahan;

j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;

k. bidang pertambangan dan energi; dan L bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

(5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:

a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;

b. bidang penelitian dan pengembangan;

c. bidang PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

d. bidang lingkungan hidup;

e. bidang ketahanan pangan;

f. bidang penanaman modal;

g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;

h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

k. bidang pengawasan; dan

l. bidang pelayanan kesehatan.

(6) Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

PASAL 23

BAB V: BESARAN ORGANISASI | Bagian Ketiga - Perumpunan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah. BAB VI PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA BAB VI SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

PASAL 24

BAB VI: SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | Bagian Pertama - Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan
masing-masing asisten terdiri dari paling banyak
3 (tiga) biro, dan masing-masing biro terdiri dari
paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-
masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
subbagian.
(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak
4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 2
Dinas Daerah

PASAL 25

BAB VI: SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | Bagian Pertama - Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

(1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

(2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. Paragraf3 PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Paragraf 3 Lembaga Teknis Daerah

PASAL 26

BAB VI: SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | Bagian Pertama - Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

(1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu,
sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta
kelompok jabatan fungsional.
(2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling
banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3
(tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri
dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan
fungsional.
(3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha
dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(41 Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari
1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional.
(5) Unit pelaksana teknis badan yang belum terdapat
jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak
2 (dua) seksi.

PASAL 27

BAB VI: SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | Bagian Pertama - Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

(1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari
paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan
masing-masing wakil direktur terdiri dari paling
banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan masing-masing
bidang membawahkan kelompok jabatan
fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
(2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) yang membidangi administrasi umum
terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan
bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
subbagian.
(3) Rumah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

PASAL 28

BAB VI: SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | Bagian Kedua - Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing- masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(5) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.

(6) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing- masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Sekretariat PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Paragraf 2 Dinas Daerah

BAB XII: KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 53

BAB XII: KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar