PASAL 1
Nama Kabupaten Selayar sebagai daerah otonom dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Kabupaten Kepulauan
Selayar.
Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Kabupaten Kepulauan
Selayar.
PP NOMOR 59 TAHUN 2008
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2008-01-01
Total Pasal: 4 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2008:59Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
(1) Tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan
nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I paling lama
1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
(2) Selama tenggang waktu penyesuaian administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur
Kabupaten Selayar dapat digunakan bersama-sama dengan
nomenklatur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar menyelenggarakan sosialisasi perubahan
nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan
Selayar.
nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I paling lama
1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
(2) Selama tenggang waktu penyesuaian administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur
Kabupaten Selayar dapat digunakan bersama-sama dengan
nomenklatur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar menyelenggarakan sosialisasi perubahan
nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan
Selayar.
PASAL 3
Naskah pasal.
PASAL 5
ayat (21 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di sulawes-i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822\;
3. Undang-Undang . . Menetapkan:
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB44); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. Pasal 1 Nama Kabupaten Selayar sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasal 2
(1) Tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(2) Selama tenggang waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur Kabupaten Selayar dapat digunakan bersama-sama dengan nomenklatur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar
3. Undang-Undang . . Menetapkan:
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB44); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. Pasal 1 Nama Kabupaten Selayar sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasal 2
(1) Tenggang waktu penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(2) Selama tenggang waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur Kabupaten Selayar dapat digunakan bersama-sama dengan nomenklatur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar