BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

lIil"i simpanan yang duamin untuk setiap nasabah pada satu
P*_,L yang semula berdasarkan pasal t I ayat (I) Undang-
Undang Nomor 24 Tatrun 2oo4 tentang Lembaga penjamin
simpanan ditetapkan paling banyak Rp roo.ooo.ooo,oo (seratus
juta rupiah), berdasarkan Peraturan pemerintah ini diubah
menjadi paling banyak Rp2.0oo.0o0.o00,oo (dua miliar rupiah).

Ketentuan mengenai nilai simpanan yang dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I udak berlaku- untuk siirparrao
nasabah bank yang dicabut izin usahanya sebelum perituran
Pemerintah ini mulai berlaku.

Naskah pasal.

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangi Perbankan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3I, l, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor L82, ); Undang-Undang Nomor 24 TaLrun 2OO4 tentang Lembaga PenJamin Simpanan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 96, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a20; Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjarnin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a902); MEMUTUSKAN MEMUTUSI{AN MenetapKan: PERATURAN PEMEzuNTAFI TENTANG BESARAN NII,AI SIMPANAN YANIG DIJAIVIIN LEMBAGA PENJAIVIIN SIMPANAN. Pasal I lIil"i simpanan yang duamin untuk setiap nasabah pada satu P*_,L yang semula berdasarkan pasal t I ayat (I) Undang- Undang Nomor 24 Tatrun 2oo4 tentang Lembaga penjamin simpanan ditetapkan paling banyak Rp roo.ooo.ooo,oo (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.0oo.0o0.o00,oo (dua miliar rupiah). Pasal 2 Ketentuan mengenai nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal I udak berlaku- untuk siirparrao nasabah bank yang dicabut izin usahanya sebelum perituran Pemerintah ini mulai berlaku. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.