PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

BAB I KETEN'TUAN UMUM

Dalam Peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Uldang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Talrun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor rr rahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor lo Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Daeratr Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan Lancias Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Unda,g Kepabeanan.

4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisatr dari Daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambarran rviiii, pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

5. Kawasan Pabean "a"r"n kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawatr pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. Pemberitatruan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean daram bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Uncrang Kepabeanan.

7. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bida,g kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan cukai tempat dipenuhinya Kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

9. Tempat Penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di I(awasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

10. Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas. 1 1. Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ditetapkan oleh id.. yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan.

12. Pajak Pertambahan Nitai yang selanjutnya disebut dengan ppN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau pajak pertambahan Nilai dan Paja}< Penjualan atas Barang Mewah.

13. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB I KETEN'TUAN UMUM

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bca dan Cukai.

(2) Pemasukan dan pcngeluaran barang ke dan dari Kawasan Bgbas wqiib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh _Badan Pengusahaan Kawasan setelah mendlpat persetujuan Menteri Perhubungan.

(3) PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(3) Untuk kepentingan pengawascul dan pelayanan, Mentcri menetapkan Kantor Pabean dan Kawasan Pabean di pelabuhan dan bandar udara scbagaimana dimaksud pada ayat (2). (41 Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

(5) Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di Kantor Pabean.

(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasz.r-r Bgbas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yarg ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

BAB I KETEN'TUAN UMUM

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatizin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(2) Pengusatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapar memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

(3) Jumlatr dan jenis barang yang berhubungan dengan kegiatan ugahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk dari luar Daeratr Pabean ke Kawasan Bebas, hanya dapat dilalsukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari P."d* Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan. l)asal 4

(1) fengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusatra Kena Pajak.

(2) Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

BAB I KETEN'TUAN UMUM

Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan pembebasan' bea masuk, pembebasan ppN, tidak dipungut Pqial( Penghasilan pasal 2i, dan/atau pembebasan cukai.

BAB I KETEN'TUAN UMUM

PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETEN'TUAN UMUM

(1) Terhadap barang yang dimasukkan dari luar Daerah pabean kc Kawasan Bebas dilakukan pemeriksaan pabean. (21 Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan lisik barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pabcan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan arau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB I KETEN'TUAN UMUM

(1) Terhadap barang yang akan dikeruarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dilakukan penelitian dokumen.

(2) Dalam hal tertentu, barang yang Kawasan Bebas ke luar Daerah , pemeriksaan fisik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri. akan dikeluarkan dari Pabean dapat dilakukan BAB II PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG Bagian Kesatu Kedatangan Sarana pengangkut

BAB II PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

a. luar Daerah pabean;

b. Kawasan Bebas lainnya; atau

c. dalam Daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana penganglnrt ke Kantor pabean tujuan sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Pemberitatruan rencana kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (lfdilakukan:

a. sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut dan udara; atau b' pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.

(3) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sarana pengangkutnya memasuki Kawasan Bebas wajib mencantumkan bara'g yang diangkutnya dalam manifesnyal

(4) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sarana pengangkutnya- datang dari luar oaeiah pa6ean, dari Kawasan Bebas atau datang dari dalam o""rat, pabean aenlan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan Pabea, mengenai - barang yang diangkutnya seberum melakukan pembongkaran.

(5) Dalam hal udak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan: a' paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangklt yang ,".rirri laut; b' paling lambat 8 -(delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana p"rrg.rrgk.,t yang merarui udara; atau

c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat. e 6.(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling Lama 24 (dua puluh empat) iam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(7) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, dapat membongkar barang impor terlebih dahulu pengangln:t dan wajib:

a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan

b. menyeratrkan pemberitahuan pabean paling lambat T2 (tujuh puluh dua)jam sesudah pembongkiran.-

(8) lgtggr,gL.rt yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud_ pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi-berupa denda _paling sedikit Rp5.0oo.oo0,oo (tima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (rima puluh juta rupi.nt. '

(9) fgngangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana drpakgud pada ayat (4), ayat (s), atau ayat (Tl dikena] sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10,000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak npioo,ooo.0o0,0o (seratus juta rupiah). Bagian Kedua Keberangkatan Sarana pengangkut

BAB II PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG

(l) P_engangkut-yang sarana pengangkutnya akan berangkat dari Kawasan Bebas menuju:

a. ke luar Daerah pabean;

b. ke Kawasan Bebas lainnya; atau

c. ke dalam Daerah pabean, y.aiiu- menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya seberum keberangkatan ."r.rr" pengangkut.

(2) lengangkut yang sa.rana pengangkutnya menuju ke ruar Daeratr Pabean, Kawasan Bibas-laii.y.,""tau Daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagiimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 3.y1t {r) dikenai sanksi administru.i"u.irpu denda paline sedikit Rplo.oo^lgoo,oo lr6;ilil-j;; ,",[nr da, paling banyak nptob.o0o.000,06 r."r"ii".,ut^ rrpi"h):-' Bagian Ketiga Pembongkaran

BAB II PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG

(1) B-arang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dibongkar di Kawasar-r Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21.

(2) Pembongkaran barang di luar Kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan clan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(3) Pgngangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lin:rang dari yang diberitahukan dalam pembirilahuan paiean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebuL te{adi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp2s.000.000,00 ldua puluh lima juta rupiah) dan fding banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus 1ima puluh juta rupiah)

(4) fgngangkut yang tetah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlatr barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp2s.000.000,00 ldua puluh_ lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat menunggu pengeluarannya dari Kawasan ditimbun di Tempat penimbunan Sementara. BAB III PEMASUIGN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DAN PENGELUARAN BARANG DARI IGWASAN BEBAS KE LUAR DAERAH PABEAN Bagian Kesatu Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

BAB III PEMASUIGN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DAN

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dimasukkan ke Kawasan Bebas wajib diberitahuk-an !er,g"r, pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor pabean,

(2) Barang,.. (1), sementara Pabean, dapat

(2) Barang asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean.

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean setelatr memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25,000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Barang asal luar Daerah Pabean yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut ke Kawasan Bebas pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(5) Barang asal luar Daerah Pabean yang dikirim melalui pos; atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuarr pejabat bea dan cukai.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ay^t 1t;, ayat (3), dan ayat (41 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Bagian kedua Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah pabean

BAB III PEMASUIGN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DAN

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daeratr Pabean wajib diberitahukan dengan Pernberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor pabean.

(2) Dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawas;r;r Bebas ke luar Daerah pabean merupakan barang ).ang dikenai bea keluar, bea keluar wajib dibayar paling lamual pada saat Pemberitahuan Pabean didaftarkan k; Kanlor Pabean. (3) (4) Pemberitahuan Pabe_an sebagaimana dimaksud pada ayal (t) tidak diperlukan_ terhadap birang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang iiirimo,-., sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah terterrtu. Pemuatan barang yang akan dikeluarkan ciari Kawasan P:!p sebagaima,a dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukr.rn di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandai udara y..g ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasar 2 ayat 12). Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarka. dan kawasan bebas ke luar daerah pabean, sementara menunggLr pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat penimbunin Sementara. (s)

(6) Barang

(6) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pengeluarannya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. (71 Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administrasi benrpa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(8) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke iuar Daerah Pabean yang merupakan barang yang dikenai bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar.

(9) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas yang dilakukan di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang ke luar Daeratr Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. BAB IV PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN Bagian Kesatu Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan Perlakuan Perpajakan

BAB IV PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE

(1) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), iida[ dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan cukai.

(2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah pabean ke Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasa l 2 ayat (21, dipungut PPN dan/atau cukai.

(3) (3) Pemasukan barang dari tempat tain dalam Daerah pabean kc Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan pengawasan crarr pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah pabean dan perlakuan perpajakan

BAB IV PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah pabean wajib dilunasi bea masuk, ppN, pajak penghasilan pasal i2, dan/atau cukai.

(2) Pq*g asal Kawasan Bebas dan tempat lain dalam Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalarr, Daerah pabean, wajib dilunasi ppN dan/atau cukai,

(3) Pelunasan PpN atas pengeluaran barang sebagaimar:er dimaksud _ pada a1'at (2) dilakukan olef, orarlg yanp. mengeluarkan barang.

(4) Tata gara pelunasan ppN atas pengeluaran barang seb?gaimana dimaksud pada ayat (2),'diatur dengan atir.u berdasarkan peraturan Menteri.

(5) Tata gara pelunasan cukai atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud. pada ayat (21 sesuai denga.n ketentuan perunda.g-undangan di uia"rrg cukai.

BAB IV PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari tempat lain dalam Daerah pabean dengan Pemberitahuan pabean oleh Pabean. Kawasan Bebas ke wajib diberitahukan pen$usaha ke Kantor

(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) tidak diwqiibkan terhadap barang pribadi penumpang, au,ak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai aengaii b,tas nilai pabean dan/atau jumlah ilrtentu.

(3) Pemuatan . . PRESIDE N REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan cli Kawasan Pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah pabean, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pengeluarannya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat uel aan cukai.

(6) Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran blf*g dari Kawasan Bebas ke tempat lain Daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayit (s) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rps.oob.ooO,Oo (lima juta rupiah).

(7) Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah pabean tidak dilaporkan pembatalan pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada lyat (5) merupakan barang sebagaimana dimaksud datam

BAB V PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS LAINI\TYA KE KAWASAN BEBAS

Pemasukan barang dari Kawasan Bebas lainnya ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan ppN, ticlak dipungut Pajak Penghasilan pasal 2i, dan/atau pembebasan cukai.

BAB V PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS LAINI\TYA KE KAWASAN BEBAS

(1) Barang dari Kawasan Bebas lainnya yang dibongkar di Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud paa" Ra"al 11 ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean.

(2) Ot.lq yang mengeluarkan barang dari Kawasan pabcan setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuln pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa barang dari Kawasan Bebas t"iri"v"] difecualit<an dari pemenuhan Kewajiban pabean sebagaimana dimaksud poiu ayat (l).

(4) Ketentuan lebih JTl", mengenai pemasukan barang c.lari Kawasan Bebas lainnya ke -Kawaian Bebas sebagalma'a dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. pemasukan Barang darJ r"*r"li.ui?lrff#i Berikat ke Kawasan Bebas dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat penimbunan Berikat

BAB V PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS LAINI\TYA KE KAWASAN BEBAS

(1) Pemasukan barang dari Tempat penimbunan Berikar ke Kawasan Bebas. diberikan p.rrrb"b.""r, bea masuk, tictak lipuSrsut ppN, tidak dipungut pajak n""grr".it"r, pasaL zi, basan

(2) PR E SIDE N REPUBLIK INDONESIA (21 Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan pasal 22, dan/arau pembebasan cukai;

b. dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal dalam Daerah pabean, diberikan pembebasan PPN dan/atau cukai.

(3) Ketentuan mengenai pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas dan pengeluaian barang dari Kawasan Bebas ke Tempat penimbunan Berikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.

BAB V PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS LAINI\TYA KE KAWASAN BEBAS

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dan Tempat penimbunan Berikat wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean oleh pengrr^hu ke Kantor Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak s?lana pengangkut, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu,

(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib dilakukan di Kawasan Pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dan Tempat Penimbunan Berikat, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat penimbunan semintara.

(5) Ketentuan lebih - lanjut mengenai pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayit 1t;, iyat'(2), ayat (3), -Jr., ayat (4) diatur dengan atau berdasartan ptr"turan Menteri. BAB VI PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA BAB VI PEMBERITAHUAN PABEAN

BAB VI PR ESIDE N

(1) Pemberitahuan_ Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau aaam uentut data elektronik.

(2) Tulisan di atas formulir atau data elektronik sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) merupakan alat bukti yu'r,g ."r, menurrrt Undang-Undang Kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih- lanjut mengenai tata cara tentang penyampaian Pemberitahuan pabean yang meliputi :

a. bentuk, isi, dan keabsahan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

b. pendaftar€rn, penyampaian dan penyerahan pemberitahuan Pabean; c' penelitia', perubahan, penambaLran, dan pembatalan Pemberitahuan pabean dan catatan pabean;

d. pendistribusian dan penatausahaan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean; dan

e. penggunaan dokumen pelengkap pabean, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

BAB VI PR ESIDE N

(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean wajib dilakukan oleh pengangkrrt dan pengusaha yang telah riendapat izin usaha dari Badan penguiahaan Kawlsan,

(2) ?.tlT hal pe.ngurlr.san Pemberitahuan pabean sebagaimana dimakeud- pada ayat (1) tidak dilakukan "L.airi, pengusaha menguasakannya kepada pengusaha p"rrgrr.,.a'., jasa kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan pemberitahuan Pabean diatur dengan atau bErdasarkan peraturan Menteri. BAB VII PERLAKUAN PPN ATAS PEI{YERAHAN ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ETEU.IESA KENA PAJAK

BAB VII PERLAKUAN PPN ATAS PEI{YERAHAN ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA

(1) pemanfaatan Barlng. .Kena pajak tidak berwujud danlatau gHi,::?fl ;;l*"t,,;;ilJffif p;d",,-ll airu* Kawasan

(2) Penyerahan

(2) Penyeratran Barang Kena Pajak tidak ber"wujud dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

(3) lenyerahan larang Kena pajak tidak berwujud dan/atau Jasa {9"? Pajalc dari Kawasan Bebas ke Kawaian Bebas lainnya dibebaskan dari pengenaan ppN.

(4) Penyeratran Barang Kena pajak tidak berwtrjud dan/atau Jasa 5"-." Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenakan ppN.

(5) lenyerahan Barang Kena pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut ppN.

(6) Penyerahan.Jasa Kena pajak dan/atau Barang Kena pajak udak berwujud dari rempat penimbunan Berikat ke Kawasa. Bebas, tidak dipungut ppN.

(7) Perryerahan .Jasa- Kena pajak dan/atau Barang Kena pa.lak !d+ berwujud dari Kawasan Bebas ke Tempaf penimbunar-r Berikat, dipungut ppN.

(8) Ketentuan mengenai tata cara pelunasan ppN atas penyerahan Bqr*g Kena Pa.iak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena pajak sebagaimana. dimaksud pada ayat (4i dan ayat (T) diaiur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. BAB VIII KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN

(1) ]Jntuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi ieknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatas"., Lt., pemasukan dan pengeluaran barang ke atiu dari Kawasan Bebas wqiib memberitahukan kepada-Menteri.

(2) semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhj syarat untuk dimasukkan dari luar daer"rr"p.i.u,., atau dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke temjat lain dalam daerah pabean, jika teiah diberitahrt.r, -a..,gun pemberitatruan pabean, atas permintaan pengusaha yang diberi izin usatra Badan pengusairaan Kawasa,:

a. dibatalkan pengeluarannya dari Kawasan Bebas;

b. dikeluarkan kembari ke luar daerah pabean; atau c.c. dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan pengusahaan Kawasan, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk:

a. dimasukkan dari luar daerah pabean; atau

b. dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke tempat lain dalam daerah pabean, Iang tidat< diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain Eerdasarkan peraturan perundang-undan gan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan penataus4.*. barang-barang yang dilaiang- dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud pid.-.y"t (1), Iyat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam melaksa^nakan tugas berdasarkan Peraturan pemerintah ini {an peraturan perudang-undangan lain varrg pelaksanaannya dibebankan kepada Dire[torat Jenderal Bea ain'cut<ui, p.iut.t bea dan cukai. untuk ^"rrg"*.nkan hak-hak negara memiriki kew-ena,gan se-bagaimana diatur d"l"+ peiaturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan -mengenai_htg ca,ra pemberian informasi kepada Dewan K.awa.san- dan/atau Badan pengusahaan Kawasan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran u"i"rg'-a"ri Kawasan Bebas menggunakan ketentuan dalam undang-uria""i Kepabeanan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peratttran perunda{rg-undangan di bidang t epalearran dan perpajakan t(.tap berlaku di Kawasan Bebas KETENTSIR il,,,,,, P"g? saat peratura"t?t*3:tntah ini mulai berraku, peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang [i*:H"',""qt*:tB#ffi"]flffi 5:4,:ro*inlxl.'ffi Bintan dan pr.rrau xariirun ^ lta"iuar; j.i;i;ia'Eepuutit Indonesia Tatrun 199s woqg{ q?l ririiu"rr." t*f,u.r., -rri.g"." . lepubUk Indonesia Nomor s6O4);'da;-----

b. Peraturan pemerintah Nomoi' 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan p"j +k pertambah.r,- uuai-aanTa: ar. FJ,i:ir.riii atas P"ffiE Hjtf "l'*fy,T* s"'i[a[-(B,iaea ioiil o'ae,an rar,un iob3-Nomor rsa; r#lffiUffitX nepuulit< lndoiesia rnabnisii Nomor +zsit sebagaime!._i"fff T:gill*eBHEll Peraturan pemerintatr' womo?-_-50--t"iru" zoos ti.,tu.,g Perubatra, a!a,s peraturan pemerintarr -no*o, 63 Tahun 2003 Ft?rmt*rPerlakuan Pajak pertambatran Nilai d;;'- r.l;\ z,#iffi,eil?0331fffu ,HHS ( m8:ff" R:tli", JI;Sgf; fl Indonesia Tatrun 2003 Nor]gl ffi, tfi6Ji" G,.'u*"" -rdJg"r" Rep_ublik Indonesia Nomo, 4Sr41,' --"YE'! tqtap berlalnr sepa{uang tidak birtentangan dan/atau belum $t?Hlrfftt3",.ffffiy,lft: p"rar"a,,aa" ta;s baru-' u.iJ^"1ir.,., Pada saat peraturan r:fr*3?* ini mulai berlarru:

a. Perahrran pernerintah Nomor gO Tatrtrn t9a: tIndonesia Nomor S6O+1; aan b' Peraturan pemerintah rvo*or 63 Tatrun 2oo3 tentang perlakuan [4,y"{erfl?,*fi [1*#"":F* z{!i"a*#. ft l'q Pulau Batam (Ieqbaran lvilq5ai nip"diitGionesia Tahun 200s Nomor tss. Tambahan t;ilu;'frliirl"nepublik rndonesia Nomor +25: pr,,irrintrr-iffii-n:fi triiB,,Iry"ffi E"pgroix,:E: fii#m*ffi""tgr;l,:f irosrli,u;;ttb- j:ad1q$;;i;r1"" 1,rr*,irr'etT;,*;;;'ffi k ji\r:"3#r?x;)"ffi ,#il,ffi:as S,ftts,'af,,Hrl,u;*"sr*#;n*,*Fthitrf lnr;,:s: Nomor 45l4l dicabut d*, jiriir"takan tidak bertaku. 5,'Jiffi--r:e*"ri.tlfi'",11 mulai berlaku pada tanggar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari2OO9 , DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTAI.,ATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 15 Sallnan sesual dengan asllnYa SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Peraturan Perundang-undangan dan Industri, ttd ttd * o l,< IN o(' NUGROHO PENJI'LASAN A"TAS PERATURAN PEMERIN'I'AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OO9 TENTANG ERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUI(AI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS UMUM Dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara dan dalam rangka meningkatkan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri serta memperluas lapangan kerja, telah diatur pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahirn 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan suatu kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ),ang terpisah dari Daerah Pabean sehingga sepanjang menyangkut bea masuk, cukai, PPN diperlakukan sama dengan di luar Daerah Pabean yang ditetapkarn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan tujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan termasuk pemberian fasilitas PPN dan PPnBM dalam kerangka Pasal 168 Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Meu,ah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas. Pengeluaran barang dari Kawasan-BeLas ke tempat lain dalam Daerah Pabean diberlakukan semua ketentuan di bidang impor dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean diberlakukan semua ketentuan dibidang ekspor. Atas pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan pemalukan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas berlaku seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tenrarrg Kepabeanan. II. PASAL DEMI PASAL

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Cukup jelas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

dan pasar g6A Undang-Undang repiueanan;

h. l-)

h. melakukan pemeriksaan bangunan dan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-Undang Kepabeanan;

i. melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Kepabeanan;

j. melakukan pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Kepabeanan; dan

k. kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Cukup jelas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

_ffi PRESID E N REPUBLIK INDONESIA

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Cukup jelas.