PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.
3.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
4.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.
5.
Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas
sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan kawasan hutan tersebut.
6.
Penggunaan kawasan hutan yang bersifat nonkomersial
adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak
mencari keuntungan.
7.
Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah
penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari
keuntungan.
8.
Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan
pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-
alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi
hutan.
9.
Reklamasi
hutan
adalah
usaha
memperbaiki
atau
memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam
kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan
kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
dengan peruntukannya.

10. Menteri
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Penggunaan
kawasan
hutan
bertujuan
untuk
mengatur
penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

BAB I: KETENTUAN UMUM

(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam:
a. kawasan hutan produksi; dan/atau
b. kawasan hutan lindung.
(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan
hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka
waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas dan jangka
waktu tertentu serta kelestarian lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB I: KETENTUAN UMUM

(1) Penggunaan
kawasan
hutan
untuk
kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat
dilakukan
untuk
kegiatan
yang
mempunyai
tujuan
strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a.
religi;
b.
pertambangan;
c.
instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik,
serta teknologi energi baru dan terbarukan;
d.
pembangunan
jaringan
telekomunikasi,
stasiun
pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
e.
jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

f. sarana
f.
sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai
sarana
transportasi
umum
untuk
keperluan
pengangkutan hasil produksi;
g.
sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan
jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau
air limbah;
h.
fasilitas umum;
i.
industri terkait kehutanan;
j.
pertahanan dan keamanan;
k.
prasarana penunjang keselamatan umum; atau
l.
penampungan sementara korban bencana alam.

BAB I: KETENTUAN UMUM

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:

1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan

2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

1. turunnya permukaan tanah;

2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan

3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada hutan lindung diatur dengan Peraturan Presiden. BAB II BAB II IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Bagian Kesatu Umum

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kesatu - Umum

(1) Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin
pinjam pakai kawasan hutan.
(2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi
lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas
kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus)
dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi,
dengan ketentuan kompensasi lahan dengan ratio paling
sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2
untuk komersial;
b. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan
Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam
rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan
hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas
30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran
sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan:
1. penggunaan
untuk
nonkomersial
dikenakan
kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai dengan ratio 1:1;
2. penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi
membayar
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
Penggunaan
Kawasan
Hutan
dan
melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai paling sedikit dengan ratio 1:1;
c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi
lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan
tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi
daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:
1. kegiatan
1. kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu
lintas laut atau udara, cek dam, embung, sabo, dan
sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. kegiatan survei dan eksplorasi.
(3) Dalam hal kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c angka 2 dilakukan pengambilan contoh ruah
sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan
ekonomi, dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a atau huruf b angka 2.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ratio lahan kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ratio
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diatur
dengan peraturan Menteri.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kesatu - Umum

(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
6
diberikan
oleh
Menteri
berdasarkan
permohonan.
(2) Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin
pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada
gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat
nonkomersial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan Menteri.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kesatu - Umum

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang
berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai
strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat
diberikan
setelah
mendapat
persetujuan
dari
Dewan
Perwakilan Rakyat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berdampak penting
dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri
setelah mendapat pertimbangan dari kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
lingkungan hidup dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

Bagian Kedua
Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan
Penggunaan Kawasan Hutan

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kedua . . . - Bagian Kedua

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
diajukan oleh:
a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
b. gubernur;
c. bupati/walikota;
d. pimpinan badan usaha; atau
e. ketua yayasan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi
dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan Menteri.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kedua . . . - Bagian Kedua

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.
(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menyampaikan surat penolakan.
(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan,
Menteri
menerbitkan
persetujuan
prinsip
penggunaan
kawasan hutan sebelum menerbitkan izin pinjam pakai
kawasan hutan.
(4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan survei atau
eksplorasi, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan
hutan tanpa melalui persetujuan prinsip.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kedua . . . - Bagian Kedua

Pasal 11
(1) Persetujuan
prinsip
penggunaan
kawasan
hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil
evaluasi.
(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang
disetujui
dan
lahan
kompensasi
serta
proses
pengukuhannya;
b. melaksanakan inventarisasi tegakan;
c. membuat
pernyataan
kesanggupan
membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan
Hutan
dan
melakukan
penanaman
dalam
rangka
rehabilitasi daerah aliran sungai, dalam hal kompensasi
berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman
dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
d. menyerahkan dan menghutankan lahan untuk dijadikan
kawasan hutan, dalam hal kompensasi berupa lahan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh
Menteri.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kedua . . . - Bagian Kedua

(1) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan
dapat mengajukan dispensasi kepada Menteri.
(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk kegiatan yang sifatnya mendesak dan apabila ditunda
mengakibatkan kerugian negara.
(3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka
waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kedua . . . - Bagian Kedua

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan
hutan
telah
memenuhi
seluruh
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Menteri menerbitkan izin
pinjam pakai kawasan hutan.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Kedua . . . - Bagian Kedua

Pasal 14
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
permohonan
penggunaan kawasan hutan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Ketiga - Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib:
a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan
Kawasan Hutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai;
c. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi;
d. menyelenggarakan perlindungan hutan;
e. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan
hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan; dan
f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Ketiga - Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin
dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan
lahan dengan membayar penggantian nilai tegakan, provisi
sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Ketiga - Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang:
a. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan
kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;
b. menjaminkan atau mengagunkan kawasan hutan yang
dipinjam pakai kepada pihak lain.

Bagian Keempat
Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin

BAB II: IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN | Bagian Keempat . . . - Bagian Keempat

(1) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan
sama dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
kegiatan
yang
tidak
memerlukan
perizinan
sesuai
bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan
dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
(3) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu
lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api umum,
cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi,
dan geofisika, serta religi berlaku selama digunakan untuk
kepentingan dimaksud.
(4) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dievaluasi oleh Menteri
satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang izin pinjam
pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan kawasan
hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin
pinjam pakai kawasan hutan dicabut.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

BAB III: MONITORING DAN EVALUASI

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a. pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan
hutan;
b. penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan
c. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
(2) Dalam
(2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi
diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV
HAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN

BAB IV: HAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN

(1) Persetujuan
prinsip
penggunaan
kawasan
hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau izin
pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 hapus apabila:
a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan
hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan telah
berakhir;
b. dicabut oleh Menteri;
c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang
persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau
pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada
Menteri
sebelum
jangka
waktu
berakhir
dengan
pernyataan tertulis; atau
d. kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan
menjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsi
menjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan
apabila
pemegang
persetujuan
prinsip
penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan
hutan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(3) Berdasarkan
penyerahan
kembali
secara
sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri
menerbitkan
surat
pencabutan
persetujuan
prinsip
penggunaan kawasan hutan atau keputusan pencabutan
izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB IV: HAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN

(1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban
pemegang
izin
pinjam
pakai
kawasan
hutan
untuk
menyelesaikan kewajiban:
a. membayar
a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan
Kawasan Hutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai atau reboisasi pada lahan kompensasi;
c. melaksanakan
reklamasi
dan/atau
reboisasi
pada
kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak
digunakan;
d. membayar penggantian nilai tegakan, dan provisi sumber
daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam izin
pinjam pakai kawasan hutan.
(2) Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan barang
tidak bergerak termasuk tanaman yang telah ditanam dalam
kawasan hutan yang dipinjam pakai maupun barang
bergerak,
kepemilikannya
ditentukan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Barang bergerak yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepemilikannya menjadi milik pemegang izin, dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau
sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil, wajib dikeluarkan
dari kawasan hutan oleh pemegang izin.
(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pemegang izin yang izinnya hapus tidak
mengeluarkan barang bergerak dari kawasan hutan, barang
bergerak dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV: HAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin diatur dengan
peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI

BAB V: SANKSI

Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai
kawasan hutan oleh Menteri.

BAB V: SANKSI

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
23
diatur
dengan
peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
a. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah
diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang
ditetapkan dalam persetujuan prinsip tetap dapat diproses
menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani
kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
b. Izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang
dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
tetap
berlaku
sampai
dengan
berakhirnya
izin
atau
perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, kecuali terjadi
perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan
hutan.

BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, peraturan
pelaksanaan yang mengatur pinjam pakai kawasan hutan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.