JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
meliputi
penerimaan dari:
a.
penerbitan Surat Izin Mengemudi;
b.
pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui
simulator;
c.
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
d.
penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan;
e.
penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
f.
penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
g.
penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah;
h.
penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan
Peledak;

i. penerbitan
i.
penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
j.
penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri;
k.
penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card); dan
l.
denda pelanggaran lalu lintas.
(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf k adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(3) Tarif
atas
jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah
sebesar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan.

Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah.

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (, ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.