IfRESID E N REPLJBLIK INDONESIA (1) (2) (3) (41 (s) (6) Pasal 7 Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi, bagi Perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan nasional dan daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang disusun oleh Perusahaan dan disetujui oleh Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan membuat Rencana Teknik Tahunan (RTT) dengan mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH). Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Menteri Teknis. Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk melakukan supervisi Rencana Teknik Tahunan (RTT). Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan dalam p.nyrtrttan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan Yang baik' Upaya melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara :
a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, danf atau pelatihan;
b. menyebarluaskan informasi mengenai proses Pengelolaan Hutan kepada masyarakat secara terbuka; dan
c. melindungi masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan Pengelolaan Hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan sepanjang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan. Pasal 8 (7) W r:JRLSIDfN RfPLJtsLII( INDONESIA Pasal 8
(1) Apabila terdapat kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada lahan di dalam wilayah kerja Perusahaan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Perusahaan mendapatkan:
a. kompensasi atas nilai investasi; dan/atau
b. manfaat lain atas nilai hak Pengelolaan Hutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh badan usaha untuk mencari keuntungan, manfaat danlatau kompensasi dapat dipakai sebagai penyertaan Perusahaan pada kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : (2\ (3) kepentingan religi; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan khusus/jalan tol; saluran air bersih danlatau air limbah; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; alat pancar ulang telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relai televisi; dan sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara. BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN Bagian Kesatu Nama, Ternpat Kedudukan, dan Jangka Waktu Pasal 9
(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani' a. b. C. d. e. f. ob' h. i. j k. 1. m n,
(2) Perusahaan tfRESIDEN REPUBLII( INDONESIA (21 Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. (3) Pasal 10 perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (1) Pasal I 1 Maksud dan tujuan
Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danlatau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip eengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:
a. tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
b. pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, Peffianfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
c. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
d. perlindungan hutan dan konservasi alam;
e. pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi;
f. pendidikan dan peiatihan di bidang kehutanan;
g. penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
h. pengembangan agroforestri;
i. membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat danlatau Hutan Tanaman RakYat; dan
j. perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi Pihak lain.
(3) Selain (2) ry. ,t PRESID E N II EPUBLIi( INDONESIA (3) (1) (2) (3) (4) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain beruPa:
a. usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya; dan
b. kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan' Bagian Ketiga Modal Pasal 12 Modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OO3 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)' Setiap perubahan penyertaan modal negara dalam peruiahaan, baik berupa penambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun p.rr[rtut gan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah' Setiap penambahan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri, Bagian Keempat Pengurusan Perusahaan Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Pasal 13 Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi Pasal 14 . W REPUBLIT( INDONESIA Pasal 14
(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Menteri. (21 Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis. (1) (2t (1) (2) (3) (1) Pasal 15 Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas. Pasal 16 Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota
Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembati pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayaka., da., kepatutan sebagaimana dimaksud pada .y^i 1t; dan anggota Direksi yang diangkat kembali slbagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi' Pasal 17
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit It.u menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
(2) Selain {TR ESID E N REPUBLII( INDONESIA (2\ (3) (4) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan' Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan' pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi p.r"y^itan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal kr..*u. hukum terhitung sejak tanggal anggota Direksi lainnya atau Dewan Pengawas mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut' Pasal 18
(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan. (21 Dalam hal anggota Direksi lebih dari I (satu) orang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama. Pasal 19 Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dai- dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 20
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, diatur ketentuan:
a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri belum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Yang sama;
c. daram " . , ',1 i h. E' -t2-
c. dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif; dan
d. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan. (21 Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong, diatur ketentuan sebagai berikut:
a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
b. selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belum mengisi jabatan Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;
c. dalam rangka melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas dapat melakukannya secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih di antara mereka untuk melakukan pengurusan Perusahaan;
d. dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkat oleh Dewan Pengawas atau Menteri untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan
e. pelaksana . I]RESIDEN REPUBLIK INDONESIA e pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong iebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d, selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dan tunjangan danlatau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan Purna jabatan. Pasal 22 Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka' Pasa123".. Pasal 21
(1) Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnYa' (21 Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudifr harus diterima oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pad.a ayat (i) diiebutkan tanggal efektif kurang dari 30 itig. prtuhr) 'hari dari tanggal surat diterima, tanggal if.f.tii pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima Menteri'
(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat(2)tidakmenyebutkantanggalefektif p.rrgrrrduran' diri, anggota Direksi tersebut berhenti a"''g"'sendirinyaterhitung30(tigapu.luh)harisejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri'
(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai dengan30(tigapuluh)hariatausampaidengantanggal efemif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinya pada- hari ke 30 (tiga putuh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh Menteri' (1) (2) v i ,| lt \ i PRESID E N REPUBLIK INDONESIA Pasal 23
(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada badan usaha milik negara lain, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;
b. anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara;
c. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau daerah;
d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau
e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
(2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak tanggal terj adinya perangkapan j abatan.
(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
(4) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 24
(1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota iegislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, danlatau wakil kepala daerah.
(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.
(3) Dalam .l ,l A \ PRESID I N REPTJBLIK INJDONESIA (3) (1) (2) (3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, danlatau wakil kepala daerah, yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Direksi terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, danlatau wakil kepala daerah. Pasal 25 Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannYa' pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:
a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
b. tidak dapat meiaksanakan tugasnya dengan baik;
c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan f atau ketentuan anggaran dasar;
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
e. melakukan tindakan yang melanggar etika d,anlatau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi badan usaha milik negara;
f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
g. mengundurkan diri. Seiain alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, Direksi dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yans dituniuk. (4)
(5) Keputusan . (8) (e) FRE.SID E N REPUBLII( INDONESIA
(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada aYat (4). (7) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinYa. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 26
(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabiia:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannYa berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya'
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
(3) Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri. Pasal 27 . . ,ty FRESIP f N REPUBLIK INDONESIA Pasal 27 Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas;
b. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri dan Direksi;
c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan Pengurusan Perusahaan dan mervakili Perusahaan baik di dalam maupun di iuar pengadilan;
e. dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri harus memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; danlatau f . dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e telah lewat dan Menteri tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Paragraf.2 W FRESID EN R EPUBLII( INDONESIA Paragraf. 2 Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi Pasal 28 Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di daiam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan I atau peraturan Menteri. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Direksi berwenang untuk:
a. menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sarna atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
e. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan; dan
g. melakukan W PRESID E N REPUBLII( INDONESIA -t9- ob melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hat dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan' Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Direksi wajib untuk:
a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanYa;
b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. memberikan penjeiasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
d. membuat risalah raPat Direksi;
e. membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; f. men]rusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
g. menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;
h. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Iaporan tahunan; i. memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen lain;
j. menyimpan J If,Rf,SIDEN REPUBLIK INDONESIA menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain; menJrusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan; memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri; menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya; memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri; men5rusun dan menetapkan blue pint organisasi Perusahaan; dan menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungj awaban, serta kewaj aran. Dalam mengurus Perusahaan, Direksi melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Menteri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau Anggaran Dasar ini' I k. (i) (2) (3) m. n o p Pasal 32
(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan p"rr.rh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap -2t- (2) (3) (4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. Anggota Direksi tidak bertanggungiawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berianjutnya kerugian tersebut. Tind.akan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung j"*.U pribadi yang bersangkutan sampai dengan 1i.rd.kut dimaksud disetujui oleh rapat Direksi' Pasal 33 Perbuatan Direksi di bawah ini wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas untuk:
a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihat lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BO'I), Bangun Milik Serah (Build Own Tranifer I BOvT), Bangun Serah Guna (Build T\ansfer OperatelBTO), dan kerjasama lainnya dengan nilai .iu., jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuaii pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas; d.menghapuskan (1) ? (2) FlRESIDE N REPUBLIK INDONESIA
d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
f. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Dalam rangka memperoieh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga putuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan. Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan P.ngu.rru.s meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas memberikan keputusan' Pasal 34 perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri untuk:
a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang;
b. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
c. mendirikan anak perusahaan danf atau perusahaan patungan;
d. melepaskan penyertaan modai pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
e. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
f. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau aualist); (3) (4) (s) (1)
g. mengadakan 4 ,l A h 1 FRESID E N REPUEII-IK INDONESIA ob' mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Tvansfer/ BOI), Bangun Milik Serah (Build Oun Transfer/ BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate IBT:O) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan; melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; menetapkan blue print organisasi Perusahaan;
k. menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
l. melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
m. membentuk yayasan, organisasi, danlatau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak iangsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
n. pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau
o. pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi danlatau Dewan Komisaris pada perusahaan patungan danlatau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan danf atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri. Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan. J (2)
(3) Untuk ',1 i t. (3) (4) (s) (6) (7) (8) FIRE,SIDEN REPLJEILIi( INDONESIA Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan. Dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis. Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan tersebut dari Direksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasan d,anlatau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas. Dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis. Apabila dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis, Direksi menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis disertai penjeiasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 35
(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapat menetapkan Direksi melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.
(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Dewan Pengawas.
(3) Apabila I:IRESIDEN REPUBLIT( INDONESIA
(3) Apabila diperlukan demi mengamankan Perusahaan, Menteri dapat menetapkan pembatasan lain kepada Direksi, (1) (2) (3) (4) (s) (1) Pasal 37 Direksi berhak mengangkat seorang atau iebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa. Pasal 36 Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, maka Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui oleh Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak atas nama Direksi. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka salah seorang Direktur yarg paling lama menjabat sebagai anggota Direksi berwenang bertindak atas nama Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak atas nama Direksi' Pasal 38 Pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan mengenai pembagian tugas dan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas. (21 Paragraf 3 (1) (2) (3) (4) F]RESIDEN REPUBLIK iNDONESIA Paragraf 3 Rapat Direksi Pasal 39 Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi' Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Diieksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat Direksi dan leluiuh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada' saiinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui. Pasal 40 (i) Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaantertulisdariSeorangataulebihanggota Dewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal-hal Yang akan dibicarakan'
(2) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan peiusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat iain di wilayah negara Republik Indonesia yang ditetapkan oieh Direksi'
(3) Panggilan rapat Direksi ditakukan secara tertulis oleh ^.rg[ot^ Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disl-mpaikan daiam- waktu paling lama 3 (tiga) haf sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat 3ika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat'
(4) Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan temPat raPat'
(5) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih aaii L 12 (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.
(6) Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya.
(7) Dalam . (7) Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain. Pasal 4 1
(1) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
(2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnYa. Pasal 42 (1) (21 (3) (4) (s) (1) (2) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk oleh Direktur Utama' Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada berwenang untuk memimpin raPat Direksi. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, anggota Direksi yang paling Iama menjabat sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat Direksi. Pasal 43 Keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. (a) Apabila (3) (4) (5) (6) (7\ (2) (3) F]RESIDEN REPUBLIK INDONESIA Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari Yz (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara tebih dart t/z (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usul yang diajukan dalam RaPat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RaPat. Paragraf.4 Benturan Kepentingan Anggota Direksi Pasal 44
(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan I atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk dari dan oleh anggota Direksi selain anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semua anggota Direksi, Perusahaan diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Dalam hat terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak ada Dewan Pengawas, Menteri mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan.
(5) Dalam (4) 2 REPUEI-IK INDONESIA
(5) Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakili Perusahaan. Bagian Kelima Pengawasan Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Pasal 45 Pengawasan Perusahaan diiakukan oleh Dewan Pengawas Pasal 46
(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.
(2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur- unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri, dan pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur- unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 47
(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
(2) Selain W FlRESIDEN REPLJBLIK INDONESIA
(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan. (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal karena hukum sejak tanggal anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. (1) Pasal 48 Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (2) Pasal 49
(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (21 Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, diatur ketentuan:
a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut; b.dalam FlRE.SIDEN REPUBLIK INDONESIA
b. dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas untuk sementara menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif; dan
c. pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
(2) Daiam hal jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas kosong, diatur ketentuan:
a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan sudah harus mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut;
b. selama jabatan Dewan Pengawas kosong dan Menteri belum mengisi jabatan Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;
c. dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan
d. pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c memperoleh honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas sebagai anggota Dewan Pengawas, tidak termasuk santunan purna jabatan. Pasal 51 . . PR E.SID E N IIEPLJBLIK INDONESIA Pasal 51
(1) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima Menteri.
(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh Menteri. (1) (2) Pasal 52 Antar anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. Pasal 53
(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
b. jabatan (2) (3) (41 FIRE.SIDEN REPTJELIK IIJDONESIA
b. jabatan iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Dewan P.rrga*as berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' Pasal 54 Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, danlatau wakil kepala daerah. Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, danlatau wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas. Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, danlatau wakil kepala daerah, yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah. (1) (2) (3) Pasal 55 W PRE,SIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 55
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas badan usaha milik negara;
e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
f. mengundurkan diri. (3) Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, anggota Dewan Pengiwas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri demi kepentingan dan tujuan Perusahaan. Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan seca.a lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oteh Menteri dalam waktu paling ia*" 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (41 (s) (6)
(7) Dalam . ,{i t PRESID E N REPLJBI,-IK INDONESIA (7\ Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan telah meiakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi. (8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinYa. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (e) (1) (2) (3) Pasal 56 Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannYa berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; danlatau
d. tidak tagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri' Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggai dunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri. Paragraf 2 Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas Pasal 57 Dewan Pengawas bertugas: melakukan Pengawasan terhadap kebijakan Pengurusan dan jalannya Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan b.memberikan a b memberikan nasihat kepada Direksi termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Pasal 58 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dewan Pengawas berwenang untuk:
a. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya merg"t ai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
e. meminta Direksi d,anlatau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri raPat Dewan Pengawas; f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Pengawas, jika dianggaP Perlu;
g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; h I J membentuk komite lain selain komite dianggap perlu dengan memperhatikan Perusahaan; menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangl<a waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, d,an I atau kePutusan Menteri. Pasal59 audit, jika kemampuan k I i Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dewan Pengawas u,ajib untuk:
a. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Pengurusan Perusahaan ;
b. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
c. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
d. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
e. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Iaporan tahunan;
g. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Menteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
h. men5rusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; i. membentuk komite audit; j. mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;
k. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; L memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri; dan
m. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar, danlatau keputusan Menteri. Pasal 60 , i 4I t\c (1) IfRE.SIDEN REPUBI,-IK INDONESIA Pasal 60 Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungj awaban, dan kewaj aran. Dalam mengawasi Perusahaan, Dewan Pengawas melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Menteri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danlatau Anggaran Dasar. Pasal 61 Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik, p.t rf, kehati-hatian dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab p"rr-h .."itu. pribadi atas kerugian Perusahaan apabila y^rg bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan trg."tyu untuk kepentingan dan usaha Perusahaan' Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Pengawas' Anggota Dewan Pengawas tidak bertanggungiawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 apabiia dapat membuktikan bahwa:
a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut' Pasal 62. . (2) (i) (2\ (3) (4) ,l i E n \c {:'RE SIDEN r{EPtJBLIK INDONESIA Pasal 62 Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan. Pasal 63 Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan. Pasal 64 Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Paragraf 3 Rapat Dewan Pengawas Pasal 65
(1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada.
(4) Asli risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara. Pasal 66
(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kati dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
(2) Selain (2) (3) ffRLSIDEI\ REPUE]LIK INDONESIA Selain Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu- waktu apabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas, diusulkan oleh paling sedikit I 13 (satu per tiga) dari jumtah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari Menteri, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Pasal 67 panggiian rapat Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang tebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Pengawas hadir dalam raPat.
Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari I 12 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas atau wakilnYa. Dalam hal rapat Dewan Pengawas dilaksanakan tanpa panggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut adalah iakr-dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atau wakilnya. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Pengawas tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Pengawas atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain. (1) (2) (3) (4) (s) (6) Pasal 68 I i IfRESIDEN RfPLJBL.IK INDONESIA (1) Pasal 68 Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya. Pasal 69 Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Dewan Perrga*as yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Dewan Pengawas. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas yang memimpin rapat Dewan Pengawas. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Dewan Pengawas tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat Dewan Pengawas' Pasal 70 Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan I (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.
(4) Apabila . . (2) (1) (2) (3) (4) (s) (i) (21 (3) , tf,I]ESIDEN REPUBI-.IK INDONESIA
(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l ayat (21. (s) Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam raPat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RaPat. Bagian Keenam Rencana Jangka Panjang (6) (1) (21 Pasal 71 Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan lujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun' Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dengan Dewan pengawa. Ji..*paikan kepada Menteri untuk disahkan menjadi Rencana Jangka Panjang. Pasal72 Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam