Apakah PP Nomor 70 Tahun 2013 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 70 Tahun 2013?

Terdapat 4 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 70 TAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Q: Apa yang diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2013?

Peraturan ini mengatur mengenai: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2013-01-01

Total Pasal: 4 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2013:70

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (, ) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 4 diubah dan ayat (1)
huruf j Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
a.
judul Resi Gudang;
b.
jenis Resi Gudang;
c.
nama dan alamat pihak pemilik barang;
d.
lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
e.
tanggal penerbitan;
f.
nomor penerbitan;
g.
waktu jatuh tempo simpan barang;
h.
deskripsi barang;
i.
biaya penyimpanan;
j.
dihapus;
k.
kode pengaman;
l.
kop surat Pengelola Gudang; dan
m. tanda tangan pemilik barang dan tanda
tangan Pengelola Gudang.
(2) Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.
(3) Ketentuan mengenai tanda tangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan
secara elektronis dalam bentuk tanda tangan
digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa
Warkat.
2. Penjelasan
2. Penjelasan Pasal 21 diubah.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
(1) Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi
Gudang
dilakukan
oleh
Lembaga
Penilaian
Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan
Badan Pengawas.
(2) Lembaga
Penilaian
Kesesuaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat
untuk Gudang;
b. laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji
berupa Sertifikat untuk Barang; dan
c. Lembaga
Sertifikasi
Sistem
Mutu
yang
menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu.
(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga
Penilaian
Kesesuaian
untuk
mendapatkan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. memiliki
pengalaman
di
bidang
penilaian
kesesuaian selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
b. memiliki
sumber
daya
manusia
yang
tersertifikasi;
c. memiliki peralatan yang dipergunakan untuk
menunjang kegiatan penilaian kesesuaian; dan
d. persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan oleh
Badan Pengawas.
(4) Lembaga
Penilaian
Kesesuaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
persetujuan
secara
tertulis
kepada
Badan
Pengawas
dengan
melampirkan
dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PASAL II

Naskah pasal.

PASAL 4

(1) Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:
a.
judul Resi Gudang;
b.
jenis Resi Gudang;
c.
nama dan alamat pihak pemilik barang;
d.
lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;
e.
tanggal penerbitan;
f.
nomor penerbitan;
g.
waktu jatuh tempo simpan barang;
h.
deskripsi barang;
i.
biaya penyimpanan;
j.
dihapus;
k.
kode pengaman;
l.
kop surat Pengelola Gudang; dan
m. tanda tangan pemilik barang dan tanda
tangan Pengelola Gudang.
(2) Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.
(3) Ketentuan mengenai tanda tangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan
secara elektronis dalam bentuk tanda tangan
digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa
Warkat.
2. Penjelasan
2. Penjelasan Pasal 21 diubah.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 44

(1) Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(2) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat untuk Gudang;

b. laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk Barang; dan

c. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu.

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki pengalaman di bidang penilaian kesesuaian selama paling sedikit 1 (satu) tahun;

b. memiliki sumber daya manusia yang tersertifikasi;

c. memiliki peralatan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan penilaian kesesuaian; dan

d. persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(4) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Badan Pengawas dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.