JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan meliputi jasa layanan: a. rawat inap dan rawat jalan; b. visite dan konsultasi dokter; c. tindakan; d. medical check up; e. penggunaan ambulans; f. gigi dan mulut; g. reanimasi dan perawatan intensif; h. bedah; i. penggunaan alat instalasi kamar operasi; j. penyakit dalam; k. hemodialisa; l. kardiologi; m. telinga hidung tenggorokan (THT); n. mata; o. kulit dan kelamin; p. neurologi; q. obstetri dan gynekologi; r. paru;

s. ilmu . . . s. ilmu kesehatan anak dan perinatal risiko tinggi (IKA dan Peristi); t. kesehatan jiwa; u. rehabilitasi medik; v. patologi anatomi; w. patologi klinik; x. pemeriksaan radionuklir; y. pelayanan unit voluntery consulting test (VCT); z. ruang udara bertekanan tinggi (RUBT); aa. penunjang khusus; bb. perawatan luka bakar; dan cc. lahan pendidikan. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf bb ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

- 4 -

(1) Terhadap masyarakat tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah), 75% (tujuh puluh lima persen), 50% (lima puluh persen), atau 25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf bb.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014 , ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 43