Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 1
BAB I: KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.
Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan. 2.
Hak Guna Pakai Air yang selanjutnya disingkat HGPA adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air.
3. Hak Guna Usaha Air yang selanjutnya disingkat HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air. 4.
Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya. 5.
Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, Air Tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat. 6.
Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 7.
Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. 8.
Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 9.
Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
13. Pemberi Izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.
14. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
PASAL 2
BAB I: KETENTUAN UMUM
Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan pengakuan,
pemenuhan, dan pelindungan terhadap pemegang Hak Guna Air.
PASAL 3
BAB I: KETENTUAN UMUM
(1)
Pengaturan Hak Guna Air diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya.
(2)
Dalam melakukan pengaturan Hak Guna Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah harus memperhatikan:
a.
penjaminan
terhadap
hak
setiap
orang
untuk
mendapatkan Air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-
hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih,
dan produktif; dan
b.
pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum
adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan peraturan perundang-undangan.
PASAL 4
BAB I: KETENTUAN UMUM
Pasal 4
(1)
Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukan
merupakan hak pemilikan atas Air.
(2)
Hak Guna Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau
seluruhnya.
PASAL 5
BAB I: KETENTUAN UMUM
Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
a.
HGPA; dan
b.
HGUA.
BAB II
HAK GUNA PAKAI AIR
Bagian Kesatu
Umum
PASAL 6
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kesatu - Umum
HGPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat
diperoleh dengan:
a.
tanpa memerlukan izin; atau
b.
memerlukan izin.
Bagian Kedua
Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin
Paragraf 1
Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin
PASAL 7
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kedua - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin
(1)
HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan
HGPA yang diberikan berdasarkan perintah undang-undang
di bidang Sumber Daya Air.
(2) HGPA
(2)
HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
a.
perseorangan
guna
pemenuhan
kebutuhan
pokok
sehari-hari tanpa mengubah kondisi alami Sumber Air;
dan
b.
perkumpulan petani pemakai Air yang berada dalam
sistem irigasi.
Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan
Tanpa Memerlukan Izin
PASAL 8
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kedua - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin
Pemegang HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin
mempunyai hak untuk:
a.
memperoleh
Air
dan
memakai
Air
untuk
memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau pertanian rakyat;
dan
b.
mengalirkan Air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang
lain yang berbatasan dengan tanahnya.
PASAL 9
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kedua - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin
Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf
b
pemegang
HGPA
yang
diperoleh
dengan
tanpa
memerlukan izin wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada
pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran Air untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
Bagian Ketiga
Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Paragraf 1
Umum
PASAL 10
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
HGPA diperoleh dengan memerlukan izin jika:
a.
cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah
kondisi alami Sumber Air;
b. ditujukan
b.
ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan
Air dalam jumlah besar; atau
c.
digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi
yang sudah ada.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
izin
penggunaan
Sumber
Daya
Air
untuk
Air
Permukaan;
b.
izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang
berada di darat; dan
c.
izin pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air
Tanah.
PASAL 11
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1) Izin pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Air Tanah.
(2) HGPA
yang
timbul
dari
Izin
pemakaian
Air
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.
PASAL 12
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
HGPA yang diperoleh dengan memerlukan izin, lahir dalam
hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian
Air Tanah memuat penetapan kuota Air yang dapat diperoleh
dan dipakai.
(2)
Dalam hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin
pemakaian Air Tanah tidak menetapkan kuota Air yang
dapat diperoleh dan dipakai, izin penggunaan Sumber Daya
Air atau izin pemakaian Air Tanah tidak mengakibatkan
timbulnya HGPA.
PASAL 13
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya
dalam
pengelolaan
Sumber
Daya
Air
menyelenggarakan perizinan:
a.
penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan;
b. penggunaan
b.
penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di
darat; dan
c.
pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah.
Paragraf 2
Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
PASAL 14
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat
diberikan kepada:
a.
perseorangan yang menggunakan Air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari dengan cara mengubah kondisi
alami Sumber Air;
b.
kelompok
masyarakat
yang
menggunakan
Air
untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar
dan/atau dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air;
c.
petani atau
perkumpulan
petani
pemakai Air
untuk
pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di dalam sistem
irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara
mengubah kondisi alami Sumber Air;
d.
petani atau kelompok petani untuk pemenuhan Air irigasi
untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada;
e.
perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan
Air selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf d yang merupakan kegiatan
bukan usaha; dan
f.
instansi
pemerintah
yang
menggunakan
Air
untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat
atau kegiatan bukan usaha.
PASAL 15
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di
darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b
diberikan kepada:
a.
petani atau kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi
untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada; atau
b. perseorangan
b.
perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan
Air untuk kegiatan bukan usaha selain untuk kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
PASAL 16
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air
Permukaan dan/atau Air laut yang berada di darat diajukan
secara tertulis kepada:
a.
Menteri untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah
Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis
nasional;
b.
gubernur untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
atau
c.
bupati/walikota untuk Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota.
(2)
Permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b.
maksud dan tujuan penggunaan Air; dan
c.
rencana tempat atau lokasi penggunaan.
(3)
Permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada
Pemberi Izin untuk diteruskan kepada Pengelola Sumber
Daya Air guna mendapatkan rekomendasi teknis.
PASAL 17
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis
dari Pengelola Sumber Daya Air.
(2)
Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat pertimbangan teknis dan saran kepada Pemberi
Izin.
(3) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat informasi mengenai:
a.
jenis penggunaan sumber daya air yang diperbolehkan;
b.
lokasi penggunaan atau pengambilan Air;
c. jumlah
c.
jumlah penggunaan atau pengambilan Air;
d.
cara penggunaan atau pengambilan Air;
e.
rencana desain bangunan dan prasarana;
f.
neraca Air pada Wilayah Sungai; dan
g.
kondisi Sumber Air.
(4)
Dengan
mempertimbangkan
rekomendasi
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Izin dapat:
a.
mengembalikan permohonan izin dengan permintaan
kelengkapan persyaratan;
b.
menetapkan izin; atau
c.
menolak permohonan izin.
PASAL 18
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Keputusan Pemberi Izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4) dikeluarkan paling lama 2 (dua) bulan
terhitung sejak permohonan izin beserta persyaratannya
diterima secara lengkap.
(2) Ketentuan
mengenai
persyaratan
permohonan
dan
pertimbangan pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air
pada setiap Sumber Air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PASAL 19
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1) Selama
proses
penetapan
pemberian
izin
penggunaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4) pemohon tetap dapat melakukan upaya untuk
memperoleh dan memakai Air guna pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari.
(2) Dalam hal izin yang ditetapkan tidak sesuai dengan upaya
yang dilakukan oleh pemohon untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemohon wajib melakukan penyesuaian.
PASAL 20
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c Pemberi Izin wajib
memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara
tertulis kepada pemohon izin.
(2) Penolakan
(2)
Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk permohonan izin
selain bagi kebutuhan pokok sehari-hari.
(3)
Pemohon izin yang permohonannya ditolak, tidak dapat
mengajukan kembali permohonan izin dengan menggunakan
data yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2).
PASAL 21
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan
atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang
berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh:
a.
Menteri untuk memperoleh dan menggunakan Air pada
Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas
Negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
b.
gubernur untuk memperoleh dan menggunakan Air
pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
c.
bupati/walikota untuk memperoleh dan menggunakan
Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.
(2)
Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
b.
tempat atau lokasi penggunaan;
c.
maksud dan tujuan;
d.
cara pengambilan;
e.
spesifikasi
teknis
bangunan
atau
sarana
yang
digunakan;
f.
kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
g.
jadwal pengambilan air dan kewajiban untuk melapor;
h.
jangka waktu berlakunya izin;
i.
persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;
j.
ketentuan hak dan kewajiban; dan
k.
sanksi administratif.
PASAL 22
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin
Penggunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri,
peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 3
Masa Berlaku Izin penggunaan Sumber Daya Air
PASAL 23
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
14
atau
izin
penggunaan
Sumber
Daya
Air
untuk
air
laut
yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diberikan
untuk
jangka
waktu
paling
lama
10 (sepuluh) tahun.
(2)
Dalam hal penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memerlukan prasarana dan sarana
Sumber Daya Air dengan biaya besar, izin penggunaan
Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu sesuai
dengan rencana pelaksanaan konstruksi, operasi, dan
pemeliharaan.
(3)
Jangka
waktu
Izin
penggunaan
Sumber
Daya
Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
diperpanjang.
PASAL 24
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Jangka waktu izin penggunaan Sumber Daya Air selama
10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1), dikecualikan bagi pemegang Izin penggunaan
Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat.
(2)
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:
a.
selama pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air
masih hidup untuk perseorangan yang menggunakan
Air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang
dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber
Air; atau
b. selama
b.
selama kelompok masyarakat masih ada dan kelompok
masyarakat tersebut masih menggunakan air untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah
besar dan/atau dengan cara mengubah kondisi alami
Sumber Air.
(3)
Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk irigasi bagi
pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu:
a.
selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh
pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air untuk
petani atau kelompok petani guna pemenuhan Air
irigasi bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang
sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah
kondisi alami Sumber Air; atau
b.
sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih
diperlukan untuk pertanian rakyat untuk petani atau
kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi bagi
pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
(4)
Dalam hal pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air
untuk
perseorangan
yang
menggunakan
Air
untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari meninggal dunia,
izin
penggunaan
Sumber
Daya
Air
wajib
dilakukan
pembaruan.
(5)
Selama proses pembaruan izin penggunaan Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuota Air tetap
diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.
(6)
Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan ayat (3) tidak terpenuhi, izin penggunaan
Sumber Daya Air dicabut.
PASAL 25
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Masa berlakunya izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) berakhir
dengan sendirinya dalam hal:
a.
Sumber Daya Air musnah;
b.
pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela; atau
c.
jangka waktu berlaku izin telah berakhir dan tidak dilakukan
perpanjangan izin.
PASAL 26
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya izin
penggunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri,
peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 4
Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
PASAL 27
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Ketentuan dalam izin penggunaan Sumber Daya Air dapat
diubah oleh Pemberi Izin dalam hal:
a.
keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
mengalami perubahan;
b.
perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang
sangat berarti; dan/atau
c.
pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
(2)
Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa perubahan:
a.
kuota Air;
b.
lokasi pengambilan air;
c.
cara pengambilan air; dan/atau
d.
bangunan pengambilan Air.
(3)
Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b diberitahukan terlebih dahulu oleh Pemberi Izin
kepada pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air.
(4)
Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja
sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima oleh pemegang izin, Pemberi Izin menetapkan
perubahan izin.
(5)
Perubahan
izin
yang
didasarkan
pada
permohonan
pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
(6)
Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh
Pengelola
Sumber
Daya
Air
dalam
jangka
waktu
45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan
perubahan izin.
(7) Tindak
(7)
Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi
pengambilan,
perubahan
cara
pengambilan,
dan/atau
perubahan
bangunan
pengambilan
Air
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d
dilakukan oleh pemegang izin.
PASAL 28
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin penggunaan
Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan
daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.
Paragraf 5
Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
PASAL 29
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan bukan
usaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang
dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
izin berakhir.
(2)
Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu
izin berakhir, Pemberi Izin memberitahukan mengenai masa
berakhirnya izin.
(3)
Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan
perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
(4)
Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin
Penggunaan
Sumber
Daya
Air
berakhir,
permohonan
perpanjangan izin belum diajukan, Izin Penggunaan Sumber
Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna sumber
daya air dapat mengajukan permohonan izin baru.
(5)
Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
ditetapkan,
permohonan
perpanjangan
izin
dianggap
disetujui.
PASAL 30
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin penggunaan
Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan
daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.
Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Penggunaan Sumber Daya Air
PASAL 31
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air berhak untuk
memperoleh dan memakai Air, Sumber Air, dan/atau
Daya Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2)
Hak pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat di dalam
sistem irigasi, termasuk hak untuk mengalirkan Air dari
atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan
dengan tanahnya.
(3)
Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
Pemegang
HGPA
wajib
terlebih
dahulu
memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang
dilewati aliran Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari.
(4)
Dalam hal pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air
untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada
memerlukan pengaliran Air di atas tanah milik orang lain,
hak untuk mengalirkan Air melalui tanah orang lain
didasarkan pada kesepakatan dengan pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan.
(5)
Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak membangun prasarana
dan/atau sarana Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam izin.
(6)
Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air wajib untuk:
a.
mematuhi ketentuan dalam izin;
b.
membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan
membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi
c.
melindungi
dan
memelihara
kelangsungan
fungsi
Sumber Daya Air;
d.
melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya
Air;
e.
melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran
Air;
f.
melakukan perbaikan kerusakan Sumber Daya Air yang
disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
g.
memberikan
akses
untuk
penggunaan
Air
bagi
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di
sekitar lokasi kegiatan.
(7)
Kewajiban membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya
Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b dikecualikan bagi pemegang
izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan pokok
sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat.
(8)
Pemegang
izin
penggunaan
Sumber
Daya
Air
yang
memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga
berkewajiban untuk:
a.
mencegah
terjadinya
pencemaran
Air
akibat
pelaksanaan konstruksi;
b.
memulihkan
kerusakan
lingkungan
hidup
yang
disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
c.
menjamin
kelangsungan
pemenuhan
Air
bagi
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar
lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan
konstruksi;
d.
memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul
gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
dan
e.
melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap
prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
Paragraf 7
Paragraf 7
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Penggunaan Sumber Daya Air
PASAL 32
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketiga - Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin
(1)
Pemberi izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai
wewenang:
a.
menetapkan izin;
b.
mengubah izin;
c.
memperpanjang izin; dan
d.
memberikan sanksi administratif.
(2)
Pemberi izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai
tanggung jawab untuk:
a.
memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam izin;
b.
memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dari
akibat pelaksanaan izin penggunaan Sumber Daya Air;
dan
c.
mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.
Bagian Keempat
Pengakuan Hak Guna Pakai Air
PASAL 33
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Keempat - Pengakuan Hak Guna Pakai Air
(1)
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mewujudkan pengakuan HGPA untuk:
a.
HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin dalam
bentuk dokumen HGPA; dan
b.
HGPA yang diperoleh dengan memerlukan izin dalam
bentuk keputusan pemberian izin penggunaan Sumber
Daya Air
atau izin pemakaian Air Tanah yang
menetapkan kuota Air yang dapat diperoleh dan
dipakai.
(2)
Dokumen HGPA dan keputusan pemberian izin penggunaan
Sumber
Daya
Air
atau
izin
pemakaian
Air
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
penyusunan rencana alokasi Air.
(3) Dokumen
(3)
Dokumen HGPA dan keputusan pemberian izin penggunaan
Sumber
Daya
Air
atau
izin
pemakaian
Air
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh
semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber
Daya Air.
(4)
HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin diakui selama
pemegang HGPA masih hidup dan/atau masih memakai Air.
(5)
Hak-hak tradisional masyarakat yang telah memakai Air
secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat berdasarkan norma dan
kearifan
lokal,
diberikan
penghormatan
dengan
menempatkannya sebagai pemakai terdahulu.
Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Guna Pakai Air
PASAL 34
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kelima - Pemenuhan Hak Guna Pakai Air
(1)
HGPA termasuk hak untuk mendapatkan akses ke Sumber
Air.
(2)
Dalam hal Sumber Air berada di atas tanah milik
perseorangan, masyarakat di sekitar Sumber Air yang
memerlukan
Air
untuk
memenuhi
kebutuhan
pokok
sehari-hari dapat mengakses ke Sumber Air dengan
memberitahukan kepada pemilik tanah.
(3)
Dalam hal Sumber Air berada di atas tanah milik
perseorangan, masyarakat di sekitar Sumber Air yang
memerlukan Air untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi
yang sudah ada, dapat mengakses ke Sumber Air dengan
kesepakatan pemilik tanah.
(4)
Masyarakat yang tinggal di sekitar Sumber Air yang berada
di atas tanah milik perseorangan yang memerlukan Air
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk
pertanian
rakyat,
dapat
menggunakan
Air
dengan
kesepakatan pemilik tanah.
PASAL 35
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kelima - Pemenuhan Hak Guna Pakai Air
Pemerintah
kabupaten/kota
bertanggung
jawab
memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat
di wilayahnya.
PASAL 36
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kelima - Pemenuhan Hak Guna Pakai Air
Pasal 36
(1) Pemenuhan
HGPA
untuk
kebutuhan
pokok
minimal
sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan
dengan ketentuan:
a.
sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hari;
b.
paling sedikit sesuai kualitas Air baku untuk Air
minum; dan
c.
diperoleh dari Sumber Air atau tempat pengambilan Air
yang
disediakan
oleh
pemerintah
kabupaten/kota
dengan waktu tempuh paling lama 20 (dua puluh) menit
dengan jalan kaki dari permukiman.
(2)
Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan melalui prasarana dan sarana penyediaan Air
berupa:
a.
jaringan irigasi;
b.
saluran Air;
c.
tampungan Air;
d.
sumur umum;
e.
terminal Air;
f.
hidran umum;
g.
jaringan perpipaan sistem penyediaan Air minum;
dan/atau
h.
bentuk lainnya.
(3)
Guna pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan
pemerintah
provinsi
melalui
programnya
berkewajiban
membantu pemerintah kabupaten/kota.
(4)
Untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pokok minimal
sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah
kabupaten/kota
dapat
melaksanakan
sendiri
atau
bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem
penyediaan Air minum.
(5)
Dalam hal pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota
tidak terdapat Sumber Air yang layak untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari dan hanya terdapat saluran
distribusi perpipaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama
dengan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air
minum
dalam
penyediaan
hidran
umum
atas
biaya
pemerintah kabupaten/kota.
(6) Dalam
(6)
Dalam hal pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota
tidak terdapat Sumber Air yang layak untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari dan tidak dilalui saluran
distribusi perpipaan, pemerintah kabupaten/kota dapat
bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem
penyediaan Air minum dalam penyediaan Air untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas biaya
pemerintah kabupaten/kota.
(7)
Dalam hal terjadi kondisi kekeringan dan pada suatu lokasi
dalam wilayah kabupaten/kota tidak terdapat Sumber Air
yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
serta hanya terdapat sistem penyediaan Air minum,
Pemerintah
Daerah
dapat
bekerja
sama
dengan
penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum
untuk penyediaan Air guna memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari.
(8)
Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
Pemerintah
dan
pemerintah
provinsi
wajib
membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan
Air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
(9)
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat
diberikan
atas
dasar
permintaan
pemerintah
kabupaten/kota
kepada
pemerintah
provinsi
atau
Pemerintah.
(10) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan
pemenuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan.
PASAL 37
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Kelima - Pemenuhan Hak Guna Pakai Air
(1)
Pemenuhan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap
HGPA untuk pertanian rakyat diberikan setelah kebutuhan
pokok sehari-hari atas Air terpenuhi serta ketersediaan Air
mencukupi.
(2)
Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
melalui:
a.
penyusunan rencana tata tanam; dan
b.
pelaksanaan pengaturan Air irigasi.
(3) Pemenuhan
(3)
Pemenuhan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap
HGPA untuk kegiatan bukan usaha diberikan setelah
kebutuhan pokok sehari-hari atas Air dan pertanian rakyat
telah terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi.
(4)
HGPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
diberikan
dalam
bentuk
kuota
Air
pada
bangunan
pengambilan di Sumber Air atau pintu pengambilan pada
bangunan utama di saluran irigasi.
Bagian Keenam
Pelindungan Hak Guna Pakai Air
PASAL 38
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Keenam - Pelindungan Hak Guna Pakai Air
(1)
Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya melindungi pemegang HGPA:
a.
atas kepastian menikmati haknya;
b.
dari pelanggaran oleh pihak lain; dan
c.
atas tersedianya Air secara berkelanjutan.
(2)
Pelindungan
berupa
kepastian
menikmati
haknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui:
a.
pembangunan prasarana dan sarana Sumber Daya Air;
b.
pengaturan
penggunaan
prasarana
pengambilan
Air Tanah;
c.
pengelolaan kualitas Air; dan
d.
pelaksanaan alokasi Air sesuai dengan kebutuhan.
(3)
Pelindungan dari pelanggaran oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.
monitoring dan evaluasi terhadap HGPA yang telah
diberikan; dan/atau
b.
penindakan
terhadap
penyalahgunaan
HGPA
berdasarkan dokumen HGPA dan izin penggunaan
Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah yang
ditetapkan.
(4)
Pelindungan berupa tersedianya Air secara berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
melalui:
a. perencanaan
a.
perencanaan dan pelaksanaan konservasi Sumber Daya
Air;
b.
pencegahan terhadap pencemaran Air;
c.
penghematan Air; dan
d.
pengelolaan kualitas Air.
PASAL 39
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Keenam - Pelindungan Hak Guna Pakai Air
(1)
Pemegang HGPA yang haknya dilanggar oleh pihak lain
dapat menyampaikan laporan kepada Pengelola Sumber
Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah pada
wilayah
sungai
bersangkutan
atau
instansi
yang
membidangi Air Tanah.
(2)
Pelanggaran HGPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disebabkan oleh:
a.
tindak pidana;
b.
perbuatan perdata;
c.
pelanggaran ketentuan administratif; atau
d.
kepentingan negara di luar pertahanan.
(3)
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat dugaan tindak pidana, Pengelola Sumber Daya Air
atau instansi yang membidangi Air Tanah menugaskan
penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan
dan penyidikan.
(4)
Ketentuan
mengenai
mekanisme
penyelidikan
dan
penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air yang dilakukan
oleh PPNS diatur dengan peraturan perundang-undangan
tersendiri.
PASAL 40
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Keenam - Pelindungan Hak Guna Pakai Air
(1) Apabila hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) terdapat Pemegang HGPA yang tidak
memperoleh haknya sebagai akibat pelanggaran pihak lain,
dapat diberikan kompensasi.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan sebagai akibat dari:
a.
kesalahan yang dilakukan oleh pengelola sumber daya
air atau instansi yang membidangi Air Tanah; atau
b. kesalahan
b.
kesalahan pengguna air lainnya.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.
keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air
apabila kesalahan dilakukan oleh Pengelola Sumber
Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah;
atau
b.
uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak
apabila kesalahan dilakukan oleh pengguna air lainnya.
(4) Kompensasi berupa keringanan biaya jasa pengelolaan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diatur oleh Pemberi Izin.
(5) Kompensasi
berupa
uang
atau
bentuk
lain
sesuai
kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dapat difasilitasi oleh Pengelola Sumber
Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah.
Bagian Ketujuh
Penyusunan Dokumen Hak Guna Pakai Air
PASAL 41
BAB II: HAK GUNA PAKAI AIR | Bagian Ketujuh - Penyusunan Dokumen Hak Guna Pakai Air
(1)
HGPA yang telah dimiliki oleh pengguna Sumber Daya Air
atau pemakai Air Tanah didokumentasikan oleh Pengelola
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan
atau instansi yang membidangi Air Tanah.
(2)
Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)
Dokumen HGPA paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.
kelompok pengguna Air;
b.
jenis penggunaan Air;
c.
kuota penggunaan Air; dan
d.
lokasi pengambilan Air.
(4)
Dokumen HGPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimaksudkan untuk:
a. melindungi
a.
melindungi
HGPA
yang
diperoleh
berdasarkan
ketentuan undang-undang dan HGPA yang diperoleh
dengan izin; dan
b.
mengetahui jumlah Air yang masih tersedia dan jumlah
Air yang HGPA nya telah dimiliki.
BAB III
HAK GUNA USAHA AIR
Bagian Kesatu
Umum
PASAL 42
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesatu - Umum
HGUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh
berdasarkan Izin pengusahaan Sumber Daya Air yang terdiri atas:
a.
izin pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan;
b.
izin pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang
berada di darat; dan
c.
izin pengusahaan Air Tanah untuk pengusahaan Air Tanah.
PASAL 43
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesatu - Umum
Izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan
oleh
Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
PASAL 44
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesatu - Umum
(1) Izin pengusahaan Air Tanah untuk pengusahaan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Air Tanah.
(2) HGUA
yang
timbul
dari
Izin
pengusahaan
Air
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan
peraturan pemerintah ini.
PASAL 45
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesatu - Umum
(1) HGUA lahir dalam hal izin pengusahaan Sumber Daya Air atau
izin pengusahaan Air Tanah memuat penetapan kuota Air yang
dapat diperoleh dan diusahakan.
(2) Dalam
(2) Dalam hal izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin
pengusahaan Air Tanah tidak menetapkan kuota Air yang dapat
diperoleh dan diusahakan, izin pengusahaan Sumber Daya Air
atau izin pengusahaan Air Tanah tidak mengakibatkan
timbulnya HGUA.
Bagian Kedua
Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
PASAL 46
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Izin pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan syarat dan prosedur yang
telah ditetapkan.
PASAL 47
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Izin pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b diberikan kepada:
a.
perseorangan; atau
b.
badan usaha.
PASAL 48
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Permohonan izin pengusahaan Sumber Daya Air diajukan
secara tertulis kepada:
a.
Menteri untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah
Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis
nasional;
b.
gubernur untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
atau
c.
bupati/walikota untuk Wilayah Sungai dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.
(2)
Permohonan
izin
pengusahaan
Sumber
Daya
Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b.
maksud dan tujuan pengusahaan Air;
c.
rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d.
bentuk pengusahaan atau jumlah Air yang diperlukan
untuk diusahakan;
e.
jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan
Sumber Daya Air;
f. jenis
f.
jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g.
rencana desain bangunan dan/atau prasarana yang
diperlukan;
h.
rencana
pelaksanaan
pembangunan
bangunan
dan/atau prasarana; dan
i.
hasil konsultasi publik atas rencana pengusahaan
Sumber Daya Air.
(3)
Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dapat difasilitasi oleh Pengelola Sumber Daya Air
pada Wilayah Sungai.
(4)
Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus
dilaksanakan
oleh
pemohon
izin
pada
waktu
menyusun rencana pengusahaan Sumber Daya Air.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi
publik diatur dengan Peraturan Menteri.
(6)
Permohonan
izin
pengusahaan
Sumber
Daya
Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
pemohon kepada Pemberi Izin untuk diteruskan kepada
Pengelola Sumber Daya Air guna mendapatkan rekomendasi
teknis.
PASAL 49
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis
dari Pengelola Sumber Daya Air.
(2)
Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat pertimbangan teknis dan saran kepada Pemberi
Izin.
(3)
Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat informasi mengenai:
a. jenis pengusahaan yang diperbolehkan;
b. lokasi pengusahaan atau pengambilan Air;
c. jumlah pengusahaan atau pengambilan Air;
d. cara pengusahaan atau pengambilan Air;
e. rencana desain bangunan dan/atau prasarana;
f. neraca Air pada Wilayah Sungai; dan
g. kondisi Sumber Air.
(4) Dengan
(4)
Dengan
mempertimbangkan
rekomendasi
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Izin dapat:
a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan
kelengkapan persyaratan;
b. menetapkan izin; atau
c. menolak permohonan izin.
PASAL 50
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
(1) Keputusan Pemberi Izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (4) dikeluarkan paling lama 4 (empat) bulan
terhitung sejak permohonan izin beserta persyaratannya
diterima secara lengkap.
(2) Ketentuan
mengenai
persyaratan
permohonan
dan
pertimbangan pemberian Izin pengusahaan Sumber Daya Air
pada setiap Sumber Air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PASAL 51
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
(1) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c Pemberi Izin wajib
memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara
tertulis kepada Pemohon.
(2) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, tidak dapat
mengajukan kembali permohonannya dengan menggunakan
data yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (2).
PASAL 52
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh:
a. Menteri, untuk Air Permukaan pada Wilayah Sungai
lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan
Wilayah Sungai strategis nasional;
b. gubernur, untuk Air Permukaan pada Wilayah Sungai
lintas kabupaten/kota; atau
c. bupati/walikota, untuk Air Permukaan pada Wilayah
Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(2) Izin
(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
b. tempat atau lokasi penggunaan;
c. maksud dan tujuan;
d. cara pengambilan;
e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
g. jadwal pengambilan air dan kewajiban untuk melapor;
h. jangka waktu berlakunya izin;
i. persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;
j. ketentuan hak dan kewajiban; dan
k. sanksi administratif.
PASAL 53
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedua - Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri,
peraturan
daerah
provinsi,
atau
peraturan
daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin pengusahaan Sumber Daya Air
PASAL 54
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Ketiga - Masa Berlaku Izin pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Izin pengusahaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)
Masa
berlaku
izin
pengusahaan
Sumber
Daya
Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(3)
Penetapan masa berlaku izin pengusahaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan:
a.
ketersediaan Air;
b.
kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau
c.
tujuan pengusahaan.
(4) Dalam
(4)
Dalam hal pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan
prasarana
dan
sarana
dengan
investasi
besar,
izin
pengusahaan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan
perhitungan rencana keuangan investasi.
(5)
Jangka
waktu
izin
pengusahaan
Sumber
Daya
Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat
diperpanjang.
PASAL 55
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Ketiga - Masa Berlaku Izin pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Dalam hal HGUA diberikan kepada perseorangan atau badan
usaha yang pemilik usahanya berubah, HGUA hapus dengan
sendirinya.
(2)
Dalam hal HGUA diberikan kepada badan usaha yang
berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya
berubah, HGUA hapus dengan sendirinya.
PASAL 56
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Ketiga - Masa Berlaku Izin pengusahaan Sumber Daya Air
Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya izin
pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri,
peraturan
daerah
provinsi,
atau
peraturan
daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Keempat
Perubahan Izin pengusahaan Sumber Daya Air
PASAL 57
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Keempat - Perubahan Izin pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Ketentuan dalam izin pengusahaan Sumber Daya Air dapat
diubah oleh Pemberi Izin dalam hal:
a.
keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3)
mengalami perubahan;
b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang
sangat berarti;
c.
perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
d.
pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
(2)
Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa perubahan:
a. kuota Air;
b. lokasi pengambilan;
c. cara
c. cara pengambilan; dan/atau
d. bangunan pengambilan Air.
(3)
Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c diberitahukan terlebih dahulu
oleh pemberi izin kepada pemegang izin pengusahaan
Sumber Daya Air.
(4)
Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja
sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima oleh pemegang izin, Pemberi Izin menetapkan
perubahan izin.
(5)
Perubahan
izin
yang
didasarkan
pada
permohonan
pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
(6) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh
Pengelola
Sumber
Daya
Air
dalam
jangka
waktu
45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan
perubahan izin.
(7) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi
pengambilan,
perubahan
cara
pengambilan,
dan/atau
perubahan
bangunan
pengambilan
Air
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d
dilakukan oleh pemegang izin.
PASAL 58
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Keempat - Perubahan Izin pengusahaan Sumber Daya Air
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin pengusahaan
Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan
daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.
Bagian Kelima
Perpanjangan Izin pengusahaan Sumber Daya Air
PASAL 59
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kelima - Perpanjangan Izin pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa
berlakunya
dapat
diperpanjang
dengan
mengajukan
permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling cepat
3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
(2) Dalam
(2)
Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan
dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu
izin berakhir, Pemberi Izin memberitahukan mengenai masa
berakhirnya izin.
(3)
Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan
perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
(4)
Dalam hal permohonan perpanjangan izin pengusahaan
Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum
jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling
lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.
(5)
Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin
pengusahaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan
perpanjangan
izin
belum
diajukan,
izin
pengusahaan
Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna
Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha dapat mengajukan
permohonan izin baru.
(6)
Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
ditetapkan,
permohonan
perpanjangan
izin
dianggap
disetujui.
PASAL 60
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kelima - Perpanjangan Izin pengusahaan Sumber Daya Air
Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin pengusahaan
Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan
daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.
Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
PASAL 61
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Keenam - Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
(1)
Pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air berhak untuk:
a.
menggunakan dan mengusahakan Air, Sumber Air,
dan/atau Daya Air sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam izin; dan
b.
membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air
dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam izin.
(2) Pemegang
(2)
Pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:
a.
mematuhi ketentuan dalam izin;
b.
membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan
membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
melindungi
dan
memelihara
kelangsungan
fungsi
Sumber Daya Air;
d.
melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya
Air;
e.
melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran
Air;
f.
melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
g.
memberikan
akses
untuk
penggunaan
Air
bagi
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di
sekitar lokasi kegiatan.
(3)
Pemegang
izin
pengusahaan
Sumber
Daya
Air
yang
memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
berkewajiban untuk:
a.
mencegah
terjadinya
pencemaran
Air
akibat
pelaksanaan konstruksi;
b.
memulihkan
kerusakan
lingkungan
hidup
yang
disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
c.
menjamin
kelangsungan
pemenuhan
Air
bagi
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar
lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan
konstruksi;
d.
memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul
gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
dan
e.
melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap
prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
(4)
Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan Sumber Daya Air
menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin
pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti
kerugian yang ditimbulkan.
Bagian
Bagian Ketujuh
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
PASAL 62
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian . . . - Bagian Ketujuh
(1)
Pemberi Izin pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai
wewenang:
a.
menetapkan izin;
b.
mengubah izin;
c.
memperpanjang izin; dan
d.
memberikan sanksi administratif.
(2)
Pemberi Izin pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai
tanggung jawab untuk:
a.
memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan
Air;
b.
memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat
pelaksanaan izin pengusahaan Sumber Daya Air; dan
c.
mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.
Bagian Kedelapan
Pengakuan Hak Guna Usaha Air
PASAL 63
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kedelapan - Pengakuan Hak Guna Usaha Air
(1)
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mewujudkan pengakuan HGUA dalam
bentuk:
a.
keputusan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin
pengusahaan Air Tanah yang menetapkan kuota Air
yang diperoleh dan diusahakan; dan
b.
dokumen HGUA.
(2)
Dokumen HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar penyusunan rencana alokasi Air.
(3)
Dokumen HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam
bidang Sumber Daya Air.
Bagian
Bagian Kesembilan
Pemenuhan Hak Guna Usaha Air
PASAL 64
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian . . . - Bagian Kesembilan
(1)
HGUA dipenuhi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
berdasarkan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin
pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan.
(2)
HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi
setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas Air dan pertanian
rakyat telah terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi.
(3)
Dalam hal pada Wilayah Sungai telah tersedia prasarana
Sumber Daya Air, HGUA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dipenuhi berdasarkan izin pengusahaan
Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah yang
telah ditetapkan setelah kebutuhan pokok minimal sehari-
hari atas Air dan pertanian rakyat telah terpenuhi.
(4)
HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk kuota Air pada bangunan pengambilan di Sumber Air
atau pintu pengambilan pada bangunan utama di saluran
irigasi.
(5)
Dalam hal ketersediaan Air pada Sumber Air berkurang
karena perubahan secara alamiah, kerusakan prasarana
Sumber Daya Air atau sebab lain di luar kemampuan
Pengelola Sumber Daya Air, Pemberi Izin dapat melakukan
pengurangan alokasi Air dari kuota Air sebagaimana
tercantum dalam izin atau dilakukan penggiliran alokasi Air
secara proporsional.
(6)
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memenuhi
HGUA yang telah ditetapkan izin pengusahaan Sumber Daya
Air atau izin pengusahaan Air Tanah melalui program
pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawabnya dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
(7)
Pemegang HGUA dapat mengalirkan Air di atas tanah orang
lain berdasarkan persetujuan dari pihak yang berhak atas
tanah berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.
(8)
Masyarakat yang tanahnya dilewati saluran Air untuk
kegiatan usaha, dapat menggunakan Air dari saluran yang
melewati tanahnya untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari.
(9) Pengelola
(9)
Pengelola Sumber Daya Air harus mengalokasikan Air untuk
pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi
masyarakat di sepanjang saluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (8).
Bagian Kesepuluh
Pelindungan Hak Guna Usaha Air
PASAL 65
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesepuluh - Pelindungan Hak Guna Usaha Air
(1)
Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya melindungi pemegang HGUA:
a.
atas kepastian menikmati haknya; dan
b.
dari pelanggaran oleh pihak lain.
(2)
Pelindungan
berupa
kepastian
menikmati
haknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui:
a.
pembangunan prasarana dan sarana Sumber Daya Air;
b.
pengelolaan kualitas Air; dan
c.
pelaksanaan alokasi Air sesuai dengan kebutuhan.
(3)
Pelindungan dari pelanggaran oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.
monitoring dan evaluasi terhadap HGUA yang telah
diberikan; dan/atau
b.
penindakan
terhadap
penyalahgunaan
HGUA
berdasarkan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau
izin pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan.
PASAL 66
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesepuluh - Pelindungan Hak Guna Usaha Air
(1)
Pemegang HGUA yang haknya dilanggar oleh pihak lain
dapat menyampaikan laporan kepada Pengelola Sumber
Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah pada
Wilayah
Sungai
bersangkutan
atau
instansi
yang
membidangi Air Tanah.
(2)
Pelanggaran HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disebabkan oleh:
a.
tindak pidana;
b.
perbuatan perdata;
c.
pelanggaran ketentuan administratif; atau
d.
kepentingan negara di luar pertahanan.
(3) Dalam
(3)
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat dugaan tindak pidana, Pengelola Sumber Daya Air
atau instansi yang membidangi Air Tanah menugaskan
penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan
dan penyidikan.
(4)
Ketentuan
mengenai
mekanisme
penyelidikan
dan
penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air yang dilakukan
oleh penyidik pegawai negeri sipil diatur dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri.
PASAL 67
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian Kesepuluh - Pelindungan Hak Guna Usaha Air
(1)
Apabila hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (3) terdapat Pemegang HGUA yang tidak
memperoleh haknya sebagai akibat pelanggaran pihak lain,
dapat diberikan kompensasi.
(2)
Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan sebagai akibat dari:
a.
kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya
Air atau instansi yang membidangi Air Tanah; atau
b.
kesalahan pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan
usaha lainnya.
(3)
Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.
keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air
apabila kesalahan dilakukan oleh pengelola Sumber
Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah;
atau
b.
uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak
apabila kesalahan dilakukan oleh pengguna Sumber
Daya Air untuk kegiatan usaha lainnya.
(4)
Kompensasi berupa keringanan biaya jasa pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diatur oleh Pemberi Izin.
(5)
Kompensasi
berupa
uang
atau
bentuk
lain
sesuai
kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dapat difasilitasi oleh Pengelola Sumber
Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah.
Bagian
Bagian Kesebelas
Penyusunan Dokumen Hak Guna Usaha Air
PASAL 68
BAB III: HAK GUNA USAHA AIR | Bagian . . . - Bagian Kesebelas
(1)
HGUA yang telah dimiliki oleh pengguna Sumber Daya Air
untuk kegiatan usaha didokumentasikan oleh Pengelola
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan
atau instansi yang membidangi Air Tanah.
(2)
Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3)
Dokumen HGUA paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.
kelompok pengguna Air untuk kegiatan usaha;
b.
jenis penggunaan Air untuk kegiatan usaha;
c.
kuota penggunaan Air untuk kegiatan usaha;
d.
lokasi pengambilan Air; dan
e.
jangka waktu berlakunya izin.
(4)
Dokumen HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimaksudkan untuk:
a.
melindungi HGUA; dan
b.
mengetahui jumlah Air yang masih tersedia dan jumlah
Air yang HGUAnya telah dimiliki.
BAB IV
PRIORITAS PERIZINAN DAN PENYEDIAAN AIR
Bagian Kesatu
Prioritas Perizinan
PASAL 69
BAB IV: PRIORITAS PERIZINAN DAN PENYEDIAAN AIR | Bagian Kesatu - Prioritas Perizinan
(1)
Hak Guna Air yang diperoleh dengan memerlukan izin
ditetapkan berdasarkan ketersediaan Air dan peruntukan Air
sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
(2)
Izin
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberikan
berdasarkan urutan prioritas:
a.
pemenuhan
kebutuhan
pokok
sehari-hari
bagi
kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan
b.
pemenuhan
kebutuhan
pokok
sehari-hari
yang
mengubah kondisi alami Sumber Air;
c.
pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d.
pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan
Air minum;
e.
kegiatan bukan usaha; dan
f.
pengusahaan Sumber Daya Air lainnya.
Bagian Kedua
Prioritas Penyediaan Air
PASAL 70
BAB IV: PRIORITAS PERIZINAN DAN PENYEDIAAN AIR | Bagian Kedua - Prioritas Penyediaan Air
(1)
Penyediaan
Air
untuk
memenuhi
HGPA
dan
HGUA
dilakukan melalui penyediaan Sumber Daya Air.
(2)
Penyediaan
Air
untuk
memenuhi
kebutuhan
pokok
sehari-hari dan Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam
sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama
penyediaan Air di atas semua kebutuhan.
(3)
Dalam hal ketersediaan
Air
tidak mencukupi untuk
pemenuhan prioritas utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari lebih diprioritaskan daripada Air untuk irigasi
bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
(4)
Prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
a.
Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal
sehari-hari;
b.
Air
baku
untuk
pemenuhan
kebutuhan
pokok
sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
c.
Air
baku
untuk
pemenuhan
kebutuhan
pokok
sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
d.
Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem
irigasi yang sudah ada; dan
e.
Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah
ditetapkan izinnya.
(5)
Setelah urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) urutan prioritas selanjutnya yaitu:
a. Air
a.
Air
bagi
pengusahaan
Air
baku
untuk
sistem
penyediaan Air minum yang telah ditetapkan izinnya;
b.
Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan
izinnya; dan
c.
Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha lainnya yang
telah ditetapkan izinnya.
(6)
Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan
prioritas penyediaan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan
kewenangannya
berdasarkan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
(7)
Dalam menetapkan prioritas penyediaan Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pemerintah atau Pemerintah Daerah
terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk
pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
PASAL 71
BAB IV: PRIORITAS PERIZINAN DAN PENYEDIAAN AIR | Bagian Kedua - Prioritas Penyediaan Air
(1)
Urutan prioritas penyediaan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5) dapat diubah oleh
Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah
berdasarkan
perkembangan kondisi Air dan keadaan setempat dengan
tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal
sehari-hari, dalam hal Sumber Daya Air diperlukan untuk:
a.
memenuhi kepentingan yang mendesak; dan
b.
kepentingan pertahanan negara.
(2)
Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan
kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan tidak terpenuhinya Air bagi
pemegang Hak Guna Air, pemegang Hak Guna Air tidak
diberikan kompensasi.
(3)
Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan tidak
dapat dipenuhinya hak pemegang Hak Guna Air, Pemerintah
atau Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi dan
dibebaskan dari tuntutan pemegang Hak Guna Air.
(4)
Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(5)
Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai tingkat bencana mempunyai tanggung jawab untuk
memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari masyarakat pada saat keadaan darurat.
(6) Bantuan
(6)
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan
hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana untuk
mendapatkan
bantuan
pemenuhan
kebutuhan
pokok
minimal sehari-hari sesuai dengan standar pelayanan
minimal.
(7)
Bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan
berdasarkan pedoman dari instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pengawasan
PASAL 72
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian Kesatu - Pengawasan
(1)
Pengawasan atas penggunaan HGPA dan HGUA bertujuan
untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum
dalam izin.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan
melibatkan peran masyarakat.
(3)
Peran
masyarakat
dalam
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk
laporan, dan pengaduan kepada Menteri, gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya.
(4)
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
bahan
atau
masukan
bagi
perbaikan,
penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Hak
Guna Air.
(5)
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya, wajib menindaklanjuti
laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan
bentuk tindakan lain.
(6)
Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penggunaan
HGPA dan HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi,
atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya.
Bagian
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
PASAL 73
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian . . . - Bagian Kedua
(1)
Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air dan/atau izin
pengusahaan Sumber Daya Air dikenai sanksi administratif
oleh Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya dalam hal:
a.
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (6) atau Pasal 61 ayat (2); dan/atau
b.
pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air dan/atau
izin pengusahaan Sumber Daya Air yang memerlukan
pelaksanaan kegiatan konstruksi pada Sumber Air tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (8) atau Pasal 61 ayat (3).
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara berjenjang berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan;
dan
c.
pencabutan izin.
(3)
Pemegang
izin
pemakaian
Air
Tanah
dan/atau
izin
pengusahaan Air Tanah dikenai sanksi administratif oleh
Pemberi
Izin
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang Air Tanah.
PASAL 74
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian . . . - Bagian Kedua
(1)
Pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
dikenai sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a.
(2)
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga)
kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(3)
Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa
peringatan
tertulis
kesatu
sampai
dengan
ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), HGPA atau HGUA
tidak hapus dan alokasi Air tetap diberikan.
PASAL 75
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian . . . - Bagian Kedua
Pasal 75
(1)
Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya
sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat
peringatan tertulis ketiga, pemegang izin dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan
seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (2) huruf b.
(2)
Sanksi
administratif
berupa
penghentian
sementara
pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara
berturut-turut.
(3)
Penghentian
sementara
pelaksanaan
seluruh
kegiatan
secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a.
penghentian sementara pertama; dan
b.
penghentian sementara kedua.
(4)
Penghentian sementara pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dikenakan untuk jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya
peringatan tertulis ketiga.
(5)
Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa
penghentian
sementara
pertama
pelaksanaan
seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), HGPA atau
HGUA tidak hapus tetapi alokasi Air tidak diberikan.
(6)
Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya
sampai dengan jangka waktu penghentian sementara
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir,
pemegang
izin
dikenai
sanksi
administratif
berupa
penghentian sementara kedua.
(7)
Penghentian sementara kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penghentian
sementara pertama.
(8)
Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara kedua pelaksanaan seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan dihentikan
untuk jangka waktu tertentu dan HGPA atau HGUA tidak
diberikan.
PASAL 76
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian . . . - Bagian Kedua
Pasal 76
(1)
Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya
setelah
berakhirnya
jangka
waktu
pengenaan
sanksi
administratif
berupa
penghentian
sementara
kedua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (8) dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c.
(2)
Dalam hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin
pengusahaan Sumber Daya Air dicabut, izin berakhir dan
HGPA atau HGUA hapus.
PASAL 77
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian . . . - Bagian Kedua
Akibat dari pengenaan sanksi administratif terhadap izin
pemakaian air tanah atau izin pengusahaan Air Tanah, ketentuan
HGPA atau HGUA atas Air Tanah berlaku mutatis mutandis
ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (8),
dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
PASAL 78
BAB V: PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF | Bagian . . . - Bagian Kedua
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan
daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI
KEADAAN MEMAKSA
PASAL 79
BAB VI: KEADAAN MEMAKSA
(1)
Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi
Air Tanah dalam keadaan memaksa dapat melakukan
tindakan berupa penghentian, pengurangan atau penundaan
pemberian alokasi Air untuk sementara waktu.
(2)
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak
terjadinya keadaan memaksa sampai dengan keadaan
memaksa dapat diatasi.
(3)
Terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan secara resmi kepada masyarakat oleh
bupati/walikota yang berada pada Wilayah Sungai.
(4) Keadaan
(4)
Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
kebakaran yang memerlukan Air untuk pemadaman;
b.
pencemaran
pada
Sumber
Air
yang
memerlukan
penggelontoran atau pembilasan;
c.
perang yang memerlukan Sumber Daya Air sebagai
pertahanan negara;
d.
wabah penyakit yang terdapat pada Sumber Air yang
mengakibatkan Air tidak dapat dipakai;
e.
bencana
alam
yang
mengakibatkan
kerusakan
prasarana Sumber Daya Air untuk sementara waktu;
atau
f.
keadaan memaksa lainnya yang terkait Sumber Daya
Air.
(5)
Selama penundaan atau penghentian sementara pemberian
alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota wajib melakukan upaya agar kebutuhan
pokok minimal sehari-hari atas Air tetap terpenuhi.
(6)
Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat memberikan
bantuan
kepada
pemerintah
kabupaten/kota
dalam
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (5).
(7)
Setelah
keadaan
memaksa
dinyatakan
berakhir
oleh
bupati/walikota,
pemberian
alokasi
Air
diberlakukan
kembali.
BAB VII
SENGKETA HAK GUNA AIR
PASAL 80
BAB VII: SENGKETA HAK GUNA AIR
(1)
Penyelesaian sengketa Hak Guna Air dapat dilakukan
melalui:
a.
musyawarah;
b.
penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
c.
penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
(2)
Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai
mufakat.
(3) Penyelesaian
(3)
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mediasi.
(4)
Dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), para pihak yang bersengketa dapat menunjuk
mediator dari Pengelola Sumber Daya Air atau mediator lain.
(5)
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Selama proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), HGPA atau HGUA yang dimiliki oleh para
pihak tetap dipenuhi.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 81
BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN
(1)
Izin
penggunaan
Sumber
Daya
Air
dan/atau
izin
pengusahaan Sumber Daya Air yang telah diberikan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.
(2)
Izin pemakaian Air Tanah dan/atau izin pengusahaan Air
Tanah
yang
telah
diberikan
sebelum
ditetapkannya
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan masa berlaku izin berakhir.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 82
BAB IX: KETENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus
diundangkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.
PASAL 83
BAB IX: KETENTUAN PENUTUP
HGPA untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipenuhi oleh pemerintah
kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
PASAL 84
BAB IX: KETENTUAN PENUTUP
Peraturan
Pemerintah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar