PENGUPAHAN

BAB I PRES IDEN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi keda kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekuttlan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha. . . PIlES IDEN REPURLIK INDONESIA

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

6. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerjalserikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian keda, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

9. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekeda/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekeda/buruh dan keluarganya. 1 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB I PRES IDEN

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN

(1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang tayak bagi Pekerja/Buruh.

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Upah minimum;

b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran Upah;

g. denda dan potongan Upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. BAB III PRES IDEN t?EPUBt-IK INDOT..JESIA BAB III PENGHASILAN YANG LAYAI{

BAB III PRES IDEN

(1) Penghasilan yang layak rrrerupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pckerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

(2) Penghasilan yang layak sebagaimana (,imal<sud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Upah; dan

b. pendapatan non Upah.

BAB III PRES IDEN

(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (21 huruf a terdiri atas komponen:

a. Upah tanpa tunjangan;

b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

(2) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap. (a) Upah FRESIDEN REPUBLIK INDOT.JESIA

(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB III PRES IDEN

(1) Pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa tunjangan hari raya keagamaan.

(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa:

a. bonus;

b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau

c. uang servis pada usaha tertentu.

BAB III PRES IDEN

(1) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/ Buruh.

(2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

(3) Ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III PRES IDEN

(1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.

(2) PRtrS I DEN RE UELIK INDONESIA

(2) Penetapan perolehan bonus untuk masing-masing Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB III PRES IDEN

(1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas 'rerja bagi:

a. Pekerja/Buruh dalam jabatan/pekerjaan tertentu; atau

b. seluruh Pekerja/Buruh.

(2) Dalam hal fasilitas kerja bagi pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

(3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB III PRES IDEN

(1) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikumpulkan dan dikelola oleh Perusahaan.

(2) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IV PITL.SIDEN REFTUBLIK INDOI.JESIA BAB IV PELINDUNGAN UPAH Bagian Kesatu Umum Pasal 1 I Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Bagian Kedua Penetapan Upah

BAB IV PITL.SIDEN

Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau

b. satuan hasil.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

(2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau

b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu). Pasal PIItrSIDEN REFTURLIK INDOI.JESIA

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.

(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(3) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh.

(4) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan:

a. pengesahan dan pembaruan peraturan Perusahaan; atau

b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha. Pasal 16. . . PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

BAB IV PITL.SIDEN

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Upah rata- rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh. Bagian Ketiga Cara Pembayaran Upah

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah wajib dibayarkan kepada pekerja/Buruh yang bersangkutan.

(2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.

(3) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembayaran Upah.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekeda/Buruh.

(2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 19. . . PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

BAB IV PITL.SIDEN

Pembayaran Upah oleh pengusaha ditakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuari bila perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

BAB IV PITL.SIDEN

Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.

(2) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada tempat yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka pembayaran Upah diiakukan di tempat Pekerja/Buruh biasanya bekerja.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank.

(2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka Upah harus sudah dapat diuangkan oleh Pekerja/Buruh pada tanggal pembayaran Upah yang disepakati kedua belah pihak. Bagian . . . PRE.S IDEN REI]UBLIK INDOI'.JESIA Bagian Keempat Peninjauan Upah

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas keda dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

(2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Perjanjian Kerja, peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Bagian Kelima Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Kerja dan/atau Tidak Melakukan pekerjaan

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.

(2) Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan:

a. berhalangan;

b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; atau

c. menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; tetap dibayar Upahnya.

(3) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. Pekerja/Buruh PRtrS IDEN REIfUBLIK INDONESIA

b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; dan

c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena: 1) menikah; 2) menikahkan anaknya; 3) mengkhitankan anaknya; 4) membaptiskan anaknya; 5) isteri melahirkan atau keguguran kandungan; 6) suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau 7l anggota keluarga sel,rin sebagaimana dimaksud pada angka 6) yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia.

(4) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. menjalankan kewajiban terhadap negara;

b. menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;

c. melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan Pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis; atau

d. melaksanakan tugas pendidikan dari Perusahaan.

(5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk keda dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan:

a. hak istirahat mingguan;

b. cuti tahunan;

c. istirahat panjang;

d. cuti sebelum dan sesudah melahirkan; atau

e. cuti keguguran kandungan. PRES IDEN REF'UBLIK INDONESIA

BAB IV PITL.SIDEN

Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar IOOo/o (seratus persen) dari Upah;

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari Upah;

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari Upah; dan

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25o/o (dua puluh lima persen) dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pengusaha.

(2) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh perempuan yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 (dua) hari.

(3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c sebagai berikut:

a. Pekerja/Buruh PRES I DEN REI]UBLIK INDONESIA

a. Pekerja/Buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selarna 2 (dua) hari;

f. suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; atau

g. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat

(4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib membayar kekurangannya.

(2) Pekeda/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(4) huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara sama atau lebih besar dari Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha tidak wajib membayar.

(3) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha.

BAB IV PITL.SIDEN

PRES IDEN I?EPUBI-IK INDOT.JESIA

BAB IV PITL.SIDEN

Pengusaha wajib membayar Upah kepada pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/ Buruh.

BAB IV PITL.SIDEN

Pengusaha wajib membayar Upah kepada pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas pendidikan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat

(4) huruf d, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.

BAB IV PITL.SIDEN

Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.

BAB IV PITL.SIDEN

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -t7-

BAB IV PITL.SIDEN

Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud , lam pasal 3 ayat (2) huruf b wajib dibayar oleh pen 'saha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi rvaktu kerja atau pada istirahat mingguan atau dipekedakan pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Upah untuk Pembayaran Pesangon

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon terdiri atas:

a. Upah pokok; dan

b. tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada Pekerja/Buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar Pekerja/Buruh dengan subsidi, maka sebagai Upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh Pekerja/Buruh.

(2) Dalam rJRES IDEN REI]UBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal Pengusaha memberikan Upah tanpa tunjangan, dasar perhitunqan uang pesangon dihitung dari besarnya U j,ah yang diterima Pekerja/Buruh.

BAB IV PITL.SIDEN

Upah untuk pembayaran pesangon ,rebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (21 diberikan dengan ketentuan:

a. dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh diuayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari;

b. daiam hal Upah Pekeda/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan Upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; atau

c. dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan Upahnya didasarkan pada Upah borongan, maka perhitungan Upah sebulan dihitung dari Upah rata- rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Bagian Kedelapan Upah untuk Perhitungan Pajak Penghasilan

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh Pekerja/Buruh.

(2) Pajak PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibebankan kepada pengusaha atau Pekerja/Buruh yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian Kerja Bersama.

(3) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesembilan Pembayaran Upah daiam Keadaan Kepailitan

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/Buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah Pekeda/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

BAB IV PITL.SIDEN

Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25o/o (dua puluh lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan. Bagian PRES I DEN REPU BI-IK INDOI..IESIA Bagian Kesepuluh Penyitaan Upah Berdasarkan perintah pengadilan

BAB IV PITL.SIDEN

Apabila uang yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar Upah disita oleh juru sita berdasarkan perintah pengadilan maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 2Oo/o (dua puluh persen) dari jumlah Upah yang harus dibayarkan. Bagian Kesebelas Hak Pekeda/Buruh Atas Keterangan Upah

BAB IV PITL.SIDEN

(1) Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah berhak meminta keterangan mengenai Upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait Upah tersebut hanya dapat diperoleh melalui buku Upah di Perusahaan.

(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berhasil maka Pekeda/Buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak meminta bantuan kepada pengawas ketenagakerjaan.

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PRES I DEN REPUBI-I I( IN DOI..J ESIA -2t- BAB V UPAH MINIMUM Bagian Kesatu Umum

BAB V PRES I DEN

(1) Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:

a. Upah tanpa tunjangan; atau

b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

BAB V PRES I DEN

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (1) hanya berlaku bagi Pekeda/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

BAB V PRES I DEN

( 1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

(3) Kebutuhan PRtrS IDEN REPUBLIK INDONESI,A

(3) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas beberapa komponen.

(4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.

(5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (41ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

(7) Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

(8) Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PRES I DEN

( 1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: fJMn = UM1 + {UMt x (lnflasit + o/o L, PDBt)}

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian PRtrS I DEN REPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Penetapan Upah minimum Provinsi dan/atau KabupatenlKota

BAB V PRES I DEN

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.

(2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

(4) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

BAB V PRES I DEN

( 1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

BAB V PRES I DEN

(1) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Dalam PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.

(3) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/ kota.

(4) Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupatenlkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

BAB V PRES I DEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

BAB V PRES I DEN

(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

(2) BAB VI HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH

BAB VI HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan. (a) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/ kota yang bersangkutan.

BAB VI HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas:

a. denda;

b. ganti rugi;

c. pemotongan Upah untuk pihak ketiga;

d. uang muka Upah;

e. sewa rumah danlatau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;

f. hutang PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

f. hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha; dan/atau

g. kelebihan pembayaran Upah.

(2) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB VI HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hai yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum dipenuhi danlatau piutang Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja. BAB VII PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH Bagian Kesatu Pengenaan Denda

BAB VII PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH

Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB VII PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB VII PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

BAB VII PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH

(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

a. denda;

b. ganti rugi; dan/atau

c. uang muka Upah, dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.

(2) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari Pekerja/Buruh.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat dapat ditarik kembali.

(4) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh PekerjalBuruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemotongan PttES IDEN REPUBLIK INDONESIA

(5) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

a. pembayaran hutang atau cicilan hutang Pekerja/ Buruh; dan/ atau

b. sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.

(6) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh ditakukan tanpa persetujuan Pekerja/ Buruh.

BAB VII PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH

Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada Pengusaha yang:

a. tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);

b. tidak membagikan uang servis pada usaha tertentu kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

c. tidak P{lESIDEN REPUBLIK INDONESIA

c. tidak men1rusun struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3);

d. tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

e. tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 53; dan/atau

f. melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan

d. pembekuan kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

(1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Pengusaha.

(2) Pengenaan . PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:

a. pengaduan; dan/atau

b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pengusaha yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar hak Pekerja/Buruh.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) kepada Menteri. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

a. upah minimum provinsi yang masih dibawah kebutuhan hidr-rp layak, gubernur wajib menyesuaikan Upah minimun provinsi sama dengan kebutuhan hidup layak secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

b. Pengusaha PRES IDEN REPURLIK INDONESIA

b. Pengusaha yang belum men5rusun dan menerapkan struktur dan skala Upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini serta melampirkannya dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) paling lama 2 (tahun) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai beriaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang periindungan Upah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau beium diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar PI]ES IDEN REPURLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 , ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 20 i 5 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT5 NOMOR 237 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI De Hukum dan Perund ang-undangan, ttd mad Sapta Murti PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA