Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; l. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (, Tanbaban kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 terrtang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Menetapkan; BAB I. PRES IOEN REPUBLIK INOONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya hrjuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspelidorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
4. Pemerintah Pusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebegaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6.Pemerintah 6. 7. PRESIOEN R€PUELIK INDONESIA
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralgrat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembanhr kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 8. 9. (1) (21 1O. Kementerian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pasal 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABII PRE S I OEN REPUBLIK INOONESIA BAB II PEMBINAAN PE}.'IYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3
(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
a. provinsi, dilaksanakan oleh:
1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. (21 Pembinaan umum sebagaimasa dimaksud pada ayat (1) huruf aangka l danhuruf bmeliput:
a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangandaerah;
e. pembangunan daerah; f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebljakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebataimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap telirris penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
(4) Dalam (4) (s) PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintih Pusat:
a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Rrsat; atau
b. tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan menteri teknis / kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam aspek p€rencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. (6) (71 (8) Bagran (1) (21 Bagian Kedua Bentuk Pembinaan Paragraf 1 Fasilitasi Pasal 4 Fasilitasi dilakukan secara efrsien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fasilitasi sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
a. pemberdayaan Pemerintahan Daerah; b, penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah; dan
c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasar€nra pemerintahan dan/atau pendampingan. Paragraf2 Konsultasi Pasal 5 Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyanglut kepentingan mas5rarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. (3) (4) (1)
(3) Dafam . (3) (4) (s) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita aiara hasil konsultasi. Dafam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (71 Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Pasal 6 Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan teknis dan fi.rngsional substantif pemerintahan dalam negeri; (6) (1) (21
b. pendidikan (3) (4)
b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
c. pendidikan dan pelatihan kepamongpra.jaan;
d. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan/ atau
e. pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendidikan dan pelatihan sebqgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri. Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, datfatan dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Pasal 7 Menteri menetapkan standardisasi dan sertiflrkasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat l4l. (s) (6) (1)
(2) Menteri PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA (21 Menteri teknis/kepaLa lembaga (1) (21 (3) pemerintah nonkementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri. Paragraf4 Penelitian dan Pengembangan Pasal 8 Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningftat]an kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui keda sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebiiakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 9 Menteri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementeriart menetapkan standardisasi prograrn penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya. (4) (1) (21 BABIII .., BAB III PENGAWASAN PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 10
(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
a. provinsi, dil,aksanakan oleh:
1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. l2l Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pembangunan daerah; f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a arrg<a 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota.
(4) Pengawasan (4) Pengawasan teloris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norna, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah. Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundarrg-undangan. l7l Dalam hal melakukan pengawasan s6lagaiman4 dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat: (s) (6)
a. belum m
a. belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
b. tidak melakukan pengawasan umum dan teloris, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing.
(8) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, ayat (5), dan ayat (7) sesuai dengan kewenangan masing- masing berkoordinasi dengan Menteri.
(9) Dalam haf mehksanakan kewenangan pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (1O) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan dalam aspek perencanaarr, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
(11) Pengawasan umum dan teknis sebagaimsn4 dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
(12) Pengawasan *. ", J.Tnt t,',?otf; *.., o _13_
(12) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. BAB IV TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagran Kesatu Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pasal 11
(1) Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah. (41 Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanalan oleh Menteri, kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pasal 12
(1) Menteri mengoordinasikan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk perencanaan:
a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan; dan
b. Pembinaan .
b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan. (21 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. prioritas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b. sasaran dan target Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintalran Daerah.
(4) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah. (5)
(6) Perencanaan
(6) Perencanaan Pembinaan dan (1) l2t (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan disampaikan kepada gubernur. Gubernur sebqgai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/wali kota. Harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Pasal 14 Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (1)
(2) Pemerintah t2l (3) m REPU ELIK INDONESIA Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggar€u-r Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembtraan dan Pengawasan Paragraf 1 Umum . Pasal 15
(1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: untuk pembinaan umum, Menteri menugaskan unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatjf; untuk pengawasan umum, Menteri menugaskan APIP di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efelrtif serta koordinatif; untuk pembinaan teknis, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan unit kerja di linglungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif; dan b.
d. untuk (2t (3) m -L7-
d. untuk pengawasan teknis, menteri teknis menugaskan APIP di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan teknis diatur dengan peraturan menteri teknis atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Patagrat2 Pengawasan oleh APIP Pasal 16 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangarulya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP selagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. profesional; (1) (2t
b. independen ffi REPU BLIK INOONESIA _18_
b. independen;
c. objelrtif;
d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dil,aksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
a. penJrusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
e. pengawasan dalam rangfua tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf3 Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah Pasal 17
(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daeratr dilaksanakan oleh gtrbernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota. (21 Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakal dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan telmis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
(4) Pembinaan (1) (41 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian/ lembaga terkait. Pasal 18 Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 3rang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 ayat (2) dan meliputi: (2t
a. pemeriksaan (1) (2) (3) (4) REPUBLIK INOONESIA
a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewalrhr-waktu dari Perangkat Daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah. Pasal 19 Selain melakukan pembinaaa dan pengawasan sslagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (1), bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaaa dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/ kota.
(5) Pembinaan (s) (6) REPU ELIK INDONESIA -2r- Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebqgaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan desa;
b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan c, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan Lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota. Paragraf 4 Pengawasan oleh DPRD Pasal 20
(1) Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan. 12) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (7)
(3) Dafam (3) _22_ Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:
a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan. Pembahasan dan klarilikasi terhadap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD. Paragraf 5 Pengawasan oleh Masyarakat Pasal 21 Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan oleh masyarakat sebegaimala dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, penrrakilan kelompok pernerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (4) (s) (1) t2t Pasal 22 {p PRES IDEN REPIJ BLIK INOONESIA PasaJ22
(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum. (21 laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. Bagian Keempat Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 23
(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 (1) PRESIOEN R€PUALIK INDONESIA . Pasal 24 Bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan Lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri.
(3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada . Menteri menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Presiden. Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (41, Menteri men5rusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). (2t (4) (s)
(6) Dalam
(6) Dalam menJrusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri melibatkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan kepala daerah. (71 Menteri menyampaikan ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Presiden. Bagan Kelima Ttndak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 25
(1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
(3) Aparat penegak hukum melalnrkan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
(4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum Sebagaimsn4 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
(5) APIP dan aparat penegak hukum mel,akukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengurnpulan dan verilikasi data awal.
(6) Koordinasi PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
(6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
a. pemberianinformasi;
b. verifikasi;
c. pengumpulan data dan keterangan;
d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l7l Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing antara:
a. inspektorat jenderal Kementerian, inspektorat jenderal kementerian terkait, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota; dan
b. kepolisian dan/atau kejaksaan.
(8) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
(9) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat l7l ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
(10) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 m Pasal 26 Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal27
(1) Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak Lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
(2) Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak Lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagatnana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaf (21, wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat. (41 Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai denga.n ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 6O (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
(5) Selama masa tindak lanjut sebageimana dirnaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 m (1) t2l Pasal 28 APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun. Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Bagran Keenam Evaluasi Pasal 29 Menteri, menteri teknis/kepala lemboga pemerintah nonkementerian terkait, dan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelalsanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENGHARGAAN DAN FASILITASI KHUSUS Bagan Kesatu Umum Pasal 3O Selain bentuk pernbina.an sebsgairnana dirnaksrrd dalarn Pasal 3 ayat (8), pembinaan juga dapat berupa pemberian penghargaa:e dan fasilitasi khusus. (3) (1) (2t Bagian (1) t2l (3) (4) Segian Kedua Penghargaan Pasal 31 intah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indeks dan peringfut kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indeks dan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun oleh Menteri. Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketige Fasilitasi Khusus Pasat 32 Jika hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membuktikan daerah berkinerja rendah:
a. Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pembinaan secara berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi; dan
b. gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. (1) (2)Jika {ip (2t Jika pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan daeralr Udak menunjuld<an perbaikan kine{a serta penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang telah dibina tersebut tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas atau tidak berpotensi merugikan seb"gan besar masyarakat di daerah yang bersangkutan
a. Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pernerintahan Daerah provinsi, setelah berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lemba ga pemerintah nonkementerian terkait; atau
b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Rrsat melalrukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota, setelah meminta pertimbangan Menteri. Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berupa:
a. keterlibatan secara langsung dalam perumusan dan pengarahan pelaksanaan kebijakan;
b. advokasi dan pengkajian urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
c. analisis kemungkinan dampak urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
d. pilihan tindakan pengurangan risiko urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
e. alokasi aparatur sipil negara yang tersedia untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah; dan f. bentuk fasilita.si khusus lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pasal 33 (1) Pasal 33 Dalam hal daerah yang sudah dibina dan dilakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tetap tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas atau berpotensi merugikan sebagian besar masyarakat di daerah yang bersangkutan, Menteri melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota, setelah berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah yaurrg bersangkutan. Pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kewenangan daerah yang diambil alih;
b. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak;
c. pemenuhan dengan segera terhadap prasarana dan sarana;
d. pemulihan dengan segera pelayanan dan/atau penyelenggaraan urusan pada masyarakat yang terkena dampak; dan
e. bentuk pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2t (3) Pasal 34 . (1) PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA _32_ Pasal 34 Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih. Evaluasi sslagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Fresiden menetapkan Pemerintah Daerah dinyatakan mampu melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih, Menteri menyerahkan kembali pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi sglagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal akan belum mampu melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait tetap melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih sampai dengan Pemerintah Daerah dinyatakan marnpu melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih. Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi khusus dan tata cara pengambilalihan pelaksanaan lrrusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewerrangan daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur datam Peraturan Menteri. (21 (3) (4) (s) (1)
(2) Penyusunan . (21 REPUBLIK INOONESIA _33_ Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Bagran Kesatu Umum Pasal 36 Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif datam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak melaksalakan program strategis nasional;
b. kepala daerah tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam wakhr 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada:
1. , untuk daerah provinsi; atau
2. Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Rrsat, untuk daerah kabupaten/kota.
c. kepala daerah tidak menyampaikan laporan keterangan pertanggungiawaban kepada DPRD dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; (1) t2l
d. kepala m d. REPIJBLIK INDONESIA kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menjadi pengurus suatu perusahaan, baik miUk swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun; kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa iztn dari Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin da:-i gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kecuali jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak;
g. kepala daerah tidak menyampaikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; kepala daerah dan anggota DPRD serta daerah masih memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai walil Pemerintah Pusat; daerah masih memberlalnrkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat; kepala daerah tidak menyebarluaskan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan; kepala daerah dan anggota DPRD tidak menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; h. j.
l. kepala o. p. q. kepala daerah tidak menetapkan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah; kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang- undang; kepala daerah tidak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun; kepala daerah tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas; kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat atas:
1. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak melalsanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
2. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sslegaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; r.
s. kepala (1) '
s. kepala daerah Udak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta tidak menyampaikan informasi keuangan daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, Menteri, dan gubernur sslagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
a. informasi tertulis dari kepala daerah dan pimpinan DPRD;
b. informasi tertulis dari pimpinan lembaga negara;
c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
e. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dijatuhkan merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan sebagai bagran dari pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) (3) (a) Sanksi 14) Sanksi administratif sebag4imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;
c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;
e. pengambilalihan kewenanganperiainan; f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;
h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau i. pemberhentian. Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Pasal 38
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. teguran terfulis;
b. teguran tertulis kedua;
c. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
d. pemberhentian.
(2) Sanksi t2l (3) PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua sebagairn4la dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Penjatuhan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dijatuhi sanksi teguran terhrlis wajib menindaklanjuti sanksi yang dijatuhkan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah Srang tetap tidak menjalanlan program strategis nasional setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis kedua. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objeldif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen Lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dijatuhi sanksi teguran tertulis kedua wajib menindaklanjuti sanksi yang dijatuhkan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah paling eepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. (41 (s) (6) (7) (8)
(9) Sanksi PRES I OEN REPUBLIK INOONESIA
(9) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijatuhkan oleh /atau wakil gubernur atas usulan Menteri serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota.
(10) Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
(11) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaadnya sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7).
(12) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/ suami.
(13) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah selesai menjalani pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian.
(14) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dijatuhkan oleh /atau wakil gubemur atas usulan Menteri serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/ wakil wali kota.
(15) Usulan pemberhentian sebagaimaaa dimaksud pada ayat (14) ditindaklanjuti paling Lambat 3O (nga puluh) hari sejak usulan diterima.
(16) Penjatuhan PR ES I OEN REPUBLIK INOONESIA _40_
(16) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen Lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(17) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskEln APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan.
(18) Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5) serta proses administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (13) dilakukan oleh:
a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh ; dan
b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dljatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(19) Pemeriksaan oleh APIP seb"sFimana dimaksud pada ayat (17) dilakukan dengan ketentuan:
a. APIP Kementerian melakukan pemeriksaan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Menteri;
b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat melakukan pemeriksaan terhadap bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
c. pemeriksaan dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja. (2O) APrP. PRES I OEN REPUBLIK INDONESIA -4L-
(20) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (19) benrenang:
a. melakukan klarilikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
b. mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan yang diperlukan;
c. memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya;
d. meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau mengadukan; dan
e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.
(21) Dalam pelaksanaan kewenangan sebag4imana dimaksud pada ayat (20) huruf e, APIP dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan dapat dibantu oleh pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 39
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebegaimala dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf I hunrf j, huruf p, dan huruf s dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. teguran tertulis;
b. teguran tertulis kedua; dan/atau
c. mengikuti program pembinaan khusus penddaman bidang pemerintahan. Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam: (2)
a. Pasal 36 (3) PRESIOEN REPUSLIK INOONESIA
a. Pasal 36 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf j, huruf p, dan huruf s dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota; dan
b. Pasal 36 ayat (21 huruf f dijatuhkan oleh /atau wakil gubernur serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wali kota. Sanksi mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan terhadap pelanggaran administratif seba gaimana dimaksud dalam: a, Pasal 36 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf j, huruf p, dan huruf s dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota; dan
b. Pasal 36 ayat (21 huruf f dijatuhkan oleh /atau wakil gubemur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi dan penjatuhan sanksi tegr:.ran tertulis dan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Kepala daerah 5rang tetap melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf f, huruf j, huruf p, dan huruf s setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan. (4) (s)
(6) Penjatuhan PRE S I OEN REPUBLIK INDONESIA _43_
(6) Penjatuhan ""r1"i "sbagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, .dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen Lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi teguran tertulis kedua. (71 Wakil kepala daerah yang tetap melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf f setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.
(8) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat l7l didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi teguran tertulis kedua.
(9) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan.
(10) Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta proses administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71dilakr.rkan oleh:
a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh ; dan
b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(11) Ketentuan PRE S I OEN REPUALIK INOONESIA
(11) Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
(12) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7 1 dilaksanakan dalam bentuk:
a. orientasi pendalaman bidang tugas terhadap kegiatan yang sejenis;
b. pembelajaran dari keberhasilan bidang yang sama di tempat lain; dan/atau
c. melaksanakan kegiatan program pembinaan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
(14) Selama kepala daerah mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), hrgas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(15) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan tetap diberikan hak keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 40 (1) (21 (3) REPUBLIK INOONESIA _45_ Pasal 4O Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dan huruf e dljatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh /atau wakil gubernur atas usulan Menteri serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yarrg berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Menteri menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan s6fqgaimana dimaksud pada ayat (3). Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh inspektorat jenderal Kementerian. Ketentuan mengenai pemeriksaan sslageiman4 dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 41 Kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf g dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) (s) (6) (1)
(2) Sanksi {2t (3) (1) (21 (3) PRES I OEN REPUBLIK INDONESIA _46_ Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubemur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 42 Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf h, huruf k, dan huruf I dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. Hak keuangan yang tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD. Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubemur dan/atau anggota DPRD provinsi serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota. Penjatuhan sanksi sebagnimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. (41
(5) Khusus (s) (6) (7) PRE S IOEN REPUBLIK INOONESIA Khusus unttrk pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h, selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi sanksi berupa penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah kepada daerah. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan. Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh:
a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan
b. perangkat gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Hasil pelaksanaan terhadap penjatuhan sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan sslagaima"na dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh:
a. sekretaris daerah provinsi kepada Menteri melalui inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi; dan
b. sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/ kota. (8) (e) (1O) Sanksi . REPUBLIK INOONESIA _48_
(10) Sarksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (5) tidak diterapkan pada saat kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang dijatuhi sanksi masih mengajukan keberatan kepada kepada Menteri untuk peraturan daerah kabupaten/kota. Pasal 43
(1) Daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf i dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. 121 Sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk daerah provinsi serta oleh gubernur seb"gai wakil Pemerintah Pusat untuk daerah kabupaten/kota setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaForkan atau diadukan.
(4) Proses administratif penetapan sanksi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalsanakan oleh inspektorat jenderal Kementerian.
(5) Proses administratif penetapan sanksi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ss[qgaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat gubernur sebogai wakil Pemerintah pusat.
(6) Ketentuan (6) 17t (1) (2) (3) (4) PRE S I DEN REPUBLIK INOONESIA Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagai"naqa dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan masing-masing disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan disertai dengan permintaan untuk melaksanakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Hak keuangan yang tidak dibayarkan selanra 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan kepala daerah dan serta anggota DPRD. Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selaflra 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Menteri atanr gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan ApIp untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan. (s)
(6) Proses (6) PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
a. inspektorat jenderal Kementerian, unhrk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan
b. perangfuat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai pemeriksaan sslqgaiman6 dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Hasil pelaksanaan terhadap penjatuhan sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan s6lagaimen4 dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh:
a. sekretaris daerah provinsi kepada Menteri melalui inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada gubemur dan/atau anggota DPRD provinsi; dan
b. sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkat gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten / kota. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dijatuhkan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan r€rn&mgan peraturan daerah tentang zrnggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-rrndangan. (71 (8) (e) Pasal 45 (1) (2) (s) (3) (4) PRE S I DEN REPUBLIK INOONESIA Pasal 45 Kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimalsud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf q dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. teguran tertulis;
b. teguran tertulis kedua; dan/atau
c. pengambilalihan kewenangan perizinan. Sanksi teguran terhrlis dan teguran tertulis kedua sebagai?nana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Sanksi pengambilalihan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota. Ketentuan mengenai verilikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran terhrlis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua sebogaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Kepala daerah yang tetap tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa pengambilalihan kewenangan perizinan. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas hasil pemeriksaen secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, inforrnasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. (6)
(7) Menteri (7t (8) (e) (10) (1) (21 PRE S IOEN REPUBLIK INOONESIA Menteri atau gubernur sebegai wakil Pemerintah Rrsat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan. Proses administratif dan verifi.trasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta proses administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan
b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 46 Kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sslagaimana dima.ksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf r dijatuhi sanksi administratif berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan. Sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 didasarkan at^as hasil pemeriksaa.n secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud, (3)
(4) Menteri REPUSLIK INDONESIA
(4) Menteri atau gubernur sebegqi wakil pemerintah h,rsat sesuai dengan kewenangannya menugaskan ApIp untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan.
(5) Proses administratif penjatuhan sanksi sebagaimsna dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dljatuhkan oleh Menteri; dan
b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dliatuhkan oleh gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (19) sampai dengan ayat (21) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (71 Ketentuan mengenai program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (12) sampai dengan ayat (15) berlaku secara mutatis mutandis terhadap program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 47 Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya tidat( menjatuhkan sanksi administratif, penjatuhan sanksi administratif diambil alih oleh Menteri. Pasal 48 PRE S IDEN REPUBLIK INOONESIA pasal 48
(1) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penjatuhan sanksi kepada wakil kepala daerah yang melaksanakan hrgas sebagai kepala daerah. (21 Dalam hal pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala daerah berasal dari pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran administratif sslageiyn:na dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberhentikan secara langsung dari jabatan pelaksana tugas kepala daerah dan dikembalikan ke unit kerja asalnya. BAB VII PENDANAAN Pasal 49 Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran darr pendapatan belanja negara dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PEMLIHAN Pasal 5O Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelalsanaan urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BAB IX 2. 3. PRES IOEN REPUBLIK INOONESIA BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib mendasarkan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah dinyatakan masih tetap berlahr sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasal 52 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 4. .