Apakah PP Nomor 60 Tahun 2017 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 60 Tahun 2017?

Terdapat 28 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 60 TAHUN 2017

TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

Q: Apa yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2017?

Peraturan ini mengatur mengenai: TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK.

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2017-12-28

Total Pasal: 28 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2017:60

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Izin adalah pemyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

2. Surat . Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik.

PASAL 2

BAB I: KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; dan

b. pemberitahuankegiatanpolitik. BAB II BAB II KEGIATAN KERAMAIAN UMUM DAN KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan pasal 3 Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. keramaian;

b. tontonan untuk umum; dan

c. arak-arakan di jalan umum. Pasal 4 Bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tata Cara Perizinan Pasal 5 Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat lzin. Pasal 6

(1) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. (21 Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

(3) Dalam . (3) (4) (1) (2) trRESIDEN REPU BLIK INDONESIA Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berska.la internasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal permohonan izin ndak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/ atau ayat (3), Kapolri atau pejabat polri yang Berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan. Pasal 7 Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memuat paling sedikit:

a. tujuan dan sifat kegiatan;

b. tempat dan waktu penyelenggaraan;

c. jumlah peserta atau undangan; dan

d. penanggung jawab kegiatan. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:

a. daftar susunan panitia penyelenggara;

b. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;

c. rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan

d. pemyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin sebagaipslla dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Untuk permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara. Dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dan ayat (2), pejabat Polri Yang Berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi. (3) (4) (s) Pasal 8 -J- pasal 8 Setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pejabat polri yang Berwenang meiakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya. Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terdapat permasalahan, pejabat polri yang Berwenang memberikan Surat lzin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (21 Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan Surat Izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskaia internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat permasalahan, pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai dengan alasan. Pasal 10 Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Ihpolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan Peraturan Kapolri. Bagian (1) (2) PRESIOEN REPUBLIK IN DON ES IA Bagian Ketiga Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pasal 12 Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya. Pasal 13 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 14 Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin. Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) (2) (s) pasal lS Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan peraturan Kapolri. BAB III -t- BAB III KEGIATAN POLITIK Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan Politik Pasal 16 Bentuk kegiatan politik meliputi:

a. kampanye pemilihan umum;

b. pawai yang bermuatan politik;

c. penyebaran pamflet yang bermuatan politik;

d. penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan

e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 17 Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang. Kegiatan politik yang akan dilaksanakan di lingkungan sendiri tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat Polri Yang Berwenang, kecuali kegiatan tersebut berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagian Kedua Tata Cara Pemberitahuan Pasal 18 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal lZ disampaikan oleh penyelenggara secara tertulis kepada pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan politik dilaksanakan. pasal 19 (l) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal lg paling sedikit memuat:

a. bentuk kegiatan; b.maksud (1) (21

b. maksud dan tujuan kegiatan;

c. tempat dan waktu kegiatan;

d. jumlah peserta dan jumlah kendaraan;

e. pembicara; dan

f. penanggung jawab kegiatan. (21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:

a. proposal; b, anggaran dasar/ anggaran rumah tangga organisasi/ badan hukum;

c. identitas diri penanggung jawab kegiatan;

d. daftar susunan pengums untuk organisasi/badan hukum;

e. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;

f. rekomendasi instansi terkait jika diperlukan;

g. paspor dan visa bagi pembicara orang asing;

h. denah rute yang akan dilaluijika kegiatan tersebut berupa pawai; dan

i. undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara. Pasal 20

(1) Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah menerima pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan politik.

(2) Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan STTP terhadap pemberitahuan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam hal pemberitahuan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat Polri Yang Berwenang memberitahukan kepada penyelenggara untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Apabila penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang tidak menerbitkan STTP. untuk (3) (4t Pasal 21 (3) (41 Pasal 21 (l) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat polri yang Berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk:

a. menunda kegiatan;

b. memindahkan lokasi kegiatan;

c. mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau

d. mengurangi sebagian kegiatan.

(2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dicantumkan dalam STTP. Apabila penyelenggara mengabaikan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan tetap melaksanakan kegiatan, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat memberikan teguran. Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan politik. Pasal 22 Dalam hal timbul gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan politik yang telah diterbitkan STTP, Pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan kepada penyelenggara untuk menghentikan, menunda dan/atau memindahkan lokasi kegiatan politik. Pasal 23 Dalam hal penyelenggara atas inisiatif sendiri membatalkan kegiatan, menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara, dan/atau mengurangi sebagian kegiatan politik harus memberitahukan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberitahuan kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Kapolri. BAB IV. PRESIOEN REPU BLIK INDONESIA BAB IV PENDANAAN pasal 25 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan peizinan, pengawasan dan pengamanan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Semua permohonan izin atau pemberitahuan yang telah diterima oleh Pejabat Polri Yang Berwenang dan belum diterbitkan Surat lzin atau STTP, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 2T

BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

Naskah pasal.

PASAL 3

BAB II: BAB II | Bagian Kesatu - Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi:
a. keramaian;
b. tontonan untuk umum; dan
c. arak-arakan di jalan umum.

PASAL 4

BAB II: BAB II | Bagian Kesatu - Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan
keamanan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan