Apakah PP Nomor 13 Tahun 2018 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 13 Tahun 2018?

Terdapat 37 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 13 TAHUN 2018

PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA

Q: Apa yang diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2018?

Peraturan ini mengatur mengenai: PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA.

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2018-04-17

Total Pasal: 37 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2018:13

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan
cuaca.
2. Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan
iklim dan kualitas udara.
3. Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan
gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi,
kelistrikan udara, dan tanda waktu,
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis objektif.
5. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi dalam
bentuk desain dan rancang bangun.
6. Pengembangan Industri adalah kegiatan untuk
menciptakan dan/ atau meningkatkan nilai guna sarana
yang telah ada Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang
digali, disusun, dan dikembanglan secara sistematis
dengan menggunakan pendekatan tertentu yang
ditandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat
kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk
menerangkan pembuktian.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau
produk yarrg dihasiikan dari penerapan dan pemanfaatan
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan
nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan
peningkatan mutu kehidupan manusia, gejala alam
dan/ atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. Lembaga Asing adalah Lembaga Pemerintah Asing
maupun kmbaga Non Pemerintah Asing yang kegiatan
utamanya tidal terbatas pada penelitian dan
pengembangan, dan bukan merupakan Badan Usaha
Asing.
10. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika.
11. Kepala Badan adalah kepala yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika.

PASAL 2

BAB I: KETENTUAN UMUM

(U (21 Pasal 2 Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan telorologi serta membangun kemandirian bangsa. Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Penelitian Meteorologi, Klimatotogi, dan Geofrsika meliputi kegiatan:

a. Penelitian dasar yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi Penelitian terapan; dan/atau

b. Penelitian terapan yang dilakukan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. BAB N PENELITIAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Pasal 4 Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan untuk:

a. menemukenali gejala Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika;

b. meningkatkan kapasitas analisis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan/ atau

c. menemukan teori baru bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika. Pasal 5 . . Pasal 5 Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika dapat dilakukan oleh Badan, lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia. Pasal 6 Lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia sslagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan hasil Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika yang sensitif dan berdampak luas kepada Badan. Hasil Penelitian yang sensitif dan berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan/ atau berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan. Kepala Badan dalam melakukan verifikasi sebagaimana dima&sud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi pemerintah terkait dan akademisi di bidang penelitian, dan/atau lemb"ga penelitian dan pengembangan Lainnya. Dalam hal verifikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan laporan hasil penelitiaa sebagaimeura dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. (u (2) (s) (6) (3t (41 Pasal 7 (1) l2t (3) (4) Pasal 7 Penelitian ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan oleh lembaga asing, perguruan tinggi asing, dan/atau w€rga negara asing wqjib mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertalan secara aktif peneliti dari Badan dan/atau instansi pemerintah terkait. Badan dan/ atau instansi pemerintah terkait sslegaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta dan/atau badan hukum Indonesia yang kompeten. Lembaga asing, perguruan tings asing, dan/atau warga negara asing sebagaimana dimalsud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepada Kepala Badan. pasal 8 (U Hasil Penelitian yang dilakukan Kepala Badan. (21 Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sslagairnana dimalsud dalam Pasal 5 yang akan diinformasikan kepada publik melalui media massa dan media sosial wajib mendapat persetqiuan tertulis dari (1) oleh peneliti sebagaimana dimaksud dala:n Pasal 6 ayat (1) yang akan diinformasikan kepada publik melalui media informasi apapun wajib mendapatkan persetqjuan tertulis dari Kepala Badan. Pasal 9 Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan oleh lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/ ata,u warga negara Indonesia. t2) Pasal 1O $-,D (1) Pasal 10 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 harus memuat paling sedikit:

a. identitas peneliti; dan

b. hasil Penelitian. Pasal 11 Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dal,am Pasal 10 huruf b merupakan laporan lengkap yang meliputi:

a. data mentah;

b. analisis; dan

c. hasil akhir penelitian. Data mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang digunakan dalam Penelitian. Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode untuk menganalisis. Hasil akhir Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil dan pembahasan Penelitian serta simpulan. Pasd 12 Badan melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Selain melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat meminta pertimbangan instansi pemerintah lainnya dan pemerintah daerah terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 13 Dalam hal pemohon telah memenuhi analisa dan evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2, Kepala Badan menerbitkan persetqiuan tertulis. (21 (3) (4) (1) (2t Bagran Bagian Kedua Uji Operasional Pasal 14 Setiap hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang digunakan untuk penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib dilakukan uji operasional oleh Badan. Pasal 15 Uji operasional merupakan validasi terhadap hasil Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dalam membuktikan proses yang dapat memberikan hasil guna memenuhi standar operasional dalam penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pasal 16 Uji operasional oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan membentuk Panel. Panel beranggotakan para ahli dibidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

(3) Badan atau Panel harus menentukan prosedur uji operasional yang meliputi paling sedikit:

a. jangka waktu validasi; dan

b. metode validasi. Pasal 17 Uji operasional sebagaimana dimaskud dalam Pasal 16 ayat

(1) menghasilkan rekomendasi: a, laik digunakan untuk operasional penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; atau

b. tidak laik digunakan untuk operasional penyele rrggaraan Meteorologi, K1imatologi, dan Geofisika. (1) (2t (1) (21 Pasal 18 (1) 121 Pasal 18 Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji operasional diatur dengan Peraturan Kepala Badan. BAB III REKAYASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Pasal 19 Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk:

a. memodilikasi unsur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan b, mengembangkan sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pasal 20 Hasil rekayasa Meteorologi, Klimatolog, dan Geofisika wajib memenuhi standar sarana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh Badan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/ atau warga negara Indonesia. Pasal22 Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika dapat dilaksanakan melalui kerja satna internasional setelah mendapat rekomendasi dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 (U (2t Pasal 23 Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan berdasarkan permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. proposal;

b. daftar riwayat hidup/profil Badan, lembaga penelitian dan pengembangarL, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia;

c. surat kesediaan sebagai mitra kerja dari pimpinan instansi yang kompeten di bidang rekayasa yang akan dilakukan oleh pemohon;

d. melampirkan dokumen perjanjian yang paling sedikit memuat nilai-nilai kesetaraan para pihak mengatur hak atas kekayaan intelektual yang ditimbulkan dari kegiatan rekayasa.

e. surat rekomendasi dari pejabat perwakilan Republik Indonesia dimana pemohon tinggal; dan

f. daftar dan deskripsi kegunaan sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika hasil rekayasa. Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21disampaikan kepada Badan. (3) BAB IV PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Pasal 24 Pengembangan industri sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam memproduksi sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika. Pasal 25 Pasal 25 Pengembangan industri sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara:

a. menciptakan sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baru; dan/atau

b. meningkatkan nilai guna sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah ada. Pasal 26 Penciptaan sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofrsika ss$agaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk:

a. pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan/atau

b. keanekaragaman sarana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.