DOKUMEN 1
Naskah Resmi Dokumen
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. Pengembangan . . . RUMPUN JABATAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
1. Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Tata Laksana
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 2. Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai 4. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Pegawai 5. Pengembangan Karir (Mutasi dan Promosi Pegawai) 6. Administrasi, Informasi, dan Dokumentasi Kepegawaian 7. Pembinaan dan Disiplin Pegawai 8. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Pegawai
2. Kelembagaan dan Tata Laksana 9. Organisasi dan Tata Kerja
10. Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi, Analisis Beban Kerja
11. Standar Pelayanan dan Sistem dan Prosedur Kerja LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RUMPUN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
10. Perpustakaan . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
3. Pengembangan Kompetensi
12. Perencanaan Pengembangan Kompetensi
13. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
14. Evaluasi Pengembangan Kompetensi
2. Perencanaan, Keuangan, Akuntabilitas, dan Audit
4. Perencanaan Program dan Anggaran
15. Perencanaan Program dan Anggaran
16. Pemantauan dan Evaluasi Anggaran
5. Akuntabilitas Kinerja
17. Penyusunan Perjanjian Kinerja
18. Pengukuran Kinerja Organisasi
19. Pengelolaan dan Pemantauan Data Kinerja Organisasi
20. Pelaporan Kinerja Organisasi
6. Keuangan
21. Administrasi Keuangan
22. Pelaksanaan Anggaran
23. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7. Audit Internal
24. Audit dan Reviu Keuangan dan Anggaran
25. Reviu, Evaluasi, dan Audit Kinerja
3. Administrasi Umum
8. Tata Usaha
26. Pengelolaan Persuratan
27. Ketatausahaan
9. Arsip
28. Inventarisasi dan Pengolahan
29. Penyusutan
30. Proses Pengundangan PUU MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
49. Layanan . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
10. Perpustakaan
31. Layanan Perpustakaan
32. Pengelolaan Perpustakaan
4. Pelayanan Umum
11. Pengelolaan Bangunan dan Infrastruktur Lainnya
33. Perencanaan Sipil Bangunan
34. Pengawasan Bangunan
35. Desain Interior
12. Pengelolaan Kendaraan
36. Perencanaan BMN
37. Pengadaan BMN
38. Penatausahaan BMN
39. Penggunaan/Pemanfaatan BMN
40. Pemeliharaan/Perawatan BMN
41. Penghapusan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan BMN
13. Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan
14. Tata Gerha dan Jamuan
42. Jamuan dan Tata Saji
43. Peralatan Rumah Tangga dan Linen
44. Pemeliharaan Lingkungan, Hewan, dan Kebersihan
15. Pengamanan Dalam
45. Operasi Pengamanan Lingkungan
16. Pelayanan Medis
46. Layanan Medis Umum
47. Layanan Spesialis
48. Layanan Medis Gigi MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
20. Peliputan . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
49. Layanan Paramedis
50. Layanan Laboratorium
51. Layanan Kebidanan
52. Layanan Fisioterapis
53. Layanan Farmasi
54. Administrasi Medis/Kesehatan (Medical Record)
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
17. Sistem Informasi
55. Aplikasi Eksekutif dan Website
56. Otomasi Perkantoran
57. Pemrograman
58. Basis Data dan Informasi
59. Perancangan Program
60. Layanan Pengguna (Helpdesk)
18. Infrastruktur
61. Keamanan Informasi
62. Data Center
63. Jaringan Komunikasi Data
64. Layanan Jaringan
6. Kehumasan
19. Pengelolaan Informasi Publik
65. Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
66. Monitoring dan Analisis Media MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
27. Analisis . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
20. Peliputan dan Dokumentasi
67. Jurnalisme dan Diseminasi Informasi
68. Visual dan Audiovisual
21. Perancangan Grafis
69. Design Grafis
70. Pencetakan
7. Keprotokolan
22. Protokol VVIP dan VIP
71. Tata Upacara
72. Tata Tempat
73. Tata Penghormatan
23. Ajudan VVIP dan VIP
74. Pendampingan Pimpinan
8. Benda Seni dan Budaya
24. Pengelolaan Benda Seni dan Budaya
75. Layanan Koleksi Museum dan Benda Seni Istana
76. Kuratorial Museum dan Benda Seni Istana
77. Konservasi Benda Seni Istana
78. Pengelolaan Kegiatan Seni Budaya
9. Pengamanan
25. Pengamanan VIP dan VVIP
79. Dukungan Intelijen
80. Operasi Pengamanan VIP dan VVIP
10. Analisis Kebijakan
26. Analisis Kebijakan
81. Analisis Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia
82. Analisis Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
83. Analisis Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kemaritiman MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
30. Analisis . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
27. Analisis Pengaduan Masyarakat
84. Analisis, Tindak Lanjut, dan Pemantauan Aduan Masyarakat sesuai Bidang Kebijakan
85. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
28. Kerja Sama Teknik dan Tenaga Asing
86. Program/Proyek KTLN
87. Beasiswa KTLN
88. Bantuan Barang/Peralatan KTLN
89. Penugasan Tenaga Asing dan Fasilitas KTLN
11. Analisis Hukum dan Perundang- undangan
29. Analisis Hukum
90. Analisis dan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri
91. Pemberian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum
92. Analisis dan Pendapat Hukum terkait Permasalahan Hukum, Prerogatif dan Kewarganegaraan RI
93. Litigasi
94. Analisis dan Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan (PUU) di MA dan MK
95. Analisis dan Penyelesaian Prerogatif (Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Penjara Sementara
96. Analisis dan Penyelesaian Kewarganegaraan RI
97. Analisis Perlindungan Hukum MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Agussalim Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
30. Analisis Perundang-undangan 98. Analisis Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Perundang- undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden 99. Analisis dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
100. Analisis dalam Penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden
101. Analisis, Penyelesaian, dan/atau Pengesahan Perjanjian Internasional
102. Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, dan/atau Peraturan Perundang-undangan
12. Penetapan keputusan yang kewenangannya pada Presiden
31. Penetapan Pengangkatan/Pemberhentian/ Pensiun/Cuti bagi Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah/Perwira TNI/POLRI
103. Pengangkatan/Pemberhentian/Pensiun/Cuti Pejabat Negara
104. Pengangkatan/Kenaikan Pangkat/Pemberhentian Pejabat Pemerintahan
105. Pengangkatan/Kenaikan Pangkat/Pemberhentian Perwira TNI/Polri
32. Penetapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
106. Penetapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Militer
107. Penetapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Sipil
33. Perjalanan Dinas Luar Negeri
108. Penanganan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri
109. Evaluasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO
3. Pengembangan . . . RUMPUN JABATAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
1. Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Tata Laksana
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 2. Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai 4. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Pegawai 5. Pengembangan Karir (Mutasi dan Promosi Pegawai) 6. Administrasi, Informasi, dan Dokumentasi Kepegawaian 7. Pembinaan dan Disiplin Pegawai 8. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Pegawai
2. Kelembagaan dan Tata Laksana 9. Organisasi dan Tata Kerja
10. Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi, Analisis Beban Kerja
11. Standar Pelayanan dan Sistem dan Prosedur Kerja LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RUMPUN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
10. Perpustakaan . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
3. Pengembangan Kompetensi
12. Perencanaan Pengembangan Kompetensi
13. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
14. Evaluasi Pengembangan Kompetensi
2. Perencanaan, Keuangan, Akuntabilitas, dan Audit
4. Perencanaan Program dan Anggaran
15. Perencanaan Program dan Anggaran
16. Pemantauan dan Evaluasi Anggaran
5. Akuntabilitas Kinerja
17. Penyusunan Perjanjian Kinerja
18. Pengukuran Kinerja Organisasi
19. Pengelolaan dan Pemantauan Data Kinerja Organisasi
20. Pelaporan Kinerja Organisasi
6. Keuangan
21. Administrasi Keuangan
22. Pelaksanaan Anggaran
23. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7. Audit Internal
24. Audit dan Reviu Keuangan dan Anggaran
25. Reviu, Evaluasi, dan Audit Kinerja
3. Administrasi Umum
8. Tata Usaha
26. Pengelolaan Persuratan
27. Ketatausahaan
9. Arsip
28. Inventarisasi dan Pengolahan
29. Penyusutan
30. Proses Pengundangan PUU MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
49. Layanan . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
10. Perpustakaan
31. Layanan Perpustakaan
32. Pengelolaan Perpustakaan
4. Pelayanan Umum
11. Pengelolaan Bangunan dan Infrastruktur Lainnya
33. Perencanaan Sipil Bangunan
34. Pengawasan Bangunan
35. Desain Interior
12. Pengelolaan Kendaraan
36. Perencanaan BMN
37. Pengadaan BMN
38. Penatausahaan BMN
39. Penggunaan/Pemanfaatan BMN
40. Pemeliharaan/Perawatan BMN
41. Penghapusan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan BMN
13. Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan
14. Tata Gerha dan Jamuan
42. Jamuan dan Tata Saji
43. Peralatan Rumah Tangga dan Linen
44. Pemeliharaan Lingkungan, Hewan, dan Kebersihan
15. Pengamanan Dalam
45. Operasi Pengamanan Lingkungan
16. Pelayanan Medis
46. Layanan Medis Umum
47. Layanan Spesialis
48. Layanan Medis Gigi MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
20. Peliputan . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
49. Layanan Paramedis
50. Layanan Laboratorium
51. Layanan Kebidanan
52. Layanan Fisioterapis
53. Layanan Farmasi
54. Administrasi Medis/Kesehatan (Medical Record)
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
17. Sistem Informasi
55. Aplikasi Eksekutif dan Website
56. Otomasi Perkantoran
57. Pemrograman
58. Basis Data dan Informasi
59. Perancangan Program
60. Layanan Pengguna (Helpdesk)
18. Infrastruktur
61. Keamanan Informasi
62. Data Center
63. Jaringan Komunikasi Data
64. Layanan Jaringan
6. Kehumasan
19. Pengelolaan Informasi Publik
65. Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
66. Monitoring dan Analisis Media MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
27. Analisis . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
20. Peliputan dan Dokumentasi
67. Jurnalisme dan Diseminasi Informasi
68. Visual dan Audiovisual
21. Perancangan Grafis
69. Design Grafis
70. Pencetakan
7. Keprotokolan
22. Protokol VVIP dan VIP
71. Tata Upacara
72. Tata Tempat
73. Tata Penghormatan
23. Ajudan VVIP dan VIP
74. Pendampingan Pimpinan
8. Benda Seni dan Budaya
24. Pengelolaan Benda Seni dan Budaya
75. Layanan Koleksi Museum dan Benda Seni Istana
76. Kuratorial Museum dan Benda Seni Istana
77. Konservasi Benda Seni Istana
78. Pengelolaan Kegiatan Seni Budaya
9. Pengamanan
25. Pengamanan VIP dan VVIP
79. Dukungan Intelijen
80. Operasi Pengamanan VIP dan VVIP
10. Analisis Kebijakan
26. Analisis Kebijakan
81. Analisis Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia
82. Analisis Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
83. Analisis Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kemaritiman MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
30. Analisis . . . Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
27. Analisis Pengaduan Masyarakat
84. Analisis, Tindak Lanjut, dan Pemantauan Aduan Masyarakat sesuai Bidang Kebijakan
85. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
28. Kerja Sama Teknik dan Tenaga Asing
86. Program/Proyek KTLN
87. Beasiswa KTLN
88. Bantuan Barang/Peralatan KTLN
89. Penugasan Tenaga Asing dan Fasilitas KTLN
11. Analisis Hukum dan Perundang- undangan
29. Analisis Hukum
90. Analisis dan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri
91. Pemberian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum
92. Analisis dan Pendapat Hukum terkait Permasalahan Hukum, Prerogatif dan Kewarganegaraan RI
93. Litigasi
94. Analisis dan Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan (PUU) di MA dan MK
95. Analisis dan Penyelesaian Prerogatif (Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Penjara Sementara
96. Analisis dan Penyelesaian Kewarganegaraan RI
97. Analisis Perlindungan Hukum MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Agussalim Keluarga Jabatan Fungsi Jabatan Peran Jabatan
30. Analisis Perundang-undangan 98. Analisis Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Perundang- undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden 99. Analisis dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
100. Analisis dalam Penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden
101. Analisis, Penyelesaian, dan/atau Pengesahan Perjanjian Internasional
102. Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, dan/atau Peraturan Perundang-undangan
12. Penetapan keputusan yang kewenangannya pada Presiden
31. Penetapan Pengangkatan/Pemberhentian/ Pensiun/Cuti bagi Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah/Perwira TNI/POLRI
103. Pengangkatan/Pemberhentian/Pensiun/Cuti Pejabat Negara
104. Pengangkatan/Kenaikan Pangkat/Pemberhentian Pejabat Pemerintahan
105. Pengangkatan/Kenaikan Pangkat/Pemberhentian Perwira TNI/Polri
32. Penetapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
106. Penetapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Militer
107. Penetapan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Sipil
33. Perjalanan Dinas Luar Negeri
108. Penanganan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri
109. Evaluasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO