PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Pcraturan Pcmerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang bcrbentuk padat.

2. Sampah Spcsihk adalah sampah yanB karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. A 3.Pengelolaan REPUBLIK INDONESTA

3. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.

4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, danlatau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.

6. Sampah yang Mengandung 83 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung 83.

7. Sampah yang Mengandung Limbah 83 adalah sampah yang berasai dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah 83.

8. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

9. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

10. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia. I 1. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan danf atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung 83, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam. A

13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

14. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.

16. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang danlatau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

17. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-83 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah 83 yang berrzin.

18. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media Iingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. Mentcri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB I: KETENTUAN UMUM

A

Pasal 2
(1) Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini meliputi:
a. Sampah yang Mengandung 83;
b. Sampah yang Mengandung Limbah 83;
c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
d. Puing Bongkaran Bangunan;
e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah;
dan/atau
f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
(21 Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK
Bagian Kesatu
Umum

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kesatu - Umum

(1) Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
(2) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah
provinsi dan daerah kabupatenlkota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kesatu - Umum

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan
melalui:
a. pengurangan; dan/atau
b. penanganan.
(21 Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
A
(3) Penanganan

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan/atau
e. pemrosesan akhir Sampah.
(4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis
Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1).
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kedua - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

(1) Sampah yang Mengandung 83 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasai dari:
a. rumah tangga;
b. kawasan komersial;
c. kawasan industri;
d. kawasan khusus;
e. kawasan permukiman;
f. fasilitas sosial;
g. fasilitas umum; dan
h. fasilitas lainnya.
(2) Sampah yang Mengandung 83 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. produk rumah tangga yang mengandung 83 dan
tidak digunakan lagi;
b. bekas kemasan produk yang mengandung 83;
c. barang elektronik yang tidak digunakan iagi;
dan/atau
d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung
83 yang tidak digunakan lagi.
(3) Sampah yang Mengandung 83 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari
sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung
83.
A
Paragraf 1

Paragraf 1
Pengurangan Sampah yang Mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kedua - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang
Mengandung 83 wajib melakukan pengurangan Sampah.
(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. pembatasan timbulan Sampah;
b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali Sampah.
(3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai
label kandungan bahan kimia yang ramah
lingkungan;
b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai
petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca
penggunaan; dan/atau
c. memilih barang danlatau produk yang dapat didaur
uiang.
(4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan
Sampah yang Mengandung 83 menjadi bahan baku
dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses
pengolahan terlebih dahulu.
(5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara
menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah
yang Mengandung 83.
(6) Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan
pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang
Mengandung 83 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan
Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Fusat.
(71 Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan pemanfaatan kembali Sampah yang
Mengandung 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah 83.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kedua - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

Pasal 7
(1) Sampah yang Mengandung 83 yang diserahkan kepada
fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan penanganan
melalui kegiatan:
a. pemilahan; dan
b. pengumpulan.
(2\ Terhadap Sampah yang Mengandung 83 yang telah
dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pengelolaan lanjutan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kedua - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

(1) Penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan
Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan
oleh Menteri.
(2) Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia,
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat
menggunakan fasilitas
pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat
pengumpulan Sampah yang Mengandung 83.
(3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki
tztn.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kedua - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah yang
Mengandung 83 di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan fasilitas
pengelolaan Sampah iainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kedua - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

(1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan
Sampah yang mengandung 83.
A
(2) Pembatasan

-t]-
(2) Pembatasan timbulan Sampah yang mengandung 83
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan dengan
cara:
a. penyusunan rencana danf atau program pembatasan
timbulan Sampah yang mengandung 83 sebagai
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan
dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang
tidak mengandung 83; danlatau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah
yang Mengandung 83.
(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui fasilitas penampungan.
(3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
a. terlindung dari air hujan dan panas;
b. berlantai kedap air; dan
c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang
Mengandung 83 yang ditampung.
(4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara
sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Produsen
lainnya.
(5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib didaftarkan kepada bupati/wali kota.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan
lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung 83 pada
fasilitas penampungan.
(2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
Limbah E}3.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

Pasal 13
(1) Pembatasan timbulan Sampah yang mengandung 83
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan
penarikan kembali Sampah yang Mengandung 83
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan
secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
(2) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah melalui:
a. konsultasi publik dengan produsen; dan
b. koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Paragraf.2
Penanganan Sampah yang Mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

Penanganan Sampah yang Mengandung 83 dilakukan dengan
tahapan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Pemilahan Sampah yang Mengandung 83 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
a. setiap Orang pada sumbernya; dan
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas rlmum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
(2) Pemilahan Sampah yang Mengandung 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis
Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan
pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (21
wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang
Mengandung 83 skala kawasan.
(4) Tata
A

_10_
(4) Tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang
Mengandung El3 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung 83
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
dilakukan oleh:
a. bupati/wali kota untuk wilayah permukiman; dan
b. pengeloia kawasan permukiman, kawasan komersiai,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah
pengelolaannya.
(2) Pengumpulan Sampah yang Mengandung 83 untuk
wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan oleh bupati/wali kota di
fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(3) Pengumpulan Sampah yang Mengandung 83 oleh
pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas lrmum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disertai dengan
penyediaan:
a. TPSSS-B3; dan/atau
b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung 83
terpilah.
(4) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan
fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat bekerja sama dengan:
a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pengelolaan Limbah 83 yang berizin; atau
b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a
wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3
kepada bupati/wali kota.
A
(2) Permohonan

(21 Permohonan pendaftaran
dimaksud pada ayat (1)
persyaratan:
akta pendirian badan usaha;
peta lokasi TPSSS-B3;
peralatan penanganan kedaruratan;
memiliki bangunan dan sarana untuk menampung
Sampah berdasarkan hasil
pengelompokan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
tidak mencemari lingkungan; dan
memiliki tata keiola pengumpulan dan pengangkutan
Sampah.
(3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala
instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menerbitkan
nomor registrasi TPSSS-83.
(4) Pendaftaran TPSSS-83 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan untuk fasilitas Pengelolaan Sampah
Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Pengelola TPSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor
registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal i7 ayat (3)
wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung
83 paling sedikit 1 (satu) kali dalam i (satu) tahun
kepada bupati/wali kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan TPSSS-B3,
tata cara pendaftaran dan pelaporan pencatatan Sampah
yang Mengandung 83 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas llmum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah El3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung 83 dari kawasannya. TPSSS-83 sebagaimana harus dilengkapi dengan a. b. C. d. e f. (tb A

(2) Tempat REPUBLIK INDONESI.A.

(2) Tempat penyimpanan sementara Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah 83.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan

(1) Terhadap Sampah yang Mengandung 83 yang telah
dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan
TPSSS-83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan
sementara Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan
dan pemrosesan akhir.
(2) Tata cara pengangkutan, pengolahan Sampah dan
pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah El3.
Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketiga - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

(1) Sampah yang Mengandung Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari:

a. rumah tangga;

b. kawasan komersial;

c. kawasan industri;

d. kawasan khusus;

e. kawasan permukiman;

f. fasilitas sosial;

g. fasilitas umum; dan

h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Sampah yang Mengandung Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah 83 dan tidak digunakan lagi; A

b. bekas REPUBLIK INDONESTA _13_

b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah 83 dan tidak digunakan lagi;

c. 83 kadaluarsa, 83 yang tumpah dan 83 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau

d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketiga - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung

Pengeloiaan Sampah yang Mengandung 83 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pengeiolaan Sampah yang
Mengandung Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21.
Bagian Keempat
Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

(1) Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota menjadi penanggung jawab dalam
pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.
(21 Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a. Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala nasional,
dikoordinasikan oleh Menteri;
b. Sampah yang Tirnbul Akibat Bencana skala provinsi,
dikoordinasikan oleh gubernur; dan
c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala
kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh bupati/wali
kota.
(3) Dalam melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul
Akibat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana
pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara
aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(4) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
dilakukan setelah penyelarnatan dan evakuasi korban
dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang
bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana
sesuai dengan skala kebencanaan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

A

Pasal24
(1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan
melalui penanganan Sampah.
(2) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengangkutan;
c. pemanfaatan kembali;
d. pengolahan; dan/atau
e. pemrosesan akhir.
(3) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat
Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan :
a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat
Bencana;
b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat
Bencana;
c. nilai guna Sampah;
d. biaya yang diperlukan;
e. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah;
dan
f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
(4) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan
dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, terhadap Sampah
yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di
lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

(1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a
dilakukan di sarana pengelolaan Sampah yang Timbul
Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3).
(2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan
berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
a. Sampah yang Mengandung 83 dan/atau Sampah
yang Mengandung Limbah 83;
b. bangkai binatang; dan
c. Sampah lainnya.
A
(3) Pengelompokan

(3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak
memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan;
dan/atau
b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan
Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

(1) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21.
(21 Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan
alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
(3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
a. lokasi timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan
alat angkut; dan/atau
b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

( 1) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat
langsung digunakan.
(2) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat
Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama
danlatau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang
tidak mengandung El3 danlatau Sampah yang Tidak
Mengandung Limbah 83; danlatau
b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat
tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih
dahulu, untuk Sampah yang Mengandung 83
danlatau Sampah yang Mengandung Limbah 83.
A
(3) Pemanfaatan

(3) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat
Bencana yang mengandung 83 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan Limbah 83.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

(1) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d
dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(2) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengubah sifat, komposisi, danf atau volume Sampah.
(3) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap
jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
(41 Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
cara:
a. biodigester;
b. termal;
c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.
(5) Dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul
Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung 83
dan/atau Limbah 83, Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan
usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah 83.
(6) Tata cara kerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau
kegiatan pengolahan Limbah 83 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

(1) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah. A

(2) Pemrosesan . REFUBLIK INDONESIA -t7- (21 Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.

(3) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan
Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keempat - Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan
Pasal 29, rnenjadi bagian rencana kontigensi penanggulangan
bencana di daerah.
Bagian Kelima
Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan
penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang
dihasilkannya.
(2\ Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. bongkaran bangunan gedung;
b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
d. bongkaran prasarana pengairan.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 33
Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan/atau
e. pemrosesan akhir.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan di lokasi
bongkaran.
(2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis
Sampah yang meliputi:
a. mengandung 83 dan/atau Limbah 83;
b. dapat didaur ulang;
c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan
kembali.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Dalam melakukan pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas Llmllm, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:

a. badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung El3 danlatau Limbah E}3;

b. pengumpul Limbah 83, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung 83 dan/atau Limbah 83; dan/atau A

c. fasilitas REPUBLIK INDONESTA -t9- fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (L), untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung 83 dan/atau Limbah E}3.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dari:
a. tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
b. tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
(2) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan
untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada:
a. fasilitas pendauran ulang;
b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
c. fasilitas pengolahan.
(3) Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran
Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
rlmum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat
dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain
yang melakukan usaha danlatau kegiatan jasa
pengangkutan.
(4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menggLrnakan alat angkut yang disesuaikan dengan
kondisi Puing Bongkaran Bangunan.
(5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perhubungan.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan sesuai
dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3a ayat (2).
(2) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat,
komposisi, dan/atau volume Sampah.
C
A
(3) Pengolahan

(3) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang:
a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing
Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung 83
danlatau Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Puing Bongkaran
Bangunan yang mengandung 83 dan/atau Limbah
83.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e
dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang
tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
(2) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) untuk Puing
Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3
dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan
menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.
(3) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang:
a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejcnis sampah rumah tangga, untuk Puing
Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung 83
dan/atau Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Puing Bongkaran
Bangunan yang mengandung 83 dan/atau Limbah
83.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Kelima - Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib men5rusun
rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan
sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
A
(2) Rencana .

-2L-
(2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
sampai dengan Pasal 38.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang
Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keenam - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/
kota bertanggung jawab melakukan penanganarr Sampah
yang Secara Teknoiogi Belum Dapat Diolah.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Keenam - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan
Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara
Teknologi Belum Dapat Diolah.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi
mengenai:
a. sumber Sampah;
b. jenis Sampah; danlatau
c. karakteristik Sampah.
(3) Terhadap usulan penetapan jenis Sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pengkajian
berupa:
a. potensi dampak terhadap lingkungan hidup;
b. bentuk penanganan Sampah, jika jenis Sampah
tersebut secara teknologi dapat diolah; dan
c. alternatif penanganan Sampah, jika jenis Sampah
tersebut secara teknologi atau belum dapat diolah.
(4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan melalui koordinasi dengan:
a. menteri
yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian;
b. kepala iembaga pemerintahan nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pengkajian dan penerapan
teknologi; dan
A
c. menteri

c. menteri atau
kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.
(5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa:
a. Sampah secara teknologi dapat diolah dan bentuk
penanganannya; atau
b. Sampah secara teknologi belum dapat diolah dan
alternatif penanganannya.
Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang
Timbul Secara Tidak Periodik

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, pengelola kawasan atau fasilitas, atau
setiap Orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang
Timbul Secara Tidak Periodik.
(2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
b. Sampah berukuran besar; dan
c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan
daratan.
(3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengurangan; dan
b. penanganan.
Paragraf 1
Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul
dari kegiatan massal wajib meiakukan pengurangan
Sampah.
(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui:
a. pembatasan timbulan Sampah;
b. pendauran ulang Sampah; danlatau
c. pemanfaatan kembali Sampah.
A
(3) Pembatasan

(3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat
didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali;
dan/atau
b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang
mengandung 83 dan/atau Limbah 83.
(4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan
Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi
barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan
terlebih dahulu.
(5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama
dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih
bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan
terlebih dahulu.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul
dari kegiatan massal u,ajib melakukan penanganan
Sampah.
(2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan/atau
e. pemrosesan akhir.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
dikelompokkan menjadi:
a. Sampah yang Mengandung 83 danlatau Sampah
yang Mengandung Limbah 83;
b. Sampah yang mudah terurai;
c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
e. Sampah lainnya.
A
(2) Pemilahan

(2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
dilakukan di
lokasi kegiatan massal dengan
menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b
dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah
yang tcrpilah.
(2) Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul
dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Setiap Orang wajib menyediakan tempat
pengumpulan Sampah.
(3) Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (21wajib memenuhi persyaratan:
a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi
Sampah dari hujan dan sinar matahari;
b. memiliki penerangan dan ventilasi;
c. lantai dasar kedap air; dan
d. kegiatan tata graha (house keeping).
(4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat
pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan
ketentuan:
a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpuikan,
untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang
dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur
ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan
atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan,
untuk Sampah yang Mengandung 83 dan/atau atau
Sampah yang Mengandung Limbah 83.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c
dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan
Pemerintah Pusat atau pemanfaat Limbah El3
dan/atau pengolah Limbah 83 yang berrzin, untuk
kelompok Sampah yang Mengandung 83 dan/atau
Sampah yang Mengandung Limbah 83; dan
A
b. TPS

b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok
Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat
digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang
dan/atau Sampah lainnya.
(2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah 83 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan Limbah El3.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d
dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
(2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengubah sifat, komposisi, danf atau volume Sampah.
(3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang:
a. pcngelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang
timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung
83 dan/atau Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Sampah yang timbul
dari kegiatan massal yang mengandung 83 dan/atau
Limbah 83.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan
massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat
dimanfaatkan dan/ atau diolah.
(2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbui dari kegiatan
massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang:
a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang
timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung
83 dan/atau Limbah 83; dan
A
b. pengelolaan

b. pengelolaan Limbah 83, untuk Sampah yang timbul
dari kegiatan massal yang mengandung 83 dan/atau
Limbah E}3.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan
Pasal 49 wajib disusun dalam bentuk rencana
pengeiolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai
dengan diselesaikannya kegiatan massal.
(2) Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
b. sarana dan prasarana pengelolaan Sampah;
c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah;
dan
d. tujuan pengangkutan Sampah dari
tempat
pengumpulan Sampah.
(3) Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari
perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi
urusan lingkungan hidup sebelum kegiatan massal
diselenggarakan.
Paragraf 3
Penanganan Sampah Berukuran Besar

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan
oleh:
a. setiap Orang pada sumbernya; dan
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
(2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemilahan;
b. pengumpulan
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

-27'
Pasal 52
(1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a wajib
dilakukan oleh:
a. setiap Orang pada sumbernya; dan
b. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus,
fasilitas umrlm, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
(2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
a. Sampah yang Mengandung 83 danlatau Sampah
yang Mengandung Limbah 83;
b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
d. Sampah lainnya.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan
bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.
(2\ Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada
fasilitas pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
a. Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota, untuk Sampah berukuran besar
yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas rlmllm, fasilitas sosial dan
fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar
yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
(3) Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat,
daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dan
pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas llmrlm, fasilitas sosial dan fasilitas
Iainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja
sama dengan pihak lain.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

Pasal 54
Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
a. setiap Orang, dari sumber Sampah ke tempat fasilitas
pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf a; dan
b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas
lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan
kembali Sampah danlatau pengolahan Sampah; dan
c. Pemerintah Fusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota dari fasilitas pengumpulan Sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ke
fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah
dan I atau pengolahan Sampah.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan
sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
(2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang
tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
(3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan
bakar;
b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku;
dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.
(4) Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang:
a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah
berukuran besar yang tidak mengandung El3 danl
atau Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Sampah berukuran
besar yang mengandung 83 danlatau Limbah 83.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

Pasal 56
(1) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e dilakukan
terhadap Sampah berr.kuran besar yang tidak dapat
dimanfaatkan dan/ atau diolah.
(2) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar
yang tidak mengandung 83 dan/atau Limbah 83
dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan
menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan Lrrug saniter; danlatau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.
(3) Pemrosesan akhir
Sampah berukuran besar
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang:
a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah
berukuran besar yang tidak mengandung El3
dan/atau Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Sampah berukuran
besar yang mengandung 83 dan/atau Limbah 83.
Paragraf 4
Penanganan Sampah yang Timbul di Pesisir, Laut dan
Perairan Daratan

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota melakukan pengelolaan Sampah yang
timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
(2) Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan dilakukan melalui penanganan
Sampah.
(3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada
ayaL (2) meliputi kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan/atau
e. pemrosesan akhir.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

Pasal 58
(1) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 57
ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi:
a. Sampah yang Mengandung 83 dan/atau Sampah
yang Mengandung Lirnbah 83;
b. Sampah yang mudah terurai;
c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. Sampah lainnya.
(2) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang
disediakan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Fusat,
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan
usaha yang berizin.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke
fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
(2) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
A

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

Pasal 61
(1) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok
Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1).
(2) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur
ulang atau dimanfaatkan kembali.
(3) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan
bakar;
b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku;
danlatau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.
(4) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan
perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang:
a. pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis
sampah rumah tangga dan penanganan sampah laut,
untuk Sampah yang tidak mengandung 83 dan/atau
Sampah yang tidak mengandung Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Sampah yang
Mengandung El3 dan/atau Sampah yang Mengandung
Limbah E}3.

BAB II: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK | Bagian Ketujuh - Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang

(1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut,
dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah
yang timbul di pesisir, Iaut dan perairan daratan yang
tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
(21 Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut,
dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung 83
dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah 83
dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan
menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; danlatau
A
c. cara .

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan/ atau teknologi.
(3) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut,
dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
a. pengclolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang
tidak mengandung 83 dan/atau Sampah yang tidak
mengandung Limbah 83; dan
b. pengelolaan Limbah 83, untuk Sampah yang
Mengandung El3 dan/atau Sampah yang Mengandung
Limbah 83.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

BAB III: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Bagian Kesatu - Pembinaan

(1) Menteri melakukan pembinaan Pe
Spesifik kepada daerah provinsi.
ngelolaan Sampah
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria
Pengelolaan Sampah Spesifik;
b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang
Pengelolaan Sampah Spesifik;
c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan
Sampah Spesifik;
d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
e. fasilitasi kerja
sama Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam
pcnyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan
Sampah Spesifik; dan/atau
f. fasilitasi
bantuan
teknis
penyelenggaraan
pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan
Sampah Spesifik.

BAB III: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Bagian Kesatu - Pembinaan

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan kepada daerah kabupaten/ kota.
A
(2) Pembinaan

(2\ Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan daerah di bidang Pengelolaan
Sampah Spesifik;
d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan
Sampah Spesifik; danl atau
e. fasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan
Sampah Spesifik antar kabupaten/ kota.
(3) Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan,
Menteri melakukan pembinaan kepada daerah
kabupaten/ kota setelah berkoordinasi dengan gubernur.
Bagian Kedua
Pengawasan

BAB III: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Bagian Kedua - Pengawasan

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
a. kinerja daerah provinsi dalam melakukan Pengelolaan
Sampah Spesifik; dan
b. kebijakan Pengelolaan Sampah Spesifik yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provrnsi.
(21 Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja
daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pengelolaan
Sampah Spesifik.
(3) Bupati/wali kota melakukan pengawasan kinerja
Pengelolaan Sampah Spesifik yang diiaksanakan oleh
badan usaha.
(4) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang diatur oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Daerah.
A
BABIV

BAB IV
KOMPENSASI

BAB IV: KOMPENSASI

Pemberian kompensasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sebagai akibat Pengelolaan Sampah
Spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB V
PEMBIAYAAN

BAB V: PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal A Agar Agar setiap orang mengeLahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.