Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 1
BAB I: KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau
menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan
segala hak yang melekat tanpa berkurang.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara
sadar untuk melindungi, mengayomi, dan
memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewrrjudkan hak
Penyandang Disabilitas.
4. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk
Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
5. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar
disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,
atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
6. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan
adalah unit layanan yang merupakan bagian dari
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang ketenagakerjaan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
A
8. Penyandang
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
PASAL 2
BAB I: KETENTUAN UMUM
(1) Pemerintah daerah wajib memiliki ULD
Ketenagakerjaan.
(2) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakerjaan di
provinsi dan
kabupaten/kota.
BAB II
SUMBER DAYA UNI'I' LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Penguatan Perangkat Daerah
PASAL 3
BAB II: SUMBER DAYA UNI'I' LAYANAN DISABILITAS | Bagian Kesatu - Penguatan Perangkat Daerah
(1) ULD Ketenagakedaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota. A
(2) Keanggotaan REPUBLIK INDONESTA
(2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. koordinator;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
(3) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ex-officio.
(4) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
PASAL 4
BAB II: SUMBER DAYA UNI'I' LAYANAN DISABILITAS | Bagian Kesatu - Penguatan Perangkat Daerah
(1) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat sebagai
tenaga pendamping.
(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan
seleksi secara transparan dan akuntabel.
Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
PASAL 5
BAB II: SUMBER DAYA UNI'I' LAYANAN DISABILITAS | Bagian Kedua - Sumber Daya Manusia
(1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya
manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki
pengetahLr.an, keterampilan, etika, dan kepekaan
dalam melayani Penyandang Disabilitas.
(2) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pegawai ASN yang berada pada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan
kabupaten/kota; dan
b. tenaga penCamping Penyandang Disabilitas.
A
PASAL 6
BAB II: SUMBER DAYA UNI'I' LAYANAN DISABILITAS | Bagian Kedua - Sumber Daya Manusia
Pasal 6
(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang
ULD Ketenagakerjaan.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
termasuk kemampuan berkomunikasi dan
berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pemerintah danl atau pemerintah
daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.
Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
PASAL 7
BAB II: SUMBER DAYA UNI'I' LAYANAN DISABILITAS | Bagian Ketiga - Sarana dan Prasarana
(1) Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan;
b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
c. fasilitas pendukung lainnya. A BAB III REPUBLIK INDONESTA BAB III TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
PASAL 8
BAB III: TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi:
a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang
Disabilitas;
b. memberikan informasi kepada pemerintah,
pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai
proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja,
penempatan keda, keberlanjutan keda, dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa
Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja
Penyandang Disabilitas ;
d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja
yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
dan
e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi
kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan
penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang
Disabilitas.
PASAL 9
BAB III: TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan melalui:
a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas; A
b. identifikasi. REPUBLIK !NDONESIA
b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;
c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
d. diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.
PASAL 10
BAB III: TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
(1) Pemberian informasi kepada pemerintah, pemerintah
daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses
rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan
kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier
yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b dilaksanakan secara periodik paling singkat 6
(enam) bulan sekali.
(2) Pemberian informasi kepada pemerintah, pemerintah
daerah, dan perusahaan swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
daring atau luring.
PASAL 11
BAB III: TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
(1) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan. A
(2) Pendampingan REPUBLIK INDONESTA
(2) Pendampingan kepada tenaga keda Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. asesmen minat, bakat, kemampuarr, dan Akomodasi yang Layak yang diperlukan;
b. komunikasi awal dengan pemberi kerja terutarna pada fase awal penempatan kerja;
c. pengembangan jejaring kewirausahaan; dan
d. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.
PASAL 12
BAB III: TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
Pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima
tenaga kerja Penyandang Disabilitas setragaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dalam
bentuk:
a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja
baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;
b. komunikasi awal dengan tenaga kerja Penyandang
Disabilitas terutama dalam fase awal bel<erja;
c. Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk tenaga
kerj a Penyandang Disabilitas;
d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan tenaga
kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan
e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang
Disabilitas.
PASAL 13
BAB III: TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan
tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat
bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dalam
bentuk:
A
a. bimbingan
a. bimbingan teknis;
b. distribusi alat bantu kerja; dan
c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang
Disabilitas.
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PASAL 14
BAB IV: PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
kinerja ULD Ketenagakerjaan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas
dan pengendalian mutu dalam Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan
Penyandang Disabilitas.
BAB V
PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PASAL 15
BAB V: PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
(1) Penyelenggara ULD Ketenagakerjaan wajib
melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur
dan bupati/wali kota.
(2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
A
(3) Pelaporan
(3) Pelaporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara
daring dan/atau luring.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PASAL 16
BAB V: PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ke tentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENDANAAN
PASAL 17
BAB VI: PENDANAAN
Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan ULD
Ketenagakerjaan dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 18
BAB VII: KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A Agar REPUBLIK INDONESTA