Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
a. profesional;
b. terbuka dan bertal-rggung jawab;
c. partisipatif;
d. prioritas sumber daya lokal; dan
e. berkelanjutan. PasAl 5 Pencapaian tujuan BUM .tresa/BUlvl Desa bersarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
b. produksi barang dan/atau jasa;
c. pcnampung, pembeli, pemasaran p;oduk masyarakat Desa;
d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi rnas)rarakat Desa; f. pelayanan kebuuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
g. peniugkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kel<ayaan budaya, religiositas, darr sumber daya alam; dan
h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa. A Pasal 6 Pasal 6 BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di biclang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA Pasal 7
(1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) BUM Desa bersama diclirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan IVlusyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan',vilayah. (41 Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
(5) Pendirian BUM Desa bersanra dilakukan Desa Cengan Desa lain secara langsung.tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. (f:) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa selragaimana dirnaksud pada ayat (21paling sedik.it memuat:
a. penetaparr pendirian BUM Desa/BIJM Desa bersama;
b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau rrrasyarakat Desa dalam rangka pendirian BUll Desa/B'UM Desa bersama. A Pasal 8 Pasal 8
(1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di biclang lrukum dan hak asasi manusia.
(2) Dalam hal BUM Desa/BUtuI Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ EUM Desa bersama, kedudukan badan hrlkum unit usaha tersebut terpisah ctari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9
(1) Untuk rnemperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksurl dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa meiakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersarna kepada Menteri rnelaluri sistem informasi Desa. (21 Hasil pendaftaran BUL{ Desa/BUM Desa bersama sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) ter'integrasi dengan sistem administrasi badan hrrkum pada kementerian yang menyelengga,:akan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3) t{asil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (21 meh.ladi dasb.r rnenteri yang meiiyelenggarakan urusan pemerintahan di t-',iCang' hr-rkum dan hak €riidsi manusia untuk menerbiikarr sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
(4) Ketentuah mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa'bersama sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
(5) Ketentuan A
(5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM DesalBUI\I Desa bersama sebagaimana dimakstrd pada ayat (3) diatur dengan peraturan rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 10 Pendirian BLIM Desa/BUM Desa berseima sebagaimana dimal<s';d dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:
a. kebr.rtuhan masyarakat;
b. pemdcahan masalah bersama; c. kelayakan usaha;
d. model bisnis, tata keIola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adr:.t istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal - BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 1 1
(1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar f)esa. (21 Anggaran Dasar BUI\4 Desa/BUlrI Desa bersama sebagairnana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit mernuat:
a. nama;
b. tempat kedudukar,; c. maksud darr tujr-ran pendirian;
d. modal; A e . JCrrrS REPUBLIK TNDONESIA
e. jenis usahra di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
g. hak. kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas; dan
h. ketentuan pokok penggunaan dan perrrbagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan h.asil usaha.
(3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUNi Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oiberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem aciministrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (41 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di t-ridang hukum dan iral- arsasi manusia meflerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUIU Desa/BUM Desa bersarna.
(5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran. Dasar BUM Desa/BUIvi Desa bersama harus mcmuat Unit Usaha BIJM Desa/BUM Desa bersama. Pasal 12
(1) Nama BUIVI D.-sa/B'UM'Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 11 ayat (21 huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. tidak sama atau tidak rrlenyerLlpai nama:
1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
2. lcmbaga pemerintah, dan -
3. lembaga A lembaga internasional.
b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
e. sesuai dengan atau nlencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
g. tidak mengandung bahasa asing. Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musvau'arah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUIvI Desa/BUM Desa bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cat'a dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimarta dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 3 (2) (3) Pasal 13
(1) Anggaran 'rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama cian/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengayvvas. (2\ Anggaran rumal.r ta-ngga BUM Desa/BrJM' Desa bersama sebagair^rana'Cimaksud pada ayat f1) paling sedikit memuat:
a. hak dan kevrajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; b.tata A
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desai BUM Desa bersama; c. sistem dan besaran gaji pega'wai BIJM Desa/BUM Desa bersama;
d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.. BAB IV ORGANISASI DAN PEGAV/AI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa/BUItl Desa bersama Pasal 14 Organisasi BUM Desa/BUM Desa bcrsama terpisah dari Pemerintah Desa Pa.sal 15 Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: r.1. Musyawarair Desa/Musyau'ar.ah Antar Desa;
b. penasihat; c. pelaksana operasional; dan cl. perr8.awas A Paragraf 1 -t2- Paragraf i Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Pasal 16
(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama. (21 Musyawarah Desa/Musya'warah Antar Desa dihadiri oleh badan perrnusyaw-aratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal 17 Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:
a. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan pqrubahannya;
c. membahas dan memutuskan jr.rmlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa lungsi kepenasihatan pada BUM Desa.:
d. mernbahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama; f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
g. mengangkat sekrctaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
h. memberikan A
h. memberikan persetujuan atas perryertaan modal pada BUM Desa/BLII{ Desa bersama; i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana progr26 kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas Can penasihat; j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUIVI Desa/BUM Desa bersama dcngan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama:
k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BIJM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk l:erja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana di,-etapka.n dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM De,sa bersama; l. menetapkan pembagian besaran iaba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
m. menetapkan tujrian penggunaan laba bersih BUIU Desa/BUM Desa bersama;
n. memutuskan penugasan Desa kepada BUI\,I Desa/ BUM Desa ber sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o. memuttrskan penutupan Unit tJsaha BUM Desa/BUM Deslr bersama;
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BIJI\{ Desa/BUM Desa bersanra dan/atau Unit Usaha BUIVI Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Dcsa;
q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan meiryatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, p,elaksana operasional, dan pengawas; r. memballas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/EUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa,/ RIJM Desa bersama; s.membahas A S t u. v membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hai terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; memutuskan untuk menyelesa.ikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, danf atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu; menunjuk penyelesa.i dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; meminta dan Pen;rs1so"i; dan menerlma pertanggungjawaban memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit iuvestigatif dalam hal terctapat inCikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Pasal 18 Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.' Pasal 19 (l) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan b.Musyawarah w x. A
b. Musyawarah Desa/Illusyawarah Antar Desa khusus. (21 I\lusyawarah Desa/Musyarvarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
(3) Musya'waratr Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ciselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. (41 Musyawarah Desa/Musl'awarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desar.
(5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat cian/atau pelaksana operelsional.
(6) I\tlusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa / Musyarvarah Antar Desa tahunan. Pasal 20 Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah'Deser/ Musyawarah Antar Desa lthusus diatur dalarrr Anggaran Dasar BUM Desa/l3Ultl Desa bersama. Paragr.af 2 Penasihat Pasal 21
(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
(2) Kepala A REPUBLIK TNDONESIA
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatarr.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) clitetapkan .jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kervajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kernarnpuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. (41 Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain scbagainrana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa clan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pasal 22
(1) Dailam hal penentuan penasihat bagi BUIvI Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihar-annya dilakukan secara kolektif kolegial. (21 Jumlah, pengorga,nisasie.n, hak dan kcwajiban, serta kervenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan' cialam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutrlhan BUIVI Desa bersama.
(3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama. . Pasal 23
(1) Penasihat sebagaimana dimaksud daiarn pasal 2I beru,enang:
a. bersama. A a. e b C d f t5. h bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menJ/epakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BLrM Desa bersama dan/atau perubahannya; bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana prcgram kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Mrrsyawarah Desa/ Musyarvarah Antar Desa; menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarab Antar Desa; dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama; bersama dengan pelaksana operasional dan Dengau,as, men) rsun dan menyampairan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; ' melakukan telaah dtas laporan pelaksanaan pengelolaarr Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengarvas sebelum diajukan kepada Musya:,varah Desa/Musyawarah Antar pesa dalam laporan keuangan; mbnetapkan penerimaan alau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan |<eputusan Musyawarah Desa/ Musyarvarah Antar Desa; };ersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bei'sama ciengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BIIM Desa bersama; dan
i. bersama . A i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/t3Ulvl Desa bersama.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (t ) bertugas:
a. memberikan masukarr dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BLIM Desa/BUM Desa bersama;
b. menelaah rancangan.rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyaw-arah Desa/Musyawarah Antar Desa;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengar: Anggaran Dasar dan anggaran rumah td.ngga;
d. bersama pe.ngawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
e. bersama pengawas, menelaah laporarr tahunan atas pelaksanaan pengelolaar, usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; f. memberikanpertirnbangarrdalampengembangan usaha dan organisilsi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar darr anggaran rurnah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ It{usya'rvarah Antar Desa; g.memberikan A ' ob' memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyau'arah Antar Desa; dan meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. Paragraf 3 Pelaksana Operasional Pasal 24
(1) Pelaksana operasional sebagairnana dimaksuci dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh . Musyarvarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. (21 Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, bada.n permusyawaratan desa, dan/atau unsur nrasyarakat.
(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh cLrektur BUI\{ Desa/BUM Desa bersama. (41 Pelaksana operasionat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan crang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimprnan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama. h A
(5) Ketentuan
(5) Ketentuan lebin lanjrit mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pasal 25
(1) Jurnlah pelaksana operasir:nal ditetapkan oleh Xlusvarvarah Desa/Musyavrrarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2) Dalam hal pelaksalra operasional lebih ciari 1 (satu) orang, salalr seorang anggota pelaksana opeiasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya diset,ut direktur utama.
(3) Ketentrran mengenai hubungan tata keda dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pacia ayat (21 diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pasal 26 Pelaksana operasic'nal BUM Desa/BUM 'Desa ber:sama sebagaimana dirnaksud cialam Pasal 24 ayat (3) n:emegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabertan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan tiaik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan merrghin.darkan konflik kepen_tingarr. (1) Pasal 27 Pelaksarra opeiasional sebagairnana dimaksud Calam Pasal 24 bervre.nang:
a. bersarna peiraSihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUL{ Desa bersama ,dan/atau perubahannya; b.mengambil A -2t-
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usal-ra BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah rangga, dan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mcngatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Deser/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan rnanfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
e. mengangkat dan rnenrberhentikan pega,*,ai RUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perunda.ng- undangan mengenai ketenagakerjaan; f. melakukan pinjamarr BUM Desa/BUM Desa hersama setelah mendapat persetujuan Nlusyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai' dengan ketentuan - dalam Anggaran Dasar RUI\4 Desa-/RIJM Desa bersama;
g. melakukan kerja sama Cengan pihak lain untuk mengembangkan usaha RUM Desa/BUM Desa bersama setelah rnbndapat persetrguan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM I)esa/BUM Desa bersama;
h. melaksanakan pembagian bcsarari laba bersih BUIvI Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh lrlusyawarah Deiei,/ Musyavvarah Antar Desa; i. melaksanakan tujuan penggunaan laba b'ersiir BUM Desa/BUM Deiar_ bbrsama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; j.melaksanakan A j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
1. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan. (21 Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam danf atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, kePutusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun . A
d. men5rusun l.aporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha RUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaali oleh penasihat dan pengawas:
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat; f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyanrarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, men5rusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencaila kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/L{usyawarah Antar Desa. Paragraf 4 PengawaS Pasal 28
(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh l\4usyawarah Desa/ Mus5rawarah Antar Desa.
(2) Musyawarah Desa/Musya',varah Anf-ar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
(3) Pcngawas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yarrg baik, serta mr:miliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkair BUN4 Desa/BUM Desa bersama'
(4) Ketentuan . A
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pasal 29
(1) Jumlah penga-n/as ditetapkarr oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas .diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
(3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orar-rS anggota, merupakan rnajelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
(4) Ketentuan nt(;ngenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalarn Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pasal-?O . -' Pengawas BUM Desa/BUM l)esa bersama sebagaimaira dimaksud dalam Pasal 28 avat- (1) memegang jabathrr selama 5 (lima) tahun dar: dapat diangkat kembali palitrg banyak 2 (dua) kali masa jabatan Cengan perLimbangan dinilai rlrornpu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jarbatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan. Pasal 31 (I) Pengawas sebagaimerna climaksud dalam Pasal 28 berwenang: a- bersama dengan penasihat dan pelaksand operasional, rncmbahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa '' bersanra dan/atau perubahannya;
b. bersama . A
b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program keda yang diajr-rkan oleh pelaksana operasiooal untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ I\{usyawarah Antar Desa;
c. bersama der:gan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jurnlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUll Desa/BUM Desa bei'sarna;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas keda sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, men5rusr-ln dan menyampaikan analisis keuangan, i'encana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; f. atas perintah Mrrs'yawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, nrelaksanakan dan rnelaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUlvI Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa i BUM Desa bersama; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bcrsama.
(2) Pengawas sebagaimana- dimaksud pada a5rat (1) bertugas:
a. melakukan . A
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurLlsan dan jalannya peng'\rrusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan progranr kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mclakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan keipada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUiVI Desa bersama dari pelaksana operasional untr-rk diajukan kepada penasihat; bersama dengan penasihat, menelaatr rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepaela I\'lrlsyawarah Desa/ M usyawarah Antar Desa; bersama dengan penasihat, melar.iukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oieh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Butil Desa/BUIvI Desh bersama untuk diajukan kepada I Musvawarah Desa/Musyavrai'ah Anrar Desa; dan memberikan penjelasan ataLr keterarrgan tentang hasil pengawasan dalam Musrrawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desd. d e f o b. h A Pasal32 PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 32 Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa. Pasal 33
(1) Gr.rji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I5 truruf b, huruf c, dan hurrrf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersarna. {21 Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertinrbangkan kemampuan BUN{ Desa/BUM Desa bersama serta dilanctasi sernangat kekeluargaan , dan kegotongroyongan. Bagian Kedua Pegarvai BUM Desa/BUM Desa bei'sarna Pasal 3-1
(1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersam.a menipakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian. hak dan kewajibannl.ra berdasarkan perjanjian'kerja sesuai dengan ketentuan peraturan -perundang-undangan merlgenai ketenagakeil aa.n. {2) Pcgawai BUM Desa/BLIM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sekretaris;
b. bendahara; Can c. pegarvai lainrrya.
(3) Sekretaris de-n bendahara bertugas untuk rrrembantu pelaksanaan. wewenang dan tugas. pelaksana operasional.
(4) Pengangkatan A (41 Pengangk.Ltan dan pemberhentian sekretaris dan bendaha-ra diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
(5) Pengangkatan dan pernberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional. Pasal 35
(1) Pegawai BUIVI Desa/BUM Desa bersaina memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan', tanggung jawab, darr kineria. (21 Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebaga-imana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji; danlatau
b. tunjangan dan rnanfaat lainnya seslrai dengan kemampuan keuangan BUM DesaltsUIVI Desa bersama. Pasal 36 Dalam rangka peningkatan kompetensi. ;pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BAB V RENCANA PRCGRAM KERJA Pasal 37
(1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun btrktr yang akan datang.
(2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepr-cla penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
(3) Flasil A
(3) Hasil telaahan rancangan rencana program keda BUIVI Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. (41 Dalam hal pelaksana operasional tidak men5rusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksurd pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya. Pasal 38 Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersarna;
b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerjalkegiatan; dan
c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Mr"rsyawarah Antar Desa. BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA RERSAMA Bagian Kesatu Kepemilikan Pasal 39
(1) Seluruh atau.. sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bcrsama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
(2) Besaran A
(2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Bagian Kedua Modal Pasal 40
(1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa;
b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarvarah Desa/Musyawarah Anrar Desa untuk menambah modal. (21 Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
a. penyertaan modal Desa: dan
b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal nrasyarakat Desa.
(3) Penyertaan modal Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkqn dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. (41 Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setemlrat. ,