Ketentuan mengenai pelaksanaan pelepasan sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 Produksi, Sertifikasi, Pelabelan, dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Pasal 53
(1) Benih Tanaman Perkebunan dapat berasal dari Benih unggul dan/atau Benih unggul lokal. (21 Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran. Pasal 54 Benih unggul dan Benih unggul lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berasal dari sumber Renih yang sudah ditetapkan oleh Menteri. A Pasal 55 Pasal 55
(1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan berkelanjutan dilakukan produksi melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif. (21 Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: Pasal 56
(1) Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (11 dilakukan untuk varietas bersari bebas, hibrida, dan galur murni. (21 Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. p.roses Produksi Benih varietas bersari bebas dimulai dari pemilihan pohon induk dan/atau pembangunan kebun sumber Benih;
b. proses Produksi Benih varietas hibrida dimulai dari penetapan tetua betina dan tetua jantan, dilanjutkan Produksi Benih hibrida dengan menyilangkan tetua betina terpilih dengan tetua jantan terpilih; atau
c. proses Produksi Benih galur murni .dirnulai dari penanamair BS, dilanjutkan dengan BD, BP, dan/arau BR. Pasal 57
(1) Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 avat (1) dilakukan dengan metode konvensional dan/ atau kultur jaringan. (21 Metode konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi okulasi, cangkok, sambung, anakan, dan setek.
(3) Metode kultur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi otganogenesis dan embriogenesis somatik.
(4) Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benih Tanaman Perkebunan terdiri atas BS, BD, BP, dan/atau BR. BS; BD; BP; dan BR. a b c d A Pasal 58 Pasal 58 Benih Te-naman Perkebunan berasal dari pohon induk terpilih, kebun induk, atau kebun entres. Pasal 59 ( 1) Produksi Benih Tanaman Perkebunan dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah. (21 Perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. memiliki dan/atau mengr-rasai Benih Sumber;
b. memiliki unit Produksi Benih Tanaman Perkebunan . yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang rnemadai sesuai dengan jenis tanaman; dan
c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.
(3) Dalam hal perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang tidak memiliki dan/atau meriguasai Benih Sumber 'sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat membesarkan BD, BP, dan BR yang berasal dari produsen Benih yang memiliki Benih Sumber. Pasal 60
(1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 59 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
(2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat {1) merupakan'instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi Benih Tanaman Perkebunarr.
(3) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh gubernur.
(4) Gubernur dalam menerbitkan Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk. '
(5) Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan gubernur ctitembuskan kepada Menteri. A Pasal 61 Pasal 61 Perizinan Berusaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 Produsen Benih Tanarnan Perkebunan yang telah memiliki Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dapat mengedarkan Benih Tanaman Perkebunan, setelah dilakukan sertifikasi dan diberi Label. Pasal 63 Sertifikasi dan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64
(1) Ketentuan mengenai:
a. persetujuan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimaira dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); dan
b. pelepa.san Varietas Perkebunan hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikecualikan terhadap petani kecil. (21 Pengecualian sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1) diberlakukarr dengan ketentuan:
a. petani kecil melaporkan kepada perangkat daerah provinsi yanB menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan selanjutnya disampaikan kepada Menteri; dan
b. Varietas Perkebunan hasil Pemuliaan petani kecil hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
(3) Perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf a melakukan pembinaan terhadap kegiatan Pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil. A Paragraf 5 . . Paragraf 5 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Pasal 65
(1) Benih unggul dapat diedarkan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Benih unggul lokal dapat diedarkan dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
(3) Dalam kondisi ..tertentu, Benih unggul lokal dapat diedarkan antarwilayah provinsi.
(4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
a. telah terpenuhinya kebutuhan Benih unggul lokal di wilayah provinsi asal; dan
b. tidak tercukupi dan tidak terdapat Benih Tanaman Perkebunan pada lokasi pengembangan di suatu provinsi yang dinyatakan oleh perangkat daerah . provinsi yang merlyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan. Pasal 66
(1) Pengawasan peredaran dilakukan terhaclap setiap Benih 'fanaman Perkebunan yang diedarkan di dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. (21 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebtrnan dilakukan oleh pengawas Benih tanaman.
(3) Pelaksanaan pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan batasan waktu berdasarkan masa berlaku Label untuk rnasing-masing komoditas/jenis Benih Tanaman Perkebunan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengecekan .dokumen, pengecekan mutu Benih, dan/atau pelabelan ulang.
(5) Pelabelan ulang sebagaimana dirrraksud pada ayat (41 hanya diperuntukkan bagi Benih ortodoks. A
(6) Pengawasan
(6) Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha. Bagian Ketiga Pembinaan Teknis dan Penilaian Usaha Perkebunan Pasal 67
(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara berkala dan berkelanjutan. i2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
c. pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
d. penelitian dan pengembangan;
e. pengembangan sumber daya manusia;
f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
g. pemberian rekomendasi penanaman modal. Pasal 68
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (21 huruf a meliputi pengembangan komoditas, wilayah, dan sumber daya manusia. (21 Pelaksanaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b meliputi perbenihan, budi daya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, dan kemitraan usaha.
(3) Pengolahan dan pemasaian hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c meliputi standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan ptrsat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.
(4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) hururf d meliputi perbenihan, budi daya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta kelembagaan usaha. A
(5) Pengembangan PRES IDEN REPLIBLIK INDONESIA
(5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e meliputi penumbuhan dan oenguatan kelembagaan Pekebun, pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
(6) Pembiayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f meliputi fasilitasi melalui skema pembiayaan bersubsidi, hibah, kredit komersial, dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pemberian rekornendasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan investasi di bidang Perkebunan. Pasal 69
(1) Pengawasan Usaha Perkebunan dilakukan melalui ' penilaian Usaha Perkebunan. (21 Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. bupati/wali kota untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan lintas wilayah kabupate n I kota.; atau
c. Menteri untr.rk Perizinan Berusaha yang diterbitkan lintas wilayah provinsi.
(3) Bupati/wali kota, gubernur, ataLl Menteri dalam melaksanakan penilaian Usaha Perkebrrnan menunjuk aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan.
(4) Pelatihan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
(5) Dalam hal bupat^/wali kota tidak melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, penilaian Usaha Perkebunan dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(6) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\huruf b, penilaiari Usaha Perkebunan dilakukan oleh Menteri. A
(7) Penilaian (71 Penilaian Usaha Perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha. Pasal 70
(1) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Perkebunan pada tahap pembangunan kebun dan tahap operasional Usaha Perkebunan. (.2) Penilaian Usaha Perkebunan untuk:
a. tahap pembangunan kebun dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
b. tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Pasal 71
(1) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agrobisnis.
(2) Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil serta jasa penunjang lainnya. BAB III PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Paragraf 1 Persyaratan Varietas Tanaman Pasal T2
(1) PVT dapat diberikan pada varietas tanaman hasil Pemuliaan dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. A
(2) Tanaman .
(2) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pasal 73
(1) Varietas tanaman dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), apabila pada saat penerimaan permohonan Hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman:
a. belum pernah diperdagangka.n;
b. sudah diperdagangkan di Indonesia tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk tanarnan semusim atau tanaman tahunan; atau '
c. sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 (empat) tahun untuk tanaman semusim dan 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan.
(2) Varietas tanaman dianggap unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dalam hal varietas dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan Hak PVT.
(3) Varietas tanaman dianggap seragarn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dalarn hal sifat utama atau penting pada varietas terbukti seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. (41 Varietas tanaman dianggap stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dalam hal sifat tidak mengalami perubahan setelah ditanam. berulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
(5) Varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal T2 ayat (1) diberi nama sebagai idendtas dari varietas tanaman yang diberikan PVT. Pasal 74 Varietas tanarnan yang penggunaannya bertentangan dengan
a. ketentuan peraturan perunclang-undangan;
b. ketertiban umum;
c. kesusilaan;
d. norma agama;
e. kesehatan; dan/atau
f. kelcstarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT. A Pasal75 Pasal 75 Permohonan Hak PVT hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) varietas tanaman. Paragraf 2 Persyaratan Permohonan Pasal 76
(1) Permohonan Hak PVT dapat dilakukan oleh:
a. pemulia;
b. orarrg atau badan usaha yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas tanaman dari pemulia;
c. ahli u,aris; atau
d. konsultan PVT. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang pemohonnya tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.
(3) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus terdaftar di Kantor PVT. (41 Konsulta.n PVT berkeu,ajiban. menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan seluruh dckumen permohonan Hak PVT, sampai dengan tanggal diurnumkannya permohonan Hak PVT yang bersangkutan. Pasal 77 Pegawai Kantor PVT selama masih dinas aktif hingga selama 1 (satu) tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor PVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan Hak P\rT, kecuali dalam hal kepemilikan Hak PVT diperoleh karena warisan. . Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Pasal 78 Pemohon menyampaikan permohonan sebagainrana dimaksud dalam Pasal 75 dengan melengkapi dokumen: A
a. formulir
a. formulir permohonan yang memuat:
1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
2. nama dan alamat lengkap pemolron;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; dan
4. nama varietas;
b. bukti setor pembayaran permohonan;
c. deskripsi varietas baru;
d. foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya;
e. surat kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan di atas kertas bermaterai, dalam hal permohonan Hak PVT diajukan melalui konsultan PVT;
f. sertifikat keamanan hayati PRG dari instansi yang berwenang, dalam hal merupakan varietas hasil rekayasa genetik;
g. surat perjanjian dengan pemilik varietas asal, dalam hal nrerupakan varieras turunan esensial; dan
h. salinan sah surat dan dokumen permohonan Hak PVT yang pertama kali dan disahkan'oleh yang berwenang di negara asal, dalam hal merupakan permohonan Hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Pasal 79
(1) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Hak PVT menggui-rakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h, harus memenuhi persyaratan:
a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan Hak PVT yang pertama kali di negara lain;
b. dilengkapi salinan surat permohonan Hak PVT yang pertama kah dan disahkan oleh yang berwenang di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan Hak PVT yang pertama di negara lain; dan
d. dilengkapi salinan sah penclakan tlak PVT, dalam hal Hak PVT dimaksud pernah ditolak. (21 Dalanr hal surat permohonan Hak PVT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hunrf b tidak diterbitkan, dapat menggunakan surat keterangan dari pejabat yang berwenang di suatu negara A Pasal 80 . Pasal 80
(1) Kepala Kantor PVT setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 danlatau Pasal 79 melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (21 Apabila pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan:
a. telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, kepala Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon dan mengumumkan permohonan;
b. terdapat ketidaklengkapan dalam persyaratan, kepala Kantor PVT meminta kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan; . atau
c. tidak memenuhi sifat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), kepala Kantor,PVT menolak permohonan Hak PVT dengan disertai alasan.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya atas perrnintaan pemohon.
(4) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan kepala Kantor PVT.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padi ayat (2) huruf b dan ayat (3) pemohon:
a. tetap tidak melengkapi kekurangan dalam persyaratan, permohonan'dianggap ditarik kembali; atau
b. telah melengkapi persyaratan, kepala Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon dan mengumumkan f ermohonan. Pasal 81 Dalam hal satu varietas tanaman dengan sifat yang sama diajukan oleh lebih dari satu pemohon, hanya permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang diterima. A Pasal 82 . . Pasal 82
(1) Apabila permohonan Hak PVT diajukan dengan hak prioritas, yang dianggap sebagai tanggal penerinraan yaitu tanggal penerimaan permohonan Hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri. (21 Tanggal penerimaan permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menentukan sifat kebaruan varietas yang dimohonkan. Pasal 83
(1) Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat diubah oleh pemohon sebelum dan selama masa pemeriksaan administratif (21 Perubahan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula. Pasal 84
(1) Pemberitahuan kepala Kantor PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dan ayat (5) huruf b merupakan bukti perlindungan sementara.
(2) Selama jangka rvaktu perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mendapat perlindungan atas penggunaan varietas. Bagian Ketiga Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 85
(1) Permohonan Hak PVT yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 danlatau Pasal 79 'diumumkan oleh Kantor PVT selama 6 (enam) bulan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam membantu memeriksa pelanggaran atau keberatan dari masyarakat atas permohonan Hak PVT. A
(3) Pengrmuman
(3) Pengumuman seLagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling larnbat:
a. 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan Hak PVT; atau
b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan Hak PVT dengan hak prioritas.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan:
a. la.man PVT;
b. fasilitas pengumuman yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat yang disediakan oleh Kantor PVT; dan/atau , ,
c. menempatkan - dalam berita resmi PVT oleh Kantor PVT.
(5) Tanggal mulai diumumkannya permohonan Hak PVT dicatat oleh Kantor PVT dalam daftar umum PVT dan dimuat dalam berita resmi PVT. Pasal 86 Pengumriman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan paling sedikit:
a. nama dan alamat lengkap pemohon atau pemegang kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
b. nama dan alamat lengkap pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
c. tanggal pengajuan permohonan Hak PVT atau tanggal, nomor, dan nama negara tempat permohonan Hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan Hak PVT dengan menggunakan hak prioritas;
d. nama varietas;
e. deskripsi varietas;
f. deskripsi varietas PRG; dan
g. gambar dan/atau foto bagian tanaman yang menunjukkan karakter urrik varietas. Pasal 87
(1) Setiap Orang atau badan hukum selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan Hak PVT kepada Kantor PVT dengan , mencantumkan alasan keberatan. A
(2) Keberatan PRES lDEN REPUBLIK INDONESIA (21 Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kantor PVT disampaikan kepada pemohon Hak PVT.
(3) Keberatan yang disampaikan setelah lewat jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), tidak dapat diterima.
(1) Pemohon terhadap Pasal 87.
(2) Kantor PVT menggunakan keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan Hak PVT. Pasal 89
(1) Tanggal berakhirnya masa pengumuman dicatat dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi PVT dengan mencantumkan ada atau tidak ada keberatan.
(2) Kepala i{antor PVT memberitahukan tanggal berakhirnya masa pengumuman permohonan Hak PVT kepada pemohon. Bagian Keempat' Pemeriksaan Substantif Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 90
(1) Pemeriksaan Substantif dilakukhn oieh pemeriksa PVT yang ditugaskan oleh kepala Kantor PVT. (21 Perneriksaan Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan variet-as yang dimohonkan Hak PVT. {3) Pemeriksaan Substarrtif terhadap sifat kebaruan dilakukarr pada saat .pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Hak PVT.
(4) Pemeriksaan ^substarrtif terhadap sifat keunikan, kesegagaman, dan kestabilan varietas dilakukan setelah masa pengllmurnan berakhir. Pasal 88 Hak PVT keberatan berhak mengajukan sanggahan sebagaiurana dimaksud dalam A Pasal 91 -4t- Pasal 9 1
(1) Permohonan Pemeriksaan Substantif atas permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diajukan kepada kepala Kantor PVT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman.
(2) Apabila permohonan Pemeriksaan Substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Hak PVT dianggap ditarik kembali. Pasal 92 Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
a. pengamatan karakteristik varietas tanaman di lapangan; atau
b. pemeriksaan dokumen hasil Pemeriksaan Substantif yang dilakukan oleh institusi lain di luar negeri. Pasal 93
(1) Pemeriksaan Substantif dengan cara pengamatan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan untuk varietas tanaman yang dapat tumbuh secara normal di Indonesia. ('2)' Pemeriksaan Substantif dengan cara pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan untuk varietas tanaman yang tidak dapat tumbuh secara normal di Indonesia.- Pasal 94
(1) Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan di fasilitas uji Pemeriksaan Substantif milik Kantor PVT.
(2) Dalam hal Pemeriksaan Substantif secara teknis fia"t dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di luar fasilitas uji penreiiksaan Substantif milik Kantor PVT atas persetujuan kepala Kantor PVT. Pasal 95 A Pasal 95
(1) Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan berdasarkan panduan umum dan panduan pelaksanaan uji yang 'ditetapkan kepala Kantor PVT. (21 Kantor PVT dalam melakukan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penjelasan dan dokumen terkait. Pasal 96
(1) Kantor PVT menentukan lokasi, waktu, dan pelaksanaan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94. (21 Kantor PVT dalam melaksanakan pemeriksaan dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk inforniasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(3) Untuk pengamatan sifat tertentu, antara lain ketahanan hama dan/atau penyakit, kandungan senyawa kimia, dan pengujian laboratorium dapat dilakukan pengujian tambahan di tempat yang berbeda.
(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Kantor PVT dan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 97
(1) Dalam hal terjadi bencana alam, serangan hama/ penyakit, atau perubahan iklim yang mengakibatkan rusaknya tanaman sehingga Pemeriksaan Substantif tidak dapat dilakukan, penanaman dan Pemerrksaan Substantif harus dilakukan ulang dengan biaya yang menjadi beban pemohon.
(2) Dalam hal pemohon tidak bersedia mengeluarkan biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap ditarik kembali. A Bagian B"si;,13Kr,,,,,. Pemberian atau Penolakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Paragraf 1 Umum Pasa! 98
(1) Kepala Kantor PVT memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan Hak PVT dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 1 ayat (1). (21 Dalam hal Pemeriksaan Substantif diperlukan perpanjangan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, kepala Kantor PVT memutuskan memberi atau menolak permohonan Hak PVT 1 (satu) bulan setelah Pemeriksaan Substantif diselesaikan.
(3) Kepala Kantor PVI dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merninta saran pertimbangan komisi PVT.
(4) Komisi PVT melakukan sidang untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Paragraf 2 Pemberian Pasal 99
(1) Dalam hal permohonan Hak PVI diberikan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 98, kepala Kantor pVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian Hak PYT kepada pemohon Hak PVT.
(2) Pemberian Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat Hak PVT.
(3) Hak PVT yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dicatat dalam daftar umum pVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. A Pasal 100 Pasal 10O
(1) Sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (21paling sedikit memuat:
a. nomor sertifikat Hak PVT;
b. jenis tanaman;
c. nama varietas tanaman;
d. nama dan alamat perrregang Hak PVT;
e. nama pemulia tanaman;
f. tanggal pemberian FIak PVT; dan
g. jangka waktu dan tanggal berakhirnya Hak PVT. (21 Sertifikat Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oieh kepala Kantor PVT. Pasal 101
(1) Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berlaku untuk jangka waktu selama:
a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; atau
b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. (21 Jangka waktu *Iak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitarr sertifikat Hak PVT. Paragraf 3 Penolakan Pasal 102
(1) Dalam hal permohonan Hak PVT ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, kepala Kantor pVT memberitahukan secara resmi penolakan permohonan Hak PVT disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada pemohon Hak PVT. (21 Penolakan permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada 'd.:,at (1) dicatat dalam daftar r-lmum PVT dan diumumkan dalam berita resnri PVT. A BAB IV . BAB IV SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN Pasal 103
(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau ,
d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian. (41 Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. Pasal 104 Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) merupakan lahan baku tanaman pangan. Pasal 105 (i) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umLlm yang meliputi:
a. jalan utnum;
b. waduk;
c. benctungan;
d. irigasi; ' e. saluran air minum atau air bersih; A f.drainase
f. drainase dan sanitasi;
g. bangunan pengairan;
h. pelabuhan;
i. bandar udara;
j. stasiun dan jalan kereta api;
k. terrninal;
l. fasilitas keselamatan umum;
m. cagar alam; dan
n. pembangkit dan jaringan listrik. (21 Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 106 Kajian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf i paling sedikit memuat:
a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
b. potensi kehilangan hasil;
c. risiko kerugian investasi; dan
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Pasal 107 Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
a. lttas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
b. jadwal alih fungsi;
c. luas dan lokasi lahan pengganti;
d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
e. pemanfaatan lahan pengganti. Pasal 108
(1) Pembebasan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c dilaktrkan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
(2) . Besaran'ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan keteirtuan peraturan perundang-undangan. A Pasal 109 Pasal 109
(1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam. (21 Lahan pengganti sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
a. pembukaan lahan banr;
b. pengalihfungsian laharr dari bukan pertanian ke lahan budi daya pertanian terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan budi daya pertanian.
(3) Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
a. luasan hamparan lahan; .
b. tingkat produktivitas lahan; dan
c. kondisi infrastruktur dasar. Pasal r 10 Alih fungsi lahan budi daya pertanian Calam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. Pasal 1 1 1
(1) Lahan butdi'daya pertanian yang diahhfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan. t2\ Selain ganti rugi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infradtruktrrr pada lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan.
(3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pernbangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti. Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimalr'sudpada ayat (2) didasarkan ta.ksiran nilai investasi infqqstrukt-ur pada: ,
a. lahan yang dialihfungsikan yang telah dibangun; dan
b. lahan pengganti yang diperlukan. A (4)
(5) Taksiran . PRES lDEN REPUBLIK INDONESIA
(5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangl urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Menteri. (71 Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, pada instansi yang mengalihfungsikan. BAB V SUBSEKTOR HCRTIKULTIJRA Bagian $esatu Sarana Hortikultura Pasal 1 12
(1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana Hortikultura.
(2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercliri atas:
a. Benih Bermutu;
b. pupuk yang tepdt dan ramah lingkungan;
c. zat pengatur tumbuh yallg tepat dan ramah lingkungan;
d. bahan pengendali oiganisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.
(3) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diedarkan wajib memenuhi standar rnutu dan Perizinan Berusaha. (41 Dalam.hal standar mutu sebagairnana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, standar mutu sarana Hcrtikultura ditetapkan ditlam persyaratan teknis minimal. A
(5) Ketentuan _49-
(5) Ketentuan mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayar (3) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), clikecualikan uirtuk sarana Hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada e-yat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 1 13
(1) Pengujian standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dinrakgud dalam Pasal ll2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Sertifikasi Benih. (21 Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
a. pemeriksaan pendahultran;
b. pemeriksaan pertanaman;
c. panen; dan
d. u1i mutu.
(3) Uji mutu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
a. pengujian di laboratorium untuk Benih biji; clan
b. pengujian di eudarrg untuk Benih umbi dan rimpang. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 1 14 Pengujian' standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasai 112 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal L72 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan di bidang'periziiart Berusaha Pasal 1 r5
(1) Setiap Orang /arrg mengedarkan sarana Hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaiksud dalam Pasal 1.!2 ayat (3) atau persyaratan teknis minimal sei-agairnana dimaksud dalam Pasai ll2 ayat (4) dikenai sanksi aciministratif.
(2) Sanksi A
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:
a. penghentia.n kegiatan usaha;
b. penarikan produk yang dipasarkan;
c. denda administratif;
d. paksaan pemerintah; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan oleh:
a. Menteri;
b. gubernur; atau
c. bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya. Pasal 1 16
(1) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh pemberi Perizinan Berrrsaha sesuai dengan kewenangannya. (21 Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penarikan produk yang dipasarkan oleh Pelaku Usaha Hortikultura.
(3) Pelaku Usaha Hortikultura yang tidak melatr:sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai denda administratif. l4l Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 17
(1) Dalam hal Pelaku Usaha Hortikultura tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimakstro dalam pasal 116 ayat (3) dalam iangka whktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi paksaari perrrerin tah. (21 Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyitaan sarana Hortikultura. A
(3) Setiap trRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3) Setiap Orang sebagaimana dirnaksud dalam pasal 115 ayat (1) setelah dikenai sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan peltlnggarannya, Cikenai sanksi administratif berupa perrcabut an P erizinan Berusaha. Bagian Kedua standar Mutu dan Keamarran Pangan Usaha Hortikultura Pasal 1 18
(1) Pelaku Usaha Hortikultura dalam memproduksi produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk Hortikultura. (21 Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. berdasarkan pedoman budi daya yang baik (Good Agianlturb Practices/GAp) dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling practiceslGHp).
(3) Ketentuan mengenai pedornan budi daya yang baik (Good. Agianlfitre Practices/GAP) dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practices/GHp) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pola Kemitraan Pasal I 19
(1) Usaha Hortikultura dapat kemitraan. dilakukan dengan pola
(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) melibatkan Pelaku LIsaha Hortikultura mikro, kecil, mencn.gah, dan besar.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. rantai pasok;
g. bagi hasil;
h. kerja sama operasional; A
i. usaha
i. usaha. patungan Qoint uenture);
j. penyumberluaran (outsourcing), dan/atau
k. bentuk kemitraan lainnya.
(4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling mernperkuat, dan saling mempercayai. , Pasal 120
(1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ay'at (3) dituangkan dalam perjanjian kemitraan. (21 Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(3) Dalam hal salah satu pihak kemitraan merLlpakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan. sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibuat dalam bahasa Indonesia dan balrasa Inggris
(4) Perjarrjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(21 memuat paling sedikit:
a. kegiatan usaha;
b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
c. bentukpengembangan;
d. jangka waktu; dan
e. penyelesaian perselisihan. Pasal 121
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berperan mendorong:
a. usaha besar untuk merrrbangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. (21 Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. penyediaan data dan inlbrmasi pelaku Usaha Hortikultura mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
c. fasilitasi dukungan kebijakan; dan A
d. koordinasi. .
d. koordinasi -O?r..r"rrr.., kebijakan dan program pelaksanaan, pemantartan, evaluasi serta perrgendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. Pasal 122
(1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2l ayat (21, dilakukan pendampingan kemitraan kepada Pelaku Usaha Hortikultura.
(2) Pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) paling seclikit meliputi:
a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;
b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak meliputi hak dan kewajiban Pelaku Usaha Hortikultura, jangka waktu pedanjian serta penyelesaian perselisihan ;
c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian ' perselisihan dalam kemitraan;
d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, nilai tambah, peltrang pasar, dan promosi komoditas ' Hortikultura: dan/atau
e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha Hortiktrltura. Pasal 123 Ketentuztn mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 122 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan. . Bagian Keempat Usaha Perbenihan Tanaman Hortil<ultura Paragr:af I Umum Pasal 124
(1) Usatra perbenihan Tanaman Hortikultura meliputi Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih, peredaran Benih serta pengeluaran Benih dari dan pemasukan Benih ke dalam wilayah Negara Iiesatuan Republik Indonesia. A
(2) Pengeluaran '
(2) Pengeluaran dan pemasukan Benih dari da.n ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perurrdang-unctangan di bidang Perizinan Berusaha. Paragraf 2 Pemuliaan Pasal 125
(1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kemurnian jenis dan/atau .varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru. (21 Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, instansi pemerirrtah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3) Varietas baru yang dihasilkan dari pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diluncurkan wajib didaftarkan sebelum diedarkan. (4) (s) (6) (7) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui Pernuliaan di dalam negeri atau dengan Introduksi. Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk Benih atau materi.incluk yang belum ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan kewaj iban pendafta ran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan pemuliaan di dalam negeri untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 {satu) kelompok dalam, satu wilayah kabupaten/kota. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayaq (6) diberlakukan dengan ketentuan: a pblaku - usaha perseorangan atau kelompok rr,elaporkan kepada unit pelaisana teknis perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang p€rgew€sorr pendaftaran Varietas Hortikultura dengan tembusan kepada gubernur setenrpat dan Menteri; dan b: Varietas A
b. Varietas ,*,t?rr,rru diproduksi secara lokal dan diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota. Pasal 126
(1) Perrruliaan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) dapat dilaxrrkan dengan metode:
a. seleksi;
b. persilangan/hibridisasi;
c. mutasi;
d. ploidisasi/penggandaan kromosom; atau
e. teknologi rekayasa genetik. (21 Metode seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pemilihan genotipe dengan karakter unggul melalui metode yang sesuai untuk mendapatkan Varietas Unggul.
(3) Metode persilangan/hibridisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakutian dengan menyilangkan dua tetua atau lebih yang memiliki karakter unggul untuk mendapatkan Varietas Unggul.
(4) Metode mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan sinar radio aktif, bahan kimia, dan/atau metode kultur jaringan pada tanaman dan/atau bagian tanaman.
(5) Metode ploidisasi/penggandaan kromosom sebagairnana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilakukan dengan cara penggunaan bahan kimia yang dapat menggandakan jumlah kromosom pada tanaman dan/atau bagian tanaman
(6) Metode teknologi rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf e clilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamhnan hayati. Pasal l2'7
(1) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal l2s ayat (4), harus memenuhi:
a. ketentuan peraruran perundang-unclangan di bidang , karantina turnbuhan;
b. jumlah Benih yang diintroduksi sesuai dengan kebututran; dan
c. memiliki deskripsi varietas. A
(2) Introduksi
(2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatizin dari pemilik varietas atau kuasanya.
(3) selain mendapat izin dari pemilik varietas atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Introduksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. (41 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan Berusaha. Paragraf 3 Pendaftararr ar-au Pelepasan Varietas Hortikultura Pasal 128
(1) Varietas Hortikultura yang akan diedarkan' wajib dilakukan pendaftaran atau pelepasan. (21 Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi pengujian keunggulan, pengujian kebenaran, proses penerimaa_n, pemeriksaan dan penilaian dokumen, pemasukafl data varietas ke dalam database dan penerbitan keputusan tanda daftar atau pelepasan.
(3) Permohorran penclaftaran atau pel.epasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya. Pasal 129
(1) Pendaftaran atau' pelepasan sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) r-rntuk varietas hasil pemuliaan atau varietas Lokal hanrs merncnrthi persyaratan nreliputi:
a. memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar;
b. belum pernah didaftarkan atau, dilepas;
c. .rnr:miliki keunggulan dan penciri khusus sebagaimana diakui oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya seperti yang tercanturn pada deskripsi; dan
d. nama varietas dalam deskripsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengikuti penamaan yang diatur dalanr ketentuan peraturan . perundang-undangan di bidang perlinclungan . .varietas tanaman.
(2) Pendaftaran A (21 Pendaftarern atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha. Paragraf 4 Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Pasal 130
(1) Untuk menjamin ketersediaa.n Benih Bermutu secara berkesinambungan dilakukan Produksi Benih melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif. (21 Perbanyztkan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bersari bebas dan hibricla.
(3) Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara konvensional dan/arau kultur in uitro. (41 Benih Bermutu sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) dapat diklasifikasikan sebagai:
a. BS;
b. BD;
c. BP; dan
d. BR. Pasal 131 Perbanyakan Vegetatif dehgan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) antara lain: entres; tunas pucuk; setek akar; setek batang; okulasi; sambung pucuk; susuall; hasil cangkok; pembelahan bonggol / batang; anakan atau mahkota buah; umbi; biji apomiksis; . stolon; sulur; setek daun; dan rimpang. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. I. m n. o. p. A Pasal 132 PRES IDEN REPUBLII( INDONESIA Pasal 132
(1) Perbanyakan vegetatif untuk Benih rarraman Hortikultura berupa pohon, perdu, dan terna, dilakukan dengan cara pelestarian PIT dan/atau RIP.
(2) Pelestarian PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka.n dengan membuat duplikatnya.
(3) Pembuatan Duplikat PIT dan/atau RIp sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilakukan dengan cara Perbanyakan Vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya.
(4) I)embuatan, penanaman dan pemeliharaan Duplikat pIT dan/atau RIP menjadi tanggunq jawab instansi per4erintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perbanyakan Benih Hortikultura.
(5) Pengawasan dan penetapan Duplikat pIT dan/atau,RIp menjadi tanggqng jawab instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura. Pasal 133
(1) Benih dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai Benih Bermutu dengan cara pemurnian varietas. (21 Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. mempertahankan kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;
b. menghindari tedaclinya akumulasi penyakit tular Benih; dan
c. menjaga ketersediaan Benih Bermutu. : Pasal 134
(1) Procuksi Benih Bermutu dapat dilakukarr oleh produsen Benih dan/atau instansi pemerintah.
(2) Instarrsi pernerintah sebagaimana. climaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang produksi benih Hortikultura. A Pasal 135 Pasal 135
(1) Produsen Benih sebagaimana dir:aaksud dalam pasal 134 ayat (1) untuk perseorangan harus memiliki sertifikat kompetensi. 12) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura. Pasal 136
(1) Produsen Benih yang berbadan usaha dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal lA4 ayat (l) harus memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
(2) sertifikat sebagaimana climaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu di bidang perbenihan Hortikultura yang terakreditasi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi sistem manajemen mutu diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 137 Produsen Benih dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 136 sebelum memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu, harus memiliki:
a. sertiiikat kompetensi; dan
b. Sertifikasi Renih Hortikultura, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang rrrenyelenggarakan tugas pokok dan fungsi cli bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura. Pasal 138
(1) sertifikasi Benih Hortikultura sebagaimana dima|<sud dalam Pasal 137 huruf b, dilakukan melalui sertifikasi: .a. pengawasan pertanaman dan pascapanen;
b. sjstern manajemcn mutu;
c. 'pengujian produk Benih Hortikultura; atau
d. penilaian proses produksi. (?) Ketentuan mengenai sertifikasi Benih Hortikultura diatur dalarn Peraturan Menteri. A Pasal 139 -60_ Pasal 139
(1) Sertifikasi pengawasan pertanaman dan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (1) huruf a <lilaksanakan oleh instansi pemerintah yang nrenyelenggarakan tugas pokok dan lirngsi pengawasan dan Sertitikasi Benih Hortikultura. (21 Sertifikasi pengawasan pertanaman dan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan lapangan;
b. pengujian mutu Benih Hortikultura di laboratorium dan/atau pemeriksaan mutu Benih Hortikultura di gudang;
c. penerbitan sertifikat Benih Hortikultura; dan
d. pelabelan. Pasal 140
(1) Sertifikasi' sistern manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf .b, diselenggarakan oleh Lernbaga Sertilikasi Sistem Mutu (LSSM) atau instansi pemerintah yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai rLlang lingkup di bidang perbenihan Hortikultura.
(2) sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ctilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan Produsen Benih atau instansi pemerintah yang memproduksr Benih Hortikultura.
(3) Produsen Benih atau instansi pemerintah sebagaimana dirnhksud pada ayat (2) yang r:.l€meouhi perJyaratan sisterri inanajernen mutu, diberikan sertifikat sist.em mutu dan berhak melaksanal<an Sertifikasi Benih Hortikultura secara mandiri. Pasal 141
(1) sertifikasi pengujian produk Benih Hortikultura sebagaimana. dimaksud dalam pasal 138 ayat (1) huruf c, disdlenggarakan oleh Lembagi Serrifikasi produk (LSproj atau instansi pemerintah yang terakredltasi oleh Komite Akrreditasi Nasional (KAN) sesuai engtn rllang lingkup di bidang perbenihan Hortikultura: A (2).Sertilikasi
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan produk Benih Hortikultura yang diterapkan oleh produsen atau instansi pemerintah yang memproduksi Benih Hortikultura.
(3) Dalam hal hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, diterbitkan Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia.
(4) Produsen Benih atau instansi pemerintah yang mendapat Sertifikat Penggunaan Prociuk Tanda Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan tanda Standar Nasional Indonesia pada produk Benih Hortikultura. Pasat 142
(1) Pengedar Benih Hortikultura wajib memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura. (21 Ta;rda dattar Pengedar Benih Hortikultura sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) diattrr sesuai dengan ketentuan peraturall perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Pasal 143
(1) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih dikecualikan bagi Pelaku Usaha Hortikultura perseorangan atau kelompok, yang melakukan usaha produksi perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas Calam 1 (satu) kelompok yang berada dalam satrr' wilayah kabupaten/ kota.. (21 Pengecualian sebagairrana dirriaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. pelaku trsaha pel'seorangan atau kelompok melaporkan'kepada unit pelaksana teknis perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertilikasi Benih Hortikultura dengan tembusan kepada gubernur setempat dan Menteri; dan
b. Benih Hortikultura diproduksi secara lokal dan diedarkan secara terbatas clalam satu kabupaten/kota. Ragian A Bagian Kelima Sistem Kelas Produk Hrrrtikultura Pasal 144
(1) Usaha perdagangan produk Hortikultura. mengatur proses jual beli antara:
a. produsen dan pedagang;
b. antarpedagang; atau
c. pedagang dan konsumen. (21 Pelaku usaha perdagangan produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarka.n standar mutu dan standar harga secara transparan. P*sal 145
(1) Sistem kelas produk berdasarkan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal diklasifikasikan menjadi:
a. kelas super;
b. kelas A atau kelas 1; dan
c. kelas B atau kelas 2. (21 Standar mutrr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada , persyara-tan umum dan persyaratan khusus produk' sesua'l dengan Standar Nttsional Indonesia
(3) Persyaratan ktrusus sehagaimana dimaksud pada ayat 12) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk.
(4) Dalam hal produk Hortikultura belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem kelas produk ditetapt<an berdasarkan persyaratan teknis minimal.
(5) Ketentuan mengenai penerapan sistem kelas produk berdasarkan stanclar rnptu diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 146 Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal i44 ayatl2l untuk produk Hortikultura sebagai Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian diatur kebijakan harganya sesuai dengan ketentuan peratr rran perLlndang-undarr lan. standar mutu r44 ayat (2) A BABVI BAB VI SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Kawasan Penggembalaan Umum Paragraf 1 Umum Pasal 147 Pengaturan penl'ediaan clan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum cialam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:
a. penyediaan;
b. persyaratan dan tata cara penetapan;
c. pengelolaan;
d. pengawasan; dan
e. pembiayaan. Pasal 148
(1) Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umurn.
(2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. penghasil tumbuhan Pakan;
b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
d. tempat/objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
(3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat berupa lahan dari:
a. area penggembalaan;
b. lahan bekas tambairg;
c. hutan produksi yang dapat dikonversi; atau
d. lahan Perkebunan yang tidak diusahakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A
(4) Lahan (41 Lahan sebagaimana dimaksud pa<la ayat (3) berupa 1 (satu) hamparan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Paragraf 2 Penyediaan Pasal 149
(1) Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum diprioritaskan bagi budi daya ternak skala kecil.
(2) Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketersediaan lahan di wilayahnya.
(3) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam menyediakan Kawasan Penggembalaan Umum harus mempertimbangkan:
a. status kepemilikan dan penguasaan lahan;
b. perolehan lahan; dan
c. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4) Budi daya ternak skala kecil sebagaimana dimaksud pada aypt (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 150 Status kepernilikan dan penguasaan lahan untuk digunakan sebagai Kawasan Perrgg.'rnbalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,49 ayat (3) huruf a tidak dalam sengketa hukum. Pasal 151 Perolehan .lahan untuk Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf b dapat l:erasal dari:
a. lahan milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
b. lahan ),ang dikedasamakan;
c. pengadaan lahan; atau.
d. hibah. A